Category: Ekonomi & Bisnis

Banyak Aset Daerah Mangkrak, Ini Kata Kemendagri

JAYAKARTA NEWS— Masih banyaknya permasalahan aset dan masih kurang optimalnya pemanfaatan barang milik daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu melakukan percepatan penyelesaian permasalahan dan meningkatkan PAD.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dalam Webinar Series Keuda Update Seri 5 yang digelar Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Rabu (9/2/2022). Webinar ini bertajuk “Penyelesaian Permasalahan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pembenahan atas pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum memadainya kapasitas pengelola aset daerah, dan belum tertibnya penatausahaan aset daerah.

Selain itu terdapat pula beberapa persoalan lainnya. Misalnya, pelaksanaan pemanfaatan cenderung tidak sesuai dengan regulasi, terdapat aset daerah dalam posisi mangkrak (idle) atau tidak dimanfaatkan yang semestinya berpotensi untuk dimanfaatkan, aset daerah yang dikuasai atau dipergunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ada aset daerah berupa tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau belum bersertifikat.

Fatoni menyebut, untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah-langkah inovatif dan kreatif dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi daerah yang belum menetapkan.

Selain itu, Fatoni mengatakan, perlu dilakukan pengamanan terhadap BMD dengan cara mensertifikatkan tanah atas nama pemerintah daerah bekerja sama dengan kantor pertanahan setempat, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah daerah, dan melakukan inventarisasi BMD secara berkala.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pemanfaatan terhadap BMD yang idle; menertibkan aset daerah, serta menegakkan melalui jalur hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah terhadap barang milik daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***/din

Kebijakan Fiskal 2022: Prioritas Pertama Belanja untuk Tingkatkan Kualitas SDM

JAYAKARTA NEWS— Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 mendukung sektor pembangunan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural. Kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tiga terpenting dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi narasumber Mandiri Investment Forum 2022 secara daring, Rabu (09/02). Demikian siaran pers Kemenkeu.

“Bidang yang diprioritaskan untuk pemulihan adalah pertama, belanja untuk sumber daya manusia (SDM) yang sangat penting. (Yaitu) kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tiga terpenting dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia,” ungkap Menkeu.

Dalam paparan yang disampaikan, total anggaran di masing-masing adalah untuk pendidikan Rp542,8 triliun, kesehatan Rp255,4 triliun, perlindungan sosial Rp431,5 triliun. Anggaran bidang pendidikan antara lain digunakan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalitas guru, akselerasi fasilitas pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, dan meningkatkan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Kementerian terkait.

Anggaran bidang kesehatan digunakan untuk penanganan Covid-19, peningkatan efektivitas asuransi kesehatan, penguatan reformasi sistem kesehatan nasional, dan penanganan stunting. Sedangkan untuk bidang perlindungan sosial, anggaran digunakan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan.

“Ini akan menjadi tema kebijakan fiskal 2022 ke depan karena SDM, kualitas SDM sangat penting tidak hanya untuk pemulihan, tetapi juga daya saing dan produktivitas ekonomi Indonesia serta pembangunan di masa depan,” tandas Menkeu.

Prioritas selanjutnya yaitu di bidang infrastruktur. Anggaran bagi bidang infrastruktur di Tahun 2022 adalah Rp365,8 triliun, yang akan fokus baik pada pembangunan infrastruktur keras maupun digital.

“Karena selama ini percepatan transformasi menuju teknologi digital benar-benar telah terjadi dan itu membutuhkan dukungan yang sangat kuat terhadap kualitas infrastruktur digital. Jadi kami sedang membangun dan menempatkan alokasi anggaran yang lebih tinggi agar dapat terhubung secara digital di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Menkeu.

Kemudian sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan teknologi informasi juga menjadi sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan tahun 2022. Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun antara lain untuk meningkatkan akses pangan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan dan petani, serta pengembangan kawasan sentra produksi.

