Tsunami Selat Sunda: ‘Bukan Nakut-nakuti, Bagaimana Kesiapan Jakarta?’

ILustrasi–sumber foto display BNBP twitter

Kejadian bencana yang menghantam sepanjang pesisir pantai di wilayah Provinsi Banten dan Lampung Selatan  kembali menggugah kesadaran bahwa secara geografis kita tinggal di wilayah rawan bencana. Karena dikelilingi cincin api Pasifik (Pacific Ring of Fire). Sejauh mana kesiapan kita. Bukan hanya Banten, Lampung Selatan, tapi juga sejauh mana persiapan Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Sekjen PDI Perjuangan Haso Kristiyanto dalam rilisnya menyebut, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sudah beberapa kali mengingatkan hal itu. Dalam seminar mengenai peta rawan bencana yang diselenggarakan PDIP pada 13 Desember lalu, Megawati menyampaikan pesan secara khusus agar kewaspadaan dan kesiapan perlu dilakukan. Khususnya terkait aktivitas anak Gunung Krakatau.  Saat itu, kata Hasto, Megawati memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, agar mempertanyakan soal kesiapan tersebut kepada Gubernur Pemprov DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu Hasto menyampaikan rasa dukacita mendalam PDI Perjuangan kepada para korban dan keluarga akibat bencana tsunami yang menghantam sepanjang pesisir pantai di wilayah Provinsi Banten dan Lampung Selatan.  “Semoga para korban diampuni segala kekhilafannya dan keluarga mereka senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan,” ucapnya.

Jauh sebelumnya, saat melepas bantuan untuk korban bencana ke Sulawesi Tengah pada 8 Oktober lalu, Megawati pun mengingatkan hal yang sama. “Saya minta tolong Jakarta, apa persiapannya. Bukan mau bikin takut. Cuma bagaimana agar tak panik karena tak ada panduan,” kata Megawati sebagaimana dikutip kembali oleh Hasto.

Menurut Hasto, semuanya didasari oleh sebuah kesadaran akan pentingnya untuk selalu siap menghadapi resiko bencana alam akibat kondisi geografis Indonesia. Salah satu negara yang bisa jadi bahan percontohkan soal kesiapsiagaan bencana adalah Jepang. Kebetulan, kondisi geografis Indonesia dan Jepang juga mirip-mirip.

Dalam konteks itu, Hasto mengatakan PDI Perjuangan sendiri mengambil inisiatif untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini. Karena itu, bertepatan dengan perayaan HUT partai pada 10 Januari mendatang, PDIP akan meluncurkan buku manual bencana. Isinya, sosialisasi kepada anak SD, SMP, SMA, mengenai pemahaman soal area rawan bencana dan bagaimana harus menghadapinya bila bencana benar terjadi.

Buku itu disusun oleh Tim Baguna DPP PDI Perjuangan, berdasarkan hasil studi bersama lembaga negara terkait seperti BMKG, Pusat Mitigasi Bencana Geologi, dan lain-lain.

“Kontribusi kecil ini kami harapkan bisa menjadi pemicu gerakan negara bersama rakyat yang lebih besar dalam menyiapkan mitigasi bencana yang lebih baik,” ujarnya.

Mengenai penanganan paskabencana di Banten dan Lampung, Hasto menegaskan PDI mendukung langkah-langkah cepat dari aparat pemerintahan untuk segera melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, hingga evakuasi. Baik itu dari BNPB Pusat dan Daerah, TNI/Polri, maupun aparat lainnya, untuk melakukannya bersama-sama rakyat.

Megawati Soekarnoputri sendiri sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP yang sudah dilatih khusus oleh BASARNAS, agar segera turun secepatnya membantu proses pencarian dan evakuasi para korban bencana.

Kata Hasto, Megawati berpesan agar skala prioritas ditujukan kepada korban, khususnya ibu dan anak-anak. Semangat dasarnya adalah “menangis dan tertawa” bersama rakyat.

“Mari terus bergandengan tangan. Semangat Gotong Royong dan Solidaritas Kemanusiaan sangat penting sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” tandas Hasto.***/ebn

Korban Meninggal Terus Bertambah, Kini 222 Orang

Kepala Pusat Data Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho–twitter sutopo

Jumlah korban tewas tsunami di Selat Sunda kembali dilaporkan bertambah. Saat ini dilaporkan korban tewas diketahui menjadi 222 orang.

