Category: Metro

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menyiapkan layanan kesehatan gratis bagi para pemudik maupun awak angkutan umum menjelang maupun saat arus mudik Lebaran 2025.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya telah menyusun skema layanan kesehatan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pemudik dan pengemudi angkutan umum. Tim medis akan bersiaga di beberapa lokasi strategis, seperti terminal, pelabuhan, dan stasiun,” ungkap Ani, Selasa (25/3/2025).

Lebaran tahun ini, kata Ani, pos layanan kesehatan akan disiagakan di tujuh terminal bus, tiga stasiun kereta dan dua dermaga.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Polda Metro Jaya untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi angkutan umum guna memastikan mereka dalam kondisi prima selama perjalanan.

“Jenis pemeriksaan yang disediakan mencakup pemeriksaan tekanan darah, kondisi fisik, kesehatan mata dan telinga, serta pengecekan kadar gula darah,” jelas Ani.

Layanan ini, tambah Ani, serupa dengan pemeriksaan kesehatan yang biasa diberikan di puskesmas.

Ani berharap, dengan adanya layanan ini dapat mendukung kelancaran dan keselamatan arus mudik Lebaran 2025.

“Pemudik diimbau untuk memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan ini agar perjalanan tetap aman dan nyaman,” tandas Ani. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan menurunkan volume sampah dari 8.000 ton menjadi 2.000 ton per harinya. Fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) menjadi salah satu solusinya.

“Saat ini, rata-rata jumlah sampah di Jakarta sekitar 8.000 ton per hari. Dengan proses yang ada, seperti RDF di Bantargebang maupun Rorotan, diharapkan jumlah tersebut bisa turun menjadi 5.000 atau 6.000 ton,” ungkap Gubernur DKI Pramono Anung, Rabu (19/3/2025).

Meski begitu, kata Pramono, fasilitas RDF dinilai tidak cukup mengatasi masalah sampah Jakarta. Untuk itu perlunya penyesuaian biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) agar pembangunan PLTSa dengan insinerator dapat terlaksana.

“Karena sekarang ini Jakarta sudah punya 2 RDF. Kalau tanpa ada perubahan tipping fee tadi pasti orang akan dengan gampang membangun RDF karena apa? Yang membeli ada yaitu Indocement,” jelas Pramono.

Pramono berharap agar Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tipping fee dan insinerator segera diterbitkan.

Pramono juga menilai perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah di Jakarta.

“Jika nanti ada penyesuaian harga yang diatur bersama antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin ini bisa menjadi solusi yang sangat baik bagi permasalahan sampah, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia,” jelas Pramono.

Fasilitas RDF Plant di TPST Bantargebang memiliki kapasitas pengolahan sebanyak 2.000 ton sampah per hari. Melalui RDF, hasil olahan sampah dijual kepada industri semen sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah bekerja sama dengan dua industri semen, yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Pemprov DKI Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara, dengan kapasitas 2.500 ton per hari. RDF Plant Rorotan direncanakan mulai beroperasi untuk mengolah sampah Jakarta pada April 2025.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menyebut telah ada kemajuan dalam pengelolaan sampah di Bantargebang, terutama dengan adanya fasilitas RDF Plant yang bekerja sama dengan pabrik semen.

“Hari ini tadi kita sudah bareng-bareng melihat di sini. Sebetulnya sudah ada kemajuan pengelolaan sampah di Bantargebang ini ya. Ini pakai RDF, karena ada pabrik semen jadi ada yang nampung ini 2.000 ton satu hari,” ujar Zulkifli.

Namun untuk menyelesaikan masalah sampah Jakarta, Zulhas juga menyoroti perlunya penyempurnaan aturan terkait tipping fee agar investasi dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik (PLTSa) lebih menarik bagi investor. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengatasi banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir utara Jakarta.

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengatakan, sejumlah langkah mitigasi segera dilakukan, termasuk peninggian tanggul eksisting di Cilincing serta pembangunan tanggul di beberapa titik strategis setelah Lebaran.

