Tag: uni eropa

Jatim Jajaki Kerjasama Ekonomi, Pendidikan dan Budaya dengan Uni Eropa

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS– Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menerima kunjugan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket di Ruang Kerja Wagub Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (18/5) sore.

Dalam pertemuan ini, ada berbagai hal yang dibahas. Di antaranya terkait peluang kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan dan budaya. Seperti peningkatan perdagangan berbagai komoditi asal Jatim ke Uni Eropa, pendidikan pelajar atau mahasiswa ke negara di Uni Eropa, serta kerjasama di bidang budaya.

Wagub Emil mengatakan, sejak tahun 2018 – 2022, neraca perdangangan Jawa Timur dan Uni Eropa nilainya fluktuatif bagi Jawa Timur dengan trend perlambatan rata-rata -2,99% per tahun.

Pada Tahun 2018 Jawa Timur minus hingga US $ 306,554 Juta dimana nilai ekspor ke Uni Eropa hanya sebesar US $ 2.493,43 Juta sedangkan nilai impornya mencapai US $ 2.799,98 Juta.

Namun kondisi ini semakin membaik dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2022 Jawa Timur mengalami surplus sebesar US $ 174,12 Juta, dengan nilai ekspor Jawa Timur ke Uni Eropa mencapai US $ 2.376,70 Juta, sedangkan impornya senilai US $ 2.202,58 Juta.

“Untuk itu dalam pertemuan ini kita akan bahas beberapa peluang perdagangan komoditas Jatim ke Uni Eropa. Termasuk ekspor beberapa produk unggulan. Sehingga neraca perdagangan kita bisa surplus dengan Uni Eropa,” katanya kepada awak media.

Beberapa komoditi non migas Jawa Timur yang diekspor ke Uni Eropa yakni alas kaki, kayu, barang dari kayu; berbagai produk kimia; bahan kimia organic; kendaraan dan bagiannya; perabot dan penerangan rumah; tembakau; lemak dan minyak hewan/nabati; berbagaimakanan olahan; besi dan baja; serta kertas/karton.

Sedangkan komoditi impor Jawa Timur dari Uni Eropa adalah sebagai berikut: mesin-mesin/pesawat mekanik; pupuk; bubur kayu/pulp; besi dan baja; susu, mentega dan telur; ikan dan udang; bahan kimia organic; mesin/peralatan listrik; plastik dan barang dari plastik; serta kertas/karbon.

Emil mengatakan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa yang secara resmi diluncurkan pada 18 Juli 2016.

Perjanjian yang hingga saat ini masih dalam tahap perundingan ini membahas berbagai aspek hubungan ekonomi secara menyeluruh. Perjanjian ini diharapkan akan membuat akses produk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan menjadi lebih terbuka dan dapat meningkatkan daya saing produk-produk tersebut.

“IEU-CEPA bukan hanya mampu memberikan peningkatan akses pasar untuk barang-barang produksi Indonesia, tapi juga juga mendorong perdagangan jasa serta investasi yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi,” ujar Wagub Emil.

“Bagi Pemprov Jatim, perjanjian perdagangan bebas seperti IEU – CEPA ini akan memberikan banyak manfaat, khususnya dalam mempermudah ekspor produk-produk Jawa Timur ke pasar Eropa. dan memperbaiki daya saing produk-produk tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, di bidang pendidikan, Emil mengatakan bahwa ketika ia berkunjung ke beberapa negara di Uni Eropa, ia sempat bertemu dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang ada di negara tersebut. Dan beberapa diantaranya membahas soal pendidikan vokasi, salah satunya di Jerman.

Dimana, disana para pelajar belajar di sistem kejuruan yang sebenarnya. Untuk itu, ia ingin agar para pelajar terutama pelajar SMK di Jatim dapat melanjutkan ke beberapa lembaga pendidikan di Jerman terkait pendidikan vokasi.

“Harapan kami dapat mengirimkan beberapa siswa SMK atau SMA yang berbakat untuk melanjutkan ke lembaga kejuruan di Jerman. Itulah salah satu bidang yang kami bicarakan dengan diaspora kami di Jerman. Untuk itu kami juga mendorong bagaimana siswa SMK bisa mempelajari Bahasa dari negara yang dituju sehingga dapat meningkatkam peluang untuk kesana,” katanya.