“Jumlah korban dan kerusakan akibat tsunami yang menerjang wilayah pantai di Selat Sunda terus bertambah. Data

sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB hingga Minggu 23/12/2018 pukul 16.00 WIB tercatat 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka dan 28 orang hilang,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho  Minggu (23/12/2018).

Sutopo menjelaskan, update terbaru sebanyak 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, 350 kapal dan perahu rusak. ***/detikcom

Update Tsunami Selat Sunda: 168 Meninggal 745 Luka-luka

Kepala Pusat Data Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho–twitter sutopo

Jumlah korban terus bertambah.Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan sebanyak 168 orang meninggal dunia karena tsunami di Selat Sunda. “Update dampak tsunami di Selat Sunda per 23/12/2018 pukul 13.00 WIB: 168 orang meninggal dunia, 745 orang luka-luka, 30 orang hilang, 556 rumah rusak dan kerusakan fisik lainnya. Penanganan terus dilakukan. Evakuasi korban masih berlangsung,” demikian disampaikan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Minggu (23/12).

Evakuasi korban tsunami Selat Sunda–twitter sutopo

Lebih rinci disampaikannya, sebanyak 9 hotel rusak berat, 60 warung rusak, 350 perahu kapal rusak, juga puluhan kendaraan baik itu roda empat maupun roda dua.

Data ini masih bersifat sementara, mengingat belum semua daerah terdampak bencana seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Lampung Selatan terdata dengan baik. ***/ebn

KH Ma’ruf Amin Ucapkan Belasungkawa kepada Keluarga Korban Tsunami Banten dan Lampung

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin menyampaikan rasa dukacita dan belasungkawa bagi korban tsunami di pesisir Banten dan Lampung pada Sabtu (22/12) malam. Melalui sebuah pernyataannya, Ulama yang menjadi pendamping Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu mengharapkan keluarga korban senantiasa tabah.

“Atas bencana trusnami yang menimpa daerah Banten khususnya Anyer, Serang, Pandeglang, dan Lampung, kami mengucapkan sangat prihatin. Saya mendoakan, semoga musibah yang menimpa ini membuat masyarakat Banten dan Lampung tidak berputus asa, tapi tetap sabar dan penuh harapan,” ujar Kiai Ma’ruf, dalam pernyataannya, Minggu (23/12).

Kiai Ma’ruf mengaku sangat bersedih dengan musibah yang melanda masyarakat Banten. Ulama kelahiran 11 Maret 1943 itu memang memiliki ikatan emosional dan jalur silsilah di Banten. Secara silsilah, Kiai Ma’ruf adalah cicit Syekh Nawawi Al Bantani yang kondang sebagai imam Masjidilharam. Sehingga, Kiai Ma’ruf punya ikatan kuat secara emosional dengan Banten.

Kiai Ma’ruf juga mengucapkan terima kasih kepada Aksi Santri Tanggap Bencana (Astana), yang sudah turun di Anyer untuk membantu korban tsunami di sana. Sekaligus Kiai Ma’ruf menyerukan agar masyarakat bergotong royong dan mengutamakan solidaritas, dengan segera memberi bantuan kepada para korban maupun pengungsi akibat bencana itu.

“Kita harapkan kepada masyarakat. Mari kita bantu saudara kira yang terkena musibah bencana tsunami di Anyer, Serang, Pandeglang dan Lampung,” pintanya.

Sebelumnya tsunami melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada Minggu (22/12) malam sekitar pukul 21.30. Peristiwa itu telah mengakibatkan setidaknya 60 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka atau hilang.***

BNPB: Tsunami di Pantai Pandeglang 20 Orang Tewas

foto twitter sutopo

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui informasi soal korban tsunami di Anyer, Banten. Korban tewas bertambah jadi 20 orang.

“Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah,” ungkap Kepala Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo  Purwo Nugroho dalam rilisnya, Minggu (23/12).

Sutopo juga menyebut, kemungkinan penyebab tsunami di di Pandeglang dan Lampung Selatan adalah n kombinasi dari longsor bawah laut akibat pengaruh erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang saat purnama. BMKG masih meneliti lebih jauh untuk memastikan penyebab tsunami.***/ebn

Penyelundupan Burung Merajalela, BKP Lampung Waspada

Balai Karantina Pertanian Lampung berhasil menyita 685 burung yang hendak diselundupkan–foto istimewa

Balai Karantina Pertanian (BKP) Lampung berhasil menyita 685 burung yang tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dari sebuah bus di Pelabuhan Penyeberangan Bakaheuni, Lampung, Sumatera. Ratusan  burung ini rencananya akan dikirim ke Jakarta dari Bandar Lampung. Burung burung tersebut di antaranya jenis pleci, ciblek, prenjak, cucak keling, srigunting dan poksay medan.