Sejumlah upaya dilakukan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir rob di antaranya, mengoptimalkan seluruh pompa air di wilayah utara guna mempercepat surutnya air rob serta memaksimalkan fungsi jalur drainase untuk mengalirkan limpasan air.

“Selain itu, Dinas SDA DKI Jakarta akan secara bertahap membangun tanggul mitigasi di beberapa titik terdampak, bersamaan dengan pembangunan Tanggul Pantai yang masih berlangsung, termasuk menyegerakan penanganan limpasan air rob di beberapa lokasi yang masih berpotensi terdampak,” jelas Ika, Selasa (18/3).

Ika menyebutkan, wilayah yang diprediksi terdampak rob meliputi Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, RE Martadinata, Cilincing dan Marunda Pulo.

Ika menambahkan, proyek Tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) juga menjadi prioritas.

Dari total panjang yang belum dibangun, kata Ika, DKI Jakarta bertanggung jawab menyelesaikan 12,5 kilometer hingga tahun 2030, dengan upaya percepatan agar proyek ini rampung lebih cepat.

“Dengan berbagai langkah ini, Pemprov DKI berharap dapat mengurangi risiko banjir rob dan melindungi warga di kawasan pesisir Jakarta,” tandas Ika. (yer)

Beberapa proyek pembangunan tanggul mitigasi yang akan berjalan meliputi:

• Muara Angke: Sepanjang 1,1 kilometer, mulai dikerjakan setelah Lebaran.

• Muara Baru: Dari total rencana dua kilometer, tahap awal sepanjang 500 meter akan dimulai usai Lebaran.

• Sunda Kelapa: Pembangunan tanggul sepanjang satu kilometer saat ini tengah berlangsung oleh Pelindo.

• RE Martadinata (depan JIS): Masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian PUPR.

• Marunda Pulo: Saat ini masih dalam proses lelang sebelum pembangunan dimulai.

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan dukungan penuh pemerintah pusat untuk menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Pramono Anung usai rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

“Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term. Dan kalau normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan baik. Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut,” ujar Pramono.

Pramono menyambut baik dukungan penuh yang diberikan Menteri PU Dody Hanggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam melakukan mitigasi masalah banjir di Jakarta.

“Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” jelas Gubernur Pramono.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggono mengatakan, rapat hari ini untuk menindaklanjuti diskusi terkait solusi banjir di Jakarta. Melalui sinergi yang solid antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat diharapkan banjir di Jakarta dapat segera diatasi.

“Insya Allah, banjir yang kemarin menjadi yang terakhir. Di tahun depan sudah tidak ada lagi banjir di Jakarta,” harap Dody.

Terkait pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung, Dody menegaskan sudah ada kajian dasar yang dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis. Diharapkan morfologi sungai tidak terlalu banyak berubah.

“Sehingga kita bisa langsung mengerjakan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung secara bertahap di tahun ini hingga tahun depan. Semoga tahun depan, normalisasi ini sudah selesai,” terang Dody.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Kementerian PU dan Pemprov DKI dalam pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung.

Dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan pembebasan lahan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung.

Pada tahap awal, kata Nusron, Gubernur DKI akan melakukan penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua.

Setelah penlok selesai, dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025. Dengan demikian, pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung bisa dimulai awal Juni 2025.

“Awal Juni sudah bisa dikerjakan, karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi,” harap Nusron.

Nusron juga berharap, semoga berjalan dengan lancar karena ini dilakukan untuk menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Tanah yang dibebaskan akan menjadi milik Pemprov DKI yang sedianya digunakan untuk pelebaran sungai, sehingga menambah kapasitas dan daya tampung Sungai Ciliwung.

“Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai,” terang Nusron. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbesar jumlah kuota penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Anggaran berasal dari program sarapan gratis.

“Program KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang dulu terhambat kami akan lanjutkan, bagi warga Jakarta ada 15 ribu orang yang akan kami berikan KJMU dan tidak dievaluasi seperti dulu yang setiap tahun. Maka mereka akan kita buat sampai dengan lulus, tetapi IPK-nya kita syaratkan,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Rabu (12/3/2025).

Pramono berharap, penambahan jumlah penerima KJP dan KJMU ini bisa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga Jakarta.