Anggaran pariwisata sebesar Rp10,1 triliun untuk mengakselerasi pembangunan daerah destinasi wisata prioritas, pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, juga pemulihan sektor pariwisata. Sedangkan pada sektor teknologi informasi, anggaran Rp25,4 triliun antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur TIK, mendorong adaptasi transformasi digital di berbagai sektor, dan pembangunan pusat data nasional.

“Jadi inilah semua bidang yang sangat penting bagi Indonesia untuk pulih sekaligus membangun pemulihan dengan pondasi yang lebih kuat dan kokoh. Tidak hanya untuk pemulihan, tetapi juga untuk pertumbuhan Indonesia ke depan,” pungkas Menkeu.***/din

Mendag Optimis Side Events G20 Berdampak Positif pada Seluruh Rangkaian Pertemuan Presidensi G20

JAYAKARTA NEWS— Side Event G20 pada bulan Februari 2022 diyakini memiliki dampak penting pada keseluruhan rangkaian pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia.

Sebanyak enam kegiatan diagendakan untuk memberi pemahaman anggota G20 tentang agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia. Side Event G20 yang telah dimulai sejak Januari 2022 lalu, diharapkan dapat meningkatkan citra positif kemajuan dan budaya Indonesia.

“Side events bertujuan memberi pemahaman yang lebih lengkap kepada anggota G20 mengenai agenda prioritas Presidensi G20. Side Events G20 juga harus menjadi showcase citra positif kemajuan dan budaya Indonesia,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi selaku Ketua Pelaksana Side Events Presidensi G20 Indonesia 2022 dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Mendag Lutfi berharap, pelaksanaan Side Events G20 menjadikan Presidensi G20 Indonesia semakin menonjol dalam upaya memulihkan ekonomi dunia. “Kami optimistis seluruh agenda Side Events G20 akan berdampak penting pada keseluruhan rangkaian Pertemuan G20 yang digelar di Indonesia tahun ini,” tegasnya.

Pada Februari 2022, agenda side events yang telah disiapkan di antaranya Kick Off Education Working Group; High Level Seminar on Sustainable Finance: Green Financing and Energy Transition Mechanism, Casual Talks on Digital Payment Innovation of Banking.

Kemudian Showcase on Indonesian Digital Payment, Casual Talks on Digital Payment Innovation of Fintech; Casual Talks on Managing Risk of the Exit Policy Dynamics through More Diversified Currency to Support Global Trade and Investment.

Selanjutnya, Maiden Speech: Klaas Knot as new FSB Chair; International Seminar on Exit Strategy and Scarring Effect; Casual Talks on Scaling Up the Utilization of Sustainable of Financial Instruments;.

Panitia juga merancang acara Casual Talks on Bank Digitalization Trend; G20 High Level Discussion on Exit Strategy; QRIS Excursion to Desa Wisata; Showcasing Rupiah Wonderful Indonesia; Opening Ceremony of Youth 20; dan Side Event I Development Working Group. Informasi lebih lanjut mengenai agenda side event Presidensi G20 Indonesia 2022 dapat dilihat di https://www.g20sideevents.id/.***ebn

Gelaran TIIWG G20 Sinergikan Kemendag, Kemeninves/BKPM dan Kemenperin Pulihkan Ekonomi Global

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Perindustrian akan bersinergi menggelar pelaksanaan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Sinergi ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penuh Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk pemulihan ekonomi global melalui peningkatan peran perdagangan, investasi, dan industri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Konferensi Pers Bersama “Inaugurasi G20 TIIWG” secara hibrida di Jakarta pada Selasa (8/2/2022).

Penyelenggaraan Pertemuan G20 TIIWG yang akan dipimpin Kemendag mengusung tema “Aligning Trade, Investment, and Industry Agenda with Sustainable Development Goals (SDGs)”.

