Tag: Sultan B Najamudin

Hadiri Peringatan HUT TNI ke 79, Sultan: Bangga Melihat Kemajuan Alutsista TNI

JAYAKARTA NEWS— Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengaku bangga dan terkesima dengan kemajuan alat dan sistem persenjataan prajurit TNI dalam parade militer yang dipamerkan di hari ulang tahun (HUT) ke-79 TNI 5 Oktober di lapangan Monas.

“Kami sangat bangga melihat perjuangan dan rasa nasionalisme tinggi para Tentara Nasional Indonesia. Semoga perjuangan tetap berlanjut dengan alutsista yang semakin modern dan maju” ujar Sultan kepada awak media.

Menurut Ketua DPD yang baru saja terpilih itu, TNI harus terus mengembangkan SDM dan inovasi sistem persenjataan baik secara mandiri maupun dengan pendekatan diplomasi militer bersama negara sahabat.

“Tantangan TNI saat ini adalah memastikan Alutsista TNI semakin modern dan maju agar bisa bersaing dengan negara lain. Tentunya dengan memperhatikan kondisi geografis dan doktrin pertahanan nasional”, ujarnya.

Lebih lanjut, Sultan meminta agar TNI menjadi garda terdepan mengawal dan mendukung program pembangunan nasional yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

“Atas nama lembaga DPD, kami mengapresiasi kinerja menteri Pertahanan RI yang telah bekerja keras memperkuat sistem pertahanan dan alutsista TNI. Hal ini tentu sangat penting bagi kedaulatan negara dan pengakuan negara lain terhadap Indonesia’, jelasnya.

Prajurit TNI, kata Sultan, perlu bertransformasi dan terlibat dalam kegiatan non militer. Prajurit TNI harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan minatnya pada aktivitas bisnis dan ekonomi selama tidak menggangu jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI.

“Kami harap TNI turut aktif dalam mensukseskan program pembangunan ekonomi dan pertahanan. Semangat dan disiplin prajurit TNI sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan ekonomi baik di tingkat nasional maupun lokal” tegas Senator Sultan.

“Terima kasih TNI. Dirgahayu” tutupnya.***din

Sultan B Najamudin Resmi Terpilih Jadi Ketua DPD RI Periode 2024-2029

JAYAKARTA NEWS— Sultan B Najamudin, Senator asal Bengkulu secara resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk periode 2024-2029, menggantikan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (LaNyalla). Pemilihan Ketua DPD RI yang dimulai Selasa, (1/10/2024) pukul 19.30 WIB dan berakhir Rabu, (2/10/2024) pukul 01.52 dini hari tersebut, diikuti oleh 151 Anggota DPD RI dan digelar di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Pada periode ini, sistem pemilihan Ketua DPD RI secara paket calon pimpinan. Terdapat dua paket yang masing-masing terdiri dari empat Anggota DPD RI sebagai calon pimpinan. Sultan dari Sub Wilayah Barat I dalam paket pimpinan yang dibentuknya menggandeng GKR Hemas, Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta dari Sub Wilayah Barat II, Yorrys Raweyai, Senator asal Papua yang mewakili Sub Wilayah Timur II, dan Tamsil Linrung, Senator asal Sulawesi Selatan dari Sub Wilayah Timur I.

Sultan meraih suara terbanyak dengan 95 suara, mengungguli LaNyalla dengan perolehan suara sebanyak 56 suara. Senator asal Provinsi Jawa Timur yang menggandeng paket pimpinan bersama Nono Sampono, Senator asal Maluku, Elviana, Senator asal Jambi dan Andi Muhammad Ihsan, Senator asal Sulawesi Selatan.

Berdasarkan voting ini, Sultan ditetapkan sebagai Ketua DPD RI. Kemudian, GKR Hemas sebagai Wakil Ketua I, Yorrys Raweyai sebagai Wakil Ketua II dan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua III DPD RI.

Bertindak sebagai Pimpinan DPD RI sementara, Ismeth Abdullah, Senator asal Kepulauan Riau sebagai anggota DPD RI tertua dan Larasati Moriska, Senator asal Kalimantan Utara sebagai Anggota DPD RI termuda memimpin jalannya sidang paripurna dengan agenda pemilihan Pimpinan DPD RI itu.

Dalam penyampaian visi misinya, Sultan optimis eksistensi dan legitimasi DPD RI akan semakin maju dibawah kepemimpinannya. Dirinya juga menawarkan kepemimpinan yg lebih kolaboratif dan humanis.

