Category: Ekonomi & Bisnis

Sidak ke Distributor, Mendag Minta Migor Segera Digelontorkan ke Pasar Rakyat

MAKASSAR, JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta distributor segera menyuplai kebutuhan minyak goreng (migor) di pasar sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Tindakan dan sanksi tegas akan diberikan kepada distributor yang tidak mengikuti aturan.

Hal ini tegaskan Mendag Lutfi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor minyak goreng curah di kota Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini, Kamis (17/2).

“Saya meminta distributor minyak goreng curah segera menyuplai ke pasar rakyat dengan harga Rp 11.500/liter. Distributor harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan,” tegas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga memastikan migor akan disuplai ke seluruh kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan. Ini dikarenakan Sulawesi Selatan sebagai pusat di seluruh Sulawesi.

“Migor kemasan sederhana dan premium akan digelontorkan ke kota Makassar setidaknya 300 ton dengan harga sesuai ketentuan yang akan diikuti seluruh pedagang dan distributor untuk menyuplai seluruh Sulawesi,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Mendag Lutfi juga melakukan peninjauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Terong dan Pasar Pabaeng-baeng. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok menjelang puasa dan lebaran 2022.

“Kami Ingin mengecek stabilitas harga menjelang puasa Ramadhan dan Idulfitri. Ada beberapa barang penting yang menjadi perhatian, terutama minyak goreng,” ujar Mendag Lutfi.

Menurut Mendag Lutfi, harga bapok di kota Makassar stabil dan pasokannya normal. Berdasarkan pantauan, beras medium tercatat Rp9.000–10.000/kg, beras premium Rp11.000—12.000/kg, gula Rp13.000–14.000/kg, migor curah Rp13.000/liter, migor kemasan premium Rp14.000/liter untuk stok baru dan Rp17.000 untuk stok lama, tepung terigu Rp11.000/kg, daging sapi Rp100.000–110.000/kg, daging ayam ras Rp35.000/kg, telur ayam ras Rp18.000/kg, cabe merah besar Rp24.000–30.000/kg, cabe merah keriting Rp28.000/kg, cabe rawit merah Rp50.000/kg, bawang merah Rp20.000/kg, bawang putih honan Rp26.000/kg, serta tempe Rp12.500/kg.***ebn

Indonesia Dorong Sinergi dan Kolaborasi G20 Rumuskan Kebijakan Fiskal dan Moneter

JAYAKARTA NEWS— Presidensi G20 Indonesia mendorong sinergi dan kolaborasi antarnegara dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mengatasi permasalahan global.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat membuka Pertemuan Pertama Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 atau  the 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting – G20, secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (17/02/2022). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

“Indonesia sangat antusias menjalankan peran presidensi G20 untuk berkontribusi kepada dunia. Indonesia akan mendorong sinergi dan kolaborasi termasuk sinergi dan kolaborasi antar menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mengatasi permasalahan dunia,” ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Presiden pun optimistis, rangkaian pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral tersebut dalam merumuskan langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan.

“Saya menaruh harapan besar kepada para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20. Saya berharap pertemuan ini akan menghasilkan langkah-langkah sinergis dan kolaboratif yang konkret, yang segera bisa dilaksanakan, dan segera tampak hasilnya,” ujarnya.

Kepala Negara menekankan, negara-negara G20 harus bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Anggota G20 harus terus bekerja sama dalam mengatasi permasalah seperti mengendalikan inflasi yang cenderung meningkat, mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, mengatasi kelangkaan kontainer dan rantai logistik lainnya, serta mencegah terjadinya kelaparan.

“Kita juga mempunyai tugas untuk melakukan beberapa transformasi, kita harus mempercepat proses transisi menuju ekonomi baru, kita harus mempercepat transformasi digital yang merata dan terjangkau, dan kita harus mendukung kebangkitan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” tegasnya.