“Kemendag berkomitmen dalam mendukung penuh Presidensi G20 Indonesia agar G20 menjadi katalis pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan kemitraan dan inklusivitas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat global dan nasional. Untuk itu, Kemendag bersama Kemeninves/BKPM dan Kemenperin siap menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan G20 TIIWG untuk membahas upaya dan kebijakan setiap negara dalam mendesain kebijakan perdagangannya untuk pulih kembali dan relevan dengan konteks kekinian, inklusif, people-centered, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” jelas Mendag Lutfi yang juga Penanggung Jawab penyelenggaraan Side Events G20 tahun 2022.

Pertemuan ini mengangkat enam isu prioritas, yaitu WTO Reform; the Role of Multilateral Trading System to Strengthen the Achievement of Sustainable Development Goals; Trade, Investment, and Industry Response to the Pandemic and Global Health Architecture; Digital Trade and Sustainable Global Value Chains; Spurring Sustainable Investment for Global Economic Recovery; dan Inclusive and Sustainable Industrialization via Industry 4.0. Pembahasan isu-isu tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret melalui kesepakatan tingkat Menteri yang sejalan dengan tiga deliverables utama Presidensi G20 Indonesia yaitu Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi.

Melalui keenam isu tersebut, Indonesia akan memastikan agenda dan kebijakan perdagangan, investasi, dan industri bagi pencapaian SDGs.

SDGs menjadi pondasi yang tidak terpisahkan dari proses agenda perubahan kebijakan tiga sektor tersebut dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejahtera, merata, dan adil, baik negara maju maupun berkembang. Kemendag akan memastikan kepentingan bersama ini dapat diterima seluruh delegasi G20 dan disepakati seluruh Menteri G20 secara konsensus.

Melalui G20 TIIWG ini, lanjut Mendag Lutfi, Kemendag menekankan narasi tersebut sebagai tanggung jawab bersama untuk pemulihan ekonomi. Kemendag akan mendiskusikan kepentingan ini dengan seluruh negara anggota, pemangku kepentingan, dan organisasi internasional bahwa isu ini merupakan isu penting dan mendesak.

“Labuan Bajo akan mengirimkan pesan kepada seluruh dunia bahwa Menteri Perdagangan G20 terus berupaya agar perdagangan, investasi, dan industri dapat kembali menjadi mesin penggerak bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat global secara nyata. ‘We need to come back to trade. We need to come back to SDGs’,” pungkas Mendag Lutfi.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa saat ini fokus pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan momentum Presidensi G20 yaitu mendorong investasi berkelanjutan dan investasi inklusif.

“Indonesia harus ada di posisi terdepan untuk bagaimana dalam memainkan perannya mendorong green energy. Kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil.

Lebih lanjut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menekankan kembali agar setiap investasi yang masuk bermanfaat bagi pengusaha di daerah, dengan adanya keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui momentum G20 ini, Kementerian Investasi/BKPM akan terus mendorong terwujudnya kolaborasi yang positif antara investor dengan pengusaha nasional di daerah, termasuk UMKM.

Sedangkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, G20 TIIWG akan menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya isu industri dibahas secara khusus dalam penyelenggaraan G20. Hal ini merupakan prakarsa Pemerintah Indonesia untuk menambahkan nomenklatur industri dalam TIIWG.

Menteri Perindustrian Agus menambahkan, untuk memanfaatkan momentum ini, Pemerintah Indonesia akan mendorong kolaborasi negara-negara G20 dalam melakukan terobosan dan aksi nyata pada sektor perdagangan, investasi, dan industri guna berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global.

“Pertemuan G20 TIIWG akan dibuka dengan keindahan budaya dan keelokan warisan tradisi Indonesia di Kota Solo yang tetap terawat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Solo akan menampilkan pencapaian Indonesia dalam pengembangan sektor industri dan mengajak negara-negara G20 berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai industri yang inklusif dan berkelanjutan, untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat,” papar Menperin.

Presidensi G20 Indonesia 2022

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, serta negara berkembang hingga negara maju.

