Pilpres Archives - Jayakarta News

Pengamat: Ganjar Cari Pasangan yang Tepat

JAYAKARTA NEWS – Pertemuan Ganjar Pranowo – Mahfud MD, pada Minggu (10/9/2023) merupakan peristiwa politik nasional yang mempunyai arti mendalam bagi masa depan bangsa, terutama dalam kondisi politik hari ini. Langkah tersebut menggambarkan konsistensi Gajar dalam menjajaki calon-calon pendampingnya untuk maju dalam Pilres 2024.

“Konsistensi dan persistensi adalah karakter penting kepemimpinan nasional. Karakter itu harus ada dan perlu ada dalam diri seorang pemimpin bangsa besar di Indonesia. Presiden Soekarno dan wakilnya Mohamad Hatta juga telah menunjukan hal tersebut. Sehingga Indonesia Merdeka terwujud dan menjadikan negara ini menjadi negara pelopor bagi bangsa-bangsa yang akan Merdeka kemudian dari belenggu kolonialisme,” kata pengamat sosial politik kebangsaan, Djuni Thamrin, Ph.D, saat ditanya mengenai makna dari pertemuan tersebut.

“Kini Indonesia akan melewati masa-masa sangat krusial setelah negara ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang telah membawa kemajuan secara massif di berbagai bidang. Pertemuan Ganjar dan Mahfud MD menjadi sangat penting bagi keberlanjutan perjalanan negara dan bangsa Indonesia, yang saat kini sedang mencari calon wakil presiden baru. Dimensi ini dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi negara kuat. Indonesia akan menjelma menjadi negara maju secara ekonomi, rakyatnya dapat hidup bahagia, adil dan makmur, mempunyai pendapatan dan pekerjaan produktif yang merata dan berkecukupan, serta dapat menjadi negara non blok yang mempelopori keseimbangan politik dunia baru di masa mendatang”

Lebih lanjut, Djuni menjelaskan bahwa pertemuan itu juga menggambarkan bahwa Ganjar Pranowo sebagai bakal Calon Presiden dari PDIP, telah menunjukan bahwa Ganjar bukan hanya sebagai petugas partai, tetapi mempunyai inisiatif dan ruang kebebasan dalam menjajaki calon wakil presiden yang akan berjuang bersamanya di pemilu yang akan datang.

“Sangat jelas independensi Ganjar sebagai calon Presiden dari PDIP untuk membuka ruang dialog dan pertemuan dengan berbagai pihak yang dapat bekerja sama di masa mendatang dalam membawa bangsa ini maju. Image sebagai petugas partai yang hanya dikendalikan oleh DPP Partai menjadi tidak terbukti. Mahfud MD yang merupakan pribadi yang menonjol terutama dalam penegakan hukum di Indonesia telah masuk dalam bursa bakal Cawapres. Pertemuan dan juga dialog publik yang terjadi yang mengiringi pertemuan tersebut, merupakan proses pembelajaran bangsa untuk mendapatkan figure dan profil kepemimpinan yang lahir dari bawah” lanjut Djuni, yang juga menjadi dosen dan peneliti dibeberapa perguruan tinggi ini.

Karakter utama kepemimpinan pendamping yang diperlukan oleh Ganjar Pranowi, secara professional ada dalam diri Mahfud MD. Mahfud MD, adalah sosok yang tegas terhadap penegakan hukum, bersih, tegas, konsisten dan sangat partisipatif mendengarkan keluhan rakyat. Karakter tersebut sangat penting untuk dapat mengimbangi kepemimpinan yang telah dijalankan oleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.

“Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi sangat penting bagi Pembangunan Indonesia dimasa mendatang. Indonesia adalah negara hukum dan sampai hari ini penegakan hukum yang benar-benar adil dan terbebas dari kepentingan politik praktis belum dapat duduk dengan sempurna”.

“Jadi karakter Mahfud MD sangat diperlukan sebagai mekanisme pengendali Pembangunan. Ibarat fungsi rem dalam mobil yang harus dipacu dengan kecepatan Pembangunan yang stabil,” ungkap Djuni Thamrin lebih jauh.

Sosok Mahfud yang professional, bersih, tidak meninggalkan sisa pekerjaaan yang tidak selesai, tegas dan pro rakyat sudah tidak diragukan lagi, dengan rekam jejaknya selama ini yang sudah menjadi pengabdi dan pelayan rakyat dalam berbagai jenjang posisi di pemerintahan telah otomatis menunjukan karakter yang dibutuhkan bagi keberlanjutan Pembangunan di Indonesia.

Secara geo-politik, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangs aini, sangat memerlukan sosok dan figure panutan yang bukan hanya cakap berbicara, tetapi sangat tegas menentukan sikap dan arah Pembangunan serta konsisten antara ucapan dan tidakan. Sosok Mahmud MD telah menunjukan konsistensi tersebut. Sehingga dalam duet kepemimpinan Indonesia yang mendatang sangat diperlukan kepempinan yang partsisipatoris, melindungi dan mengutamakan rakyat, memberi pernlindungan hukum, menjalankan fungsi pengawasan terutama terhadap keuangan dan sumberdaya utama Pembangunan, memberikan visi-misi yang sangat jelas ke depan serta sangat dicintai rakyatnya.

Secara keseluruhan pertemuan antara Ganjar dan Mahfud yang dilaksanakan dihari dimana semua orang berlibur itu sangat jelas memberikan gambar pada rakyat Indonesia bahwa calon pemimpin bangs aini merupakan sosok dan pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, konsisten, persisten, bukan hanya petugas partai dan tentunya merupakan pilar bagi kenerlangsungan Pembangunan Indonesia dimasa mendatang.(*/sm)

Jauli Manalu: Kepengurusan DPD CAKEP Sumut segera Dikukuhkan

MEDAN, JAYAKARTA NEWS— Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Cahaya Kemenangan Prabowo Sumatera Utara (DPD CAKEP Sumut) segera dikukuhkan. Hal tersebut disampaikan Jauli Manalu SH di Warkop Simpos, Kota Medan.

