Pengamat: Makin Jelas, Koalisi Indonesia Bersatu Dibentuk untuk Usung Ganjar Pranowo

JAYAKARTA NEWS— Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) belum memiliki ‘lem perekat’ sehingga para parpol anggotanya Golkar, PAN dan PPP belum bisa satu suara untuk Capres-Cawapres.

“Jadi, saya melihat KIB sejauh ini tidak punya lem perekat koalisi, lem perekat koalisi itu adalah kandidasi, sementara sejauh ini KIB belum mendeklarasikan Capres dan Cawapres dari 3 parpol ini baik Golkar, PPP maupun PAN,” tegas Pangi, yang juga CEO & Founder Voxpol research and consulting, itu di Jakarta, Senin (27/2).

Karena itulah, ‘bola liar’ Capres-Cawapres dari parpol anggota KIB mengarah ke banyak nama. Para Ketua Umum pun mengincar posisi tersebut, namun masih sebatas cawapres. ”Sejauh ini belum ada Capres-Cawapres potensial dari kader KIB. Positioning mereka baru cawapres. Tentu partai di koalisi KIB juga melihat potensi dan kans menang,” kata Pangi.

Menurut Pangi, Golkar akan tetap mengusung Ketum Airlangga sebagai Capres, karena pengalaman dia sebagai pejabat negara dan politikus. Bahkan, Ketum Airlangga kerap didorong sebagai Capres KIB. “Namun dua partai PPP dqn PAN tentu sedang berupaya mengusung kader partai mereka, “ tambah Pangi.

Sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut nama pasangan Capres-Cawapres PAN adalah Ganjar Pranowo-Erick Thohir. “Itu bagian dari strategi, mendukung yang kira-kira pasangan Capres Cawapres yang bakal menang.” tandas Pangi. 

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyodorkan nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Presiden Joko Widodo saat pidato pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pemilu 2024 dan Workshop di Kota Semarang, Jawa Tengah. Zulhas juga menyebut keduanya populer di PAN.

Airlangga Hartarto Vs Erick Thohir

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai hal itu menjadi penguat bahwa Koalisi Indonesia Bersatu merupakan koalisi yang dibentuk untuk mengusung Ganjar Pranowo.

“Ya, kan kalau dari Rakornas PAN semakin jelas itu prediksinya bahwa memang KIB ini dibentuk untuk menyelamatkan Ganjar,” terang sosok yang akrab disapa Hensat itu.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga menyebut Ganjar sempat ditantang PAN untuk berani memutuskan maju dari partai berlambang matahari itu. “Dan kemarin Ganjar ditantang oleh PAN, berani gak nyapres dari PAN meski meninggalkan PDIP,” tegasnya.

Oleh sebab itu, menurut Hensat, Ganjar saat ini dalam kondisi punya kepercayaan diri sekaligus cemas. “Percaya diri karena dicalonkan oleh PAN, tapi deg-degan kalau PDIP juga marah,” ungkapnya.

Jika Ganjar diprediksi mulus berada di KIB, maka lain halnya dengan Erick Thohir. Menteri BUMN itu dinilai akan berat untuk bersaing dalam perebutan posisi Cawapres di KIB. Karena Erick akan menghadapi Airlangga Hartarto (AH) yang merupakan Ketua Umum Golkar.

“Ya susah, karena AH kan pemegang tiket. Jadi kalau berhadap-hadapan sama Erick Thohir itu agak berat. Kecuali ada tawaran-tawaran yang menggiurkan bagi Golkar,” pungkas Hensat.***din

KIB harus Makin Solid di Tengah Dinamika Koalisi Jelang Pemilu 2024

JAYAKARTA NEWS— Dinamika koalisi menuju pemilu 2024 semakin intensif dengan manuver sejumlah partai politik. Untuk itulah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbentuk paling awal diharapkan tetap dan menjaga soliditasnya.

Demikian disampaikan Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, pada Rabu (25/1). Dikatakannya, KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP, mereka ini sudah memiliki suara yang cukup untuk maju. Tinggal bagaimana menjaga kekompakan KIB.

“Modal dasar KIB kan sudah 25,8% kursi, terbesar kedua di antara poros-poros koalisi yang sejauh ini terbentuk. Jadi harus terjaga soliditas nya,“ ujar Yusak.

Dinamika koalisi akhir-akhir ini semakin menarik setelah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerakan Indonesia Raya mendeklarasikan sekretariat bersama. Selain itu, muncul isu bahwa sejumlah parpol akan menyeberang koalisi.

