JAYAKARTA NEWS – Begitu diluncurkan Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) XI di Jakarta, sambutan mengalir dari berbagai pihak. Baik dari organisasi wartawan maupun dari organisasi film.
Atal S Depari selaku Ketum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyambut baik penyelenggaraan FFWI XI yang akan dihelat tanggal 28 Oktober 2021 di Jakarta. “PWI Pusat menyambut positif FFWI XI. Ini berarti wartawan ikut berkontribusi atas perfilman nasional,” kata Atal S Depari.
Wartawan senior harian Suara Karya ini mengemukakan, perjuangan dan kiprah wartawan kita terhadap perkembangan seni budaya khususnya film ini sangat besar. “Sejak era bapak Usmar Ismail hingga sekarang, jasa dan kiprah wartawan tak bisa dilupakan begitu saja,” beber Atal S Depari.
Di pihak lain, Ketum Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Deddy Mizwar mengaku juga mendukung penuh FFWI XI. “Makin banyak festival film, makin bagus kualitasnya,” urai pemeran Naga Bonar ini.
Ini menandakan perkembangan film nasional berjalan ke arah lebih baik. “Saya percaya dan yakin, bangkitnya perfilman Indonesia berarti bangkitnya seni budaya Indonesia. Ini harus kita jaga dan rawat,” imbuh mantan Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) ini.
Deddy Mizwar juga menambahkan, meski negara kita sedang dilanda pandemi yang kapan berakhirnya, kalangan wartawan tetap menjalankan tugasnya dengan menggelar FFWI. “Semoga secara teratur, wartawan tetap bisa menggelar ajang festival yang positif ini setiap tahunnya,” demikian Deddy Mizwar menutup bincang-bincang ini. (pik)
JAYAKARTA NEWS – Meskipun petugas event organizer (EO) sopan dan ramah terhadap para calon penerima vaksin Covid-19 yang hadir di Hal A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pendampingan tetap perlu dilakukan oleh petugas yang dikenal oleh peserta vaksinasi massal corona virus disease (covid-19) khusus untuk awak media.
Vaksinasi masal insan pers berlangsung tiga hari mulai tanggal 25 hingga hari terakhir 27 Februari 2021. Jumlah peserta 5.512 orang, sebanyak 1.989 orang di antaranya mendaftar melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021.
Lainnya mendaftar melalui 9 konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred yang dikoordinasikan oleh Dewan Pers. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementarian Komunikasi dan Informatika RI, serta bantuan instansi kesehatan lainnya, seperti sejumlah rumah sakit, puskesmas, TNI dan Polri.
Semua dapat dilayani, kecuali mereka yang tidak hadir dan punya penyakit yang tidak memungkinkan menerima vaksin. “Proses pelaksanaanya sangat tertib dan lancar,” kata tokoh pers Wina Armada yang turut hadir menerima vaksin.
Kedatangan peserta mulai pintu masuk, pendaftaran, screening, dan penyuntikan vaksin, hingga ruang observasi diatur tertib oleh EO. Semua sudah diarahkan petugas.
Untuk lebih memastikan kelancaran PWI Pusat bersama PWI Peduli menurunkan tim untuk mendampingi peserta yang mendaftar melalui PWI.
Menkominfo Jhonny G Plate dan Ketua Dewan Pers M. Nuh meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi para jurnalis. (ist)
“Pendampingan perlu dilakukan, mana kala ada masalah dengan pendaftaran. Kami menjaga di pintu masuk, seperti penerima tamu. Tugas kami bukan hanya mengarahkan, tetapi juga menyambut sehingga membuat pikiran peserta merasa nyaman dan aman,” kata Ketua PWI Peduli Pusat yang juga Ketua panitia Bakti Sosial HPN 2021 Mohammad Nasir yang turut menemui peserta yang baru tiba
PWI Peduli adalah sayap sosial PWI yang telah menyebar luas hampir terbentuk di seluruh provinsi di Tanah Air. PWI Peduli hadir di GBK Senayan mendapat tugas dari Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari untuk membantu kelancaran vaksinasi massal bersama organisasi pers lainnya, mulai proses pendaftaran hingga pelaksanaan vaksinasi.