“Surat mandat sebagai Ketua DPD CAKEP Sumut sudah saya terima sebulan lalu melalui online dan dalam waktu dekat kita segera deklarasikan di Medan,” ujar Jauli Manalu.

Kemudian lanjut Jauli Manalu, nanti saat deklarasi Ketua Pusat dan Pembina CAKEP dari Jakarta, akan hadir. Sebelum deklarasi terlebih dahulu diresmikan kantor kesekretariatan DPD CAKEP Sumut yang berada di Jln Parang I No 41 Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor.

Setelah itu, DPD CAKEP Sumut akan memperluas kepengurusan hingga di 33 Kabupaten/kota di Sumatera Utara, agar saat deklarasi nanti pengurus-pengurus lainnya bisa turut hadir. Kemudian dalam waktu dekat akan mempersiapkan program-program kerja untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden di pemilihan umum presiden di 2024.

“Artinya kita semua pengurus komit mulai dari DPD, DPC, PAC serta Ranting untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke-8 di 2024,” jelas Jauli.

Berikut susunan badan kepengurusan DPD CAKEP Sumut, Pembina Inggrid Herlina Hutabarat S.Kep, Ketua Jauli Manalu, Sekretaris Esron Simanjuntak, Bendahara Dra. Yeti Simanjuntak dan koordinator-kordinator bidang.

Pengobatan Gratis Terapi Al Fashdu

Di sela perbincangan dengan Ketua DPD CAKEP Sumut, Jauli Manalu SH di Warkop Simpos, para pengurus sedang melakukan kegiatan pengobatan gratis terapi Al Fashdu.

“Pengobatan Al Fashdu bertujuan untuk mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh. Teknik ini mirip dengan proses pengambilan darah untuk donor. Jadi darah yang ditampung di mangkok akan kelihatan apa saja selama ini yang kita konsumsi,” jelas Inggrid Herlina Hutabarat S.Kep, Pembina DPD CAKEP Sumut.

“Pengobatan Al Fashdu agar terhindar dari serangan jantung, stroke, kanker dan lainnya. Jadi Al Fashdu mengobati tanpa obat. Dalam prinsip hidup saya damai itu indah, sehat itu adalah aset,” tambahnya.

“Saat nanti peresmian kantor sekretariat DPD CAKEP Sumut, akan diadakan lagi pengobatan Al Fashdu. Nanti orang-orang yang mengikuti pengobatan ini akan diberikan hadiah satu botol madu hitam,” tambah Pembina DPD CAKEP Sumut.

Ketentuannya saat melakukan pengobatan Al Fashdu, lanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan, jika Hb (hemoglobin) kurang dari 12,5, pasien akan diberi susu kambing etawa dan madu. “Yang boleh di atas 12,5 Hb nya. Kalau laki-laki Hb- nya 12,5-16 sedangkan perempuan Hb nya 12,5-14,” ujarnya. (Monang Sitohang)

Potensi PDIP Gabung KIB Besar, Golkar akan Ambil Opsi Peluang Menang

JAYAKARTA NEWS— Peneliti Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai format koalisi belum final dan masih bisa berubah. KIB pun berada dalam posisi demikian

“Saya rasa dalam situasi saat ini, berbagai peluang koalisi masih sangat terbuka. Sejauh ini partai masih mempertimbangkan peluang kemenangan masing-masing partainya dalam pemilu, oleh karena itu, selain deklarasi kepada Anies, maka tidak ada partai dan koalisi lain yang terbentuk sejauh ini,” tegas Aisah Putri di Jakarta, Kamis (2/3).

Oleh sebab itu, masih terbuka peluang koalisi antara PDIP dan KIB, mengingat nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo muncul dalam acara yang dihelat PAN dan PPP. Keduanya adalah partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu.

“Koalisi antara PDIP dengan partai-partai KIB pun masih sangat terbuka peluangnya, apalagi partai di dalam KIB sendiri sejauh ini merupakan bagian dari koalisi pemerintah bersama PDIP sehingga tidak ada hal yang akan signifikan menghalangi,” kata sosok yang akrab disapa Puput itu.

Kendati demikian, sebagai partai terbesar di KIB, Golkar akan menimbang kerja sama politik antara KIB dan PDIP. Sebab Golkar sudah memiliki calon presiden yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

“Meski tentu akan ada pertimbangan lebih jauh karena Golkar sebagai partai terbesar dalam KIB memiliki bakal capres. Namun, saya duga sejauh ini setiap partai akan melihat peluang menang termasuk Golkar,” jelas Puput.

Puput menjelaskan Ganjar Pranowo saat ini masuk dalam tiga besar sosok dengan elektabilitas tertinggi untuk Pilpres 2024, selain Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Hal itu akan membuat semua partai akan mempertimbangkan salah satu dari tiga nama tersebut jika ingin memperbesar peluang menang di Pilpres 2024.

“Di luar itu, pertimbangan dalam lobi-lobi adalah siapa yang akan menjadi wapres dan bagaimana modal finansial untuk pilpres nanti,” pungkasnya.

Meneruskan Jokowi

Sebelumnya, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai Golkar perlu untuk segera mengambil sikap dalam kontestasi pilpres 2024. Ia berharap Golkar, sebagai partai besar, perlu segera menyiapkan strategi jitu untuk bursa capres-cawapres.