Meskipun sejumlah isu santer diwacanakan, namun menurut pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi Dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Henri Satrio, langkah tersebut dinilai tidak mengubah peta politik. Ia mengungkapkan manuver politik tersebut tidak berarti apa pun jika tidak disertai dengan deklarasi capres.

“Gerindra-PKB kan baru sekretariat, itu belum deklarasi. Jadi, sebenarnya kondisinya sama sekali belum berubah. Sekretariat ya sekretariat saja, kan gedung, bisa dibubarkan itu. Berbeda kalau sudah ada deklarasi capres-cawapres,” tegas sosok yang akrab disapa Hensat itu.

Menurutnya, saat ini semua koalisi masih dalam situasi sama antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Koalisi Perubahan. Masing-masing belum melakukan deklarasi capres.

“Jadi sebetulnya saat ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Perubahan, sama posisinya. Yaitu belum ada pergerakan apa-apa,” ujarnya.

Ia menerangkan peta politik tersebut belum akan berubah selama tidak ada faktor pemicu. Faktor pemicu tersebut yakni pendeklarasian capres – cawapres.

KIB Berpeluang ke PDIP

Lebih lanjut, Yusak berpendapat bahwa deklarasi sekber PKB dan Gerindra bisa juga diartikan macetnya komunikasi mereka dengan PDIP. Hal inilah, yang disebut Yusak bisa menjadi peluang bagi KIB untuk merangkul PDIP.

“Jika PDIP dan KIB bergabung mengusung Ganjar, tentu ini akan menjadi koalisi yang kuat dan solid. Koalisi keduanya bakal mungkin di bawah restu Presiden Joko Widodo,” tambahnya.

Dia mengatakan, Profil KIB dari awal kan memang sudah terkunci menjadi koalisi “penerus” pemerintahan Pak Jokowi.  “Artinya, KIB akan cenderung mengikuti ke mana arah politik Jokowi, dan sejauh ini kan memang Ganjar yang mendapat prioritas endorsement dari Jokowi,” jelas Yusak.

Maka, jika PDIP mengajukan Ganjar sebagai Capres, maka peluang berkoalisi dengan KIB sangat besar.  “Agar tidak ketinggalan kereta, lebih bagus jika KIB segera menetapkan capres-cawapres nya. Lalu, KIB harus agresif lagi membangun komunikasi politiknya terutama dengan PDIP “ pungkas Yusak. (ctr)

Ridwan Kamil Sudah Lama Masuk Radar Koalisi Indonesia Bersatu

JAYAKARTA NEWS— Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung dengan Partai Golkar. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengungkapkan Ridwan Kamil memang tokoh potensial dalam bursa capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

Ridwan Kamil disebut sebagai tokoh potensial yang terus dimonitor oleh Koalisi Indonesia Bersatu. “RK kan memang salah satu tokoh yang dimonitor KIB untuk diusung di Pilpres selain tokoh-tokoh lainnya,” tegas sosok yang akrab disapa Awiek itu di Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Awiek menjelaskan PPP tidak mempermasalahkan bergabungnya Ridwan Kamil ke Golkar. PPP menghormati pilihan Kang Emil, meski PPP tercatat sebagai salah satu pendukung Kang Emil dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2018.

“Ini hak politik RK. Karena beliau sebelumnya memang belum berpartai. Saat pilgub diusung berpasangan dengan kader PPP yakni Pak Uu,” jelas Awiek.

Pada Pilgub Jabar 2018, pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum diusung oleh PPP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Pasangan itu berhasil mengalahkan pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies, Dedi Kurnia Syah memprediksi Ridwan Kamil tidak ada pengaruhnya juga pada peta Capres-Cawapres dari KIB. Bergabungnya Ridwan Kamil di Partai Golkar, disebut tidak akan memberikan manfaat signifikan pada Koalisi Indonesia Bersatu itu.

“Bagi KIB belum tentu berdampak, RK hanya berdampak pada Golkar Jawa Barat. Sebagai tim sukses, RK akan banyak menguntungkan Golkar dari sisi promosi dan propaganda,” kata Dedi, Jumat (20/1). Meski begitu, RK sempat disebut-sebut oleh sesama anggota koalisi, PAN dan PPP.

“Karena akan sulit memunculkan Capres-Cawapres sesama Golkar, mengingat ada Airlangga yang mendominasi kandidat Capres, juga Cawapres. Jika RK mengejar agenda masuk kontestasi itu semestinya ia bergabung dengan PPP atau PAN,” ungkap Dedi.