Menurut pemantauan, sebagian peserta memang harus diyakinkan bahwa semua dapat dijalani dengan mudah dan semua akan kebagian vaksin. Bahkan sebagian perlu dikawal dan dipersilakan duduk layaknya tamu VIP.
Tanpa panduan khusus, banyak peserta yang sempat “blank” pikiran mereka begitu masuk tenda besar, tidak tahu arah harus kemana, meskipun sudah dipandu oleh para petugas EO yang santun dan ramah.
Namun begitu ada rekannya yang dikenal bertugas di sana, dan melambaikan tangan dari jarak jauh, langsung peserta bereaksi dengan senyum mekar, penuh keyakinan tidak akan ada kesulitan di dalam antrean besar yang tertib itu.
Di sinilah diperlukan pendampingan peserta supaya pikirannya tidak kacau memikirkan harus kemana. Kekacauan pikiran bisa menjadi penyumbang tekanan darah naik ketika diperiksa kesehatannya menjelang divaksin.
Pendampingan seperti itu juga dilakukan perwakilan organisasi pers konstituen Dewan Pers lainnya juga tampak sibuk menjemput para anggotanya yang baru masuk.
Terlihat di seputar pendaftaran tim Dewan Pers yang dikomandani oleh Dr Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, kemudian telihat Delianur perwakilan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Elly Pujianti Sekretaris PWI Peduli Pusat yang duduk di sudut Help Desk dengan laptopnya yang selalu terbuka untuk memantau pergerakan para pendaftar yang melalui PWI.
Nadia, Steffi, dan rekan-rekannya dari Dewan Pers juga laptopnya selalu terbuka untuk memantau perubahan daftar peserta secara online dengan jaringan komputer yang digunakan untuk seluruh pelayanan di GBK tempat vaksinasi insan pers. Mereka turut memberi solusi pendaftar, yang secara tidak langsung meredakan ketegangan pikiran peserta.
Para tenaga medis yang melakukan vaksinasi terhadap insan pers. (ist)
Apalagi pada hari kedua kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 digoyang oleh kabar bohong yang beredar di media sosial bahwa ada puluhan wartawan terkapar setelah disuntik vaksin Covid-19 dan dilarikan ke rumah sakit. Kabar hoax ini membuat kaget banyak orang.
Ketua Umum PWI Pusat yang juga penanggung jawab HPN 21, Atal S Depari langsung menilpun Ketua PWI Peduli M. Nasir yang berada di dalam GBK. “Bagaimana kabar itu katanya ada puluhan wartawan terkapar setelah divaksin. Kalau itu hoax, segera dibantah,” kata Atal.
Atal khawatir kabar bohong itu mempengaruhi niat ribuan wartawan yang sedang dan akan menerima suntikan vaksin.
Tidak lama dr Nadia Wiweko, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI langsung menyampaikan penjelasan melalui video singkatnya yang kemudian menyebar luas kemana-mana. Menurut Nadia hanya ada lima wartawan yang mengalami efek samping setelah menerima vaksin Covid-19. Kabar mengenai puluhan wartawan terkapar setelah divaksin itu hoax.
Setelah diobservasi kelima awak media tersebut diketahui tidak sarapan dan makan siang sebelum menerima vaksin. Dan, diketahui pula mereka kurang tidur pada malam hari sebelum divaksin. “Mereka sudah pulang semua,” kata Nadia.
Ini sekaligus menjadi peringatan bagi siapa saja yang akan disuntik vaksin Covid-19 harus sarapan terlebih dulu dan jangan begadang. “Ini penting, harus diperhatikan,” kata dr Nadia.
Meskipun digoyang hoax, minat para peserta untuk ikut vaksinasi tidak menyurut. Bahkan bertambah hingga menjelang tutup pelayanan pukul 16.00 hari Sabtu, 27 Februari.
Target dapat dibilang tercapai meskipun ada yang tidak hadir, sebagian tidak dapat disuntik vaksin karena peserta punya riwayat penyakit yang tidak memungkinkan disuntik vaksin.