“Izinkan kami berempat hanya tampil sebagai pimpinan, bukan sebagai bos. Insya Allah kami akan memimpin secara demokratis tanpa tekanan. Karena paket yang kami rumuskan terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dalam memimpin daerah dan kompeten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat daerah. Peran Pak LaNyalla selama ini sudah baik, namun izinkan kami menyempurnakan dengan lebih baik,” ucap Sultan.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menyatakan bahwa DPD RI harus kolaboratif dan inklusif. Menurutnya kolaborasi antara DPD RI dan pemerintah atau antara legislatif dan eksekutif bisa memperkuat peran dan wewenang DPD RI.***/din

Sultan Najamuddin: Demokrasi Langsung Mahal dan Butuh Banyak Energi

JAYAKARTA NEWS— Pasca reformasi, Demokrasi Indonesia masih mengalami pasang surut. Bahkan tidak sedikit yang menganggapnya stagnan. Demokrasi langsung yang mahal dan membutuhkan banyak energi, terkait erat dengan pola eksploitasi sumber daya alam yang tidak sustainable dan tentunya berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan B Najamuddin saat memberikan sambutan pada acara launching buku “Green Democracy” di Ballroom Fairmont hotel Senayan Jakarta.

“Pada prinsipnya kita ingin demokrasi dan kualitas lingkungan hidup (ecology) kita selalu dalam suasana yang sejuk dan seimbang di era krisis iklim. Semuanya bisa dimulai dengan semangat rekonsiliasi dan persatuan nasional dari semua elemen bangsa”, ujar Sultan mengawali sambutannya.

Keseimbangan demokrasi (check and balance) dan keseimbangan ecology, kata Sultan, menjadi kata kunci dari buku yang ditulisnya itu. Hijau bukan sekedar warna, tapi juga menjadi simbol harapan, tumbuh, muda, kemakmuran dan keseimbangan.

“Melalui buku ini kami menawarkan beberapa inovasi demokrasi yang relevan dengan ke-Indonesiaan kita. Baik dalam sistem pemilu, sistem parlemen dan sistem legislasi, juga tentunya penguatan lembaga DPD”, tegasnya.

Lebih lanjut, calon Ketua DPD RI itu mengungkapkan pihaknya sangat mendukung wacana pembentukan kabinet Zaken dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk kepentingan pemisahan kekuasaan, para ketua umum partai politik sebaiknya kita tempatkan dalam struktur pimpinan MPR RI.

“Mari kita posisikan para tokoh ketua umum partai pada tempat yang lebih bermarwah sebagai Negarawan. Sebagai majelis syuro Nasional di MPR RI”, usulnya.

Balon Paket Pimpinan DPD RI 2024-2029

Selain melakukan peluncuran buku, pada acara yang dihadiri oleh 110 anggota DPD terpilih itu, secara spontanitas juga dilangsungkan deklarasi bakal calon (balon) paket Pimpinan DPD RI periode 2024-2029.

Paket pimpinan tersebut akan diketuai Sultan B Najamuddin dan didampingi oleh 3 bakal calon wakil ketua, yakni Yorrys Raweyai, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Tamsil Linrung.

Seperti diketahui, pemilihan pimpinan DPD RI akan dilangsungkan dengan sistem paket yang mewakili 4 sub wilayah. Sejauh ini paket pimpinan DPD yang dipimpin Sultan telah mengantongi 110 dukungan dari total 152 anggota DPD terpilih.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Prof. Muhammad Tito Karnavian, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Anwar Usman, Prof. Efendy Gadzali hingga Direktur Eksekutif WALHI Zenzy Suhadi.

Turut memberikan sambutan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hadir juga beberapa Duta besar di dan diplomat negara sahabat seperti Dubes Rusia, Jepang, China, Seychelles hingga Head of Mission Georgia.***/din

Sultan Sebut Jokowi Pemimpin Transformatif Sejati

IKN, JAYAKARTA NEWS-— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin memuji kesungguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah di Indonesia.

Senator asal Bengkulu itu diketahui hadir langsung dalam peringatan dirgahayu Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 di Ibukota Nusantara (IKN). Sempat mendampingi presiden Jokowi berjalan santai pada Sabtu pagi hari. Sultan sangat kagum dengan susana hijau di Smart city IKN.

Bakal calon Ketua DPD RI itu bahkan menyebut Jokowi sebagai pemimpin transformasional yang berpengaruh besar dalam sejarah pembangunan nasional. Kemeriahan peringatan dirgahayu HUT RI ke-79 yang dilaksanakan di IKN menjadi bukti betapa beliau (Jokowi ) sangat sungguh-sungguh mewujudkan paradigma Indonesia-sentris.