“Jangan sampai Golkar ketinggalan kereta. Nanti dalam komposisi 2 atau 3 pasang capres-cawapres, jangan sampai tidak ada kader Golkar. Itu yang menjadi bayang-bayang Golkar sebagai partai besar,” terang Ari.

Selain itu, Ari menjelaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang mengutamakan basis politik gagasan dan ide patut untuk segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. Mengingat tujuan KIB adalah untuk meneruskan legasi Presiden Joko Widodo.

Sebagai partai 3 besar, Golkar akan mempertaruhkan harga diri politiknya jika hanya menjadi penonton dalam bursa Capres-cawapres 2024. Di sisi lain, dinamika pencalonan semakin mengerucut ke pasangan capres-cawapres.

“Kader partai dalam posisi capres atau cawapres akan memberikan efek elektoral ke partai politik. Jangan sampai bursa capres-cawapres tidak memberikan efek elektoral pada partai,” ungkapnya.

Ari menambahkan Golkar juga harus menjadikan efek ekor jas dalam bursa Pilpres 2024 untuk memaksimalkan potensi kemenangan partai berlambang pohon beringin itu. “Pemilu 2024 tidak semata untuk mengejar kemenangan pileg, tetapi juga memperoleh keuntungan dari efek ekor jas dalam pencapresan kader,” tambahnya.***/ebn

KIB Sepakat Capreskan Airlangga, Pengamat: Butuh Kerja Keras hingga Akhir

JAYAKARTA NEWS— Capaian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seharusnya berbanding lurus dengan elektabilitasnya. Untuk itu Pengamat Politik Yusak Farchan mengatakan, prestasi tersebut harus terus diangkat oleh Partai Golkar.

“Melihat Pak Airlangga dalam kapasitasnya sebagai Menko, dengan prestasi yang ada, penanganan Covid dan bidang ekonomi harusnya beraktivitas positif terhadap elektabilitas. Apalagi kita dibayangi resesi global, namun ekonomi kita kuat. Ini tidak lepas dari kinerja perekonomian kita,“ tegas Yusak, Senin (7/11/2022).

Hasil kerja Airlangga sebagai Menko dinikmati masyarakat, namun dirinya belum cukup dikenal. “Ini kembali strategi Partai Golkar memasifkan capaian Pak Airlangga sehingga masyarakat Indonesia bisa mengetahui dengan baik prestasi tersebut,” sebut pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Citra Institute ini.

Sebelumnya Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich menyebut seluruh kader Golkar saat ini fokus melakukan sosialisasi terkait pencapresan Airlangga. Ini dilakukan agar elektabilitas Airlangga sebagai capres bisa terus meningkat.

“Dengan mengkapitalisasi apa yang beliau lakukan sebagai Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Terutama dalam penanganan Covid dan bagaimana meningkatkan atau menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Lodewijk.

Adapun Ketum Airlangga mendapat dukungan untuk maju sebagai Capres oleh parpol anggota KIB. “Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar saudaraku Airlangga Hartarto. Jadi kalau mau capres bukan layak lagi, sangat layak,” kata Ketum PAN Zulkifli Hasan akhir pekan lalu.

Pujian serupa juga dikatakan Plt. Ketum PPP, Mardiono. “Untuk menjaga agar itu (keterpurukan ekonomi) tidak terjadi, maka Indonesia butuh menteri perekonomian. Silakan dimaknai sendiri,” kata Mardiono.

Lebih lanjut Yusak menambahkan, KIB memang sangat bisa untuk mendorong kader internalnya untuk menjadi Capres maupun Cawapres, ketimbang menjadi mesin bagi kader non parpol.

“KIB masih ada waktu. Pak Airlangga diberikan mandat sebagai Capres harus berjuang sampai titik akhir, apakah memungkinkan dengan skenario pak AH capres? Saya kira politik dinamis, terbuka berbagai skenario dan strategi pemenang,“ tandas Yusak.

Mitigasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam menilai KIB tengah mengalami stagnasi seiring masih belum ada kejelasan dari PDIP terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Selain itu, ada juga faktor hubungan PDIP dan Gerindra-PKB.

“Seiring masih tidak jelasnya nasib Ganjar karena rendahnya penerimaan politik internal PDIP dan juga kian terbukanya rencana bergabungnya PDIP dengan Gerindra-PKB, maka KIB kini mengalami stagnasi,” ungkapnya.

Hal itu dinilai memunculkan wacana pengusungan capres-cawapres dari internal KIB. Menurut Umam, wacana tersebut sebagai langkah mitigasi terhadap pencapresan Ganjar. “Bahkan, belakangan justru muncul wacana pencapresan Airlangga-Zulkifli Hasan yang kian menguat. Hal itu merupakan langkah mitigasi KIB jika pencapresan Ganjar gagal,” tambahnya.

Menurut Umam, jika pasangan Airlangga-Zulhas diusung KIB, targetnya bukan untuk untuk memenangi Pilpres 2024, melainkan untuk mendulang ‘efek ekor jas’ bagi PAN dan Golkar.

“Tentu target pasangan Airlangga-Zulkifli bukan kemenangan, tetapi agar Golkar-PAN tetap bisa mendapatkan coat tail effect dalam Pilpres 2024, sembari bisa memberikan ruang kedua partai untuk bisa bergabung ke capres-cawapres yang berpotensi besar untuk menang dalam pemilihan gelombang kedua,” pungkasnya.***din

Facebook Harus Kembali ‘Tempur’ di Capitol Hill

JAYAKARTA NEWS – Bos Facebook, Mark Zuckerberg, sekali lagi harus kembali ke Capitol Hill untuk berperang membela perusahaan yang dibidaninya itu.

