Tag: pemanasan global

Perubahan Iklim Picu Peningkatan Kejadian Bencana Lebih Ekstrem

JAYAKARTA NEWS— Hal itu diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) yang dihelat di Pondok Pesantren Alhamidiah, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (3/6).

Suharyanto mengatakan, saat ini perubahan iklim yang terjadi di dunia secara nyata telah meningkatkan potensi kejadian bencana.

“Perubahan iklim terbukti meningkatkan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrim,” ujar Suharyanto.

“Jika kita melihat data bencana terkait iklim dengan dampak signifikan, di tingkat global khususnya sejak tahun 1961, tren kenaikan anomali suhu rata-rata global berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi kejadian bencana. Hal yang sama dengan data bencana di Indonesia, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam dalam mengalami kenaikan hingga 82% jika dilihat dari tahun 2010 hingga 2022. Sehingga, benar adanya bahwa peningkatan anomali suhu rata-rata baik di tingkat global maupun nasional menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi,” tambahnya.

Suharyanto mengungkapkan, dari data yang dihimpun BNPB pada lima bulan di awal tahun 2023 ini, sudah terjadi 1.675 kejadian bencana.

“Berdasarkan data yang kami himpun dari 1 Januari hingga 31 Mei 2023 terdapat setidaknya 1.675 kejadian yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,1%, dengan rincian 92,5% adalah bencana hidrometeorologi basah dan 6,6% merupakan bencana hidrometeorologi kering, sisanya merupakan bencana geologi dan vulkanologi,” kata Suharyanto.

“Untuk bencana hidrometeorologi basah, akar permasalahan yang utama adalah urbanisasi yang memberikan tekanan pada lingkungan di hilir, dan alih fungsi lahan baik secara sistematis maupun ilegal, yang mengurangi kapasitas daya serap, baik karbon maupun air mulai dari hulu hingga hilir,” lanjutnya.

Adapun urbanisasi dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk pembuangan asap kendaraan, pabrik maupun lainnya, sehingga menjadikan kualitas udara tidak sehat. Sedangkan alih fungsi lahan biasanya menyebabkan pengurangan vegetasi yang menyebabkan berkurangannya kemampuan alam dalam menyerap karbon dan meningkatkan kerentanan banjir dan longsor karena air tidak terserap secara optimal.

Dampak dari adanya perubahan iklim tidak hanya terjadi di hulu, peningkatan suhu global memicu tren kenaikan tinggi muka laut.

“Terjadi peningkatan frekuensi kejadian banjir dari laut (rob). Diperparah oleh kerusakan ekosistem pesisir, catatan BNPB dalam tiga tahun terakhir saja, jumlah kejadian bencana banjir rob meningkat 46% dari 35 kali kejadian di tahun 2020 menjadi 75 kejadian di 2022,” ungkap Suharyanto

Selain hidrometeorologi basah, bencana hidrometeorologi kering sudah mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

“Terjadi kenaikan frekuensi kejadian kebakaran hutan dari minggu ke minggu, sehingga beberapa daerah sudah menetapkan status siaga darurat. Data dari KLHK menunjukkan bahwa luas lahan terdampak karhutla khususnya lahan gambut berbanding lurus dengan emisi karbon yang dilepaskan. Pada tahun 2019 contohnya, dari 1.64 juta Ha lahan terbakar melepaskan 624 juta ton emisi karbon ke udara. ” ucap Suharyanto

“Ini semua menjadi menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana fenomena global dan regional telah nyata berdampak pada peningkatan intensitas kejadian dan dampak bencana di tingkat lokal,” imbuh Suharyanto.

Suharyanto mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling bahu membahu untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

“Maka dari itu, saya mengajak semua elemen pentahelix. Bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memutus lingkaran proses ini supaya kita bisa mengurangi dampak perubahan iklim,” paparnya.

Di akhir sambutan, dirinya mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen pentahelix dalam penanggulangan bencana.

“Mengatasi dampak perubahan iklim harus sama-sama kita dukung, karena Pemerintah tidak akan bisa bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari berbagai elemen bangsa termasuk LPBI NU sebagai komunitas penanggulangan bencana,” tuturnya.