“Sebagai bangsa, Kita sangat beruntung pernah diberikan seorang pemimpin transformatif sejati seperti Pak Jokowi. Selain selalu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, hampir semua daerah mendapatkan perhatian khusus berupa pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (17/08/2024).

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak saja sukses membawa perubahan mendasar dalam perspektif pembangunan ekonomi nasional, tapi juga sukses menghasilkan suksesor yang kepemimpinan nasional yang memiliki kesamaan visi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Pemimpin yang sukses adalah yang mampu menyiapkan pemimpin-pemimpin hebat setelahnya. Kita juga patut bersyukur, bangsa ini sudah melewati fase pemilu Akbar secara damai dan lancar dengan menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka”, tegasnya.

Mereka para pemimpin, lanjut Sultan, sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen bangsa untuk melanjutkan pembangunan dan mengisi kemerdekaan mewujudkan cita-cita nasional. Oleh karena itu mari kita bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan daerah dan nasional menyambut Indonesia Emas 2045.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Nusantara baru, Indonesia maju”, tutup Sultan.***/din

Dorong Eksplorasi SDA Inklusif, Sultan Dukung Presiden Berikan IUP ke Ormas Keagamaan

JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B ustadz mendukung upaya Presiden Joko Widodo memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Menurutnya, pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam (SDA) harus dilakukan secara inklusif dan tidak dimonopoli oleh entitas bisnis tertentu saja. Dalam konteks ini Ormas juga berhak untuk diberdayakan secara ekonomi oleh negara.

“Ormas-ormas di Indonesia memiliki peran yang penting sebagai simpul sosial kemasyarakatan. Beberapa ormas seperti Muhammadiyah bahkan memiliki amal usaha atau unit bisnis yang dikelola secara profesional dan modern”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (03/06/2024).

Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu pun berharap agar ormas segera menyiapkan syarat dan ketentuan yang dibutuhkan dalam memperoleh IUP dari pemerintah. Terutama kesiapan sumber daya manusia (SDM).

“Pemerintah melalui kementerian investasi tentunya sudah memiliki mekanisme identifikasi dan verifikasi secara cermat kepada calon ormas keagamaan yang akan diberikan IUP. Kita berharap agar ormas dapat menjaga kepercayaan pemerintah tersebut secara baik dan penuh tanggung jawab”, kata Sultan.

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menerangkan bahwa Ormas keagamaan secara umum memiliki konsen pada isu sosial, pendidikan dan ekonomi umat beragama. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk menjadikan ormas-ormas tersebut produktif dan mandiri.

Meski demikian, Sultan meminta agar Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pendampingan secara intensif setelah memberikan IUP kepada Ormas.

“Ormas harus menjawab keraguan publik dengan pengelolaan tambang secara profesional dan berkelanjutan”, tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan yang memberi izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Jokowi dan diundangkan pada Kamis (30/5/2024).

Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).***/din

Sultan Najamudin: Prabowo-Gibran Perlu Lakukan Transformasi dalam Penyusunan Kabinetnya

JAYAKARTA NEWS— Penambahan jumlah kementerian perlu dilakukan jika terdapat persoalan strategis nasional dan global yang berdampak luas dan membutuhkan prioritas dalam penyelesaiannya. Sebut saja masalah ketahanan pangan, kemandirian energi, penerimaan negara dan perubahan iklim.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin merespon wacana penambahan jumlah kementerian Kabinet Prabowo-Gibran dari 34 menjadi 40.

“Secara umum kami mendukung setiap upaya presiden terpilih untuk menyelesaikan persoalan strategis nasional yang membutuhkan perhatian khusus secara spesifik dan efektif. Terutama persoalan bidang ekonomi dan krisis iklim,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (11/5/2024).

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan transformasi dalam menyusun kabinetnya. Sehingga membutuhkan lebih banyak instrumen kelembagaan dan SDM yang handal guna menghadapi persoalan nasional yang semakin rumit di masa depan.

“Kami sangat mengapresiasi atensi serius Presiden terpilih Prabowo pada isu penerimaan negara yang belum cukup memenuhi kebutuhan belanja negara selama ini. Sehingga terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir,” tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Di sisi lain, sambungnya, ketegangan geopolitik di banyak kawasan mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dan bio energi secara mandiri. Presiden terpilih Prabowo juga perlu merespon isu krisis iklim yang menjadi ancaman kehidupan manusia saat ini.