Airlangga Cawapres

Setelah bergabung, RK menjabat sebagai Waketum Bidang Penggalangan Pemilih. Tugas RK jelas untuk menggiring opini dan juga memperkuat Partai Golkar. Dia tidak akan berlaga di Pilpres, namun tetap bisa mendapatkan keuntungan dari sini.

“Situasi ini membuka peluang adanya orientasi di luar Pilpres, pertama; RK mengamankan peluang keter-usungan-nya di Pilkada Jawa Barat, mungkin saja RK mengalami kekhawatiran jika tidak bergabung dengan Golkar, maka ia bisa kehilangan momentum Pilkada,” kata Dedi.

Kemudian, kalaupun tidak berlaga di Pilgub, jika Golkar menang, dia pasti akan masuk kabinet.

Sekarang ini, pekerjaan rumah bagi Golkar dan KIB adalah menemukan Capres-Cawapres yang mumpuni. Menurut Dedi, pasangan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto adalah yang paling potensial.

“KIB lebih yakin Airlangga duduk di Cawapres, dengan sasaran Capresnya Ganjar Pranowo, ini jika berhasil membangun koalisi dengan PDIP, atau Ganjar keluar dari PDIP,” tandas Dedi.***din

Pengamat: Dibanding Airlangga dan Zulhas, Peluang Mardiono Diusung KIB Paling Kecil

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, niatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengajukan Plt. Ketum Mardiono sebagai Capres dari KIB adalah hak mereka. Namun tidak akan mendapatkan dukungan dari anggota koalisi sendiri.

“Pertama, elektabilitas atau keterpilihan. Ketika dia memiliki elektabilitas yang tinggi, maka kesempatan, peluang untuk menang. Jadi, Pak Mardiono itu gak ada (elektabilitas)- nya, susah juga untuk menjadi capres. Tapi sekali lagi itu hak PPP untuk bisa mengusulkan ketumnya menjadi capres ataupun cawapres,” jelas Ujang, Jumat (16/12/2022).

Kemudian hal kedua adalah secara konstruksi peta politik, di parlemen PPP paling kecil suaranya, hanya 19 kursi. “Ya bargaining politiknya juga rendah,“ kata Ujang.

Kemudian hal ketiga, tidak ada yang mau, karena pasti akan kalah. “Itu kan logika pertarungan di pilpres seperti itu. “Jadi, tidak ada yang mau mendukung karena pasti akan kalah,” ungkapnya.

Dinamika politik seperti ini menurut Ujang positif saja, hanya pada kenyataannya akan sulit tercapai. “Mencari bargaining untuk mengangkat Capres Mardiono, itu hal positif yang bisa saja, tetapi karena daya tawarnya rendah maka akan sulit, berat. Partai yang kuat yang kelas menengah ke atas itu yang memiliki bargaining yang tinggi,” kata Ujang.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN. Satu nama yang terus disebut berkompetensi maju sebagai Capres KIB internal adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Namun diskusi tentang siapa Capres KIB masih terus bergulir.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, awal tahun depan akan ada pertemuan KIB. “Semalam kita sempet ketemu juga komunikasi ngobrol-ngobrol ringan di antara PAN, PPP dan Golkar. Namanya juga ngobrol-ngobrol ringan ada semacam kesepakatan nanti di awal tahun kita bikin kegiatan lagi,” jelas Awiek.

Fair Play

Sementara itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan munculnya suara PPP yang ingin mengusung ketumnya sebagai kandidat capres KIB menggambarkan bahwa di internal KIB sangat menerapkan prinsip fair play.

Para anggota koalisi memberi ruang yang sama pada setiap partai untuk menjagokan kader terbaik masing-masing. Semua pimpinan dan kader terbaik dari partai koalisi diberikan ruang yang setara.

“Dengan pencalonan 3 kandidat ini sebenarnya fair play, bagus. Jadi bagaimana Golkar mengajukan Pak Airlangga, PAN mengajukan Pak Zulhas, kemudian Pak Mardiono dari PPP untuk capres atau cawapres,” lanjutnya.

Ari juga melihat KIB sebagai koalisi yang solid dalam menyongsong Pemilu 2024. “Koalisi menuju 2024, KIB sebenarnya yang paling solid. Tiga partai ini solid,” ujarnya.

Untuk mewujudkan kesetaraan itu, Ari mengusulkan agar KIB mengadakan musyawarah konstituen koalisi partai atau musyawarah konstituen KIB. Ketiga partai anggota itu bisa menerima dan mempertimbangkan masukan dari konstituen tiga partai anggota.

“Supaya tidak terkesan sebagai koalisi elit. Selama ini kan kesannya koalisi kan koalisi elit. Bagaimana ini menjadi koalisi konstituen atau koalisi rakyat,” tambahnya.

