Oleh: Djuni Thamrin, Ph.D
JAYAKARTA NEWS – Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan profesional, beretika, mengoyomi dan berintegritas.
Indonesia bukan negara agama, melainkan negara beragama. Sehingga yang penting adalah menjaga agar kehidupan warga yang beragama dapat harmonis, saling menghormati dan menghargai.
Hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah secara bebas dan tidak terancam oleh apapun. Dalam konteks inilah, seorang Kapolri sebagai Kepala Kepolisian di Republik ini harus netral dan profesional. Kapolri tidak boleh memihak pada mayoritas dan harus melindungi minoritas.
Kapolri tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan) untuk menjaga keutuhan negara. Kapolri harus dapat mendorong persatuan para warga untuk membangun Indonesia Jaya. Bukan saatnya lagi, Indonesia dibawa dan didorong ke arah perpecahan berdemensi SARA.
Kapolri harus dapat membawa institusi kepolisian menyongsong era kompetisi global dengan memacu semua anggota Polri menguasai ilmu, teknologi dan seluruh alat bantu yang dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas yang semakin rumit.
Persaingan teknologi dan ancaman pandemi Covid-19 tidak dapat didekati lagi dengan pertimbangan lama yakni status sosial, keterwakilan demografis dan mayoritas etnik/agama apalagi orientasi politik. Sosok Kapolri profesional yang mempunyai track record baik, sangat diperlukan untuk membantu Presiden membangun dan membawa negara ini keluar dari ancaman disintegrasi akibat potensi konfik SARA.
Kapolri itu sosok yang berwibawa, tetapi tidak menakutkan. Kapolri yang dapat menyelesaikan semua potensi ancaman keamanan dengan mengoptimalkan segenap keahlian dan dukungan ilmu Pengetahuan.
Itulah harapan dan suara rakyat yang mengharapkan adanya keamanan dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara. [**]
Penulis: Pengamat kebijakan publik