“Presiden Prabowo tentu melihat fenomena-fenomena tersebut sebagai latar keinginan politik beliau untuk membentuk beberapa kementerian sesuai kebutuhan pemerintahannya. Kami percaya semuanya dilakukan atas nama kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang besar dan kompleks ini”, ungkapnya.

Meski demikian, Sultan mengungkapkan bahwa transformasi susunan kabinet pemerintah yang efektif tentu membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam. Jangan sampai keberadaan institusi kementerian yang baru justru hanya menjadi beban baru bagi pemerintah.

“Kita semua tentu sangat berharap agar struktur kementerian dalam kabinet pemerintahan Prabowo yang baru memiliki urgensi dan mampu mendorong efektifitas kinerja pemerintahan. Karena keberadaan institusi kementerian baru tentu memiliki implikasi anggaran dan persoalan tumpang tindih kewenangan dan kepentingan yang justru menguras banyak energi pemerintah,” tutupnya.***/din

Dinilai Mampu Kurangi Praktek Oligopoli, Sultan Dukung Kehadiran Industri PKS Mini

JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah tidak mempersoalkan kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun atau PKS Mini di berapa daerah saat ini.

Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu berpendapat bahwa keberadaan PKS Mini dibutuhkan untuk mengurangi praktek oligopoli PKS besar yang beroperasi selama ini.

“PKS Mini merupakan bagian dari industri pengolahan yang harus didukung oleh pemerintah. Keberadaanya sangat memudahkan petani kelapa sawit mandiri dalam mendapatkan harga yang sesuai”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (08/05/2024).

Pemerintah melalui kementerian pertanian, kata Sultan, tidak perlu menghambat dan bersikap adil terhadap perkembangan manufaktur perkebunan kelapa sawit berskala kecil di tingkat lokal. Diharap aturan kewajiban PKS terintegrasi dengan perkebunan sawit dapat disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat dari daerah saat ini.

“Perkembangan inovasi industri PKS menjadi angin segar bagi petani dalam memperoleh harga TBS yang lebih kompetitif. Harapannya akan berdampak positif pada penurunan harga CPO dan minyak goreng di tingkat lokal”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Lebih lanjut Sultan meminta agar ke depannya pemerintah juga mendistribusikan lahan perkebunan kelapa sawit kepada industri PKS Mini. Bagaimanapun kehadiran PKS Mini memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan pendapatan asli daerah.

“Pemerintah harus melihat fenomena PKS Mini sebagai sumber ekonomi baru bagi penerimaan negara. Pelaku usaha PKS Mini harus dihargai sehingga mereka bisa menyetor pajak dan pungutan lainnya kepada negara”, tutupnya.

Diketahui, akhir-akhir ini muncul polemik terkait kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS ) mini yang notabene tidak memiliki perkebunan kelapa sawit. Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat jenderal Perkebunan telah mengeluarkan Surat Edaran Kepada Kepala Daerah dengan Nomor: 245/KB.410/E/03/2024 yang intinya pendirian PKS wajib terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit.***/din

Wakil Ketua DPD RI Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian dan Pangan

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menata kembali lembaga pangan dan memperkuat perusahaan BUMN yang bergerak di sektor industri pertanian.

Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor hulu pertanian pangan dengan biaya produksi murah.

Ia berpendapat bahwa dibutuhkan keberadaan institusi pangan atau BUMN yang fokus dalam urusan produksi dan sektor hulu pertanian pangan seperti PT Shang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani yang saat ini dimerger dalam holding company ID Food.

“ID food atau Badan Pangan Nasional yang ada saat ini hanya fokus pada urusan distribusi logistik atau supplay chain bahan pangan. Akibatnya holding BUMN pangan ini hanya fokus berdagang,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya.

Menurutnya, peningkatan biaya produksi padi dan tanaman pangan lainnya saat ini sedikit banyak diakibatkan oleh ketiadaan concern pemerintah terhadap sektor hulu pertanian. Meskipun pemerintah telah meningkatkan subsidi pupuk dan bantuan mekanisasi lainnya kepada petani.

“Kementerian pertanian dan kementerian perindustrian membutuhkan mitra BUMN yang taktis dalam urusan produksi. Kita harus belajar bagaimana Thailand dan Vietnam mampu meningkatkan produksi padi dengan biaya yang sangat murah,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa Prabowo adalah mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan saat ini diamanahkan menjadi pembina HKTI. Kami yakin betul bahwa beliau memiliki visi penataan kembali lembaga pertanian yang lebih efektif.