Ratusan satwa unggas liar  tersebut setelah dilakukan pengujian bebas penyakit flu burung oleh Balai Karantina Lampung, selanjutnya diserah terimakan kepada KSDA Lampung untuk dilepas liarkan di Taman Hutan Raya ( Tahura ) Pesawaran Lampung,  keesokan harinya bersama BKSDA, pihak Tahura dan FLIGHT: Protecting Indonesia’s Birds.  Demikian rilis yang diterima redaksi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian kelas I Lampung A.A Oka Mantara mengatakan bahwa ini adalah kedua kalinya dalam bulan ini pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan burung dari Bandar Lampung ke Jawa di pelabuhan Bakaheuni. Sebelumnya pada 10 Desember pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan 3175 burung melalui dua mobil pribadi di Pelabuhan Bakaheuni.

Oka memastikan bahwa meskipun hari libur Natal dan Tahun Baru 2019 pihaknya akan tetap mengawasi dengan ketat peredaran satwa dan tumbuhan yang akan dilalulintaskan melalui Pelabuhan Bakaheuni.

Oka mengimbau agar semua pihak yang ingin melalu lintaskan hewan atau tumbuhan dari satu daerah ke daerah lain harus memiliki dokumen yang diperlukan.

“Upaya penyitaan dan pelepasliaran burung ini merupakan komitmen kami dalam upaya perlindungan dan penyelamatan keanekaragaman hayati kita,” katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif FLIGHT: Protecting Indonesia’s Birds Marison Guciano mengatakan bahwa Pelabuhan Bakaheuni menjadi jalur utama penyelundupan burung dari Sumatera ke Jawa.

Menurutnya Jawa adalah pasar yang sangat besar bagi perdagangan burung yang terus meminta pasokan burung liar dari daerah lain, terutama Sumatera.

“Burung burung ini diselundupkan melalui bus, mobil pribadi, truk dan mobil box,” katanya.

Menurut Marison, dengan masifnya upaya penyelundupan burung yang berhasil digagalkan balai karantina lampung menunjukan bahwa burung liar asal Sumatera mendapatkan tekanan hebat untuk memasok pasar pasar burung di Jawa.

Ia pun memuji keberhasilan Balai Karantina Pertanian Lampung yang berhasil menggagalkan ratusan burung yang akan diselundupkan dari Lampung ke Jakarta ini.***/ebn

 

Kiai Ma’ruf Amin Imbau RRT supaya Muslim Uighur Diperlakukan dengan Baik

Suku Uyghur di Cina— Pic via Radio Free Asia/copy from extranewsfeed.com

Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, meminta agar Pemerintah Tiongkok tetap memperlakukan warga etnis Uighur yang beragama Islam dengan baik, terlepas dari adanya konflik di Provinsi Xianjiang.

“Kita harap supaya pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memperlakukan kelompok Uighur yang kebetulan beragama Islam, supaya diperlakukan dengan baik sebagai warga negara China,” kata Kiai Ma’ruf ketika ditanya wartawan di sela silaturahmi dengan ulama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (22/12).

Tentu saja Indonesia berharap jangan sampai ada tindakan berlebihan. Harapan itu dianggapnya wajar. Sebab ada banyak etnis Uighur beragama Islam di sana. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia juga beragama Islam.

“Makanya sangat prihatin. Kita minta Pemerintah, bagaimana memfasilitasi supaya konflik dan perlakukan terhadap kaum Muslim, bisa dilakukan dengan cara lebih baik dan manusiawi sesuai aturan negara RRT,” jelasnya.

Wartawan lalu bertanya, apakah diperlukan PBB turun tangan menengahi konflik itu supaya tidak terjadi seperti di Rohingnya, Myanmar? Kiai Ma’ruf menyatakan keterlibatan PBB boleh-boleh saja. Namun keterlibatan itu sepanjang menjaga supaya jangan sampai terjadi seperti di Rohingnya dimana ada pengusiran etnis.

“Kita harap Muslim Uighur tak alami seperti di Rohingya. PBB bisa mengambil peran mengawalnya,” kata Kiai Ma’ruf.

Di Rohingya, terjadi konflik etnis dan agama. Dimana masyarakat yang mayoritas beragama Budha dan Hindu, menolak kehadiran warga Rohingya yang beragama Islam. ***/ebn

INALUM Bayar Lunas Saham Freeport USD3,85 Miliar

Indonesia melalui PT INALUM (Persero) resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers menegaskan, kepemilikan ini akan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Hari ini merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12).