Sementara itu, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket mengatakan, diskusi dengan Wagub Jatim dan jajarannya adalah tentang kerja sama ekonomi, tentang pendidikan, dan tentang peluang kerjasama perdagangan. Menurutnya, beberapa komoditi yang dimiliki Jatim sangat menarik dan menginspirasi.

“Besok juga kami akan bertemu dengan Universitas Airlangga terkait beberapa program studi tentang Eropa. Jadi kami sangat senang. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mengunjungi memberikan pidato juga untuk para mahasiswa. Selain itu, besok saya akan mengunjungi pabrik yang memproses minyak kelapa sawit, komoditas utama dari negara Anda,” katanya.

Menurutnya, Jatim adalah provinsi besar baik jumlah penduduknya maupun kekuatan ekonominya di Indonesia. Begitu banyak peluang yang bisa dieksplorasi. Untuk itu, ke depan ia akan membahas lebih lanjut terkait peluang tersebut termasuk soal perdagangan.

“Tahun depan kita akan melakukan beberapa program sosialisasi di beberapa perusahaan di sini. Baik peluang untuk berbisnis dengan Eropa dan juga perdagangan dan investasi,” pungkasnya. (poedji)

Greenomics Minta UE Pahami Pelepasan Hutan bagi Ekspansi Sawit

JAYAKARTA NEWS – Uni Eropa seharusnya memahami data pelepasan kawasan hutan bagi ekspansi perkebunan sawit selama 2008-2015 menjadi periode analisis “Delegated Act” yang membatasi minyak sawit sebagai bahan bakar nabati di benua biru.
“Data itu sangat penting, agar langkah Uni Eropa tidak kontraproduktif dengan kebijakan Presiden Jokowi karena telah menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden) moratorium ekspansi sawit,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi seperti dilaporkan Antara dari Banda Aceh, Jumat (29/3/2019).

Mencermati fakta yang terjadi selama awal Januari 2008 hingga Oktober 2014, di era pemerintahan Presiden SBY, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi sawit seluas 1,77 juta hektare. Luasnya kira-kira setara dengan 27 kali luas wilayah DKI Jakarta.

Mulai dari akhir Oktober 2014 hingga akhir Desember 2015, dimana telah masuk periode masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah melepas kawasan hutan seluas 71 ribu hektare atau sekitar satu kali dari luas ibu kota Negara.


“Selama periode 2008 hingga 2015 pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi perkebunan sawit diterbitkan di era SBY mencapai 96,11 persen, sedangkan di periode Jokowi 3,89 persen,” katanya, mengklaim.


“EU Delegated Act, seperti menghukum deforestasi yang terjadi akibat perizinan ekspansi perkebunan sawit selama periode pemerintahan Presiden SBY,” tegas Vanda.


Jka Presiden Jokowi kecewa dengan aturan itu, dan membatalkan Inpres moratorium ekspansi sawit, maka pelepasan kawasan hutan dipastikan kembali terjadi secara besar-besaran terutama di Papua dan Papua Barat.
Tidak hanya bersumber dari pelepasan kawasan hutan, tetapi pemberian izin-izin perkebunan sawit baru melibatkan tutupan hutan yang masih baik karena berasal dari non-kawasan hutan akan terjadi.

“Uni Eropa, perlu memahami hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya,” jelas Vanda.


Pemerintah Indonesia telah menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa agar ikut membantu proses negosiasi dan diplomasi kepada UE, terkait tindakan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit dan turunannya.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan posisi keras Pemerintah RI dalam menanggapi konsep Delegated Act RED II oleh Komisi Eropa yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi “Indirect Land Use Change/ILUC”.


“Kami mengerti bahwa upaya-upaya ‘unfair treatment’ ini beranjut, bisa memengaruhi hubungan baik antara Uni Eropa dengan Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia meminta dukungan penuh dunia usaha, terutama dari UE, kalau dari negara lain tidak terlalu sulit,” kata Menko
Darmin.
Kelapa sawit bagi Indonesia merupakan komoditas yang sangat penting, yang tercermin dari nilai kontribusi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) senilai 17,89 miliar dolar AS pada 2018.