Ketika hal itu dilakukan, KIB akan membawa angin segar bagi perpolitikan di Indonesia. “Sekaligus jadi motor baru untuk koalisi partai. Kalau bisa melakukan itu sebagai terobosan. Jadi nanti siapa pun yang diusung menjadi kesepakatan bukan elit saja, tapi konstituen tiga partai koalisi sampai ke akar rumput,” pungkasnya.***/din

Koalisi Berbasis Program Lebih Solid Dibanding Berdasarkan Kandidasi Capres

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mempunyai ikatan yang lebih kuat, sebab direkatkan dengan landasan programatik dibanding koalisi yang direkatkan dengan basis kandidat yang dinilai lebih rapuh.

“Jadi, wajar basis gampang drop-out. Basis koalisi bukan berbasiskan platform idelogi, bukan tautan programatik tapi klik koalisi soal kandidasi saja. Jadi basis koalisi ini rapuh sebetulnya,” tegas Pangi di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Golkar, PAN, dan PPP mempunyai visi-misi koalisi yang terbingkai dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Program tersebut menjadi perekat antara partai anggota koalisi. KIB lebih memilih pendekatan program dibanding pendekatan sosok nama capres.

Meski demikian, Pangi menilai KIB juga bertumpu pada pendekatan yang lebih transaksional dan pragmatis, serta bisa menampung semua partai. “Lem perekat koalisinya pendekatan transaksional dan pragmatis, lebih ke match all party,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPRC Firman Manan mengatakan bahwa awalnya KIB merupakan koalisi yang maju dengan program sebelum menentukan Capres mereka.

“KIB di awal mereka bicara platform sempat mengeluarkan manifes politik, program ekonomi (PATEN),  tetapi memang kelihatannya ada pergeseran, terutama pasca deklarasi Anies, kekuatan politik itu kembali fokus mencari kandidat,” jelas Firman.

Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN. Golkar memiliki suara terbesar dan sampai saat ini masih sepakat mengusung Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres.

Koalisi Besar

KIB saat ini masih membangun komunikasi tentang Capres, dan tengah menunggu kedatangan anggota baru. Firman mengatakan, dalam sebuah koalisi, partai yang memiliki suara terbesar berpeluang untuk mengajukan Calon Presiden (Capres) mereka.

“Pada akhirnya partai yang punya suara besar punya potensi lebih menentukan siapa yang menjadi Capres. Misalnya Golkar tentu punya peluang besar,“ kata Firman, Kamis (8/12).

“Perlu dilihat apakah partai yang bergabung apakah dengan suara signifikan atau tidak. Kalau suaranya signifikan mungkin tadi,  asumsi malah menambah calon baru. Tetapi kalau suara tidak signifikan, saya pikir tidak muncul nama baru,” ungkap Firman yang juga Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini.

Lebih lanjut Firman mengatakan, sejak 2004 mulai muncul bentuk koalisi besar. Hal ini yang tampaknya masih berlangsung sampai sekarang. Bukan hanya KIB yang membuka diri, namun juga koalisi lain seperti Gerindra-PKB.***/din

Pengamat: Dinamika Dalam Pembahasan Nama Capres KIB Upaya untuk Membangun Posisi Tawar

JAYAKARTA NEWS— Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memprioritaskan kader internal sebagai tokoh yang akan dimajukan sebagai calon presiden (capres). Hal itu diungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan, yang mengatakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dinilai layak dan pantas untuk diprioritaskan maju sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Kendati para ketum parpol cenderung pada nama Airlangga, tapi banyak di antara kader PAN dan PPP yang justru condong pada calon eksternal seperti Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan.

Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai dinamika pengajuan nama dalam KIB masih dalam kategori normal. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk memastikan nama yang bakal diusung koalisi yang beranggotakan Golkar, PPP, dan PAN itu.

“Saya pikir masih normal saja. Perjalanannya masih agak panjang, masih sampai akhir tahun depan,” tegas Arif, Senin (5/12/2022).

Menurut Arif, dinamika yang muncul dalam pembahasan nama capres KIB dapat dinilai sebagai upaya untuk membangun posisi tawar. Pertama, posisi tawar dari nama figur atau kandidat, seperti Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Selanjutnya adalah posisi tawar dari faksi yang mengajukan.

“Kedua adalah posisi tawar pihak yang mengajukan nama itu sendiri. Bisa jadi dari relawan, bisa jadi dari faksi-faksi tertentu dalam partai yang bersangkutan. Harapannya kan siapa pun nama yang muncul, mereka mendapatkan bagian dari kue kekuasaan yang diharapkan,” ujarnya.