Pramono menyebutkan, jumlah penerima KJP akan ditingkatkan dari 520.000 menjadi 705.000 penerima. Sedangkan jumlah penerima KJMU akan ditambah dari 15.000 menjadi 20.000 penerima pada tahun depan.

Pramono menargetkan, penyaluran bantuan pendidikan KJP dan KJMU kepada para penerima bisa diselesaikan paling lambat April mendatang.

“Mudah-mudahan dalam bulan Maret ini akan terselesaikan, paling lama April, paling lama,” kata Pramono.

Terkait program KJMU, Pramono memastikan bahwa 15 ribu mahasiswa yang telah ditetapkan menjadi penerima KJMU sebelumnya akan terus mendapatkan bantuan setiap tahunnya hingga lulus dari bangku perkuliahan.

Namun, Pemprov menetapkan syarat untuk penerima KJMU, yakni nilai IPK yang dipertahankan tetap baik.

Untuk anggarannya, Pramono mengatakan, berasal dari program sarapan gratis yang sebelumnya dicanangkan.

“Anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan gratis, kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang menjadi masalah serius di Jakarta,” ujar Pramono. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas layanan Transjakarta ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

“Secara khusus tadi saya juga menyampaikan bahwa pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pramono mengatakan, sebagai kota yang terus-menerus memperbaiki diri menuju kota global pada 2045, Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor transportasi.

Untuk itu, lanjut Pramono, Pemprov DKI terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan kepada kendaraan pribadi.

“Maka, nanti TOD (Transit Oriented Development) yang ada akan kami kembangkan, sehingga akan memberikan banyak kemudahan bagi warga dari manapun,” ujar Pramono.

Pramono menyebutkan, operasi Lintas Jaya 2025 melibatkan 1.470 personel gabungan, yaitu dari instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak 1.230 personel, 100 personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta 140 personel dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain itu, terdapat displai Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebanyak 48 Unit.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Pramono, Operasi Lintas Jaya 2025 telah berhasil melakukan upaya-upaya penindakan. Adapun rinciannya, yaitu 103.966 penindakan pada 2022, kemudian 71.478 penindakan pada 2023, dan 83.403 penindakan pada 2024. 

Pramono berharap, Operasi Lintas Jaya 2025 dapat berjalan optimal dan memberi dampak nyata pada pengurangan kemacetan.

“Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas harus terus diperkuat agar Jakarta semakin tertib, aman, dan nyaman bagi kita semua” ujar Pramono. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Kampung susun Bayam diharapkan menjadi solusi hunian terbaik bagi warga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menyerahkan kunci secara simbolis kepada warga eks Kampung Bayam Madani.

“Selain menempati hunian yang baru, Bapak, Ibu juga akan memiliki akses yang lebih luas terhadap pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha sesuai dengan keahlian masing-masing warga, yang difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta serta Jakpro,” ujar Pramono, Kamis (6/3/2025).

Menurut Gubernur Pramono, langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro)  dalam memberikan solusi terbaik bagi warga eks Kampung Bayam Madani yang lebih berdaya dengan memastikan setiap warga punya tempat tinggal laik, nyaman, serta mendukung kehidupan berkelanjutan.

“Kami ingin warga menjadi lebih berdaya dengan memastikan warga memiliki tempat tinggal yang laik, nyaman, serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan,” ujar Pramono dalam kunjungannya di Kampung Susun Bayam dan bertemu langsung dengan warga eks Kampung Bayam Madani di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Pramono juga mendukung langkah pemberdayaan warga dalam operasional JIS. Tentunya, melalui proses rekrutmen yang terbuka, mengedepankan kompetensi, dan sesuai kebutuhan operasional stadion.

Pramono mengatakan, JIS harus jadi ikon kebanggaan yang dapat memberi pengalaman unik bagi para pengunjung. Untuk itu, kegiatan urban farming akan menjadi bagian dari paket Stadium Tour ke JIS yang dapat dinikmati para pengunjung.