Pendiri Facebook itu dicecar pertanyaan oleh anggota Komisi Layanan Finansial DPR Amerika Serikat, dalam sebuah audiensi luas yang menyentuh persoalan kemungkinan campur tangan Facebook dalam pemilihan presiden, rencana penggembangan cryptocurrency oleh perusahaan raksasa teknologi ini, dan kekhawatiran akan iklan politik yang menyesatkan.

Masalah terbaru adalah –apakah akan memungkinkan politisi untuk terus membayar iklan yang mungkin memiliki konten yang menyesatkan atau salah– yang telah terbukti menjadi kontroversi paling mendesak bagi Facebook dalam beberapa minggu terakhir.

“Apakah Anda melihat masalah potensial di sini dengan kurangnya fakta memeriksa iklan politik?” kata politisi Republikan Alexandria Ocasio-Cortez.

Pertanyaan Ocasio-Cortez mengarah ke masalah serius yang membuat pengguna Fecebook berada di tempat yang “sama sekali tidak mengenakkan” atau bahkan dapat dibilang :mengerikan”. Pasalnya, apa pun yang diputuskan oleh raksasa teknologi itu: Apakah dia harus menurunkan lebih banyak konten dengan risiko merusak kebebasan berbicara, atau apakah Facebook memainkan peran lepas tangan, bahkan jika melakukan hal itu memungkinkan posting jahat berkembang?

Anda mungkin akan berada di posisi, bahwa bagaimana pun kebebasan berekspresi tidak boleh digusur oleh siapa pun.

Tetapi, Anda mungkin pada akhirnya juga akan menyadari bahawa argumen seperti itu pada akhirnya tidak tepat.

Masalah sebenarnya bukan bagaimana Facebook harus memoderasi kontennya, tetapi persoalannya adalah bahwa Facebook terlalu besar untuk diperbaiki.

Pertama, ambil gagasan untuk memeriksa fakta iklan politik, sebuah proposal yang telah disetujui oleh tokoh-tokoh seperti Elizabeth Warren dan kandidat presiden dari Partai Demokrat lainnya.

Pada sisi lain, ide tersebut kedengarannya terpuji di permukaan, hampir tidak mungkin untuk benar-benar diterapkan. Kisah-kisah tentang Paus yang mendukung Trump mudah dikenali sebagai fiktif, tetapi itu adalah corak kasus abu-abu – klaim menyesatkan, setengah kebenaran, dan kebohongan halus – yang mendominasi wacana politik pada skala yang hampir tak terbayangkan.

Seperti yang ditulis penulis Julian Sanchez di Twitter, Facebook akan perlu mengawasi “fakta” dalam pemilihan lokal yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam ratusan bahasa berbeda di seluruh dunia. Itu adalah tanggung jawab yang mustahil untuk ditempatkan di pundak pasukan kontraktor.

Lihat saja kontroversi baru-baru ini mengenai pemeriksaan fakta di koran kenamaan Washington Post, sebuah opini yang pemeriksa utamanya Glenn Kessler telah melakukan kampanye selama bertahun-tahun yang aneh terhadap pernyataan-pernyataan sebenarnya yang dibuat oleh Bernie Sanders.

Pengecekan fakta tidak hanya membutuhkan upaya yang jauh lebih besar daripada melihat pidato atau ujaran kebencian atau pornografi, tetapi dapat dengan mudah dimanipulasi untuk mendukung kecenderungan ideologis orang-orang yang ditugaskan untuk melakukannya.

Pemeriksa fakta di Facebook dapat dengan mudah membenci progresif. Lagi pula, salah satu investor terbesar Facebook adalah penasihat Trump Peter Thiel yang telah mempekerjakan banyak operator GOP dalam beberapa tahun terakhir.

Namun alternatifnya masih menakutkan: memungkinkan politisi untuk menayangkan iklan dengan potensi kebohongan yang mencolok bagi jutaan orang dalam upaya untuk memiringkan pemilihan. Ini adalah situasi yang menyedihkan, tidak peduli ke arah mana Facebook berubah.

Jika pidato beracun adalah masalah yang orang ingin pemerintah lewati, itu lebih merupakan masalah konstitusional daripada masalah regulasi.

Semakin banyak komentator telah mengusulkan mekanisme pertanggungjawaban yang sama sekali berbeda untuk Facebook: menyingkirkan “Bagian 230” dari Undang-Undang Komunikasi yang Layak, yang memberikan kekebalan sipil kepada perusahaan teknologi untuk banyak konten yang diposkan pengguna.

Tetapi “solusi” itu juga berbahaya. Pendukung menghapus Bagian 230 mengklaim hal itu akan meminta pertanggungjawaban Facebook atas propaganda atau berita palsu atau kebencian sayap kanan di situs, tetapi “solusi” ini tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah. Jika ada, itu akan mengancam hak kebebasan berbicara yang sah dari banyak aktivis progresif yang sama yang mengusulkannya.

Apakah orang suka atau tidak, ucapan tercela dari berbagai jenis (ya, bahkan banyak kebohongan) dilindungi oleh Amandemen Pertama.

Facebook tidak melanggar hukum apa pun dengan hostingnya. Jika pidato “beracun” adalah masalah yang orang ingin pemerintah hindari, itu lebih merupakan masalah konstitusional daripada masalah regulasi.

Segera Facebook akan menerapkan dewan pengawas yang seharusnya independen, semacam “Mahkamah Agung Facebook” untuk membawa transparansi dan akuntabilitas lebih lanjut ke keputusan moderasi kontennya.

Idenya adalah mendapatkan ulasan positif dan itu adalah tujuan teori yang terpuji. Tapi dewan ini juga akan mengalami masalah yang sama-sama sulit – setelah semua, masalah di Facebook ada, bukan birokrasi.

Bagaimana jika dewan membuat keputusan yang mengharuskan Facebook untuk mempekerjakan 100.000 checker fakta baru? Akankah Facebook mengabaikan keputusannya, membiarkan dewan tidak berguna?