Negara G20, imbuh Presiden harus berkolaborasi untuk menangani isu–isu strategis global tersebut dengan capaian-capaian yang nyata serta terukur untuk mengatasi dan mencegah masalah, agar pertumbuhan ekonomi dunia lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan semangat recover together, recover stronger, Indonesia mendorong pembahasan agenda-agenda prioritas dunia. Kita harus memperkuat penguatan arsitektur kesehatan global. Kita harus memfasilitasi dan membiayai transisi energi menuju ekonomi hijau dan mempercepat transformasi ekonomi digital,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Kepala Negara kembali menekankan bahwa pandemi belum berakhir dan tidak negara yang dapat bangkit sendirian. Semua negara saling terkoneksi dan tidak ada yang terisolasi.

“Sebagaimana saya katakan pada IMF–World Bank Annual Meeting tahun 2018: the winter is coming. Saat ini, winter yang berat benar-benar datang, pandemi belum berakhir dan ekonomi dunia masih terguncang. Dalam situasi seperti ini, tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendirian,” ujarnya.

Dalam situasi yang seperti ini, lanjutnya, bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia, apalagi yang membahayakan keselamatan dunia.

“Saat ini semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Kita harus fokus untuk bersinergi, untuk berkolaborasi menyelamatkan dan membangkitkan dunia tempat kita hidup, untuk segera bangkit kembali, pulih kembali,” tandasnya.***ebn

Uang Daerah Disimpan di Bank bukan untuk Dapat Keuntungan

JAYAKARTA NEWS— Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni menyoroti permasalahan dana pemerintah daerah (Pemda) yang tersimpan di Bank dan menumpuk hingga akhir tahun.

Fatoni menerangkan, dana Pemda yang ditempatkan di Bank bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. “Dana milik Pemda yang ada di Bank adalah uang kas yang penempatannya pada rekening Kas Umum Daerah dan ditempatkan pada BPD atau Bank Persepsi. Jadi bukan uang Pemda yang diambil dan kemudian disimpan di Bank untuk dapat keuntungan,” tegasnya secara daring saat menyampaikan materi pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2022 di Kupang, Rabu (16/2/2022).

Rapat koordinasi dilaksanakan secara daring dan luring, dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Provinsi NTT, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerqh (BPKAD) provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntasi pada BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penempatan uang kas pada Bank umum tidak boleh mengganggu likuiditas daerah. “Dana tersebut tidak boleh mengganggu likuiditas. Sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk kebutuhan pengeluaran daerah, antara lain untuk pembiayaan pembangunan, pengeluaran rutin, biaya pelayanan dan keperluan lainnya,” tegas Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga menyampaikan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah sangat penting, dan perlu dilakukan secara periodik. Paling tidak dilakukan selama 3 kali dalam satu tahun.

“Rapat koordinasi semacam ini harus dimanfaatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk duduk bersama mencari solusi atas sejumlah permasalahan yang ada, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah,” pungkasnya.***/ebn

Kemendagri Minta Pemda Beri Kepastian Hukum Calon Investor untuk Berinvestasi di Daerah

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) membuat kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi di daerah.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam acara Pemberian Penghargaan atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (16/2/2022).

“Selain inovasi dan program strategis, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan guna memberikan kepastian hukum kepada calon investor agar para investor mendapatkan ketenangan dalam menanamkan modal melalui investasi di daerah,” katanya.

Ia menambahkan, Kemendagri sangat mendorong pelaksanaan investasi di daerah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Setiap Tahunnya.

Selain itu, untuk tahun 2022 juga telah diterbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 yang mengatur arah kebijakan penyusunan APBD dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. Dalam Permendagri ini memuat aturan, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, bahkan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

“Ini adalah teori tax multiplayer, mengurangkan sejumlah kewajiban pajak kepada swasta, sesungguhnya akan melipatgandakan investasi, yang pada akhirnya akan melipatgandakan jumlah barang dan jasa yang di produksi di tengah masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, kepala daerah juga diminta melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan akses investasi kepada calon investor. Kemudahan tersebut dapat berupa penyederhanaan layanan perizinan sesuai kewenangan daerah, serta penyediaan informasi terhadap potensi yang dimiliki daerah yang dapat diakses dengan mudah.***/ebn

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, PLN Terangi Ratusan Kepala Keluarga pada Desa Terpencil di Sultra

JAYAKARTA NEWS – Komitmen PT PLN (Persero) untuk menerangi hingga ke pelosok negeri terus berlanjut. Di awal tahun ini, perseroan berhasil melistriki desa-desa terpencil di Kecamatan Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Awaluddin Hafid optimistis, kehadiran listrik dapat menggerakkan perekonomian warga sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dengan adanya akses listrik maka akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses pendidikan, kesehatan serta tentunya akses informasi.