Arif menilai perbedaan suara tersebut juga tidak akan berlanjut membesar hingga menjadi konflik internal. Meski, perbedaan nama figur yang muncul itu menunjukkan adanya faksi-faksi dalam KIB yang mempunyai pilihan lain.

“Kalau misal menimbulkan riak, mungkin iya. Tapi saya kira terlalu jauh kalau riak itu sampai mengakibatkan terjadinya konflik internal. Itu agak jauh. Sampai hari ini ya,” tambahnya.

Arif menekankan langkah politk KIB akan lebih masuk akal dengan bersiap pada posisi cawapres. “Bagi saya sejauh ini, cukup rasional untuk mengajukan satu di antara 3 nama itu, Ganjar, Anies, Prabowo. Di luar itu saya kira tipis kemungkinannya. Setidaknya langkah yang realistis adalah membidik cawapres,” pungkasnya.

Airlangga

Sementara itu, Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan, hal itu karena memang belum ada sosok yang kuat di KIB. Namun selalu ada peluang untuk Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Sejak awal dibentuk, problem utama KIB kan memang tidak punya stok capres dari internal parpol pendukung koalisi yang elektabilitasnya tinggi,“ kata Yusak, Senin (5/12).

Namun jika dibandingkan dengan Ketum PPP dan PAN, Yusak mengatakan Ketum Airlangga yang paling mungkin. “Dari jumlah suara atau kursi dan infrastruktur politik, memang Pak Airlangga yang paling layak dan berpeluang diusung dibanding ketua umum PAN dan PPP. Tetapi, munculnya nama-nama capres seperti Ganjar dan Anies semakin membuka peluang bagi KIB untuk mengusung capres dari luar,“ jelas Yusak.

Munculnya nama Ganjar dan Anies di internal PAN dan PPP ini kata dia, tentu berpengaruh pada opsi pencapresan Pak Airlangga sebagai Capres KIB.

Lebih lanjut Yusak menjelaskan, kalaupun koalisi diletakkan dalam konteks parpol sebagai saluran rekrutmen kepemimpinan politik, maka KIB sah-sah saja jika pada akhirnya mendorong Capres dari luar. “ Psikologi bertarung kan memang bagaimana bisa menang dan elektabilitas capres tetap menjadi variabel penting yang tidak bisa diabaikan.” sebut Yusak.

Namun, jika KIB mendorong Capres dari luar, selalu ada opsi untuk Ketum Airlangga. “Saya kira masih ada opsi bagi Pak Airlangga untuk membangun bargaining sebagai cawapres. Golkar saya kira akan menyiapkan berbagai opsi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi,“ tandas Yusak.

Di luar sosok Capres, KIB disebut memiliki program yang baik. Sejak awal dibentuk, KIB adalah bagaimana membangun koalisi programatik untuk melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi. KIB menjadi yang paling siap meneruskan agenda pembangunan pak Jokowi terutama program-program ekonomi. Maka, soal capres-cawapres, KIB akan mengikuti dinamika politik yang berkembang.***/din

Semangat KIB Jadikan Pemilu 2024 Sebagai Pesta Rakyat Jangan hanya Gimmick

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan, keinginan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menjadikan demokrasi pemilihan umum mendatang sebagai pesta rakyat adalah juga keinginan rakyat. Namun dia mengingatkan, komitmen tersebut jangan sekadar ucapan.

“Namun demikian, pesan yang dimaksud pun harus dimaknai secara serius, bukan sekadar gimmick partai untuk meraih simpati publik dan kemudian malah mendapat cibiran publik,” kata Aditya, Jumat (2/12/2022). Caranya tentu saja dengan politik yang sehat dan tidak transaksional.

“Hal yang dibutuhkan oleh pemilih menurut saya sederhana saja: partai dan politisinya tidak memulai memikat pemilih dengan uang dan tawarkan program yang konkrit dan nyata di dapil buat perubahan di masyarakat,“ kata Aditya yang juga Dosen Universitas Indonesia ini.

KIB sendiri sejak awal hadir dengan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Bahkan KIB sudah memiliki program atau gagasan tersebut sebelum mendeklarasikan Calon Presiden mereka.

“(Gagasan) Itu saja yang patut dilakukan parpol atau siapapun yang berkoalisi untuk membuat pemilih bahagia,” tandas Aditya.

