JAYAKARTA NEWS – Ketua DPR RI Bambang Soesetyo mendorong Kementrian Kesehatan dan BPJS Kesehatan membantu rumah sakit yang berada di daerah terpencil dalam mengurus proses akreditasi mereka, sehingga masyarakat setempat terlayani kesehatannya melalui jaminan BPJS.
Hal itu disampaikan ketua DPR terkait dengan telah dan akan diputuskannya kerjasama BPJS dengan rumah sakit yang bermasalah pada akreditasinya. Per akhir Juni 2019 ini, BPJS Kesehatan akan memutus kerjasama dengan rumah sakit yang hingga kini belum mengurus proses reakreditasi. Langkah tertib administrasi dan manajemen oleh BPJS Kesehatan itu diharapkan tidak mengorbankan para pasien, terutama mereka yang bermukim di wilayah terpencil.
“Saya juga mendorong Kemenkes bersama dengan BPJS Kesehatan, untuk melakukan konfirmasi kembali ke RS-RS yang belum mengurus proses reakreditasi dan bersikap tegas atau memutus kerja sama terhadap RS yang tidak berkomitmen untuk melakukan proses reakreditasi,” kata Bamsoet.
Dia juga mengharapkan agar BPJS Kesehatan mempermudah proses akreditasi terhadap RS-RS yang masa akreditasinya akan berakhir. “Kepada RS-RS yang yang sudah terakreditasi, agar dapat bekerja sama secara baik dengan BPJS Kesehatan,” tandasnya.
Bamsoet juga berharap agar BPJS Kesehatan mensosialisasikan ke masyarakat nama-nama RS yang bekerja sama dan yang tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal itu penting, mengingat saat ini terdapat 129 RS yang masa akreditasinya berakhir di bulan Juni 2019 serta 26 RS yang masa akreditasinya berakhir di bulan Juli 2019. Malah, delapan diantaranya akan diputus kerjasama dengan BPJS Kesehatan.[***]