Adapun desa-desa tersebut antara lain, Desa Porabua, Desa Siluwi, Desa Konawendepiha, Desa Ueesi, Desa Wesinggote, Desa Watumendonga, Desa Ahilulu, Desa Alaaha, Desa Likuwalanapo, Desa Tongauna, dan Desa Puurau.

“Kami bersyukur berkat dukungan masyarakat dan stakeholder, listrik dapat teraliri di desa -desa tersebut. PLN berkomitmen untuk melistriki desa demi desa dalam daerah 3 T untuk menghadirkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat luas, dan anak-anak dapat belajar di malam hari,” kata Awaluddin.

Dia menjelaskan, dari potensi sebanyak 1.143 warga yang berada di desa-desa tersebut, sebanyak 417 pelanggan telah menikmati listrik. Sumber dana dalam melistriki daerah 3 T ini bersumber dari dukungan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN)  yang  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini bernilai investasi sebesar Rp 18,56 miliar.

Infrastruktur tersebut adalah jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 54,76 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 31,27 kms, serta 13 unit gardu distribusi dengan total kapasitas sebesar 650 kilo Volt Ampere (kVA).

Tentu saja, ini hanya merupakan tahap awal dari investasi PMN yang dilakukan PLN dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik dalam rangka melaksanakan mandat dari Pemerintah sebagai BUMN yang menjalankan Public Service Obligation, serta fungsi sosial dalam rangka pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kehadiran listrik di desa daerah terpencil ini dapat memperluas pemerataan kelistrikan. Sampai dengan Januari 2022, total Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 99,63 persen,” terang Awaluddin.

Ia mengungkapkan, dalam membangun jaringan kelistrikan untuk melistriki desa-desa tersebut tidaklah mudah. Tim PLN harus menghadapi beragam tantangan salah satunya adalah masalah geografis dengan medan yang sulit dan tentu saja menghabiskan biaya yang tidak sedikit, serta tentu saja tetap ditempuh dengan tujuan mandat pendorong pertumbuhan ekonomi yang diemban PLN.

Sebagai contoh, di Kolaka Timur untuk sampai di Kecamatan Ueesi ditempuh dengan tujuh jam perjalanan dari Kota Kendari dengan jarak kurang lebih 100 km.

“Apalagi pada bulan tertentu pada saat musim hujan yang berkepanjangan. Beberapa akses jalan juga terputus oleh sungai, sehingga untuk memobilisasi material sampai ke lokasi petugas menyeberang sungai menggunakan rakit,” imbuh dia.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka Timur Muhammad Isha Benhur
mengapresiasi kerja keras PLN dalam menghadirkan listrik di desa-desa terpencil ini.

“Terima kasih kepada PLN yang sudah mewujudkan mimpi dengan membangun infrastruktur ketenagalistrikan dan kami bersyukur setelah sekian lama, akhirnya masyarakat sudah bisa menikmati listrik,” ucapnya.

Isha optimitis, kehadiran listrik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga aktivitas perekonomian warga meningkat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta tentunya kualitas kehidupan masyarakat akan meningkat pesat dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan akses informasi yang lebih baik.

“Dengan hadirnya listrik di Kecamatan Ueesi, kami yakin dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari aspek pendidikan, perekonomian, dan aspek lainnya,” harap Isha. (*/mel)

Menteri Teten Siapkan Bahan Baku Tempe dan Tahu dengan Kacang Koro Pedang

JAYAKARTA NEWS – Dunia saat ini tengah mengalami lonjakan harga kedelai. Hal ini pun telah memengaruhi keberlanjutan usaha para pengrajin tempe dan tahu di Tanah Air. 

