Category: Metro

JAYAKARTA NEWS – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menertibkan parkir liar yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Jakarta.

“Jadi secara khusus ingin saya sampaikan, kami akan menertibkan parkir-parkir liar, termasuk apa yang terjadi di Tanah Abang,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Pramono mengakui, meskipun pelarangan parkir liar selama ini telah diumumkan, namun implementasinya di lapangan belum berjalan maksimal.

Oleh karena itu, lanjut Pramono, pihaknya telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera melakukan tindakan tegas.

“Maka itu, kemarin saya sudah sampaikan kepada Satpol PP untuk mulai melakukan penertiban,” tegas Pramono.

Salah satu lokasi parkir liar yang menjadi perhatian utama kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Demikian juga dengan parkir kawasan Pasar Induk Kramat Jati yang mencapai 15 hektare merupakan rebutan berbagai pihak untuk mengelolanya.

“Tidak hanya menyasar kawasan sentra ekonomi. Penertiban parkir liar juga akan menyasar sejumlah kawasan dan jalur sepeda yang kerap dimanfaatkan menjadi lokasi parkir liar,” tegas Pramono.

Pramono mengakui, dirinya baru mengetahui setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bahwa perparkiran merupakan bisnis yang menggiurkan.

Parkir lian juga banyak dikeluhkan warga di minimarket. “Saya cuma mau ambil.uang di ATM di minimarket saja mesti siapkan uamg parkir. Ini kan jadi beban. Padahal tertulis parkir gratis,” tukas Herman. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit (MTU) secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program ini akan digelar secara berkelanjutan di setiap kelurahan yang tersebar di lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta.

‘Jakarta masih dihadapkan pada tantangan besar, yaitu tingginya tingkat pengangguran terbuka, khususnya di kalangan usia produktif. Karena itu, program MTU dirancang dengan pendekatan jemput bola agar lebih efisien,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, Selasa (22/4/2025).

Rano mengatakan, program pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Wagub Rano, tengah mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Rano, program MTU merupakan bagian dari upaya pembangunan manusia yang berkelanjutan dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan serta hasil pemetaan wilayah.

Rano berharap pelatihan ini bisa membuka kesempatan bagi para peserta untuk mengasah keterampilan sekaligus memperluas wawasan sebagai bekal menciptakan peluang kerja dan usaha mandiri.

“Saya juga mengajak para camat dan lurah di seluruh wilayah Jakarta untuk berperan aktif dalam program ini,” ujar Rano.

Rano meminta para camat dan lurah untuk lakukan pemetaan potensi serta kebutuhan keterampilan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Fokus utama diarahkan pada kelompok usia produktif, pekerja rentan, dan warga yang berminat untuk berwirausaha,” tambah.Rano.

Rano berpesan agar peserta yang mengikuti pelatihan MTU dengan sungguh-sungguh guna menambah keterampilan dan wawasan dalam menciptakan peluang kerja dan usaha.

Rano pun mengingatkan para instruktur untuk berkomitmen dalam membimbing peserta agar memiliki semangat, disiplin, serta etika kerja yang profesional.

Sebagai informasi, Pelatihan MTU Angkatan Pertama telah dilaksanakan pada 3 Februari hingga 16 April 2025 di 28 kelurahan, dengan melibatkan 400 peserta.

Program pelatihan yang ditawarkan meliputi pelatihan las, tata rias, teknik komputer, tata busana, perbengkelan sepeda motor, operator komputer, teknik pendingin, tata boga, desain grafis, dan jaringan komputer. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diinstruksikan agar memasang CCTV di sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) menindaklanjuti hilangnya besi JPO di Daan Mogor, Jakarta Barat.

“Saya juga sudah mendapatkan laporan untuk itu. Saya sudah minta di tempat itu untuk CCTV-nya diambil karena yang seperti ini tidak boleh terjadi,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Selasa (15/4/2025).

Pramono menegaskan, tindakan pencurian fasilitas umum tersebut tidak dapat ditoleransi. Apalagi kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, yakni hilangnya lampu di Jembatan Semanggi.

Untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, Pramono telah perintahkan pemasangan CCTV dan penempatan petugas untuk melakukan pengawasan.

“Tetapi kali ini saya sudah memerintahkan lagi untuk bulan Mei atau Juni ini, Semanggi kita buat menyala yang lebih baik dan mudah-mudahan tidak dicuri,” kata Pramono.

Dengan penempatan CCTV di sejumlah fasilitas publik diharapkan bisa mencegah terjadinya pencurian serta membuat para pelaku jera.

“Kami tidak ingin mengulang dengan gampang orang melakukan pencurian. Tentunya dengan beberapa titik kami akan pasang CCTV,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Khairul Imam menjelaskan, tangga JPO yang bolong tersebut disebabkan beberapa pelat besi telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya juga telah melakukan perbaikan dan penambalan besi tangga sebanyak 15 anak tangga, dengan mengerahkan 10 personel Pasukan Kuning.