Atau bagaimana jika, misalnya, dewan membuat aturan bahwa posting yang ditulis oleh seorang aktivis di India harus tetap terjaga, yang membuat marah pemerintah India di tempat mereka itulah Fecebook akan?

Apa yang terjadi ketika postingan yang dipenuhi kebencian kemudian menciptakan aturan yang membuat orang meninggalkan situs itu berbondong-bondong?

Moderasi konten pada skala global tidak mungkin. Bahkan jika ada 99% dukungan untuk setiap keputusannya yang masih menyisakan puluhan juta orang yang dengan keras dapat mengekspresikan ketidaksenangan mereka.

Namun media sosial tanpa moderasi konten akan mengarah pada limbah yang akan membuat jejaring sosial apa pun praktis tidak dapat digunakan oleh sebagian besar populasi.

Facebook terlalu besar untuk moderasi konten pada skala global untuk berfungsi. Pada akhirnya, kita semua akan menderita karenanya.***

Gelaran Pemilu Sehari Terbesar di Dunia, Rakyat Antusias Beri Suara untuk Presidennya

Pemilih warga RT 02 RW 13 Perumahan BBD 2 Sukahati, Kab. Bogor, tengah mendaftar kepada petugas TPS setempat untuk menentukan pilihannya pada Pilpres dan Pileg yang digelar serentak hari ini di seluruh Indonesia.

JAYAKARTA NEWS – Masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih sejak pukul 07.00 waktu setempat, telah mulai memberikan suara mereka dalam pemilihan umum yang dilangsungkan serentak dalam satu.

Pelaksanaan pesta demokrasi dalam sehari ini pada Rabu (17/4/2019), menjadi yang terbesar di dunia. Masyakat memberikan suara ketika tempat pemungutan suara dibuka, setelah sebelumnya rakyat sudah mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihannya, melalui kampanye yang berlangsung enam bulan untuk memilih presiden dan anggota parlemen legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Pemungutan suara ini berlangsung mulai dari kawasan timur Indesia di Merauke Papua hingga Sabang yang ada di ujung barat Indonesia. Pemilu ini berlangsung di negeri yang memiliki bentangan wilayah sepanjang lebih dari 5.000 km ini, membutuhkan kesiapan logistik dari KPU sebagai penyelenggara. Bukan hanya itu, Pemilu ini juga membutuhkan banyak saksi di setiap TPS yang ada. Inilah kali pertama, Indonesia menggelar Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan anggota legislatif. Sebelumnya, sejak 2004 Indonesia telah memilih presiden secara langsung, setelah tiga dasa warsa lebih presiden dipilih oleh MPR.

Presiden Joko Widodo, seorang pengusaha furnitur yang memasuki dunia politik sejak 14 tahun yang lalu sebagai walikota kota Surakarta, kini sedang mencari dukungan kembali untuk mempimpin Indonesia pada periode keduanya melawan mantan jenderal Prabowo Subianto, yang telah dia kalahkan dengan slisih tipis dalam Pilpres sebelumnya pada tahun 2014.

Isu ekonomi mendominasi kampanye yang diperjuangkan dengan keras, meskipun isu kebangkitan Islam, juga membayangi kontestasi politik di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu.

Dalam banyak jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey menyebutkan, bahwa Joko Widodo unggul dua digit, tetapi pihak penantang mengatakan bahwa selisih tipis. Prabowo mengatakan pada konferensi pers Selasa malam, bahwa ia berharap menang dengan 63 persen suara.

Prabowo usai mencoblos di TPS di lingkungannya di Kab. Bogor

Pemungutan suara dimulai pertama kali di provinsi Papua, yang berada di wilayah paling timur Indonesia, dengan selisih waktu dua jam dari Jakarta.

Surat suara telah dikirim ke TPS-TPS, tidak terkecuali untuk daerah-daerah terpencil. Di Papua, distribusi logistik Pemilu pada umumnya menggunakan pesawat, speedboat, kano dan menunggang kuda. Dua speedboat bahkan digunakan sebagai tempat pemungutan suara bergerak bagi penduduk di rantai Kepulauan Seribu di utara Jakarta.

Dalam pada itu bencana angin yang terjadi di Jawa Timur pada Selasa malam, telah menghancurkan dua tempat pemungutan suara desa dan memutus aliran listrik ke dua TPS lainnya. Hal itu memaksa pihak berwenang untuk memindahkan pemungutan suara ke daerah-daerah yang lebih aman, kantor berita domestik Antara melaporkan.

Lebih dari 10.000 orang secara sukarela mengajukan hasil pemilu yang dipajang di tempat pemungutan suara dalam upaya waktu nyata untuk menggagalkan upaya penipuan.

Namun, sebelum pencoblosan berlangsung, pihak oposisi telah menuding terjadi penyimpangan daftar pemilih yang dapat mempengaruhi jutaan dan telah berjanji tindakan hukum atau “kekuatan rakyat” jika kekhawatirannya diabaikan.

Beberapa video muncul secara online pada pekan lalu yang memperlihatkan ribuan kertas suara dimasukkan ke dalam tas plastik di sebuah gudang di negara tetangga Malaysia, dengan banyak yang tampaknya sudah ditandai.

Calon petahana Joko Widodo dan Iriana, usai mencoblos di kawasan Gambir, Jakarta.

Pihak pengawas telah merekomendasikan pemungutan suara ulang untuk orang Indonesia yang mukin di Malaysia dan di Australia, di mana beberapa ratus pemilih terdaftar, masih berdiri dalam antrean setelah pemilihan ditutup di sana pada hari Sabtu. Keputusan akan diambil oleh komisi pemilihan.