Di tengah kondisi ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki merasa tren naiknya harga kedelai harus dijawab dengan menyiapkan alternatif bahan baku agar usaha tempe dan tahu lebih berkelanjutan ke depannya. Salah satu komoditas yang dapat dijadikan sebagai substitusi adalah kacang koro pedang. 

“Para pengrajin tempe dan tahu juga harus melakukan inovasi untuk mencari alternatif pengganti kedelai impor yang semakin hari semakin mahal. Salah satunya dengan menggunakan kacang koro pedang,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (15/2). 

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan, pihaknya kini sedang menyiapkan bahan baku tempe dan tahu dengan kacang koro pedang yang dapat menjadi subtitusi kedelai. Sehingga, para pengrajin tidak tergantung sepenuhnya oleh kedelai impor yang harganya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dan memengaruhi produksi tempe. 

“Kita selama ini makan tempe dan tahu sebagai sumber protein, tapi ironinya kedelai ini diimpor 2,5 juta sampai 3 juta ton setahun. Kita lihat sekarang kacang koro punya potensi sebagai substitusi impor. Ini per satu hektare (ha) saja dapat memproduksi 5 ton dan kalau mau substitusi 1 juta ton itu hanya butuh 200 ribu sampai 250 ribu ha,” lanjut Menteri Teten. 

Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM tengah bekerja sama dengan para petani dari Kabupaten Sumedang mengembangkan pilot project budidaya kacang koro pedang yang telah dimulai sejak akhir Januari 2022 lalu. 

Dengan pengembangan ini, diharapkan nantinya kacang koro pedang menjadi salah satu komoditas strategis penunjang ketahanan pangan di Indonesia. 

Menteri Teten menargetkan, pada tahun 2022 ini akan tertanam kacang koro pedang di lahan seluas 100 ha di Kabupaten Sumedang. Setelah pilot project ini berlangsung, pada tahun 2023 akan dilakukan scalling up terhadap penanaman kacang koro pedang ini karena Kabupaten Sumedang sendiri memiliki potensi lahan hampir 1.000 ha yang dapat dipergunakan. 

“Jadi nanti setelah ini ditanami, akan diserap oleh koperasi yang akan menjadi offtaker. Jadi ada kepastian bagi petani bahwa yang mereka tanam akan terserap. Peran koperasi sebagai offtaker pertama dari para petani kacang koro juga dapat menjadi jawaban untuk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kluster yang dapat diakses oleh para petani,” ujarnya. 

Menteri Teten menegaskan jika Gabungan Koperasi Produsen Tempe-Tahu Indonesia (Gakoptindo) mau menyerap kacang koro pedang hasil produksi para petani, maka akan terjadi peningkatan produksi dari komoditas ini. Bahkan, diprediksi bahwa kacang koro pedang dapat mensubstitusi 60% kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu. 

“Kalau Gapoktindo mau menyerap  kacang koro produk petani. Pasti petani juga akan bergairah meningkatkan produksinya. Setidaknya kacang koro dapat mengganti 60% kedelai untuk tempe,” pungkas Menteri Teten. (*/mel)

Rapat Entrepreneurship PPAD Dihadiri Menteri Teten Masduki dan Para Aster Kasdam

JAYAKARTA NEWS – Jenderal TNI Purn Wijoyo Suyono hadir secara virtual dalam rapat “Kolaborasi Entrepreneurship Sinergi PPAD dengan Mitra Usaha” di ruang rapat utama gedung PPAD, Jl. Matraman Jakarta Pusat, hari ini (15/2/2022). Jenderal Wijoyo Suyono adalah Ketua Badan Pertimbangan PPAD, sekaligus inisiator pembentukan PPAD.

Dalam kesempatan itu, hadir Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, secara virtual. Sebagai wujud dukungan penuh TNI-AD, tampak hadir juga para para Aster Kasdam se-Indonesia.