Laporan ini juga memastikan, PT INALUM telah membayar lunas pembelian 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia senilai USD3,85 miliar. “Disampaikan bahwa saham PT Freeport 51,2 persen sudah beralih ke PT INALUM dan sudah lunas dibayar,” kata Presiden.

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri dan CEO Freeport mengumumkan tuntasnya divestasi PT Freeport Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12) sore. (Foto: IST)

Selain itu, seluruh permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dan smelter yang sempat menjadi ganjalan telah diselesaikan dan disepakati. “Artinya semua sudah komplet dan tinggal bekerja saja,” tandasnya.

Kepala Negara menegaskan, pendapatan dari sisi pajak maupun royalti dipastikan akan meningkat. Tak kalah penting, rakyat Papua turut mendapatkan bagian dari berbagai keuntungan yang akan diperoleh. “Masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Tentu saja di Papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya, mulai Jumat (21/12) telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada INALUM.

Resminya pengalihan saham ini ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Menurut informasi dari Kementerian ESDM, INALUM telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%.

Kepemilikan 51,23% ini, menurut pihak Kementerian ESDM, nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk INALUM dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua.

Ditambahkan, INALUM akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar 819 juta dollar AS yang dijaminkan dengan saham 40% di IPPM. Rinciannya, cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut, Kementerian ESDM, yakni struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

IUPK

Terkait IUPK, menurut keterangan dari Kementerian ESDM, telah diserahkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI Tony Wenas disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Inspektur Jenderal Kementerian LHK Ilyas Asaad, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson. di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/12)lalu.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Dijelaskan, tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing.(gun)

Hari Ibu Pertegas Kesetaraan Warga Negara Tanpa Diskriminasi

ILustrasi–istimewa

Peringatan hari Ibu sebagai momentum untuk mendorong kepeloporan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jauh sebelum merdeka, para perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 telah berpikir dan bertindak progresif, dengan nasionalisme yang berkobar-kobar membangun kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka. Semangat inilah yang seharusnya mendasari peringatan hari Ibu”.

Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto lewat rilisnya kepada redaksi.

Menurutnya, konsistensi menempatkan perempuan pelopor pada peran strategis merupakan politik afirmatif PDI Perjuangan. “Ibu Megawati Soekarnoputri selalu menegaskan bahwa Peringatan Hari Ibu sebagai komitmen memerkuat prinsip kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal gender,” ujarnya.

Buktinya nyata, kata Hasto,  Ketua Umum kami perempuan. Menko termuda perempuan. Bahkan PDI Perjuangan tercatat secara akumulatif sebagai Partai dengan jumlah anggota DPR RI, Pimpinan DPRD Perempuan, anggota DPRD Perempuan, dan kepala daerah perempuan terbanyak dibandingkan Partai politik yang lain.

Kebijakan politik yang menempatkan peran perempuan pelopor tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno, Bapak Bangsa Indonesia bahwa perempuan adalah jalan peradaban Indonesia. “Laki-laki dan perempuan bagaikan dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Suatu gambaran pentingnya prinsip kesetaraan warga negara tsb,” ucapnya.

PDI Perjuangan meyakini, lanjutnya, kuatnya dukungan kaum perempuan Indonesia terhadap Presiden Jokowi menunjukkan kapasitas kepemimpinan Beliau yang memberikan ruang begitu besar bagi kaum perempuan Indonesia untuk berkiprah dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itulah tidak heran, selain tercatat sebagai Presiden dengan menteri perempuan terbanyak, kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan sangat dirasakan hingga diseluruh pelosok negeri. ***/ebn

 

Aboe Bakar Alhabsyi: Kita tidak Boleh Berada di Balik Bayang-bayang Negara Lain

Aboe Bakar Alhabsyi–Anggota Komisi III DPR RI–foto istw

Indonesia harus berperan aktif dalam membantu etnis Uygur keluar dari problem pelanggaran HAM yang mereka terima. Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. “Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain,” kata Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR. Demikian rilis yang diterima redaksi.

Konstitusi kita menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya sikap politik luar negeri kita tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya. “Pada konteks kasus Uygur kita harus bersikap secara tegas, hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” tegasnya.

Presiden dan Kemenlu harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uygur terbebas dari pelanggaran HAM. Sebagai negara yang berpenduduk mauoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama. ***/ebn