Dari total jumlah peserta terdaftar 5.512 orang yang diberi vaksin 5.227 orang. Pada 25 Februari (registrasi 1.566, divaksinasi 1.506), 26 Februari (registrasi 1.870, divaksinasi 1.824), dan hari terakhir 27 Februari (registrasi 1.921, divaksinasi 1.897). Dari total yang registrasi 5.357 orang, sebanyak 5.227 orang disuntik vaksin.
Para peserta imunisasi ini adalah para awak media yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yakni Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Vaksinasi massal ini bagaikan reuni akbar insan pers. Mereka saling menyapa, berbagi kenangan masa lalu.
Mereka berharap untuk vaksinasi lanjutan tahap dua, mereka bisa bertemu lagi. Jadwalnya akan diumumkan oleh Dewan Pers belakangan. (*/ks)
JAYAKARTA NEWS – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membuka resmi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke-50 Pengurus Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta, Selasa (23/2/2021) siang, di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Senayan.
“Dengan mengucapkan basmallah UKW Angkatan ke-50 PWI Jaya ini saya buka. Semoga semuanya lulus,” ucap Bambang Soesatyo seraya mengetuk meja tiga kali.
Bambang Soesatyo yang didampingi Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari, Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan MPR Siti Fauziah, Koordinator Wartawan Parlemen Marlen Erikson Sitompul, pada kesempatan itu menceritakan pengalamannya saat masih menjadi “kuli tinta”.
“Saya bangga pernah menjadi wartawan, seperti teman-teman sekarang ini,” kata mantan wartawan “Prioritas” itu.
Dia menegaskan, seluruh wartawan yang bertugas di Gedung Parlemen, wajib ikut UKW. “Jumlah wartawan di sini lebih dari 100 orang. Secara bertahap semua harus ikut,” tegas Bamsoet, yang kini juga memegang jabatan Ketua Umum PP IMI 2021-2025.
Bambang Soesatyo yang mantan wartawan “Prioritas” bersama para pengurus PWI Pusat dan PWI Jaya. (foto: PWI Jaya)
Atal Sembiring Depari, Ketua Umum PWI Pusat, dalam sambutannya menyebutkan pentingnya UKW untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. “Semua bidang ada kompetensinya, apalagi wartawan,” tegas Atal Sembiring Depari.
UKW Angkatan ke-50 PWI Jaya ini diselenggarakan secara “in house” di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, dari kerjasama Biro Humas dan Pemberitaan Parlemen, Koordinatoriat Wartawan Parlemen, dan PWI Jaya.
UKW Angkatan ke-50 PWI Jaya ini diikuti 30 peserta, terdiri dari 28 peserta kategori muda dan dua kategori utama. Ada lima penguji di lima kelas kategori muda dan satu kelas kategori utama. Penguji di kategori utama adalah Aat Surya Safaat, sementara lima penguji di kategori muda adalah Theo Yusuf, Suprapto, Iqbal Irsyad, A.R.Lubis, dan Dirham Sabirin. Mereka didampingi oleh tujuh penguji magang, yakni Irmanto, Kesit Budi Handoyo, Tubagus Adhi, Kadirah, Naek Pangaribuan, Diapari Sibatangkayu, dan Komang Darmawan.
Marlene Erikson Sitompul, Koordinator Wartawan Parlemen, berterima kasih kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo, atas dukungannya untuk penyelenggaraan UKW ini. “Terus terang, Pak Bambang Soesatyo yang mengusulkan agar semua teman wartawan yang bertugas di DPR & MPR mengikuti UKW,” papar Marlene Erikson Sitompul, dari Jurnas.com.
“Ya, rencananya semua wartawan yang bertugas di parlemen diwajibkan ikut UKW. Sekarang ini baru 30, ke depannya semua harus ikut,” ungkap Siti Fauziah, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan MPR RI.
Ketua PWI Jaya, Sayid Iskandarsyah, mengurai apresiasinya atas pelaksanaan UKW Angkatan ke-50 PWI Jaya ini. Dia menjelaskan jika Bambang Soesatyo adalah pemegang kartu anggota PWI Jaya. “Pak Bamsoet ini anggota 09,” kata Sayid Iskandarsyah, merujuk pada kode dari PWI Jaya. (*/tba)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membuka secara resmi UKW ke-50 PWI Jaya. (foto: PWI Jaya)
JAYAKARTA NEWS – Sejak 20 tahun lalu ekonomi Syariah terutama industri perbankan sudah mulai tumbuh di Indonesia dengan perbankan secara bertahap.
