JAYAKARTA NEWS— Pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia, khususnya dari sektor minyak, gas, mineral serta batu bara. Dari hilirisasi tersebut setidaknya dapat menciptakan sekitar 9,6 juta lapangan kerja serta menghasilkan pemasukan negara hingga US$ 715 miliar.
“Seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mendukung hilirisasi sumber daya alam ini melalui kebijakan yang dibuat. Tidak hanya OJK, semua pihak pun harus bahu membahu bersama pemerintah untuk terus mewujudkan hilirisasi sumber daya alam yang dimiliki agar dapat terwujud dengan baik, sehingga bangsa Indonesia dapat bergerak menjadi negara maju,” papar Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (6/2/23).
Bamsoet menjelaskan, memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam yang terkandung di perut bumi Nusantara menuntut kerja keras berkelanjutan. Dengan sumber daya alam berlimpah, komunitas global mengandalkan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama energi terbarukan.
“Saat ini pemerintah telah berupaya memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam seperti nikel dan bauksit yang banyak diincar para pemodal asing. Cadangan nikel di perut bumi Indonesia mencapai 72 juta ton Ni (nikel). Jumlah ini mencakup 52 persen dari total cadangan nikel dunia yang volumenya mencapai 139,42 juta ton Ni. Sementara, jumlah sumber daya bijih terukur bauksit di Indonesia mencapai 1,7 miliar ton, dan logam bauksit 640 juta ton. Cadangan terbukti untuk bijih bauksit 821 juta ton, dan logam bauksit 299 juta ton,” kata Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, potensi energi hijau di Indonesia pun sangat menjajinkan. Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik tenaga hidro sangat besar, karena Indonesia memiliki 4.400 sungai.
Begitu pula dengan potensi pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Pembangkit geothermal sangat melimpah dengan potensi mencapai 29 ribu megawatt, namun baru bisa direalisasikan sekitar 2.000 Megawatt. “Karenanya, hilirisasi sumber daya alam ini mutlak harus dilakukan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. OJK harus mampu memberikan dukungan konkret terhadap hilirisasi sumber daya alam, melalui kebijakan yang dibuat dengan kalkulasi dan tingkat kehati-hatian yang tinggi,” pungkas Bamsoet.***/din