“Kali ini merupakan penambalan yang ketiga kalinya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penambalan sudah dilakukan secara permanen atau las mati, namun oknum pencuri selalu menemukan cara untuk membongkar dan membawa kabur pelat-pelat besi itu,” ungkap Khairul.

Khairul meminta warga untuk lebih peduli dan mengawasi seluruh JPO, khususnya di sepanjang Jalan Daan Mogot untuk mengantisipasi kembali terjadinya pencurian dengan melaporkan kepada petugas apabila melihat pelaku pencurian. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berkomitmen untuk tetap transparan terkait penggunaan dana kompensasi peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di ibu kota. Seluruh proses administrasi terkait KLB akan dipercepat.

“Jadi pertama yang berkaitan dengan KLB memang saya ingin transparan, terbuka. Apapun administrasi dan Pemerintah Jakarta harus lebih terbuka untuk itu, sehingga KLB yang bertele-tele atau SLF yang bertele-tele saya akan percepat,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Pramono memastikan, seluruh dana yang diperoleh dari KLB akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

Pramono menyebut beberapa peruntukan dana KLB tersebut, termasuk pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di lokasi strategis seperti Bundaran HI dan Blok M.

Selain itu, kata Pramono, dana KLB juga akan dialokasikan untuk menambah ruang terbuka hijau di Jakarta melalui pembangunan taman-taman kota.

“Termasuk yang kemarin ditandatangani sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat yaitu nanti untuk TOD di Bundaran HI dan TOD di Blok M dan juga untuk membangun taman-taman yang ada di Jakarta,” jelas Pramono.

Sebelumnya, Pramono menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi sejumlah taman di Jakarta Selatan, yakni Taman Ayodia, Taman Langsat, dan Taman Leuser.

Proses revitalisasi ketiga taman itu akan menggunakan dana kompensasi dari kelebihan koefisien lantai bangunan (KLB) yang sudah tersedia.

“Dari dana KLB, dananya sudah ada, sehingga dengan demikian saya mengharapkan pembangunan ini bisa dimulai pada pertengahan tahun ini,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, revitalisasi dilakukan agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas di area taman secara maksimal.

Selain itu, Pramono ingin mengembangkan ketiga taman tersebut menjadi sarana pendukung kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta.

“Kami akan membuat tiga taman ini Ayodia, Langsat dan Leuser ini menjadi taman utamanya ASEAN,” kata Pranono lagi.

Dalam jangka menengah panjang, tambah Pramono, tempat ini akan menjadi betul-betul sarana ibu kota ASEAN. “Kenapa itu kami lakukan? Karena fasilitas yang ada selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal,” tandas Pramono. (yog)

JAYAKARTA NEWS – DPRD DKI mengusulkan rute baru Transjabodetabek untuk wilayah Bojonggede dan Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rute menuju Stasiun Manggarai ini untuk alternatif moda KRL pada jam sibuk.

“Dengan penambahan rute baru tersebut diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, Sabtu (12/4/2025).

Menurut Nova, Stasiun Manggarai sudah sangat padat, terutama pada jam sibuk seperti pagi dan sore hari saat orang pergi dan pulang kerja.

Dengan adanya pilihan transportasi massal baru dari Transjabodetabek, Nova berharap, warga Jakarta yang tinggal di daerah penyanggah bisa lebih mudah mengakses pusat kota.

“Ini dapat membagi penumpang, sehingga tidak terjadi penumpukan di Manggarai pada jalur kereta. Penumpang bisa lebih tersebar,” jelas Nova.

Nova mengusulkan, bus Transjabodetabek rute Citayam dan Bojonggede beroperasi terutama pada jam sibuk. Jika tidak ada penumpang, bus tidak akan beroperasi.

“Operasionalnya akan dimulai pada pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, kemudian dilanjutkan lagi pada sore hari saat jam pulang kantor,” jelas Nova.

Nova menekankan bahwa operasional bus Transjabodetabek pada jam sibuk ini dirancang untuk menghindari kerugian bagi Pemprov DKI Jakarta, mengingat pembayaran kepada operator menggunakan sistem rupiah per kilometer.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan kajian mengenai rute baru Transjakarta ini. Ke depan, di harapkan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat dapat bekerja sama untuk merealisasikan wacana rute baru transportasi massal ini.

Menurut Nova, rute ini tidak harus menggunakan jalur khusus, bisa memanfaatkan jalur biasa. “Yang penting adalah pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD),” tandasnya. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan memanfaatkan Puskesmas untuk membantu proses rehabilitasi, khususnya rawat jalan bagi kalangan tak mampu.

“Kami akan memanfaatkan Puskesmas untuk membantu proses rehabilitasi, khususnya rawat jalan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jumat (11/4/2025).