Demikian dikatakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari dalam sambutannya pada acara seminar syariah bertema “Peran Perbankan Syariah dan Momentum Kebangkitan Industri Halal Dunia” di Putri Duyung, Ancol, Jakarta, Minggu (7/2/2021).
“Pertumbuhan ekonomi Syariah ini, banyak melibatkan pers dalam menyampaikan pesan-pesan informatif, literasi, dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Atal.
Seperti diketahui pada tanggal 11 Februari 2021, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bank Syariah Indonesia, yang merupakan penggabungan usaha tiga bank Syariah milik Himbara ke dalam satu nama dan entitas baru PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
“Ini dinilai akan memberikan multiplier effect yang.signifikan pada upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19,” terangnya.
Pers, lanjutnya, terus mendorong pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia. Hal ini tentu tidak terlepas dari populasi Indonesia sebagai muslim terbesar dunia.
Selain itu banyak produk-produk halal unggulan di Indonesia, antara lain perbankan Syariah, halal good dan fashion. “Semua ini mengiring masyarakat untuk merubah gaya hidup dari konvensional ke gaya halal secara syafi’i (halal lifestyle),” sebutnya.
Atal juga mengatakan, kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) pada tahun 2021 ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya.
“Karena pandemi Covid-19, semua kegiatan akhirnya diselenggarakan secara virtual. Termasuk kegiatan seminar Perbankan Syariah ini juga secara daring,” ujarnya.
Hadir dalam seminar ini sebagai narasumber terdiri: Keynote Speech, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, ventje Rahardjo. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah. Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, Ibu Jardine A. Husman. Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar. (*/rr)
JAYAKARTA NEWS – Webinar “Arah Kebijakan Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” yang menghadirkan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional tersaji dengan baik, Kamis (4/2/2021), di Kementerian ATR/BPN.
Pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menjamin tidak ada penarikan sertifikat tanah terkait penerbitan sertifikat elektronik.
Webinar ATR/BPN yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 ini, dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari.
Ketua Umum PWI Pusat dalam sambutannya memuji langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Termasuk dalam penerbitan sertifikat elektronik.
“Apalagi sudah ada jaminan dari Pak Menteri,” demikian antara lain disampaikan Atal Sembiring Depari, yang saling menyapa dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Webinar ATR/BPN dengan tuan rumah penyelenggara PWI Provinsi DKI Jakarta ini, menghadirkan pembicara utama Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto. Juga dihadiri oleh stafsus Kementerian ATR/BPN Bidang Kelembagaan (sekaligus Juru Bicara), Taufikul Hadi.
Dalam kata pengantarnya, Sofyan Djalil mengakui masih banyak kesalahpahaman dari masyarakat terkait kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, khususnya e-sertifikat (sertifikat elektrinik).
“Sertifikat elektronik banyak salah paham, salah kutip. Ini tentu sangat merugikan masyarakat,” ujar Sofyan Djalil.
Menurut Sofyan Djalil, produk elektronik, termasuk sertifikat tanah, justru paling aman.
Dia memberi contoh, dulu bank memiliki buku khusus atau buku tabungan, tetapi saat ini sudah mulai tidak ada lagi.
Begitu juga dalam pasar saham tak ada lagi lembar saham yang harus diteken, tetapi sudah berubah menjadi sertifikat saham digital.
“Kalau ada berita di masyarakat soal penarikan sertifikat tanah, itu salah kutip atau dikutip di luar konteks,” katanya.
Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari (tengah).
Sofyan Djalil menambahkan, “BPN tidak akan pernah menarik seritifikat masyarakat.”
Sofyan Djalil mengingatkan masyarkat akan kemungkinan adanya oknum-oknum tertentu yang mengaku petugas ATR/BPN dan menarik sertifikat tanah.
Ketua Panitia Webinar ATR/BPN, Naek Pangaribuan, mengapresiasi partisipasi luar biasa dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan jajarannya.