“Saya mengucapkan terima kasih untuk kontribusi yang telah dilakukan oleh LPBI-NU selama ini, baik yang sifatnya intervensi langsung ke masyarakat maupun dalam bentuk kerjasama-kerjasama peningkatan kapasitas masyarakat melalui program-program bersama BNPB,” pungkas Suharyanto.

Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dengan LPBI NU untuk memperkuat kerjasama yang telah berjalan dengan baik antara BNPB dan LPBI NU.

Hadir bersama Kepala BNPB, Plt. Sekretaris Utama BNPB, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB dan Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. (ebn)

Ancaman Pemanasan Global, Sultan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Izin Eksploitasi Pasir Laut

JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk meninjau ulang peraturan pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Hal ini disampaikan Sultan mengingat adanya fenomena peningkatan permukaan air laut secara konstan akibat pemanasan global. Mengutip hasil riset Kelompok kerja yang mengurusi masalah permukaan laut dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim IPCC memperhitungkan, sejak tahun 1990 permukaan laut meningkat 2 milimeter setiap tahunnya. Namun data satelit menunjukkan, peningkatan yang terjadi adalah 3,2 milimeter per tahun. 

“Kita sangat memahami bahwa Pembangunan ekonomi khususnya industri properti sangat membutuhkan material tambang pasir. Namun kami tidak melihat ada urgensi dan kontribusi yang signifikan dari PP ini, kecuali ancaman nyata dan serius terhadap ekosistem laut dan peningkatan intensitas abrasi terhadap masyarakat pesisir”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (31/05).

Menurutnya, keputusan pemerintah untuk memberikan izin eksplorasi pasir laut tidak sesuai dengan semangat pengendalian terhadap dampak pemanasan global. Dan saya kira setiap target ekonomi dan profit devisa yang diperoleh negara tidak akan mampu membayar setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan pasir laut.

“Sulit untuk tidak mengatakan keputusan pemerintah tersebut sebagai kecerobohan serius di era perubahan iklim. Di mana negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan menjamin hak hidup masyarakat yang notabene bermukim di wilayah pesisir pantai”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Meskipun, lanjutnya, pemerintah akan mensyaratkan sertifikat AMDAL kepada pengusaha penambang pasir. Kami pesimis bahwa aktivitas penambangan pasir laut ini akan sesuai dengan kaidah-kaidah tambang yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan resistensi terhadap masyarakat.

“Pemerintah perlu menghitung semua konsekuensi sosial yang akan terjadi. Baik konflik sosial maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan”, tutupnya.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada 15 Mei 2023. Beleid tersebut diterbitkan sebagai upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.

Salah satu yang diatur dalam beleid tersebut adalah memperbolehkan pasir laut diekspor keluar negeri. Hal ini diatur dalam dalam pasal 9 ayat Bab IV butir 2, pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.***din

Dunia Usaha Harus Melek Isu Global


JAYAKARTA NEWS – Meningkatnya  pemanasan global akan memengaruhi sejumllah hal seperti cuaca, tinggi permukaan laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar dan kesehatan manusia.

Indonesia sebagai negara kepulauan berpotensi kehilangan ribuan pulau, jika semua pihak tidak memperhatikan lingkungan terkait perubahan iklim.

The Intergovernmental on Panel Climate Change (IPCC) menyebutkan akan terjadi konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan jika pemanasan global melebihi 1,5 derajat celcius. Sementara dua tahun terakhir tingkat pemanasan global meningkat  berkisar 2% hingga 3%.

Kenyataan itu seharusnya membuat semua pihak tergerak untuk memulai memperhatikan perilaku yang berdampak terhadap pemanasan global. Termasuk perdagangan juga diharapkan melakukan perilaku perubahan dalam menghasilkan produk yang ramah lingkungan.

Mari Elka Pangestu mantan Menteri Perdagangan yang kini menjabat President United In Diversity Foundation mengungkapkan akan banyak pihak yang mengalami kerugian dari meningkatnya pemanasan global. “Perubahan iklim akan merugikan orang miskin dan negara kepulauan seperti Indonesia. Ribuan pulau di Indonesia bisa tenggelam,” ujarnya dalam acara 5th ICC Asia Pacific CEO Forum di Jakarta Selasa (12/3).