Mengawali rapat, Jenderal Wijoyo yang mantan Danjen Kopassus ke-6 itu, mendukung semangat entrepreneurship yang diusung DPP PPAD 2021-2026. Pesan Jenderal Wijoyo Suyono kepada Dewan Pengurus PPAD adalah melandasi entrepreneurship atau semangat wirausaha dengan jiwa, karakter, mindset, serta semangat pengabdian kepada bangsa.

“Kita sudah diingatkan oleh ‘Indonesia Raya’, oleh WR Supratman, …bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya…,” ujar jenderal purnawirawan berusia 93 tahun itu. Ditambahkan, semangat “Indonesia Raya” hendaknya menjadi pedoman PPAD dalam membangun spirit entrepreneurship ke depan.

Jenderal Wijoyo menambahkan, bahwa mental, karakter, dan mindset seseorang bisa menentukan ekonomi. Hendaknya PPAD menggarap semua lapisan yang bisa diajak bekerjasama. “Ingat,” tambahnya, “ada tiga hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi, yaitu sifat malas, sifat feodal, dan suka mencari kambing hitam.”

Ketua Umum DPP PPAD, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo memimpin Rapat Kolaborasi Entrepreneurship, Sinergi PPAD dengan Mitra Usaha, di Gedung PPAD, Jl. Matraman, Jakarta Pusat, hari ini (15/2/2022). (foto: egy m)

Rapat kolaborasi itu dipimpin Ketua Umum DPP PPAD, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo. Hadir jajaran inti, antara lain Sekjen Mayjen TNI Purn Komaruddin Simanjuntak, Kabid Ekonomi Mayjen TNI Wiyarto, dan pengurus lain. Peserta lain mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Sementara, dari mitra usaha, hadir Bank BNI, PT Berdikari, PT Harvest Capital International, Kadin Indonesia, PT. BIS (Buana Indonesia Sejahtera), PT. INDIKA, Tbk, Fish on Indonesia, dan PT. Speed Work (anak perusahaan Gajah Tunggal). Sebelumnya mereka telah menandatangani kesepakatan kerjasama di Mabesad, 8 Februari 2022, usai acara pengukuhan DPP PPAD dan PPAD Provinsi oleh Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, di Gd AH Nasution, Mabesad, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Doni Monardo dalam pengarahannya menyampaikan, bahwa rapat kolaborasi hari ini adalah tindak lanjut sekaligus langkah nyata dari penandatanganan kesepakatan sebelumnya. PPAD ke depan akan menitikberatkan perhatian pada bidang ekonomi untuk kesejahteraan. Baik kesejahteraan anggota maupun peningkatan kesejahteraan bangsa pada umumnya.

Untuk kesekian kalinya, Doni menyebutkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki negara kita. Di sisi lain, PPAD memiliki kekayaan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Tanah Air. “Salah satu potensi besar yang kita miliki adalah sagu. Saat ini, sagu sudah diolah sedemikian rupa menjadi aneka bahan olahan siap saji. Salah satunya Mie Sago, sejenis mie instan yang terbuat dari sagu,” tutur Doni.

PPAD dengan anggota berlatar belakang pendidikan dan karier sebagai prajurit adalah nilai lebih. Utamanya dalam hal disiplin serta etos kerja. “Tinggal bagaimana diberi pemahaman melalui pelatihan-pelatihan. Saya harap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sudah ada kegiatan nyata yang terwujud,” pesan Doni. (rr)

Agar Masyarakat Aman Berinvestasi, Kemendag Perketat Pengawasan Aset Kripto

JAYAKARTA NEWS— Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan aset kripto. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan.

Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan bahwa setiap produk aset kripto harus didaftarkan ke Bappebti. Setiap jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

“Aset Kripto baru yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus didaftarkan kepada Bappebti melalui Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah terdaftar untuk dilakukan penilaian berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian,” tegas Wisnu dalam keterangannya, Minggu (13/2/2022).