“Meskipun ada hambatan dan anomali, saya percaya, pada akhirnya, kita tidak bisa menahan kehendak rakyat,” kata Prabowo semalam.

Kemenangan tak terduga untuk kubu penantang, diduga dapat memicu aksi jual singkat di pasar keuangan yang memberi harga pada kemenangan Widodo, kata para analis.

“Jika Prabowo menang, ini benar-benar akan menjadi akhir dari jajak pendapat di Indonesia … dan sebuah kegelisahan besar,” kata Marcus Mietzner, associate professor di Australian National University.

“Pertanyaannya adalah berapa margin kemenangannya,” kata analis yang masih yakin terpilihnya kembali Joko Widodo.

Kemenangan untuk Jokowi dengan persentasi di level 52-55 persen suara, akan menjadi “sweet spot” kata seorang pejabat senior pemerintah yang dekat dengan presiden. Dia menambahkan, bahwa ini akan memacu Jokowi untuk melanjutkan dan bahkan mempercepat reformasi ekonomi.

Game of Thrones
Tagar terkait jajak pendapat cenderung menunjukkan tren di Twitter di Indonesia selama periode tenang selama tiga hari menjelang hari pemungutan suara.

Pengguna media sosial membandingkan pemilihan presiden dengan seri HBO “Game of Thrones” – dengan satu meme online yang menunjukkan Joko Widodo duduk di Iron Throne yang didambakan.

Widodo mengkampanyekan catatannya tentang deregulasi dan peningkatan infrastruktur, menyebutnya sebagai langkah pertama untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.

Seorang Muslim moderat dari Jawa Tengah, menilai Jokowi harus memberi keyakinan kepada warga muslim, setelah kampanye kotor dan cerita-cerita bohong yang diarahkan kepadanya bahwa ia anti-Islam, seorang komunis atau terlalu dekat dengan Cina, yang semuanya itu merusak secara politik di Indonesia. Jokowi sendiri membuktikan dia sebagai muslim yang baik, dan bahkan memilih Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, 76, sebagai pasangannya dalam Pilpres 2019 ini.

Prabowo, mantan komandan jenderal Kopassus, yang memiliki hubungan dengan beberapa kelompok Islam garis keras, dan pasangannya, pengusaha Sandiaga Uno, berjanji bahwa mereka akan meningkatkan perekonomian dengan memotong pajak dan berfokus pada infrastruktur.***

Mau Jadi Pemilih Cerdas? Ini Kriterianya

Oleh Abah Fachrudin

JAYAKARTA NEWS – Menjelang perhelatan Pemilu Serentak 2019 pada Rabu 17 April 2019, berbagai kalangan khususnya Penyelenggara Pemilu intens mengkampanyekan pentingnya menjadi pemilih cerdas. Dengan kampanye yang demikian massif tentang pentingnya pemilih cerdas, logika sederhananya ada indikasi kebanyakan pemilih di Indonesia masih belum tergolong cerdas, untuk tidak mengatakan bodoh atau tolol. Lalu, apa sebetulnya kriteria pemilih cerdas. Berikut dipaparkan 10 (sepuluh) kriteria pemilih cerdas.

Pertama, mengetahui apa itu Pemilu Serentak 2019, dan perbedaannya dengan Pemilu sebelumnya. Ringkasnya, Pemilu Serentak 2019 adalah Pemilu yang menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dilaksanakan pada satu hari, yakni: pada Rabu, 17 April 2019. Pada Pemilu-pemilu sebelumnya, dari sisi waktu, antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah.

Kedua, mengetahui makna dan tujuan Pemilu. Makna Pemilu adalah parameter tingkat kemajuan, kedewasaan dan kematangan politik dan demokrasi suatu bangsa. Adapun tujuan pokok Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD secara Luber dan Jurdil berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketiga, tidak seperti membeli kucing dalam karung. Artinya, pemilih cerdas, sebelum memastikan memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD atau DPRD pada hari pemungutan suara, akan mempelajari visi, misi, program kerja para calon pemimpin tersebut dengan seksama dari berbagai sumber. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mencermati secara kritis dan objektif rekam jejak (track record) para calon pemimpin bangsa tersebut sebelum dan saat mereka mencalonkan diri.

Keempat, mengetahui lima jenis dan warna surat suara yang digunakan pada Pemilu 2019. Yakni (1), warna abu-abu untuk surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (2) warna kuning surat suara Pemilu untuk memilih Anggota DPR RI; (3) warna merah surat suara Pemilu untuk memilih DPD RI; (4) warna biru surat suara Pemilu untuk untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, dan (5) warna hijau surat suara Pemilu untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kelima, memastikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai pemilih (berumur 17 tahun atau sudah kawin dan berkewargaaan Negara Republik Indonesia), dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih cerdas tidak percaya begitu saja dengan informasi bahwa dirinya sudah terdaftar dalam DPT, melainkan harus datang dan melihat langsung ke lokasi-lokasi strategis (RT, RW atau Kelurahan) yang memasang pengumuman DPT, atau mencek langsung melalui portal sidalih3.kpu.go.id.

Keenam, menolak politik uang dan politik Sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok). Bagi pemilih cerdas, politik uang dan sembako bukan saja dilarang oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, juga karena mereka menyadari bahwa harga diri dan masa depan bangsa serta masyarakatnya tidak ingin digadaikan hanya dengan sejumlah uang dan sembako. Namun mengakibatkan kerugian dan penderitaan jangka panjang di kemudian hari.

