Tag: DPD

Ketua DPD RI dan Try Soetrisno Ingatkan Soal Cakupan Pemulihan Hak PKI dalam Inpres No 2 Tahun 2023

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wapres RI ke VI Try Sutrisno mengingatkan semua elemen bangsa terkait diktum pemulihan hak yang terdapat dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023. Sebab salah satu rekomendasi dari Komnas HAM yang harus diselesaikan adalah peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965. Sementara menurut LaNyalla dan Try Soetrisno, pelaku dan pengikut PKI secara jelas akan mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme.

Hal itu muncul dalam Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan DPD RI bertema “Menakar Konsekuensi Kenegaraan Indonesia Terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Acara tersebut menghadirkan 3 narasumber, yakni Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Mantan KSAD Agustadi Sasongko dan Guru Besar UGM, Profesor Kaelan.

“Di dalam Diktum Pertama huruf (a) tertulis; memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana. Ini penting untuk kita gali, tentang seberapa luas makna kata memulihkan hak korban? Karena salah satu yang diperjuangkan PKI saat itu adalah menawarkan ideologi komunisme di Indonesia. Apakah itu juga termasuk dalam hak yang harus dipulihkan?” Ujar LaNyalla.

Sedangkan, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, sebagai bangsa telah bersepakat, Pancasila adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara ini.

“Bahkan, saya pribadi menilai bahwa kita masih harus memperjuangkan agar Pancasila dapat kembali menjadi norma hukum tertinggi di dalam Konstitusi kita, yang telah kita tinggalkan akibat Perubahan Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengajak untuk memperjuangkan Pancasila agar kembali kokoh sebagai grondslag dan staatsfundamental norm bangsa dan negara ini.

“Saya menawarkan gagasan untuk lahirnya Konsensus Nasional bangsa ini, yang melibatkan seluruh elemen bangsa, baik sipil maupun militer untuk kita sepakati bahwa bangsa ini harus kembali ke Pancasila, dengan mengembalikan konstruksi sistem bernegara yang dirancang para pendiri bangsa,” ujar dia.

Mantan Wapres Try Sutrisno/foto: istimewa

Selaras dengan pernyataan Ketua DPD RI, Try Surisno menyampaikan yang menjadi polemik terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 adalah adanya predikat korban yang disematkan kepada pelaku dan pengikut PKI. Sedangkan sejarah mencatat, PKI telah melakukan upaya kudeta bersenjata dan berdarah.

“Hak apa yang akan dipulihkan? Apakah hak untuk memperjuangkan Ideologi Komunisme lagi? Atau hak untuk mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia? Bukankah hak anak cucu mereka sudah sama di mata hukum dan pemerintah? Bahkan sudah ada anak cucu PKI yang menjadi pejabat dan anggota DPR. Lalu apa lagi yang dipulihkan?” Ujar dia.

Menurut Try Sutrisno, timbulnya berbagai polemik kebangsaan saat ini karena tidak adanya ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Saat ini kedaulatan mutlak di tangan Partai Politik dan Presiden.

“Kewajiban kita semua, yang masih memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan untuk mengembalikan Indonesia kepada sistem yang menjamin Pancasila bisa terlaksana, yang menjamin kedaulatan rakyat dalam ikut menentukan Haluan Negara dan sistem yang menjamin adanya Penjelmaan Rakyat di Lembaga Tertinggi Negara,” paparnya.

Karena itulah Try Sutrisno mendorong melakukan Kaji Ulang atas Amandemen Konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam.

“Saya sependapat dengan langkah DPD RI yang mengambil inisiatif mengajak seluruh elemen bangsa untuk melahirkan Konsensus Nasional demi perbaikan Indonesia, dengan cara kembali kepada Pancasila. Bila perlu kita sempurnakan dan kita perkuat sisi lemahnya dari sistem asli Indonesia tersebut,” ucap dia.

Menurut Try hal itu penting. Karena semua pihak harus waspada terhadap fakta hasil survei terbaru yang menyatakan bahwa 83,3 Persen Siswa SMA menganggap Pancasila bukan Ideologi Permanen, sehingga bisa diganti.

“Ini bukan main-main, karena para pelajar tersebut adalah generasi penerus bangsa. Pemegang tongkat estafet di masa depan. Apa jadinya Indonesia bila generasi mudanya tidak mengenal Falsafah bangsanya sendiri,” katanya.

Hadir dalam Silaturahmi Kebangsaan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Wakapolri Komjen (Pol) Gatot Edi Pramono, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Jaksa Agung Sunarta, putri Pahlawan Revolusi, Amelia Achmad Yani, hadir juga Pimpinan DPD RI, Alat Kelengkapan serta Anggota DPD RI, Para Pejabat TNI dan Polri atau yang mewakili, para purnawirawan TNI-Polri, Para Pemerhati Kebangsaan dan Konstitusi, serta tamu undangan lainnya.***/din

LaNyalla: Awas, Jangan Ada Potongan Dana Bantuan Guru Rp73M

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberi perhatian khusus terhadap bantuan guru madrasah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia yang akan diberikan Kementerian Agama senilai Rp73 miliar.