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi itu disebutkan syarat Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Saat ini, kata Wisnu, Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sehingga Pedagang Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Jenis Aset Kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Untuk itu, aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti, maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

“Diharapkan masyarakat dapat berinvestasi pada koin atau jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan pada Peraturan Bappebti tersebut,” ujar Wisnu.

Terkait dengan aset kripto Indonesia buatan anak bangsa, pada prinsipnya Wisnu melihat sebagai hal positif. Sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, aset kripto buatan dalam negeri dapat diperdagangkan.

Bappebti melihat masa depan aset kripto buatan Indonesia cukup cerah. Potensi dan inovasi yang dimiliki anak bangsa serta potensi pasar di Indonesia sangat besar dan terus bertumbuh. Dalam beberapa tahun ini, beberapa Aset Kripto buatan anak bangsa sudah dipasarkan di beberapa pasar global, dan ada yang sudah terdaftar dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020.

Wisnu menghimbau masyarakat memahami terlebih dahulu mekanisme dan risiko sebelum memutuskan berinvestasi aset kripto. “Masyarakat juga harus memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti dan dipastikan diperdagangkan pada calon pedagang fisik aset kripto yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti”, pungkas Wisnu.***ebn

Sebabkan Inflasi, Sultan Sarankan Masyarakat Kurangi Konsumsi Minyak Goreng Sawit

JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyarankan masyarakat Indonesia untuk mengurangi penggunaan minyak goreng sawit sebagai bahan pengolahan makanan.

Hal itu disampaikan Sultan mengingat semakin langka dan mahalnya harga minyak goreng bersumber dari tanaman kelapa sawit di pasaran hingga menyebabkan inflasi.

“Hal paling positif dari masalah kelangkaan minyak goreng adalah tentang pola konsumsi masyarakat yang menjadi lebih sehat. Artinya pengurangan konsumsi minyak goreng harian secara signifikan akan memberikan dampak kesehatan yang lebih baik”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (12/02).

Menurutnya, masyarakat perlu beradaptasi dengan pola makan sehat yang menggunakan minyak goreng secara lebih proposional. Sehingga permintaan dan penggunaannya bisa seimbang dengan stok yang tersedia menjadi kebijaksanaan yang patut dipahami masyarakat.

“Budaya konsumsi masyarakat kita yang cenderung menggunakan minyak secara berlebihan harus mulai diubah. Saya kira ini cara berhemat yang elegan untuk mengendalikan gejolak Inflasi. Dan tentu saja menyehatkan tubuh,” kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Konsumsi minyak goreng yang tinggi, menyebabkan pasar dalam negeri menjadi semakin prospek bagi industri minyak sawit.

Selain itu, Sultan mengklaim bahwa penghematan dalam penggunaan minyak sawit yang masif, sedikit banyak akan berdampak pada penurunan deforestasi akibat konversi hutan menjadi lahan sawit.

“Ini akan menjadi taktik yang efektif untuk melawan ekspansi bisnis sawit di Indonesia. Fenomena CPO yang mahal perlu juga dimaknai sebagai upaya untuk mengkonsumsi minyak goreng dari sumber selain sawit”, tutupnya.

Diketahui, Harga minyak goreng tengah melonjak drastis. Dalam waktu relatif bersamaan, para produsen kompak menaikkan harga dengan dalih menyesuaikan dengan harga minyak sawit (CPO) di pasar global.

Selama kurun waktu empat bulan lebih, lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri melesat tanpa kendali. Sejak dua bulan terakhir, minyak goreng juga berkontribusi besar terhadap inflasi.***ebn

Mendag: Produksi Kain Tenun Dapat Menggerakkan Perekonomi Daerah

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengapresiasi upaya masyarakat untuk melestarikan mahakarya kain tenun Batak. Kain tenun merupakankarya kreatif yang harus diwariskan kepada generasi muda sehingga terjadi kesinambungan antargenerasi.

Penegasan disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfimenanggapi pelaksanaan “Pameran Tenun Batak, Ekosistem Budaya & Masyarakat” yang diadakan di JCC Hall A, Jakarta. Pameran berlangsung sejak 9-13Februari 2022. Pameran ini diselenggarakan oleh Rumah Komunitas Jabu Bonang dan PT Toba Tenun Sejahtera.