Industri ini telah berkontribusi hingga 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto, dan menyerap 19,5 juta tenaga kerja, termasuk empat juta petani kelapa sawit di dalamnya. Selain itu, kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menggantikan bahan bakar fosil. Target produksinya mencapai 9,1 juta KL yang dijalankan melalui program mandatori biodiesel (B-20) sejak tahun 2015.


Menko Darmin menggarisbawahi hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terefleksi dalam perdagangan dan investasi.


Kemitraan strategis antara ASEAN dan Uni Eropa saat ini ditunda dan Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang mendukung tindakantindakan diskriminatif yang diusulkan oleh Komisi Eropa tersebut.


“Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan memengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin sejak lama. Terlebih saat ini, kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA,” tambah Darmin.***

UE ‘Ngawur’ Tuding Sawit Biang Deforestasi

JAYAKARTA NEWS – Kalangan produsen minyak sawit dunia, jengkel atas tudingan Uni Eropa (UE) yang menuduh sawit sebagai penyebab deforestasi, dan menyebut sawit bukanlah produk minyak nabati berkelanjutan.

Sejauh ini pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, dua negara sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, melalui prosedur berkelanjutan. Pengelolaan sawit di tanah air pun sesuai dengan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, perkebunan kelapa sawit di seluruh dunia hanya menggunakan 17,32 juta hektare lahan. Jumlah itu hanya 6 persen dari total luas lahan perkebunan minyak nabati dunia yang luasnya mencapai 278,2 juta hektare.

Grafis perbandingan luas lahan, produksi dan produktivitas untuk minyak nabati di dunia

Kelapa sawit justru menjadi komoditas paling efisien dalam penggunaan lahan. Dengan luas lahan 17,32 juta hektare, mampu memproduksi 56,65 juta ton atau 40 persen dari total produksi minyak nabati global.

“Sekitar 17 juta hektare lahan sawit dari 278 juta hektare kebun minyak nabati. Kalau dibilang sawit ‘the main cause of deforestation‘, ini justru sumbangan terhadap minyak nabati lebih besar dari kedelai yang menggunakan 110 juta hektare lahan,” kata Joko.

Data menunjukkan, sebanyak 48,23 juta ton minyak nabati yang diproduksi dari kacang kedelai diperoleh dari penggunaan lahan seluas 110,36 juta hektare.

Joko menambahkan, penurunan fungsi lahan tidak hanya terjadi pada rantai produksi minyak nabati, tetapi juga untuk peternakan atau grazing land yang mencapai 400 juta hektare.

Sejak dibentuk pada 2011 lalu, Komite Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) telah mengeluarkan 502 sertifikasi ISPO yang meliputi areal lebih dari empat juta hektare.

Ketua Sekretariat Komisi ISPO R. Azis Hidayat mengatakan 502 sertifikat tersebut terdiri atas 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan luas total areal areal 4.115.434 hektare.

“Ini menjadi pembuktian bahwa ISPO sebagai penyelamat lingkungan,” katanya dalam acara 3rd International Conference and Expo on Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO).

Dari sertifikasi tersebut, tanaman menghasilkan seluas 2.765.569 hektare dengan total produksi tandan buah segar (TBS) 52.209.749 ton per tahun dan CPO 11.567.779 ton per tahun serta produktivitas 18,81 ton per hektar dan kadar rendemen rata-rata 22,23 persen.

Aziz merinci dari 502 sertifikasi tersebut terdiri dari perusahaan swasta 459 sertifikat, dengan luas areal 3.905.138 hektare atau 50,66 persen dari luas total 7,707 juta hektare.

Kemudian PT Perkebunan Nusantara 34 sertifikat, dengan luas areal 204.590 hektare atau 28,80 persen dari luas total 710 ribu hektare, dan koperasi pekebun plasma-swadaya 9 sertifikat seluas 5.796 hektare atau 0,11 persen dari luas total 5,613 juta hektare.***

Merkel Kuasai Jerman, Putin Kuasai Rusia

BAGAIMANA sosok Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin, dan kaitannya dengan Angela Merkel pada khususnya, dan Jerman (Timur) pada umumnya? Putih dalam satu kesempatan mengatakan, keruntuhan Jerman Tmur dan Uni Soviet sebagai bencana geopolitik terbesar pada abad 20.