Dia berharap, kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan PWI Jaya untuk menyukseskan HPN 2021 terus berlanjut. (*/ks)
JAYAKARTA NEWS – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pesan bagi kalangan pers pada seminar bertajuk Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos,” yang merupakan rangkaian Hari Pers Nasional 2019 di Jakarta, Kamis (4/2) .
Yasonna yang menjadi Keynote Speaker seminar ini meminta media mainstream untuk tetap menjaga kualitas pemberitaan meski menghadapi tantangan teknologi di era disrupsi media sosial. Pemerintah akan terus mendukung dewan pers dan media mainstream untuk mempertahankan kualitas.
“Di tengah disrupsi media social Dewan Pers mungkin perlu membuat semacam standard bagi kualitas media kita, demi menjaga kualitas dan melawan hoaks,” ujar Yasonna.
Terkait disrupsi media social, Yasonna menjelaskan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi dunia tengah menghadapi gonjang-ganjing akibar disrupsi media sosial. Kehadiran media social menjadi hal yang sangat diperhatikan pemerintah.
“Dari total pengguna internet di Indonesia 170 juta di antaranya pengguna media social ini. Pemerintah negara negara di dunia pusing mengelola medsos. Kami pernah bertemu antar pemimpin negara di Australia salah satunya membahas perkembangan medsos karena terkait terorisme,” ujarnya.
Menkumham menyatakan pengguna medsos di Indonesia sangat dahsyat mempengaruhi masyarakat dan pemerintah harus berupaya menyiasatinya ke arah yang lebih baik. Jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa dengan pengguna handphone sebesar 378 juta.
“Ini menunjukkan netizen Indonesia sangat besar dan dipastikan terus meningkat terlebih karena pandemi. Angka angka tadi menghasilkan keuntungan tapi bisa pula melahirkan kerugian seperti yang terjadi dialami media mainstream,” ujarnya.
Terkait disrupsi media sosial yang mengancam media mainstream, Menkumham menganggap internet bisa memberi keuntungan tapi sekaligus ancaman kebangkrutan. Hal ini pun perlu menjadi perhatian.
“Tidak hanya media tapi kita juga melihat pasar-pasar, market tradisional mengalami disrupsi yang perlu disikapi,” jelasnya.
Ketua Umum PWI Pusat yang memberikan sambutan menjelaskan tekanan disrupsi media sosial terhadap media mainstream terasa semakin kuat. Disrupsi ini muncul dengan semakin cepatnya
penetrasi bisnis mereka melalui mesin pencari dan situs e-commerce yang memberi guncangan sangat besar pada media mainstream.
“Di tengah krisis karena pandemi ini, kehadiran disrupsi media social membuat media mainstream semakin terpukul. Jika keadaan ekonomi ini berlanjut saya tidak membayangkan apakah masih ada kemampuan media untuk hidup lebih lama,” jelasnya.
“Salah satu bisa kita harapkan untuk menjadi penolong media ialah kerjasama yang diatur misalnya dengan google dan facebook. Perlu dirumuskan aturan main yg transparan adil dan menjamin keseteraaan antara platform digital dan media mainstream. Diperlukan regulasi untuk koeksistensi antara media lama dan baru yang saling membutuhkan,” ujar Atal di hadapan Menkumham dan ratusan hadirin yang hadir secara langsung maupun virtual. (*/ks)
JAYAKARTA NEWS – Presiden Joko Widodo dipastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dari Istana Merdeka secara Virtual pada puncak acara HPN 9 Februari mendatang.
Kepastian kehadiran presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, ketika menerima Audensi secara virtual Pengurus PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional 2021 Selasa, (2/2/2021)
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden akan mulai hadir dalam rangkaian HPN 2021 pada pukul 09.30 WIB. Pratikno juga berharap lewat momentum Hari Pers Nasional 2021 yang mengangkat Tema “Bangkit Dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan”, dirinya berharap pers sebagai salah satu pilar demokrasi bersama negara bisa mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi covid-19.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat yang juga Penanggung Jawab HPN 2021, Atal S.Depari melaporkan tentang kesiapan pelaksanaan HPN 2021 yang tahapannya sudah dimulai dari tanggal 4 Februari dengan menghadirkan serangkaian kegiatan seperti seminar, konvensi dan acara puncak yang dipusatkan di Ancol ini akan diikuti secara virtual ribuan wartawan anggota PWI dari seluruh Indonesia serta anggota organisasi konstituen Dewan Pers.