LaNyalla meminta penyalurannya dilakukan secara transparan dan tak ada satu sen pun hak guru yang disunat.

“Saya tegaskan tak boleh ada sama sekali pemotongan bantuan untuk guru. Bantuan itu amat diperlukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka,” kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, bantuan itu merupakan tolok ukur bagaimana kita menghargai tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak bagi penciptaan generasi unggul bangsa ini di masa depan.

“Kalau kita bermain-main dengan hak mereka, maka sama artinya kita berani mempermainkan masa depan bangsa kita sendiri,” ingat LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, bantuan khusus guru tersebut akan sangat berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa.

Hanya saja, selama ini perhatian terhadap mereka masih minim, sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan yang belum dapat dipenuhi.

“Saya meminta jangan sampai ada guru yang berhak menerima bantuan lalu tidak menerima. Kepastian data juga harus akurat, tak boleh ada kesalahan data yang merugikan para guru-guru tersebut,” tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Agama akan gelontorkan dana kepada sekitar 9.043 guru dan tenaga kependidikan (GTK) RA dan madrasah dengan besaran Rp1.350.000 per bulan.

Dana tersebut diharapkan diberikan secara permanen selama mereka masih dalam pengabdian. Oleh karenanya, LaNyalla menekankan pentingnya agar tak boleh ada potongan, bahkan penghambatan penyaluran hak mereka.***/din

Terendah Ketiga di ASEAN, Pemerintah harus Penuhi Kebutuhan Dokter di Tanah Air

JAYAKARTA NEWS— Indonesia disebut sedang mengalami darurat dokter, terutama dokter spesialis dan sub-spesialis. Berdasarkan data yang dilansir dari CNBC Indonesia, disebutkan jika Indonesia berada di urutan 139 dari 194 negara.

Bagi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, fakta tersebut sangat miris. Iya pun berharap pemerintah menyikapinya dengan serius.

“Peringkat 139 dari 194 negara ini tidak bisa dianggap main-main. Ini membuktikan kebutuhan dokter di negeri ini sudah sangat mendesak. Pemerintah harus segera menyikapinya,” tutur LaNyalla, Minggu (5/2/2023).

Selain itu LaNyalla juga menyorot belum meratanya jumlah dokter, terutama yang ada di daerah.

“Harus ada pemerataan. Masyarakat yang ada di pelosok juga berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Memang tidak mudah, karena ini juga menyangkut infrastruktur. Tapi pemerintah mau tidak mau harus memberikan perhatian lebih untuk masalah kesehatan,” ujarnya.

Dijelaskan LaNyalla, kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

“Semakin sehat penduduk, maka semakin sejahtera pula mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki strategi khusus untuk menyiasati kebutuhan dokter,” tuturnya.

Dalam laporannya, CNBC Indonesia mengatakan rasio data yang dirangkum WHO menyebut apabila sebuah negara berhasil memenuhi “golden line”, maka dapat dikategorikan berhasil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya di bidang kesehatan.

Cara menghitung golden line, jumlah dokter, termasuk dokter umum dan spesialis, yang ideal, yaitu 1/1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk.

Angka terakhir yang didapatkan dari WHO dan juga World Bank, rasio Indonesia berada di 0,46/1000. Angka ini membawa Indonesia menempati posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos 0,3/1000 dan Kamboja 0,42/1000.

Kalau kita bandingkan dengan Thailand dan Filipina kita masih di bawahnya, apalagi dengan Malaysia dan Singapura.

Menilik data Legatum Institute, Jepang berada di posisi pertama dengan skor mencapai 86,6 poin pada 2021. Posisinya diikuti oleh Singapura dengan skor indeks kesehatan sebesar 86,12.***/din

Usut Korupsi Satelit Kemhan, Sultan: Jaksa Agung Sangat Progresif

JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin memuji dan mendukung langkah berani Kejaksaan Agung dalam menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan RI.

“Sebagai bangsa kita patut bersyukur terhadap pendekatan hukum dari lembaga penegakan hukum kejaksaan Agung secara berani, tegas dan humanis pada kasus-kasus besar bernilai triliunan rupiah di lingkungan kementerian yang sangat tertutup sejak beberapa tahun silam. Sebuah terobosan hukum progresif seperti ini yang sangat dinantikan oleh publik”, puji Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (15/01).

Tanpa keberanian seorang Jaksa Agung, tambahnya, publik mungkin tidak akan mengetahui busuknya manajemen keuangan asuransi Asabri, Jiwasraya dan Kemenhan di masa lalu. Capaian ini tentu menjadi mimpi buruk bagi para pelaku kejahatan keuangan dan Korupsi lainnya yang belum sempat terungkap.