“Kita sebenarnya bisa menghindari sejumlah masalah jika Soviet tidak tergesa-gesa keluar dai Eropa Timur,” tutur Putin kepada wartawan, yang ditugaskan Kremlin untuk menulis buku mengenai dirinya, pada tahun 2000 lalu.

Putin, seorang agen KGB, melihat dengan kekuatiran dari Dresden.Bos Stasi setempat, yang bekerjasama dengan KGB, ditahan dan akhirnya bunuh diri. Putin, belakangan, menceritakan bagaimana kerumunan orang yang marah berkumpul di depan kantor KGB. Karena kuatir diserang, Putin sempat menelepon meminta bantuan perlindungan dari militer Soviet, yang pangakalannya berlokasi dekat kantor KGB. Namun permintaan Putin ditolak dengan alasan perintah harus langsung dari Moskow. “Moskow diam saja. Ada perasaan bahwa negara itu sudah lenyap,” ungkap Putin. Kerumunan orang itu akhirnya bubar sendiri.

Belakangan Putin menuturkan pelajaran yang dia peroleh dari keruntuhan Jerman Timur; Kekuasaan haruslah digengam dengan kuat di dalam negeri dan di luar, jika Rusia ingin menghindari nasib seperti Uni Soviet. “Uni Soviet punya penyakit yang tidak ada obatnya: kelumpuhan kekuasaan.”

Kedua tokoh Eropa, Angela Merkel dan Vladimir Putin memperoleh posisi tertinggi di negara masing-masing kalau bukan karena “kecelakaan” bisa juga disebut “tidak diharapkan”. Putin, yang tidak dikenal di dunia internasional dan bahkan di dalam negeri, menjadi presiden Rusia setelah Boris N. Yeltsin secara dramatis mengundurkan diri di Tahun Baru 1999.

Di sisi lain, Merkel menjadi ketua Partai Uni Kristen Demokrat — partai kanan tengah — dengan menyingkirkan mentornya, mantan kanselir Helmut Kohl. Merkel, yang dipandang sebelah mata sebagai politisi perempuan, membuktikan kemampuannya ketika memperoleh kursi kanselir Jerman pada pemilu tahun 2005. ***

Terhadap Putin, Merkel tidak “Baper”

ANGELA Merkel adalah politisi kawakan Jerman. Ia bertumbuh dan besar di Jerman Tumur. Dalam satu kesempatan, Merkel mengambarkan ia tumbuh di negara kediktatoran. Dia belajar dan terbiasa mementahkan semua jargon politik Uni Soviet yang deras menerpa melalui berbagai media.

“Kami harus menghadapi hal ini setiap hari,” tuturnya dalam wawancara dengan majalah Der Spiegel pada tahun 2009. “Adalah suatu mujizat, kami mampu belajar meninggalkan semua itu.”

Tidaklah heran kalau Merkel tidak ‘baper’ (bawa perasaan) dengan Rusia. Di era Jerman terpisah, beberapa anggota Partai Sosial Demokrat ( Merkel bergabung dengan partai ini), yang hidup di Jerman Barat, menyerukan rekonsiliasi dengan Soviet — Politik Timur yang jadi kebijakan ‘dentete’ era tahun 1970-an.

Sementara di Jerman Timur, Stasi (badan intelejen Jerman Timur) dan KGB (badan intelijen Rusia) mengawasi warga di negara blok Soviet, yang paling luas jaringan intelejen negaranya. Kemiskinan dan saling tidak percaya menghinggapi warga, namun, menurut Merkel, tidak seorang pun berpikir bahwa sistem negara polisi itu bisa runtuh.

“Ketika itu hampir tidak seorang pun percaya (keruntuhan) bisa terjadi. Maka terjadilah,” kenangnya.

Bagi Merkel pelajaran keruntuhan Jerman Timur adalah menyelesaikan persoalan, seperti konflik di Ukraina, membutuhkan waktu lama dan kesabaran jadi sangat penting. Bagi Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, yang sangat ingin ‘menghancurkan’ kohesi Uni Eropa, pelajarannya adalah sistem politik, yang kelihatannya tak terkalahkan, bisa mendadak rentan dan hancur. ***