Anggota G20 terdiri atas negara-negara dari berbagai kawasan di dunia, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.

Presidensi G20 tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada 1999. Saat itu, Indonesia berada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1997—1998 dan dinilai sebagai emerging economy yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia.

Secara resmi Presidensi G20 Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) akhir tahun 2022 mendatang. Sebelumnya, penetapan Indonesia memegang Presidensi G20 dilakukan pada Riyadh Summit 2020.

Sementara itu, serah terima Presidensi G20 dari Italia ke Indonesia dilakukan pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.

Pemulihan ekonomi global dari krisis akibat pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Namun, ketidakmerataan dan ketidakpastian juga masih terjadi. Varian baru Covid-19 masih mengancam ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan tema utama Presidensi G20 “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia mengajak seluruh dunia fokus bekerja sama untuk saling mendukung dan pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dalam menyikapi krisis saat ini dan yang akan datang.***ebn

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2021 Meningkat 3,57 Persen

JAYAKARTA NEWS– Ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV tahun 2021 meningkat sebesar 3,57 persen. Ini terlihat dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 7,83 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran ronsumsi tumah tangga yang tumbuh sebesar 2,69 persen.

Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur dalam rilisnya, Senin (7/2), mengatakan, perekonomian Jawa Timur Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.454,50 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 1.669,12 triliun.

Dikatakannya, ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2021 dibandingkan Triwulan III-2021 meningkat sebesar 0,14 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 19,62 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 9,61 persen. 

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2021 dibandingkan Triwulan IV-2020 meningkat sebesar 4,59 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 9,91 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 8,49 persen. (poedji)

Menkeu Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mengajak Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang ada dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Program yang diberlakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022 ini memberikan kesempatan bagi WP untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela.

Kebijakan PPS dibagi menjadi dua. Pertama, diperuntukkan bagi peserta yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh sebelum Desember 2015.

“Ada WP yang belum mengikuti tax amnesty yang pertama itu, sekarang kami memberikan kesempatan sekali lagi. Ini yang disebut PPS kebijakan satu,” ujar Menkeu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (07/02/2022). Demikian dikutip dari rilis humas Kemenkeu.

Kebijakan I PPS meliputi pengenaan tarif PPh Final 11 persen bagi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, dan 6 persen bagi harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau hilirisasi Sumber Daya Alam/Energi Terbarukan.

Selanjutnya, Kebijakan II PPS diperuntukkan bagi WP yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh dari 2016 sampai dengan 2020 dalam SPT Tahunan 2020. Adapun pengenaan tarif PPh Final yaitu 18 persen bagi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 14 persen harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta 12 persen harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/Energi Terbarukan.

“Kebijakan ini adalah kebijakan yang disebut lagi-lagi kesempatan untuk mengungkap secara sukarela agar kepatuhan menjadi makin tertib, makin baik,” tandasnya.

Menkeu mengingatkan, kerja sama internasional dalam bidang perpajakan semakin erat sejak tahun 2016. Selain Automatic Exchange of Information (AEOI), di dalam G20 juga disepakati Global Taxation Principle yang membuat warga negara di negara manapun akan semakin sulit untuk menghindari pajak.

“Saya berharap tentu kesempatan ini bisa digunakan oleh WP pribadi maupun badan,” pungkas Menkeu.

Hingga 6 Februari 2022 sebagaimana data yang diambil dalam pajak.go.id/pps, jumlah peserta PPS mencapai 10.670 WP dengan nilai harta bersih Rp10.236,89 miliar dan penerimaan negara yang terkumpul Rp1.098,79 miliar. (din)

Pedagang Pasar Bisa Retur Stok Lama Minyak Goreng ke Agen dengan Harga Sesuai HET

JAYAKARTA NEWS— Mulai Jumat (4/2/2022) pedagang di pasar rakyat yang masih menyimpan stok lama minyak goreng dapat meretur ke agen. Selanjutnya pedagang bisa meminta stok baru dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat yaitu yang sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Menteri Perdangan menyampaikan bahwa pasokan minyak goreng ke pasar rakyat terus berjalan dan HET minyak goreng akan berlaku efektif di pasar rakyat dalam tiga hingga empat hari ke depan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meninjau implementasi kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, hari ini, Kamis (3/2/2022).