Sebelumnya Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, saat bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, “Kita nikmati pesta demokrasi dengan menghasilkan sebuah kualitas yang tinggi. Agar kelak nanti pemimpin yang akan memimpin bangsa ini mendapatkan amanah kepercayaan dari rakyat, yang sesungguhnya,” kata Mardiono.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sepakat ingin menjadikan demokrasi sebagai pesta rakyat. Menurutnya, KIB saat ini tengah membangun sebuah pondasi yang kuat untuk membangun Indonesia.

“Fondasinya harus kuat, dindingnya kokoh, sirkulasi udaranya bagus, dan kita juga berharap bangunan ini akan diperkuat,” tegas Airlangga.

Koalisi Besar

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada masalah dengan upaya KIB untuk membangun koalisi besar. Sebaliknya, Dedi menganggap ada problem pada aturan pemilu terkait ambang batas pencalonan atau presidential threshold.

“Koalisi besar sah saja, yang perlu dikritik bukan upaya membangun koalisinya, tetapi sistem pemilu utamanya terkait ambang batas. Ini yang membuat ada upaya memonopoli peserta pemilu,” terangnya.

Menurut Dedi, koalisi besar yang tengah dibangun KIB mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Manfaat koalisi besar terletak pada kemampuan untuk menurunkan besarnya kontestasi publik.

“Satu sisi ada baiknya mengurangi kontestasi publik, tetapi tidak benar jika tafsirnya soal keberagaman peserta pemilu, karena konsolidasi publik menjadi tanggung jawab partai juga,” ungkapnya.

Di sisi lain, koalisi besar akan berakibat pada minimnya pilihan publik yang pada gilirannya bisa memunculkan potensi seteru yang lebar besar

“Imbas politik koalisi besar tentu minimnya pilihan publik, juga semakin sedikit pilihan, maka semakin besar kelompok yang bertarung, justru akan beresiko menimbulkan seteru yang juga lebih besar,” pungkasnya.***/din

KIB Prioritaskan Airlangga, Pengamat: Pantas, Karir dan Kinerjanya Cemerlang

JAYAKARTA NEWS— Koalisi Indonesia Bersatu memprioritaskan Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk diusung sebagai Capres. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan hal itu positif karena Airlangga memiliki karir dan kinerja yang cemerlang.

“Hal apa yang mumpuni membuat dia pantas bersaing. Pertama dia ketum partai besar, kedua dia Menko Perekonomian, ketiga selama ini dengan posisi Menko dia banyak berbuat untuk menjaga stabilitas ekonomi bangsa ini,” kata Ujang, Kamis (1/12/2022).

KIB terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN. Pada pemilu 2019 lalu Golkar adalah partai pemenang ke-2. Kader dan massanya menyebar di seluruh indonesia, disebut siap untuk memenangkan partai dan mengusung Airlangga.

Sebelumnya Ketum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Ketum di KIB berani nyapres. Prioritas mereka adalah Golkar. ”Kalau ketua umum partai politik enggak berani nyapres terus bagaimana? demokrasi kita bagaimana? Oleh karena itu prioritas ya tentu Golkar sebagai pemenang pemilu nomor dua, pak Airlangga prioritas ya pantas layak pemenang pemilu nomor dua untuk jadi capres,” kata Zulhas.

Dalam tiap kali pertemuan, KIB menunjukkan kekompakan para ketum dan elit partai. Mereka kompak, saling memuji dan memberi dukungan. ”KIB memang itu, karena mereka sudah berkoalisi, sudah bersatu, satu rumah dilarang untuk bertengkar. Dan soal pujian Zulhas, hal positif dan penting bagi Airlangga,” sebut Ujang.

Namun, ada pekerjaan rumah untuk Golkar dan KIB, adalah untuk menaikkan elektabilitas Airlangga agar bisa bersaing dengan calon lain.

Zulhas sendiri tidak menutup kemungkinan ada nama-nama lain yang disebut dalam pertemuan KIB. “Tentu ada juga yang teman-teman dari luar yang sudah beredar nama-nama tentu itu akan menjadi pertimbangan bagi kita. Tapi prioritas tentu kedua partai,” tambah Zulhas.

KIB sendiri disebut akan kedatangan partai baru. “Tentu warnanya ada yang dipakai oleh kawan kita di sini, dan ada juga yang warnanya ada nuansa pakaian yang sering dipakai bapak presiden, yang bagian dari bola (piala dunia) itu juga,” sebut Ketum Airlangga.

Melihat langkah KIB, Ujang berpendapat, ada satu nama yang akan berpengaruh besar atas pemilihan Capres KIB, yaitu Presiden Joko Widodo.