“Apa yang sedang diupayakan oleh kejaksaan agung adalah wujud kedaulatan hukum yang sangat langka kita jumpai sejak reformasi. Termasuk ketika Jaksa Agung mulai mengungkapkan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karena itu, semua pihak wajib mendukung dan kooperatif terhadap kinerja Kejaksaan”, ujar Sultan.

DPD RI secara kelembagaan, kata Sultan, selalu mendukung penuh setiap tindakan hukum kasus penyalahgunaan anggaran negara dalam jumlah besar, seperti yang sedang menjadi atensi DPD RI saat ini.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021 ke tahap penyidikan. Hal ini setelah tim penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 11 saksi untuk menyelidiki dugaan korupsi pada pengadaan satelit di Kemenhan tersebut.***/bnt

Sulit Buka Prodi Umum, 10 Rektor UIN Temui Pimpinan DPD

JAYAKARTA NEWS – Sepuluh rektor Universitas Islam Negeri (UIN) menemui pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna meminta bantuan agar mereka dapat dipermudah membuka program studi (Prodi) umum.

Dalam pertemuan di rumah dinas Ketua DPD RI itu, 10 kampus tersebut berharap mendapat jalan keluar melalui kerja konkret para Senator. “Kami terus terang sangat berharap kepada DPD RI, setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus IAIN menjadi UIN. Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ungkap Prof. Fauzul Imam, juru bicara 10 kampus UIN, Minggu (23/8/2020).

Dikatakan Fauzul, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman. “Dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.

Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Eka Putra Wirman mengungkapkan, seharusnya tidak ada diskriminasi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama universitas. Hal itu berlaku seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.

“Padahal kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada. Dan kami, UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam tanggapannya meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan. “Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksis akan menjadi tugas teknis Komite III,” tandasnya.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.

Ditambahkan Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1. “Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni optimis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan. Mengingat Mendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.

“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan. Dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” katanya. (*)

DPR dan DPD RI Beri Bantuan untuk Korban Gempa Tsunami Sulteng

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo–foto istiemwa

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan secara simbolis bantuan dari DPR RI sebesar Rp 100 juta dan dari DPD RI sebesar Rp.50 juta untuk para korban musibah gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan daerah terdampak lainnya di Sulawesi Tengah. Selain itu, DPR RI dan DPD RI juga memberikan bantuan secara simbolis 1000 paket kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, susu, popok bayi, selimut ataupun obat-obatan.

“Bantuan ini merupakan wujud solidaritas dalam ikatan kebangsaan. Saudara-saudara kita yang menjadi korban tidak menghadapi musibah ini sendirian. Semua rakyat Indonesia dan juga masyarakat internasional berada disamping mereka,” ujar Bamsoet usai meninjau korban serta pengungsi gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (03/10/18).

Turut dalam rombongan antara lain Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI), Oesman Sapta Odang (Ketua DPD RI), M Hatta Ali (Ketua Mahkamah Agung), Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua BPK RI), Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI) serta Ahmad Sahroni (Anggota Komisi III DPR RI).

Setibanya di Palu, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini beserta rombongan langsung mengunjungi sejumlah titik bencana di Sulawesi Tengah  Diantaranya, Desa Petobo Selatan, Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa. Selain memberikan bantuan, rombongan dan para korban juga melakukan doa bersama agar musibah ini bisa dilalui secepat mungkin.

“Dari lapangan kita bisa melihat bagaimana pemerintah sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dari mulai TNI, Polri, BIN, Basarnas, BNPB, berbagai kementerian dan lembaga sudah terjun. Berbagai daerah yang sebelumnya tertutup juga sudah mulai bisa diakses. Ini menunjukan negara sudah hadir melayani rakyatnya,” kata Bamsoet.

Selain untuk memberikan bantuan dan dukungan moral, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai keadaan pasca gempa.

“Jika diperlukan tambahan anggaran untuk rekonstruksi dan rehabilitasi, sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran, kita siap memfasilitasinya. Keselamatan dan pemulihan para korban harus diutamakan. Insya Allah dengan doa dan dukungan masyarakat semua, musibah ini bisa kita lalui bersama,” ujar Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini mengetuk pintu hati seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong menghadapi musibah ini. Terutama kalangan elite politik untuk melepaskan sejenak perbedaan politik maupun sikap yang saling berseberangan. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah gotong royong serta kebersamaan dalam bingkai kemanusiaan.

“Inti dari politik adalah empati. Siapapun yang terjun dalam politik, harus punya rasa empati yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Karena itu, siapapun yang memanfaatkan musibah ini menjadi komoditas politik, sangat tak layak berada di tanah air Indonesia,” pungkas Bamsoet. (pik)