Lebih lanjut Pramoni mengatakan, pihaknya akan menyiapkan fasilitas rehabilitasi bagi para korban (pengguna), terutama dari kalangan tidak mampu.

Menurut Gubernur Pramono, diperlukan sinergi antara lembaga sosial masyarakat, para pemangku kepentingan, serta pelibatan generasi muda dalam mengantisipasi dan menangani kasus narkoba.

“Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap segala upaya yang dilakukan oleh BNN, baik pusat maupun daerah Jakarta,” jelas Pramono.

Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya tindakan preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, kata Pramono, pihaknya mendukung langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan deteksi dini terhadap wilayah-wilayah rawan narkoba di Jakarta.

“Penegakan hukum juga sangat penting. Saya telah menyampaikan kepada Kepala BNN dan jajarannya bahwa apabila diperlukan tindakan hukum di Jakarta, kami akan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaannya,” tegas Gubernur Pramono.

Sementara itu, Kepala BNN Republik Indonesia, Marthinus Hukom, menyebutkan, terdapat tiga wilayah di Jakarta yang menjadi fokus penanganan narkoba, yaitu Kelurahan Bahari, Kampung Kiapang (Boncos), dan Kompleks Permata (Kampung Ambon).

Menurut Marthinus, perlu ada pemisahan antara masyarakat dan para bandar guna menghindari hubungan ketergantungan.

“Karena tentu saja, dalam peredaran narkoba ada unsur ekonomi yang membuat masyarakat dan para bandar saling bergantung. Maka dari itu, kita pisahkan terlebih dahulu, lalu para korban kita rehabilitasi, dan pengedarnya kita tangkap,” jelas Marthinus.

Marthinus menambahkan, para pengguna narkoba harus dipandang sebagai korban, sehingga diperlukan pendekatan preventif, kuratif, dan deteksi dini.

“Oleh karena itu, kita akan memperkuat pendekatan intelijen yang melampaui penegakan hukum. Penegakan hukum tetap akan kita jalankan untuk menangkap para bandar dan memisahkan mereka dari para pengguna,” pungkas Marthinus. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisia terhadap para pendatang, melainkan akan melakukan pendataan identitas.

“Kami tidak melakukan operasi yustisia. Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang,” ujar Gubernur DKI Pramono Anung seperti dikutip Rabu (9/4/2025)..

Pramono berharap, para pendatang yang mengadu nasib di Jakarta memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu.

Selain itu, Pramono juga mengharapkan agar setiap pendatang dapat membawa suasana kedamaian, kerukunan dan menjaga hal-hal baik yang sudah ada di Jakarta

.”Intinya adalah Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami mengharapkan siapapun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang ada di DKI Jakarta,” jelas Pramono.

Bahkan, lanjut Pramono, pihaknya membuka ruang bagi para pendatang untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan yang akan diadakan di tingkat kecamatan, balai warga, dan kelurahan.

Namun, Pramono mengingatkan, para pendatang yang akan mengikuti pelatihan harus memiliki identitas kependudukan.

“Jadi kalau dia sudah mempunyai identitas karena syaratnya itu identitas, jangan sampai orang tidak beridentitas. Kalau dia mempunyai identitas, sekali lagi kami memberikan kesempatan untuk ikut pelatihan,” ujar Pramono.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengingatkan para pendatang baru segera melapor diri dan mengurus adminduk sesuai ketentuan berlaku.

Layanan adminduk yang disediakan Pemprov DKI Jakarta dipastikan tak dipungut biaya sepeser pun.

Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga memiliki layanan adminduk dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Para pendatang baru bisa mengakses layanan tersebut sesuai domisili dan akan dilayani sebaik mungkin berdasarkan aturan yang berlaku.

Menurut Budi, pihaknya akan membagi pendatang dalam dua kategori meliputi pendatang yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di DKI Jakarta dan pendatang yang tidak berniat pindah.

“Mereka yang tidak berniat pindah adminduk sesuai domisili itu akan menjadi penduduk non permanen di DKI Jakarta,” ujar Budi. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membebastugaskan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, efektif sejak Selasa (8/7/2025) karena gangguan layanan selama liburan Idulfitri 1446 H/2025 M.

Keputusan ini diambil menyusul terulangnya insiden serupa yang dinilai sebagai kelalaian dalam pengelolaan dan pengamanan sistem teknologi informasi Bank DKI.

“Karena kejadiannya sudah tiga kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT. Karena sudah berulang kali, ini yang ketiga kali, dibebastugaskan,” jelas Pramono, Rabu (9/4/2025).

Pramono mengatakan, peristiwa yang melibatkan sistem teknologi informasi Bank DKI tersebut bukan pertama kalinya terjadi sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran dana Bank DKI.

“Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa, di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” ungkap Pramono.