Kepada para pedagang, Mendag Lutfi menegaskan harga minyak goreng di pasar rakyat dan di ritel modern secepatnya harus sesuai dengan HET. Pemenuhan pasokan minyak goreng ke pasar rakyat terus berjalan.

“Hari ini kita lihat bahwa minyak goreng sudah dikucurkan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Hari ini sudah mulai berjalan dan saat ini masih dalam proses penyesuaian, sehingga kita masih bisa menemukan harga minyak curah yang masih belum sesuai HET. Tapi dalam tiga sampai empat hari ke depan, harga ini akan mengikuti HET minyak goreng yang ditetapkan,” ujar Mendag Lutfi.

Turut mendampingi kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Isy Karim, Kepala Biro Humas Ani Mulyati dan Direktur Perkulakan dan Ritel Perumda Pasar Jaya Anugrah Esa.

Sebelumnya Kemendag mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Dalam Permendag tersebut ditetapkan HET minyak goreng curah Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tersebut berlaku mulai 1 Februari 2022.

Mendag Lutfi menambahkan, peninjauan ke Pasar Kramat Jati hari ini juga untuk memastikan pasokan minyak goreng ke pasar rakyat terjaga dengan baik. Hasil kunjungan menunjukkan pasokan minyak goreng yang sudah sesuai HET telah membaur dengan pasokan lama di pasar. Para pedagang pasar yang masih menyimpan stok lama dapat meretur ke agen. Selanjutnya pedagang bisa meminta stok baru dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat yaitu yang sesuai HET.

Setelah meninjau Pasar Kramat Jati, Mendag Lutfi melanjutkan peninjauan ke pabrik minyak goreng PT. Asianagro Agungjaya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mendag Lutfi mengatakan akan memastikan pasokan CPO berjalan dengan baik ke produsen sehingga, para produsen bisa mendistribusikan minyak goreng lewat jalur distribusi sesuai HET pemerintah.***ebn

Penyaluran Kredit Perbankan dari Penempatan Dana Pemerintah Capai Rp458,22 Triliun

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan per 17 Desember 2021 penyaluran kredit oleh perbankan yang menggunakan penempatan dana pemerintah  telah mencapai Rp458,22 triliun. Hal tersebut dilakukan dalam rangka turut mendukung kinerja perbankan dan sekaligus untuk mendorong normalisasi intermediasi sektor perbankan.

“Pemerintah telah melakukan penempatan dana di perbankan yang memberikan multiplier effect terhadap penyaluran kredit yang disalurkan kepada 5,49 juta debitur, ” ujar Menkeu sebagaimana dikutip dari laman kemenkeu.go.id

Menkeu menjelaskan dukungan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap sektor perbankan merupakan bagian dari paket kebijakan di dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi melalui intermediasi perbankan.

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan kewenangan dari masing-masing akan terus mengimplementasikan kebijakan di dalam rangka untuk memberikan keyakinan perbankan di dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, mendukung likuiditas industri perbankan, menjaga kinerja perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

“Semakin normal tingkat intermediasi yang dilakukan oleh sektor keuangan, terutama dalam hal ini dominasi dari perbankan, maka pemulihan ekonomi juga akan semakin terakselerasi,” kata Menkeu.

Pemerintah mengimplementasikan program penjaminan kredit di dalam rangka untuk memberikan keyakinan atau confidence kepada perbankan agar meningkatkan partisipasinya di dalam menjaga dan mendorong kinerja dunia usaha melalui penyaluran kredit.