Dalam audensi virtual dengan Mensesneg, Atal S Depari di dampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto, Bendahara Umum Muhammad Ihsan, Wakil Bendahara Umum PWI Pusat Dar Edi Yoga, Kesit B Handoyo, Merdy Sofiansyah dan Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho. (*/ks)
JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari mengapresiasi Tim Gabungan Polri mengungkap pembunuhan terhadap wartawan Demas Laira di Sulbar.”Saya sangat mengapresiasi begitu cepatnya Polri menangani kasus pembunuhan wartawan Demas Laira,” ujar Atal dalam keterangan Persnya.
Dulu, katanya, kasus-kasus pembunuhan terhadap wartawan kasusnya hilang dan jarang yang terungkap. “Sekarang saya melihat ada keseriusan Polri mengungkap kasus-kasus terkait wartawan,” ujar Atal.
Ia berharap agar para pelaku dikukum seberat-beratnya agar ada efek jera. “Kami yakin Polri profesional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga ancaman terhadap para pelaku.
Sebelumnya, Tim Gabungan Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri, Ditkrimum Polda Sulbar, dan Satresmob Ditkrimum Polda Sulsel berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap seorang wartawan bernama Demas Laira.Demikian diungkapkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Raden Argo Yuwono kepada para awak media, Selasa (20/10/2020).
Argo mengatakan, korban meninggal dunia dengan tusukan badik pada 19 Agustus 2020. “Adapun TKP berada di Jl. Trans Poros Sulawesi Mamuju – Palu, KM 151 Salubijau – Karossa, Mamuju Tengah – Sulbar,” ungkap mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini. Argo menyatakan, ada 6 orang tersangka dalam peristiwa pembunuhan ini.
“Mereka adalah: Syamsul (32 th) ditangkap di Mandar – Pohuwato, Gorontalo; Nawir (30 th) ditangkap di Karossa – Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; Doni (20 th) ditangkap di Karossa – Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; Haerudin (18 th) ditangkap di Karossa – Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; Ilham (19 th) ditangkap di Karossa – Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; dan Ali Baba (25 th) ditangkap di Sarudu, Pasangkayu – Sulawesi Barat,” urainya.
Argo menuturkan, motif pembunuhan adalah pelaku sakit hati kepada korban yang mengganggu dan mempermalukan Kartina, adik perempuan salah satu pelaku Syamsul.”Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP ancaman pidana hukuman mati, seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun,” pungkas alumni Akpol 1991 ini.***/ks
JAYAKARTA NEWS— DPD RI menerima audiensi dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ruang Ketua DPD RI, Selasa (23/6/2020). Dalam pertemuan tersebut, PWI menilai DPD RI sebagai sebuah lembaga parlemen yang layak disuarakan ke masyarakat. DPD RI saat ini dinilai sebagai corong aspirasi masyarakat yang terus berjuang untuk kepentingan daerah.
“Kami berharap ada sinergi dan kerja sama antara DPD RI dengan PWI. Dengan jaringan media di bawah PWI, program-program DPD RI dapat dipublikasikan secara serentak. Dengan misi DPD RI yang mencakup seluruh daerah di Indonesia, kerja sama PWI dengan DPD RI akan sangat strategis,” ucap Ketua Umum PWI, Atal S Depari.
Lanjutnya, DPD RI merupakan lembaga yang telah terbukti dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi daerah ke pusat. Menurut Atal, banyak kinerja positif DPD RI yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Bisa dari program kelembagaan ataupun program dari setiap Senator, Anggota DPD RI.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik wacana sinergi antara DPD RI dengan PWI. Menurutnya selama kepemimpinannya, DPD RI harus mampu menjadi lembaga yang dapat membawa aspirasi daerah ke pusat, sehingga kepentingan-kepentingan daerah dapat terwujud melalui DPD RI.