“Saya secara objektif, KIB ujungnya bukan ketiga ketum ini tetapi ujungnya ada pada tangan Jokowi. Tentang pujian Zulhas tadi itu positif dan bagus, namun saya melihat KIB itu milik Jokowi dan Airlangga ketika ultah Golkar bilang soal capres menunggu arahan Jokowi,” tandas Ujang.

Pertanda Solid

Sementara itu, Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai pernyataan Zulhas tersebut bisa menjadi petanda kesolidan KIB.

Menurutnya, selama ini narasi pencalonan Pilpres 2024 hanya didominasi oleh tiga sosok yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. KIB dinilai mampu memenangi suara dengan catatan bisa semakin menyolidkan barisan dan memaksimalkan kerja mesin politik.

“Saya kira memang dalam situasi ini terjadi semacam pusaran berkutat hanya pada Prabowo, Ganjar, Anies, KIB belum muncul. Tapi sebetulnya kalau melihat secara organisasi, sepanjang KIB solid, maka dia berpotensi menguasai suara. Tentu saja KIB harus solid dan menjalankan roda partainya,” terangnya.

Suko menambahkan selama ini perdebatan bursa capres sebagian besar berputar di media sosial dan pemberitaan, padahal pemenangan Pilpres 2024 bertumpu pada kekuatan jaringan.

Oleh sebab itu, KIB mempunyai modal besar berupa mesin politik dari tiga anggota koalisi. KIB patutnya bisa memanfaatkan dan memaksimalkan jejaring-jejaring politik itu secara nyata.

“Selama ini, yang lain lebih banyak pada semacam kuat pada media saja, tetapi pilpres nanti kan kekuatan senjatanya pada jaringan. Kalau KIB bisa memanfaatkan jaringannya, kadernya secara maksimal,” tegasnya.

Saat ini, pertarungan bursa capres dinilai masih sebatas wacana. Oleh sebab itu, terbuka kesempatan besar bagi KIB untuk memanfaatkan kondisi tersebut dengan bertindak secara nyata.

“Di tengah pertempuran yang semuanya masih imajinasi menurut saya, sebenarnya KIB bisa bertindak nyata dengan cepat,” pungkasnya.

Program PATEN Milik KIB harus Langsung Menyasar Jantung Rakyat

JAYAKARTA NEWS— Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengklaim fokus untuk menuntaskan pembahasan program kerja koalisi yang terangkum dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). KIB lebih memilih pendekatan program dibanding pendekatan sosok nama capres.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sah-sah saja KIB memilih pendekatan program dan belum mendeklarasikan nama calon presiden yang hendak didukung di 2024. Menurutnya, langkah itu diambil sembari menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Itu bagus-bagus saja kalau KIB punya konsep PATEN dan belum mengusung capres-cawapres. Memang tidak akan mengusung capres-cawapres kecuali sudah mendapat restu Jokowi,” katanya di Jakarta, Senin (14/11/2022).

Menurutnya, PATEN juga tepat dipakai sebagai program andalan mengingat ekonomi Indonesia masih di bawah ancaman kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak. Belum lagi, persoalan ekonomi dalam negeri seperti angka pengangguran dan kemiskinan.

“Karena saat ini sedang hancur ekonominya. Banyak yang menganggur, banyak yang tidak bisa makan, banyak yang miskin. Itu perlu pendekatan PATEN, tapi konsepnya harus jelas, harus langsung ke jantung rakyat, rakyat harus menerima. Kalau tidak dirasakan oleh masyarakat, susah,” tegasnya.

Ujang menegaskan pendekatan program yang dipilih KIB bisa dan cocok diterapkan di Indonesia. PATEN harus bisa menghasilkan program konkret yang ditujukan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Soal cocok, cocok saja. Yang penting rakyat bisa merasakan kue pembangunan di republik ini. Jangan hanya elite yang merasakan. Konsep PATEN ini mestinya langsung ke jantung rakyat. Rakyat bisa merasakan kebijakan tersebut,” tandasnya.

Menurut Ujang, isu ekonomi akan mampu dan bisa cukup efektif dalam menaikkan elektabilitas dan popularitas KIB maupun capres yang nantinya diusung ketika mampu ditangkap dan dirasakan masyarakat.
“Bisa saja untuk menaikkan elektabilitas KIB. Rumusnya masyarakat merasakan, masyarakat menikmati, masyarakat merasa dibantu dan bantuannya sampai ke masyarakat,” pungkasnya.

Demokrasi Lebih Sehat

Sementara itu, Pengamat Politik Senior BRIN Siti Zuhro mengatakan, Indonesia akan memasuki era baru pemilihan umum yang lebih sehat. Terutama dengan hadirnya calon calon pemimpin yang memiliki visi dan misi, ketimbang menjual persona semata.