Mari Elka Pangestu juga menyebut untuk mengubah perilaku dunia industri dalam menghasilkan produk yang sesuai standar agar tidak merusak lingkungan, harus dilakukan inovasi. Untuk itu perusahaan bisa melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk inovatif yang ramah lingkungan.  Terlebih menurut Mari pada 2020 perusahaan yang terdaftar di perdagangan dunia sudah harus melaporkan produknya secara terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang penting harus ada kebijakan pemerintah yang mendorong perilaku untuk memperhatikan lingkungan. Misalnya dunia industri jangan lagi buang limbahnya ke sungai. Harus ada peraturan yang jelas, tidak diskriminatif, transparan dan terukur untuk diterapkan para pebisnis,” ucap Mari.
Untuk itu The International Chamber of Commerce  (ICC), sebuah organisasi bisnis terbesar di dunia,menyelenggarakan Forum CEO Asia Pasifik yang ke-5 di Jakarta. Acara ini mempertemukan para CEO dan pejabat senior pemerintah untuk membahas keterkaitan antara perubahan iklim dan perdagangan.

Forum ini sekaligus membicarakan bagaimana bisnis di kawasan Asia Pasifik dapat mencapai Sasaran-sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang merupakan  Agenda PBB tahun 2030 untuk manusia, planet, dan kemakmuran.  Dalam forum di bahas pula bagaimana suatu Sistem Perdagangan Multilateral berbasis aturan yang kuat  dapat bersinergi  dengan  kerangka kerja global jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim.  Pada kesempatan yang sama diluncurkan pula sebuah laporan baru tentang perubahan iklim dan  perjanjian perdagangan.

“Forum CEO ICC adalah kesempatan unik, yang mempertemukan para pemimpin Asia Pasifik untuk membahas  masa depan peluang bisnis, investasi dan perdagangan yang akan dipengaruhi oleh  isu-isu yang bersifat global ,” kata Sekretaris Jenderal ICC John W.H. Denton AO.

Sementara Ilham Akbar Habibie, Presiden, ICC Indonesia mengungkapkan ICC Indonesia saat ini baru beranggotakan perbankan yang memiliki kepentingan dengan perdagangan internasional. ICC sebagai lembaga untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan ke depannya tidak menutup kemungkinan menerima anggota yang usahanya telah menggunakan teknologi digital. “ICC akan menerima anggota yang perlu di dukung seperti usaha yang bergerak di ekonomi digital. Dengan inovasi yang ada di ICC bisa membantu perdagangan global mencapai perdamaian dan kesejahteraan,” ujarnya. ***

Laporan; Slifien
Editor: sm

Konsumsi Minyak Dunia Hampir 100 juta bpd, Sudah Dipuncak?

 

Konsumsi dunia akan minyak bumi sudah hampir mencapai 100 juta barel sehari (bpd). Konsumsi setinggi ini sebenarnya sudah dua kali lipat dari 50 tahun yang lalu. Selain itu, sama sekali belum terlihat permintaan minyak akan turun.

Meski saat ini upaya membangun infrastruktur energi baru dan terbarukan terus digalakkan, seperti tenaga angin, tenaga surya, geothermal atau panas bumi, juga tenaga air. Tetap saja permintaan terhadap minyak bumi naik 1,5 persen setiap tahunnya.

Dalam isu ini terselip Perjanjian Perubahan Iklim Paris 2015 lalu, yang menetapkan peningkatan suhu bumi 2 C dan lebih ambisius lagi 1,5 C dari angka pra-industri. Artinya, dunia harus mengurangi secara drastis penggunaan energi fosil — minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sebanyak 195 negara sudah menandatangani perjanjian ini, termasuk Indonesia yang menetapkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai 29% dan dengan bantuan internasional 41% dari emisi jika tidak ada tindakan atau Business As Usual.

Sejauh ini tidak ada konsensus dari para ahli mengenai kapan permintaan minyak mencapai puncaknya. Mungkin saja permintaan akan turun jika masyarakat dunia merespon isu pemanasan global, menurut pandangan Badan Energi Internasional (IEA – International Energy Agency). Lembaga ini selalu mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi mengenai kebijakan energi.