Ketujuh, mampu membedakan antara berita dengan informasi. Serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar, setengah benar dan apalagi hoaks (fitnah, ujaran kebencian, penghinaan dan sebagainya). Kalaupun terpaksa harus menerima informasi yang patut diduga hoaks karena di era digital saat ini berbagai informasi dapat dengan mudah masuk ke handphone kita, pemilih cerdas tidak mudah mengirim dan menyebarluaskan (share) ke orang lain. Lebih baik berita semacam itu cukup diketahui oleh pribagi yang menerimanya.

Kedelapan, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pukul 07.00-12.00 WIB dengan membawa surat undangan pemberitahuan memilih (C6). Jangan lupa pula membawa kartu identitas kependudukan (e-KTP). Dengan datang ke TPS tepat waktu dan lebih awal, anda akan memperoleh penjelasan mengenai tata tertib dalam kegiatan pemungutan suara dari ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan berpeluang besar mendapat giliran panggilan memilih lebih awal.

Kesembilan, mengetahui sah dan tidak sahnya suatu pencoblosan dalam pemungutan suara. Sesuai dengan PKPU No. 3 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, tanda coblos yang sah dilakukan pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD, atau Calon Presiden dan Wakil Presiden. Jadi tidak asal-asalan melakukan pencoblosan. Sebab jika asal-asalan, bisa berakibat pencoblosan tidak sah dan itu artinya hanya membuang waktu secara percuma.

Kesepuluh, mengikuti dan menyaksikan kegiatan penghitungan suara mulai pukul 13.00 siang hingga 12.00 WIb dini hari. Hal ini perlu dilakukan agar proses penghitungan suara dilakukan secara benar dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala pada kegiatan penghitungan terjadi pelanggaran atau kecurangan. Misalnya, yang seharusnya suatu pencoblosan sah lalu dianggap tidak sah oleh oknum petugas KPPS, anda boleh melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pengawas TPS atau pemantau Pemilu yang saat itu tengah bertugas. (*)

Safari Kebangsaan VIII: Budi Dalton Sampaikan Keluhan Budayawan Jawa Barat

Rombongan Safari Kebangsaan VIII yang dipimpin Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melakukan silaturahmi dengan sejumlah budayawan Jawa Barat di kediaman Budi Dalton–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS—Rombongan Safari Kebangsaan VIII yang dipimpin Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melakukan silaturahmi dengan sejumlah budayawan Jawa Barat di kediaman Budi Dalton, di Kota Bandung.

Budi Dalton menerima rombongan safari bersama sejumlah budayawan dan seniman seperti Edi Brokoli. Hasto sendiri ditemani Tim KMA Habib Sholeh Al Muhdar, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanuddin, serta sejumlah caleg partai itu seperti Ramond Dony Adam.

Suasana pertemuan itu berlangsung hangat dan akrab di tengah rintik-rintik hujan yang membasahi Kota Bandung. Para seniman dan budayawan bertukar gagasan, dan pemikiran dengan Hasto dan rombongan. Suguhan kue tradisional dan kopi, menemani diskusi yang membahas berbagai persoalan seni dan kebudayaan tersebut.

Suasana di rumah budayawan Budi Dalton di Bandung,Jawa Barat–foto istiemwa

Budi Dalton mengatakan banyak sekali program yang disinergikan dengan para budayawan di Jabar khususnya yang ada di pinggiran yang jarang tersentuh. “Oleh karena itu saya tidak mewakili tetapi saya sebagian kecil pelaku budaya, berterima kasih pada PDIP telah meluangkan waktunya mendengarkan keluhan budayawan Jabar,” ungkap Budi.

Menurut Budi, target dari berbagai macam programnya adalah kaum milenial, dan wilayah yang belum tersentuh. “Sebetulnya di kalangan milenial sekarang melakukan sesuatu dengan cara masing-masing. Jadi perlu dirangkul dan diarahkan,” ungkap Budi.

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan bahwa Jabar kaya dengan tradisi kebudayaan. Namun jika modernitas berdiri tanpa keseluruhan jati diri, maka kebudayaan akan kehilangan akarnya. “Untuk itu, berbagai strategi kebudayaan harus dijalankan bersama-sama karena sangat sesuai dengan kepribadian kita apalagi di Jawa Barat,” ungkap Hasto.

Hasto berharap dari pertemuan ini, para tokoh kebudayaan memperindah politik pada kesejatiannya. Selain itu juga memperindah politik dengan kebudayaan, tari-tariannya makanannya, kuliner, dan seluruh nilai-nilai luhur sebagai bangsa.

“Sekali lagi, kami bertemu dengan para tokoh kebudayaan ini untuk mendorong hijrah politik menjadi wajah yang membangun keadaan politik yang santun, yang toleran, yang mencintai seluruh isi alam raya,” kata Hasto.

Dia juga mengajak seniman dan budayawan menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan Jabar. Menurutnya, salah satu langkah konkret pelestarian lingkungan adalah menjaga sumber mata air di Sungai Citarum. Hasto mengatakan pemerintahan Jokowi telah berupaya keras selama ini agar bisa membersihkan Sungai Citarum dari sampah plastik dan botol bekas.

Pelestarian terhadap kesenian, adat istiadat hingga makanan juga perlu dilakukan. Dia menegaskan jangan sampai masuknya budaya-budaya asing, membuat masyarakat Jabar hilang dari akar budayanya. Menurut dia, upaya ini juga bagian dari visi pembangunan Presiden Jokowi.

“Inilah yang membuat politik benar-benar membumi. Jokowi – Kiai Ma’ruf turun ke rakyat dan menyentuh hal-hal yang fundamental. Tidak lagi bicara fitnah, tebar hoaks sana-sini tetapi benar-benar yang dibutuhkan rakyat,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin,” itu.