“Ini nantinya akan jadi kontestasi yang lebih sehat, karena yang terpilih benar benar qualified, bukan pencitraan. Membanggakan secara nasional dan internasional,” ujar Zuhro, Senin (14/11).

Terlebih pada pemilu mendatang, mayoritas pemilih adalah dari kalangan milenial yang lebih kritis dan terukur.

“Bukan hanya seperti diberikan cek kosong, tanpa visi dan misi. Kalau tidak ada ya tidak menarik. Dan tidak boleh lagi yang menonjol hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick, apalagi hujatan,” terang Zuhro.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Makassar mengarakan, “Sampai hari ini, belum ada parpol di luar KIB menawarkan program ke depan. Tidak Ada. Bahkan, yang sudah melakukan pengumuman (capres) juga belum menyampaikan apa-apa,” tutur Airlangga. Hanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah punya program yaitu PATEN, Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional.

“Visi dan misi, program, adalah iming-iming bahwa dia sudah siap menjadi pemimpin,” kata Zuhro.

Dengan kompleksitas masalah yang tengah dihadapi, misalnya perlambatan ekonomi dunia, masih dalam kondisi pandemi Covid, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tangguh.

“Ini menjadi catatan, dengan kompleksitas yang seperti itu, kesiapan dari pemimpin seperti apa sehingga mereka bisa menunjukkan nantinya dia siap untuk dikompetisikan,” pungkas Zuhro.***din

KIB akan Realistis Usung Kandidat Capres yang Berpeluang Besar Menang

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) agaknya akan lebih realistis untuk mengusung calon yang potensial menang. “Siapapun itu nantinya baik dari internal atau eksternal. Dari segi elektabilitas calon eksternal lebih kuat,” ujar Adi, Rabu (26/10/2022).

KIB sendiri tengah berkonsolidasi jelang pertemuan mereka di Bulan November nanti yang disebut-sebut akan mengumumkan Capres KIB. Menurut Adi, langkah cepat KIB untuk menyikapi dinamika politik saat ini untuk menjaga momentum.

“KIB tentunya ingin tunjukkan soliditas koalisi ke publik. Ini penting bagi KIB untuk terus menjaga momentum dan semangat politik mesin politik mereka. Dengan talkative itu ingin memastikan sebagai koalisi yang terus panas menuju 2024,” jelas Adi.

Sebelumnya, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi telah mengetahui kandidat capres KIB. Pun pembicaraan ini juga bersama dengan PAN dan PPP. “Ini, kan, komunikasi politik, bukan komunikasi yang biasa saja, banyak hal yang dikomunikasikan,” tegas Ketum Airlangga.

Keterlibatan Presiden Jokowi dalam tubuh KIB makin menguatkan kedekatan keduanya. Sebelumnya Airlangga dipuji Presiden Jokowi sebagai pemimpin dengan jam terbang tinggi.

“Sudah jadi rahasia umum bahwa KIB adalah koalisi parpol pendukung jokowi yang segala sesuatunya dikomunikasikan dengan Jokowi. Termasuk urusan capres,” pungkas Adi.

Masih Berproses

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pertemuan itu belum akan memunculkan satu nama. KIB dinilai masih akan berproses sedemikian rupa sebelum keluar dalam bentuk deklarasi.

“Saya melihat tetap meski di Makassar bertemu, tapi prosesnya masih akan panjang. Masih akan ditimang-timang, masih akan memperhatikan situasi, kondisi psikologis maupun sosiologis,” ungkapnya.

Menurut Ujang, ada beberapa faktor yang masih akan menjadi pertimbangan KIB dalam pengerucutan nama capres yakni psikologis dan sosiologis. KIB masih akan menimbang dan menyelaraskan antara kepentingan politik partai anggota dan kemungkinan untuk bisa memenangi pertarungan Pilpres 2024.

“Psikologis itu artinya suasana kebatinan dari KIB, siapa dari KIB yang layak di-capreskan, yang mempunyai elektabilitas tinggi, supaya bisa menang. Secara sosiologis, tentu harus melihat kebatinan dari rakyat, dukungan rakyat, termasuk dukungan dari konstituen partai-partai yang bergabung di KIB,” tambahnya.

Menurut Ujang, selain faktor pembahasan di internal, KIB juga harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti hubungan politik dengan Presiden Jokowi. “Apalagi terkait dengan kepentingan pihak eksternal seperti Jokowi, seperti siapa calon yang didukung Jokowi,” pungkasnya.***din