Bassam Fattouh dan Anupama Sen, Oxford Institute for Energy Studies, mengatakan perdebatan atas puncak permintaan minyak memperlihatkan pentingnya perubahan persepsi dari kelangkaan kepada kelimpahan, yang sudah mengubah perilaku seluruh pemain pasar minyak dunia, termasuk negara-negara eksportir.

Melihat argumen-argumen mengenai puncak permintaan akan minyak bumi, terlihat dunia sedang berada ditepian transisi energi. Sumber-sumber konvensional seperti minyak bumi pada akhirnya akan digantikan oleh sumber-sumber energi rendah emisi atau energi baru dan terbarukan. Disebutkan, industri minyak bumi sudah pada posisi seperti matahari terbenam.

Sekjen OPEC, Mohammad Barkindo, dalam konferensi pers di Afsel tanggal 5 September lalu, menyebutkan konsumsi minyak dunia akan mencapai 100 juta barel sehari (bpd) tahun ini — jauh lebih cepat dari perkiraan.

Dari 100 juta barel sehari sebanyak 60 juta akan dikonsumsi oleh transportasi. Sementara sistem alternatif lain seperti mobil listrik pangsa pasarnya masih kecil. Apalagi infrastruktur global untuk ekstrasi minyak bumi, gas, dan batu bara masih menjadikan bahan bakar fosil lebih murah dan efesien dibandingkan dengan energi terbarukan. Satu catatan kecil lain, pesawat terbang kemungkinan besar masih akan sangat bergantung pada bahan bakar minyak.

Kemudian, industri petrokimia, didalamnya termasuk plastik, masih jauh lebih murah diproduksi dan dibutuhkan dunia —- kendati menjadi salah satu penyebab polusi berat. Sementara alternative lain masih sedikit.

Karena itulah, meskipun banyak tekanan dari pemerintah dan penggiat lingkungan tetap saja konsumsi minyak bumi, gas, dan batu bara sangat sukar untuk turun pada dekade mendatang.

IEA sendiri memperkirakan permintaan minyak akan terus naik paling tidak selama 20 tahun kedepan mencapai 125 juta barel per hari (bpd) pada pertengahan abad ini. Namun permintaan minyak akan naik lebih sedikit jika negara-negara bertindak mulai melepaskan diri dari energi fosil (minyak, gas, batu bara), terutama jika negara-negara ini menerapkan rencana pengurangan emisi GRK-nya sesuai dengan komitmen Perjanjian Paris 2015.

Disisi lain, anggota IEA— ada 30 negara maju dan hanya ada beberapa negara berkembang— sudah tidak jadi sumber utama kenaikan konsumsi minyak. Permintaan minyak di negara-negara maju, anggota OECD, sudah tidak naik. Sedangkan negara-negara non-OECD permintaannya naik sampai dua kali lipat dalam waktu dua puluh tahun terakhir. Negara industri baru di Asia — termasuk Indonesia, Amerika Selatan dan Tengah, serta Afrika

Sementara, China National Petroleum Corp, unit risetnya, memperkirakan permintaan minyak Tiongkok akan berada pada posisi puncak dengan 13.8 juta barel perhari (bpd) pada tahun 2030 nanti.

 

Beberapa pengamat berargumentasi permintaan minyak dunia akan turun lebih cepat jika kendaraan menggunakan mesin lebih efesien dan panetrasi pasar lebih masif mobil listrik dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi lebih lambat dan harga bahan bakar minyak yang mahal. Namun di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi – diperkirakan sekitar 7 persen — sangat dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja yang berlebih. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disisi lain, mensyaratkan harga energi yang murah – tidak heran proyek listrik 35.000 MW di Indonesia sebagian besar menggunakan batu bara.

Investasi tenaga surya juga sudah meningkat tajam. Bahkan Arab Saudi – pemimpin de facto OPEC – mendukung industri ini dan membangun proyek tenaga surya terbesar di dunia.

Bagaimanapun juga konsumsi minyak dunia pasti sampai pada puncaknya — bukan soal kemungkinan tapi kapan terjadinya. Kemudian akan diikuti oleh penurunan konsumsi digantikan dengan sumber energi baru dan terbarukan.

Sumber berita: reuters.com