Hasto juga bercerita saat Bung Karno tengah giat melawan penjajahan di Indonesia, banyak sekali hasil pemikirannya berasal dari kontemplasi panjang di Tanah Pasundan ini. “Seluruh kontemplasi ideologis Bung Karno, tentang nasionalisme sebelum pertemuan dengan Pak Marhaen, tidak terlepas keindahan alam raya Bumi Pasundan ini,” ungkapnya. ***/ebn

Pesinetron Adly Fairuz Berharap Kakeknya Ma’ruf Amin Menang Pilpres

Ma’ruf Amin dan istri bertemu Adly Fairuz dan calon istrinya, Angbeen Rishidi kediaman Ma’ruf Amin–foto istimewa

Pemain sinetron Adly Fairuz mendukung dan mendoakan Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin untuk dapat memenangkan pemilu presiden 2019. “Saya ini cucunya Kiai Ma’ruf. Saya mendukung Abah semoga dapat memenangkan pemilu presiden,” kata Adly Fairuz saat berkunjung ke rumah Kiai Ma’ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (19/2)

Adly Fairuz berkunjung ke kediaman KH Ma’ruf Amin, ditemani calon istrinya, Angbeen Rishi dan seorang temannya. Adly tiba di kediaman KH Ma’ruf Amin, sekitar pukul 06.30 WIB, saat itu Kiai Ma’ruf sedang berolahraga sepeda statis.

Menurut Adly, jika Kiai Ma’ruf memenangkan Pemilu Presiden 2019 dan menjadi wakil presiden periode 2019-2024, maka dirinya bersama kaum milenial lainnya, dapat menimba ilmu dan mengembangkan UMKM dari Kiai Ma’ruf.

Adly bertemu dengan Kiai Ma’ruf yang sedang bersepeda statis di halaman belakang. Kaiai Ma’ruf kemudian berhenti, dan mengajak Ali bersama teman-teman ke ruang tengah. Mereka kemudian berbincang-bincang di ruang tengah.

Adly menjelaskan kepada media, bahwa dirinya adalah cucu Kiai Ma’ruf Amin dari garis keturunan ibunya. “Saya sudah lama ingin bertemu dengan kakek saya. Namun, karena kesibukan masing-masing, saya baru bisa bertemu hari ini,” katanya.

Menurut Adly, dalam pertemuan itu mereka menceritakan banyak hal, antara lain soal kegiatannya menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem untuk DPR RI, sampai memperkenalkan pacarnya. “Insya Allah, kami akan menikah setelah lebaran,” ucap Adly.

Sementara itu, Kiai Ma’ruf menjelaskan, kunjungan Adly Fairuz ke rumahnya, membicarakan banyak hal. “Adly menceritakan soal kegiatannya menjadi caleg. Kebetulan visinya sama yakni ingin mengembangkan UMKM,” katanya.

Mustasyar PBNU ini menceritakan, dirinya menggagas konsep ekonomi rakyat yang diberi nama arus baru Indonesia (Arbi). Melalui Arbi ini, dirinya akan mengembangkan ekonomi rakyat berbasis koperasi dan UMKM.

“Adly dapat mensosialisasikan soal Arbi dan pengembangan UMKM pada saat kampanye di daerah pemilihannya di Jawa Tengah,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Adly juga mengundang Kiai Ma’ruf untuk hadir ke lokasi syuting “Jodoh Wasiat Bapak” untuk bersilaturahmi dengan para pemain dan kru sinetron.***/ebn

Sah, Habaib Jatim Dukung Jokowi – KH Ma’ruf `

Ratusan habib di Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.

Deklarasi dibacakan di hadapan Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma’ruf, Hasto Kristiyanto. Di saat itu, hadir juga Ketua DPP PDIP Djarot Saipul Hidayat dan Ketua DPD PDIP Jawa Timur Kusnadi, bertempat di Restoran Karisma, Situbondo, Jatim, Minggu (27/1). Demikian rilis yang diterima redaksi.

“Kami habib yang hadir di sini solid mendukung Bapak Ir Haji Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai capres dan cawapres 2019-2024,” kata Habib Thoha bin Hadun Almuhdar membacakan deklarasi.

“Kami mendukung beliau karena beliau bekerja nyata dan sudah terlihat. Beliau beliau adalah seorang muslim yang taat dan beliau cinta dengan habib dan ulama,” sambung Habib Thoha.

Sontak saja, deklarasi itu disambut dengan teriakan nama Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin.

Tim KH Ma’ruf Amin, Habib Soleh Almuhdar menambahkan dukungan para habib ini memang sengaja datang dari hati nurani.

Dia menegaskan bahwa hal ini menepis klaim semua habib mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, khususnya di Jawa Timur. “Jadi tidak semua ke Prabowo. Jadi, kalau klaim segala macam itu tidak benar. Lebih banyak habib itu ke 01, Pak Jokowi. Mereka ini pendukung Pak Jokowi sejak 2014,” ucap Soleh dalam kesempatan itu.

Sekjen Hasto berterima kasih atas dukungan yang diberikan para habib. “Dukungan para habib ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami,” kata Hasto.

Hasto lalu menceritakan bagaimana intensnya komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat penentuan KH Ma’ruf menjadi cawapres pendamping Jokowi. Keputusan itu dianggap sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia, yang sejak awal dibangun oleh perpaduan ulama dan umara.

“Ibu Mega langsung mengatakan alhamdullillah. Karena sejak 2004, tak ada lagi di dalam kontestasi pilpres yang memajukan umara dan ulama. Baru Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin ini,” kata dia.

Lebih jauh, Hasto mengatakan bahwa bagaimanapun juga Jokowi-KH Ma’ruf adalah orang baik. Maka bila ada pihak yang mengkampanyekan keduanya sebagai bukan orang baik, para habaib diharap bisa meluruskannya.

“Kami butuh bantuan para habaib,” ujar Hasto.***/ebn