Untuk itu, Pramono juga telah menunjuk lembaga independen internasional untuk melakukan audit, penelusuran dan pemantauan aliran dana yang diduga bocor.

Dengan jejak digital yang ada, Pramono yakin Bareskrim akan segera mengetahui ke mana saja dana tersebut mengalir.

Selain itu, Pramono juga menginstruksikan seluruh pihak yang memiliki kata sandi dan perangkat komputer di departemen terkait untuk diganti dengan personel baru yang ditunjuk oleh Direktur Utama Bank DKI.

Meskipun terjadi gangguan layanan, Pramono memastikan peristiwa ini tidak berdampak langsung kepada dana nasabah.

Menurut Pramono, kerugian justru dialami Bank DKI sendiri akibat kebocoran dana yang berasal dari dana cadangan milik Bank DKI.

“Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah. Karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian, sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” jelas Pramono.

Sebelumnya, layanan aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta, sempat mengalami gangguan beberapa waktu lalu. (yog)

JAYAKARTA NEWS – DPRD DKI Jakarta mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Menurut Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto, kebijakan pembebasan PBB merupakan langkah tepat di tengah situasi ekonomi yang sulit.

“Menurut saya di tengah kesulitan masyarakat Jakarta sekarang, apa yang diputuskan Pak Gubernur ini merupakan yang terbaik dan ini langkah berani,” ujar Brando, Kamis (13/3/2025).

Saat ini, kata Brando, warga berpenghasilan menengah ke bawah terdampak dari kesulitan ekonomi. Sehingga kebijakan pembebasan pajak rumah merupakan langkah tepat.

“Harapan saya diikutin oleh antusiasmenya pada masyarakat yang lain agar yang rumahnya di atas Rp2 miliar itu punya kewajiban untuk bayar pajak,” ujar Brando.

Brando juga berharap, warga yang memiliki NJOP rumah di atas Rp2 miliar tidak meminta pembebasan pajak kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pasalnya, bangsa Indonesia bisa besar karena sistem gotong royong dan kolektif, termasuk pada pembayaran pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bangsa ini besar karena gotong royong jadi kalau (pemilik rumah) di bawah Rp2 miliar digratiskan, tetap pada rumah di atas Rp2 miliar bisa membayar menunaikan kewajiban pajaknya,” tandas Brando.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 281 Tahun 2025 tentang pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan apartemen dengan NJOP di bawah Rp650 juta. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta bersama Majelis Kaum Betawi akan menggelar rangkaian perayaan adat masyarakat Betawi yang diawali dengan Andilan Potong Kebo.

Acara menyambut Idulfitri 1446 Hijriah ini akan berlangsung pada Sabtu, 29 Maret 2025, di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, pukul 08.00–10.00 WIB.Andilan Potong Kebo merupakan tradisi unik masyarakat Betawi dalam menyambut Hari Raya Idulfitri.

Tradisi ini dilakukan dengan cara patungan warga (10–30 orang atau satu kampung) untuk membeli kerbau yang kemudian dipelihara selama bulan Ramadan dan disembelih pada H-1 atau H-2 menjelang Lebaran.

“Hasil sembelihan dibagikan kepada warga yang ikut serta untuk kemudian diolah menjadi semur, yang merupakan santapan khas Lebaran masyarakat Betawi,” terang Plt. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochammad Miftahullah Tamary, Jumat (28/3/2025).

Menurut Miftahullah, kegiatan Andilan Potong Kebo mencerminkan nilai kolaborasi, koperasi, dan semangat gotong royong yang telah dikenal masyarakat Betawi sejak dulu.

Andilan dapat disebut sebagai cikal bakal koperasi karena menggunakan konsep menabung bersama untuk mencapai tujuan, yaitu membeli kerbau.

Prosesi pemeliharaan hingga pembagian daging yang dilakukan secara kolektif juga mencerminkan falsafah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Miftahullah mengundang seluruh warga Jakarta untuk datang dan ikut meramaikan perayaan Lebaran Betawi yang dimulai besok.

“Warga yang merayakan Lebaran di Jakarta bisa hadir ramai-ramai besok di Ragunan. Semoga acara ini makin mempererat tali silaturahmi, menambah keceriaan, serta membawa banyak manfaat bagi warga,” tambah Miftahullah.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Betawi, Fauzi Bowo, menegaskan, acara ini penting untuk menjaga warisan budaya Betawi.

“Andilan Potong Kebo bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan yang harus terus kita lestarikan,” ujar Fauzi.

Ketua Pelaksana, Beky Mardani, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam acara ini dan bersama-sama menjaga nilai-nilai luhur serta kearifan lokal budaya Betawi.

“Ini merupakan salah satu cara menjaga tradisi yang perlu terus digaungkan untuk masyarakat Jakarta lintas generasi,” pungkas Mardany.(yer)