Dua pekan menuju perhelatan Asian Para Games III/2018, komunikasi intens dilakukan Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) dengan para pemangku kepentingan. Hal ini tidak lain untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan pesta olahraga atlet disabilitas se-Asia.
Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari selepas rapat koordinasi teknis dengan Kantor Staf Kepresidenan dan kementerian/lembaga di Jakarta, Jumat (21/9/2018), mengatakan jika tantangan terbesar pihaknya dalam melaksanakan perhelatan akbar ini adalah waktu. Meski demikian pria yang akrab disapa Okto itu menuturkan hal tersebut bukanlah halangan, melainkan menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
“Pada prinsipnya dalam rapat kali ini INAPGOC melaporkan progress report dari apa yang sudah, sedang dan akan kita laksanakan hingga hari ini dan ke depannya menuju games time. Sesuai target awal, untuk venues tanggal 25 September Insha Allah semuanya akan selesai,” ungkap Okto.
“Tantangan terbesar INAPGOC adalah waktu. Ruang pekerjaan kita efektifnya hanya satu bulan, dimana dalam kurun waktu tersebut terdapat rangkaian kegiatan seperti torch relay, parade Momo, persiapan venue serta persiapan-persiapan lainnya yang kita laksanakan secara simultan dari 4 September hingga menjelang pembukaan,” tambahnya.
Ini semua terkait kegiatan Asian Para Games yang baru bisa dilaksanakan setelah Asian Games resmi ditutup 2 September lalu. Mengenai dukungan terhadap pelaksanaan Asian Para Games, Okto mengatakan bahwa dukungan yang paling maksimal adalah dukungan lintas komunikasi. “Seringkali yang jadi masalah adalah terjadinya bottle neck terhadap informasi dan ego sektoral, sehingga membatasi ruang gerak dari masing-masing institusi. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya forum komunikasi seperti ini lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi serta mendistribusikan informasi kepada baik itu kementerian/lembaga maupun instansi terkait,” terangnya.
“Akan tetapi yang paling awal pasca pertemuan ini saya kira adalah instansi yang terlibat dalam pertemuan hari ini, besok sudah memulai turut mensosialisasikan atau memasang spanduk Asian Para Games di kantornya masing-masing, agar gaung event ini lebih cepat dan lebih terasa di tengah masyarakat,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Okto juga menegaskan jika INAPGOC tidak sedang berkompetisi dengan INASGOC, namun berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dengan dua penyelenggara Asian Para Games sebelumnya yakni Guangzhou (China) dan Incheon (Korea Selatan).
“Kami dari INAPGOC tidak sedang berkompetisi dengan penyelenggara Asian Games kemarin, namun kami berkompetisi dengan para penyelenggara Asian Para Games sebelumnya, namun kami memanfaatkan momentum euforia dari INASGOC, sehingga kami jadi lebih mudah untuk masuk ke masyarakat,” tegasnya.
HINDARI ‘NJELIMET’ BIKIN KONTRAK BARU
Sedangkan tentang arahan Presiden RI Joko Widodo sebelumnya dimana penyandang disabilitas yang menonton pertandingan untuk digratiskan, Okto menuturkan jika pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sosial. “Kondisi tersebut sudah direspon positif oleh pihak Kementerian Sosial, sehingga kuota tersebut akan diberikan dan diatur oleh Kementerian Sosial sesuai dengan mekanisme yang mereka miliki,” tuturnya.
Sementara itu mengenai proses transisi dari Asian Games ke Asian Para Games, Okto menuturkan lantaran situasi administrasi, pihaknya memutuskan untuk memberhentikan kontrak dan membuat kontrak baru yang merupakan hasil kesepakatan baru bersama.
Hal senada diungkapkan Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto. Dirinya mengatakan berdasarkan pertemuan Jumat pekan lalu yang dipimpin Menpora Imam Nahrawi, yang juga dihadiri oleh Ketua INASGOC Erick Thohir, terdapat beberapa poin yang disepakati untuk cut off.
“Cut off itu bukan berarti tidak adanya efisiensi, karena kalau INAPGOC sembarangan melanjutkan meski itu tujuannya baik namun ternyata itu melanggar peraturan atau kontrak maka diakhirnya nanti akan “rame”, sehingga itu tidak efisien,” ucap Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto.
Terkait yang sifatnya transisi, Gatot mengatakan hanyalah barang-barang milik negara yang dibiayai oleh APBN, sehingga bisa digunakan oleh pihak INAPGOC. Dirinya juga menuturkan pemutusan kontrak itu antara lain seperti persiapan pembukaan maupun penutupan dan di beberapa overlay yang ada.
“Jadi, idealnya tinggal melanjutkan, namun karena mereka juga terikat dengan kepentingan pihak ketiga dan sebagainya sehingga urusannya agak njelimet serta masalah waktu, lebih baik diputus kontrak sesuai kesepakatan bersama,” ungkapnya.***/ebn