“Kami mendorong warga eks Kampung Bayam Madani untuk meningkatkan keterampilannya dalam mengelola urban farming dan terlibat aktif pada operasional JIS pada masa depan,” ujar Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, keberadaan warga eks Kampung Bayam Madani diharapkan dapat memperkuat hubungan antara JIS sebagai aset strategis kota dengan masyarakat sekitar, sekaligus juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan sosial dan keberlanjutan fasilitas publik.

“Ini menjadi langkah nyata dalam mendukung program Gubernur dan Wagub DKI Jakarta untuk menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi warga eks Kampung Bayam Madani,” ujar Iwan.

Iwan memastikan, Jakpro akan mendukung dan menjalankan kebijakan Pemprov DKI dengan memastikan bahwa pengelolaan hunian ini berjalan baik sesuai prinsip tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.

Kampung Susun Bayam (KSB) yang menjadi bagian dari kawasan JIS telah diselesaikan pada 2022. Hunian terdiri dari tiga tower, yakni Tower A berisi 50 unit hunian (diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam Madani), Tower B berisi 35 unit hunian, serta Tower C berisi 50 unit hunian dan 3 unit hunian khusus difabel.

Fasilitas yang tersedia meliputi ruang guru, dua ruang belajar, ruang perpustakaan, toilet umum dan toilet difabel. Ada pula Green House yang disediakan untuk mendukung kegiatan urban farming. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menekankan pentingnya sinergisitas antara Pemprov DKI Jakarta, BPK, dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Semoga manajemen pemerintahan di Jakarta ini menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan yang paling penting kita akan menjadi lebih baik kalau segala sesuatunya bisa dengan mudah untuk diakses oleh publik,” ujar Pramono, Rabu (5/3/2025).

Untuk itu Pramono meminta seluruh perangkat daerah dan direksi BUMD bekerja secara transparan dan terbuka. Transparansi dinilai kunci untuk melakukan perbaikan di Jakarta.

“Kami berharap transparansi menjadi kata kunci untuk melakukan perbaikan yang ada di Jakarta ini,” ujar Pramono.

Pramono menyebutkan, selama tujuh tahun berturut-turut Jakarta telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Karena itu, pihaknya akan menjalin kerja sama bersama seluruh stakeholder di Jakarta dengan baik.

Pramono mengapresiasi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta yang baru, Ali Asyhar. Sehingga diberharapkan sinergi dan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan BPK bisa menjadikan Jakarta lebih baik.

“Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya yakin ini akan juga membawa kebaikan baik kepada Pemerintah Provinsi Jakarta maupun DPRD Jakarta,” ujar Pramono.

Hal serupa juga diutarakan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Dengan kepemimpinan kepala BPK Wilayah DKI yang baru dapat terus meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah, memastikan tata kelola yang lebih baik, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Khoirudin, BPK memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Kami juga berharap di masa akan datang kerja sama antara BPK dan DPRD semakin kuat dalam mengawal kebijakan fiskal daerah, memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip good governance,” ujar Khoirudin.

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan BPK.

“Kami apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan BPK ini. Sehingga semester II tahun 2024, Pemprov DKI telah berhasil menyelesaikan 89,21 persen dengan total 10.454 rekomendasi atau senilai Rp 5,25 triliun dan 6,6 juta dolar,” terangnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyelesaikan ganti rugi daerah senilai Rp 330,82 miliar dari total kerugian sekitar Rp 1,4 triliun.

Bobby berharap, pada pemantauan tindak lanjut dan kerugian daerah periode berikutnya, Pemprov DKI dapat meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut dan kerugian daerah dengan cepat, tepat, dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Dinas Kepududukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membuka layanan bagi warga kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan akta kelahiran akibat banjir di sejumlah wilayah Jakarta.

“Sesuai prosedur tetap dalam situasi bencana kami membuka layanan doukumen kependudukan warga yang hilang akibat banjir,” ujar Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Rabu (5/3/2025).

Budi mengatakan, petugas Dukcapil telah bersiaga di lokasi-lokasi yang aman untuk memberikan pelayanan. Warga dapat langsung melapor di posko pengungsian terdekat tanpa persyaratan khusus.

“Jika terjadi bencana seperti ini, kami langsung memberikan pelayanan bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat banjir,” ujar Budi.