Ketua PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti–foto humas PWI Pusat
“Saya menyambut baik dengan rencana kerja sama ini. DPD RI sejak saya pimpin, saya punya prinsip, kita jangan bawa masalah pusat ke daerah. Saya minta setiap anggota DPD RI bawa masalah daerah ke pusat, untuk kita carikan jalan keluarnya. Ada beberapa aspirasi dan isu di daerah telah berhasil kami temukan jalan keluarnya bersama eksekutif,” ucap LaNyalla.
Senada, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, berpendapat DPD RI masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Posisi DPD RI di dalam sistem bikameral masih belum kuat . Namun, posisi DPD RI saat ini semakin menguat, dimana dulunya hanya sekedar menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU), saat ini DPD RI sudah mulai dilibatkan dalam pembahasan RUU. DPD RI juga memiliki fungsi pengawasan yang menjadi kekuatan dalam kinerja DPD RI sebagai wakil daerah, oleh karena itu, DPD RI membutuhkan sinergitas untuk penguatan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.
“Meski secara kelembagaan belum sekuat DPR, tapi harapan daerah untuk penyaluran aspirasinya yang formal jalurnya ya ke DPD RI. Pengaduan dari manapun kita selalu terima, tidak melihat dia dari mana. Kita membutuhkan sinergitas untuk penguatan melalui pembangunan opini publik. Kita perlu mengkomunikasikan kinerja DPD. Banyak kerja-kerja DPD dalam 6 bulan ini yang konkrit yang harus dikomunikasikan,” kata Sultan.
Dalam pertemuan ini Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari turut didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi,Wakil Ketua Bidang Kerja sama Antar Lembaga Abdul Aziz, Zulkifli Gani Ottoh Ketua Bidang Organisasi,Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nurjaman Mochtar,Wakil Sekjen Marthen Selamet Susanto, Dar Edy Yoga Wakil Bendahara Umum dan Humas Mercys Charles Loho.***ks
JAYAKARTA NEWS—
PWI Peduli Pusat memberikan donasi kepada rekan-rekan Sekretariat PWI yang
terdampak banjir di sekitar Jabodetabek awal Januari 2020. Donasi diberikan
secara simbolis oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S
Depari didampingi Ketua PWI Peduli M Nasir dan Ketua Bidang Distribusi PWI Peduli Karim Paputungan di Kantor PWI
Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Atal S Depari dalam perbincangan mengatakan, donasi ini
berasal dari sesama keluarga. Apalagi PWI Peduli memang keberadaannya untuk
saling membantu. Ia berharap, walaupun
bantuan sekadarnya semoga dapat memberikan semangat baru setelah mengalami
kebanjiran. “Semoga tahun depan kita bebas dari banjir,” katanya.
Teman-teman sekretariat PWI
walaupun masih bebenah pasca banjir, namun tetap masuk kantor
sebagaimana biasa. Mereka berterima kasih atas donasi yang merupakan wujud kepedulian dan perhatian.
Rekan-rekan yang terdampak banjir mengaku kerepotan dalam
beraktivitas, namun lebih repot lagi berbenah rumah pasca kebanjiran.
Donasi yang diberikan itu berupa uang yang dihimpun dari pengurus dan keluarga wartawan.
Di antara yang telah memberikan bantuan antara lain: Hadi
Prayogo, Ilham Bintang, Retno Intani, Syaldi Kurniawan, Widiawati, Aldin Nainggolan,
Friska Aryani, Hilda Sulistiyo, Sadagori Binti, Djoko Tetuko, Afdhal Azmi
Zambak, Wawan Djuwarna dan Atal S Depari.
Rekan-rekan Sekretariat PWI Pusat yang menerima bantuan yakni: Taty Fatimah, Winarti Setiani, Zulia Riza dan Yudhi Warman.
Bantuan serupa akan diberikan korban banjir lainnya.
Setelah pemberian bantuan ini, PWI Peduli selanjutnya
berencana untuk mengunjungi rekan lain di kediaman mereka yang sampai hari ini
masih terus berbenah.
Ketua PWI Peduli M Nasir menjelaskan, PWI Peduli merupakan
jaringan pers berbagi, bukan hanya membantu wartawan yang terkena dampak
bencana, namun juga masyarakat luas yang membutuhkan. Nasir menegaskan, PWI
Peduli mengemban misi kemanusiaan dan sosial.***ks