“Saya mengapresiasi Pameran Kain Tenun Batak dan semua upaya untuk melestarikan mahakarya kain tenun di berbagai daerah,” kata Mendag Lutfidi Jakarta, Jumat (11/2/2022).

Dikatakan Mendag Lutfi, kain tenun ini merupakan warisan leluhur yang sangat istimewa dan diwariskan secara turun-temurun di seluruh Tanah Air.

“Produksi kain tenun ini dapat menggerakkan ekonomi didaerah. Saya berharap generasi muda tidak meninggalkan kain tenun ini agar tercipta regenerasi,” ujar Mendag Lutfi.

Sementara itu, founder dan CEO PT Toba Tenun Sejahtra Kerri Na Basaria, seperti dalam siaran persnya berharap pameran ini dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda pada kain tenun. Toba Tenun sebagai organisasi dan komunitas budaya fokus pada program revitalisasi dan pengembangan tekstil.

“Alasan utama kami dalam melakukan pemberdayaan masyarakattidak hanya sebatas peningkatan kompetensi dan edukasi tetapi juga menciptakan regenerasi,” ujar Kerri Na Basaria.

Dikatakan Kerri, secara tradisi, di banyak daerah diIndonesia, kegiatan menenun merupakan profesi kerajinan tangan yang dilakukan oleh perempuan dan kemudian diteruskan dari generasi ke generasi. Secara sosial ekonomi, tenun merupaan bentuk kontribusi perempuan terhadap kesejahteraan keluarga, dan lebih luas lagi, ekonomi daerah.

“Bagaimana potensi yang sangat besar ini memiliki ekosistem kuat dan meningkatkan nilai tambah tenun sebagai kerajinan bernilai tinggi,” tambahnya.

Toba Tenun mendirikan rumah komunitas Jabu Bonang sebagai salah satu bentuk usaha dalam pengembangan komunitas artisan dan/atau stakeholders kain tenun di Sumatera Utara. Komunitas ini akan terus mengembangkan Tenun Batak tidak sebatas dari revitalisasi, namun juga inovasi dalam mengolah kain tenun dengan motif kontemporer.

“Kain tenun Batak kontemporer merupakan hasil riset dariberbagai macam elemen seni dan budaya Batak untuk menghasilkan kain yang bisa mengisi kebutuhan orang masa kini selain kebutuhan adat. Kami tetap mempertahankan intisari dari seni budaya yang diadaptasi, tanpa mengusik kain dengan motif dan kegunaan yang bernilai sakral,” katanya.

Pameran ini menampilkan koleksi tenun (tekstil dan produk mode) karya inovasi perajin dari kelompok binaan Jabu Bonang.

Terdapat tiga ruangan yang masing-masingnya menceritakan perjalanan Toba Tenun. Pertama adalah ruang legacy yang memberikan penjelasan tentang filosofi dan pergerakan budaya dan gambaran bagaimana penggunaan tenun Batak dalam kehidupan masyarakat Batak. Pada ruangan ini juga menampilkan koleksi Ulos lawas Pinusaan.

Ruangan kedua adalah innovation yang bercerita tentang komitmen Toba Tenun dalam merevitalisasi tenun Batak secara bertanggung jawab (sustainable), pengembangan motif-motif kontemporer turunan dari motif tenun Batak, hingga informasi terkait ekosistem Tenun di Sumatera Utara.

Ruangan ketiga bernama community  yang menampilkan kekuatan ekosistem tenun berbasis komunitas dan kelompok kerja. Toba Tenun memiliki rumah komunitas partonun Jabu Bonang serta kampanye tentang fair trade dan transparansi bisnis bagi perajin.

“Keunggulan nilai-nilai kearifan lokal serta kekuatan komunitas mampu menjadi model pembangunan yang berlandaskan kebudayaan. Kami juga menekankan bahwa ekosistem masyarakat lokal dapat menjadi penguatan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan ekologis,” imbuhnya.***ebn