Budi memastikan penerbitan dokumen dapat langsung selesai dalam satu hari. Jika warga masih mengingat Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau memiliki salinan dokumen, baik dalam bentuk fisik maupun foto di ponsel, Dinas Dukcapil DKI Jakarta dapat langsung mencetak ulang dokumen yang hilang atau rusak.

“Tidak ada syarat khusus. Selama warga bisa memberikan informasi NIK atau ada bukti kepemilikan dokumen, kita langsung cetak hari itu juga,” jelas Budi.

Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengimbau warga terdampak banjir untuk segera mendatangi posko terdekat atau Kantor-Kantor Dukcapil setempat jika membutuhkan penggantian dokumen kependudukan.

“Langkah ini diharapkan dapat membantu mempermudah administrasi warga di tengah situasi darurat,” tandas Budi.

Seperti diketahui Banjir melanda di sejumlah wilayah DKI Jakarta pada Selasa (4/5/2025). Pada umumnya warga yang terdampak banjir berada di bantaran sungai Ciliwung seperti di Jakarta Timur seperti di Kelurahan Cililitan Kecil, Kelurahan Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, dan Rawa Jati (Jakarta Selatan)

Banjir merendam rumah hingga tiga meter. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat akan membuka pintu bendungan di Manggarai, Jakarta Selatan, jika air tidak kunjung surut. (yer)

JAYAKARTA NEWS – Infrastruktur transportasi publik dan lahan parkir di Jakarta International Stadium (JIS), Kecamatan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, bakal dibenahi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan PSSI untuk menyinkronisasikan pembenahannya.

Demikian diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibawo usia menerima kunjungan Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Nirmala Dewi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara lebih rutin. Untuk itu, maka harus dilakukan beberapa pembenahan perbaikan infrastruktur transportasi agar lebih mudah sampai di JIS,” ujar Pramono.

Selain pembenahan sarana infrastruktur, Pramono dan Erick juga membahas masalah transportasi dan parkir di sekitar JIS. Diakui masalah transportasi dan aksesibilitas menuju JIS selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama saat acara besar seperti konser dan pertandingan sepak bola.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI Jakarta berencana mengintegrasikan area parkir Ancol dengan JIS. Ancol dinilai memiliki kapasitas parkir yang luas dan bisa menjadi area parkir alternatif yang terhubung dengan JIS melalui shuttle bus.

“Intinya selalu keluhan kalau orang datang ke JIS itu, transportasinya yang belum berjalan dengan baik. Yang kedua, parkir mobil yang masih menjadi hambatan. Maka selain memperbaiki sarana infrastruktur, transportasi kami juga memikirkan, karena JIS ini kan tidak terlalu jauh dari Ancol,” jelas Pramono.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan JIS untuk kepentingan publik.

Sementara itu, Erick Thohir menegaskan pentingnya JIS sebagai salah satu stadion utama di Jakarta. Dengan banyaknya agenda Timnas, termasuk Piala Presiden dan kualifikasi berbagai kelompok umur, keberadaan dua stadion besar seperti GBK dan JIS sangat diperlukan.

“Tentu tidak mungkin rumput kita itu dipakai terus-menerus, ya akhirnya tidak maksimal. Memang ketika satu kota besar seperti Jakarta memiliki dua fasilitas ya satu Gelora Bung Karno, satu JIS, ini sangat-sangat harus disinkronisasikan dan dimanfaatkan,” terang Erick.

Pertemuan tersebut juga membahas pembenahan infrastruktur transportasi publik seperti KRL, LRT dan MRT untuk memudahkan akses menuju JIS.

Erick menekankan perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan transportasi publik yang efisien.

“Jadi salah satu poin terbesarnya bagaimana kita mensinkronisasi daripada transportasi publik yang dimiliki pemerintah dan daerah, baik LRT, MRT semua,” ujar Erick.

Terkait penggunaan JIS untuk Timnas, Erick menjelaskan bahwa hal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi persiapan stadion Gelora Bung Karno, JIS, dan kalender pertandingan. Untuk itu pentingnya menjaga standar internasional JIS, terutama untuk pertandingan dengan klub-klub Eropa. (yeer)