“Sehingga kami berharap agar pemerintah tidak gegabah menaikan HET beras dalam waktu dekat. Inflasi pangan strategis merupakan ancaman serius terhadap daya tahan ekonomi masyarakat kelas menengah,” urainya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi buka peluang harga eceran tertinggi (HET) beras akan dinaikkan dalam waktu dekat.

Arief mengatakan, keputusan untuk menaikan HET beras ini untuk menyesuaikan kenaikan biaya produksi seperti pupuk, tenaga kerja dan biaya sewa lahan petani.***/din

Ancaman Pemanasan Global, Sultan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Izin Eksploitasi Pasir Laut

JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk meninjau ulang peraturan pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Hal ini disampaikan Sultan mengingat adanya fenomena peningkatan permukaan air laut secara konstan akibat pemanasan global. Mengutip hasil riset Kelompok kerja yang mengurusi masalah permukaan laut dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim IPCC memperhitungkan, sejak tahun 1990 permukaan laut meningkat 2 milimeter setiap tahunnya. Namun data satelit menunjukkan, peningkatan yang terjadi adalah 3,2 milimeter per tahun. 

“Kita sangat memahami bahwa Pembangunan ekonomi khususnya industri properti sangat membutuhkan material tambang pasir. Namun kami tidak melihat ada urgensi dan kontribusi yang signifikan dari PP ini, kecuali ancaman nyata dan serius terhadap ekosistem laut dan peningkatan intensitas abrasi terhadap masyarakat pesisir”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (31/05).

Menurutnya, keputusan pemerintah untuk memberikan izin eksplorasi pasir laut tidak sesuai dengan semangat pengendalian terhadap dampak pemanasan global. Dan saya kira setiap target ekonomi dan profit devisa yang diperoleh negara tidak akan mampu membayar setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan pasir laut.

“Sulit untuk tidak mengatakan keputusan pemerintah tersebut sebagai kecerobohan serius di era perubahan iklim. Di mana negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan menjamin hak hidup masyarakat yang notabene bermukim di wilayah pesisir pantai”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Meskipun, lanjutnya, pemerintah akan mensyaratkan sertifikat AMDAL kepada pengusaha penambang pasir. Kami pesimis bahwa aktivitas penambangan pasir laut ini akan sesuai dengan kaidah-kaidah tambang yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan resistensi terhadap masyarakat.

“Pemerintah perlu menghitung semua konsekuensi sosial yang akan terjadi. Baik konflik sosial maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan”, tutupnya.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada 15 Mei 2023. Beleid tersebut diterbitkan sebagai upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.

Salah satu yang diatur dalam beleid tersebut adalah memperbolehkan pasir laut diekspor keluar negeri. Hal ini diatur dalam dalam pasal 9 ayat Bab IV butir 2, pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.***din

OJK Sebut Era Dana Murah dan Mudah Sudah Berakhir

JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) di tengah upaya penyesuaian suku bunga akibat perubahan pada sistem keuangan global.

Hal ini disampaikan Sultan menyusul pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar yang mengatakan, sudah tidak ada lagi era dana mudah dan murah. Pasalnya, kondisi sistem keuangan global sudah berubah secara drastis dan menyebabkan suku bunga acuan meningkat dengan cepat.

“Penyesuaian kebijakan moneter secara drastis akibat inflasi pasca pandemi covid telah mendorong lembaga keuangan ikut menaikan tingkat suku bunga secara global. Namun pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan bisa tetap memberikan perlakuan khusus dengan menetapkan suku bunga murah bagi masyarakat dan pelaku UMKM pengguna pinjaman KUR”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (09/05).

Akses keuangan yang mudah dan murah, kata Sultan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil di daerah. Performa ekonomi nasional yang rentan dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global dan inflasi, perlu didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang seimbang.

“Sehingga Pemerintah perlu mempertahankan tingkat suku bunga KUR yang ada saat ini, meskipun status darurat pandemi telah dicabut. Akses keuangan yang mudah dan murah merupakan insentif penting dalam menjaga momentum pertumbuhan dan mengantisipasi gejolak ekonomi global”, tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Diketahui, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan Pinjaman KUR 2023 dengan plafon di bawah Rp 10 juta dikenakan bunga pinjaman hanya 3% per tahun.

Sementara itu untuk plafon pinjaman mulai Rp10 juta hingga maksimal Rp500 juta dikenakan bunga pinjaman sebesar 6% setahun.***/ebn