“Kita terus memonitor dan sekarang tentu menyambut gembira bahwa kredit di sektor perbankan sudah mulai meningkat kembali,” ujar Menkeu.

Sebagai informasi, program penjaminan kredit tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2020 dan terus dilakukan kalibrasi dari kriteria-kriteria pada tahun 2021, terutama untuk penjaminan kredit korporasi. Kalibrasi tersebut mencakup pelonggaran kriteria dari pelaku usaha korporasi yang eligible atau yang bisa mendapatkan penjaminan kredit sehingga lebih akomodatif, lebih fleksibel, dan mencakup lebih banyak korporasi yang dapat menerima fasilitas penjaminan.

“Karena memang tujuannya adalah untuk segera mendorong pemulihan korporasi dan ekonomi,” kata Menkeu.

Berbagai bauran kebijakan dan sinergi antarlembaga akan terus diarahkan untuk memperkuat akselerasi pemulihan ekonomi, melakukan perbaikan fondasi ekonomi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga sektor keuangan. (ont)

Mendag: Implementasi Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng tak Boleh Rugikan Petani Kelapa Sawit

JAYAKARTA NEWS— Kebijakan implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) tak boleh merugikan petani kelapa sawit. Kebijakan ini diterapkan guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga harga minyak goreng lebih terjangkau oleh masyarakat luas.

Demikian penegasan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta Senin (31/1/2022). Penegasan ini sekaligus memberikan klarifikasi atas salah tafsir dari pelaku usaha kelapa sawit yang menerapkan harga lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sesuai harga DPO.

“Harga Rp 9.300/Kg adalah harga jual CPO untuk 20% kewajiban pasok ke dalam negeri dalam rangka penerapan DMO. Kebijakan DMO dan DPO tersebut disalahartikan oleh beberapa pelaku usaha sawit yang seharusnya membeli CPO melalui mekanisme lelang yang dikelola KPBN dengan harga lelang, namun mereka melakukan penawaran dengan harga DPO. Hal tersebut telah membuat resah petani sawit,. Seharusnya pembentukan harga tetap mengikuti mekanisme lelang di KPBN tanpa melakukan penawaran harga sebagaimana harga DPO,” tegas Mendag Lutfi.

Seperti diketahui, mekanisme kebijakan DMO sebesar 20% atau kewajiban pasok ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh eksportir yang menggunakan bahan baku CPO. Seluruh eksportir yang akan mengeskpor wajib memasok/mengalokasikan 20% dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik dengan harga Rp 9.300/Kg untuk CPO dan harga RBD Palm Olein Rp 10.300/Kg.

“Eksportir harus mengalokasikan 20% dari volume ekspor CPO dan RBD Palm Olein dengan harga DPO kepada produsen minyak goreng untuk mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” jelas Mendag Lutfi.

Pemerintah akan menindak tegas segala penyimpangan yang terjadi. Ketegasan ini disampaikan Mendag Lutfi sebagai bagian untuk mengawal kebijakan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyampaikan Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah memenuhi persyaratan.

“Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah merealisasikan ketentuan DMO dan DPO, dengan memberikan bukti realisasi distribusi dalam negeri berupa purchase order, delivery order dan faktur pajak,” tegas Wisnu.***ebn

Ketua DPD Dukung KPPU Usut Kartel Minyak Goreng

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membawa ke ranah hukum dugaan adanya kartel minyak goreng yang merugikan masyarakat. Demikian disampaikan LaNyalla, Minggu (30/1/2022) di Jakarta.

Menurut LaNyalla, dirinya mengaku geram karena masih saja menerima keluahan dari masyarakat terkait ‘hilangnya’ minyak goreng di tokoh-toko ritel kecil di sejumlah daerah. “Padahal Presiden Joko Widodo sudah memberi instruksi jajarannya untuk memastikan minya goreng tersedia dengan HET yang sudah ditetapkan, yaitu Rp 14 ribu per liter,” tukasnya.

Hal itu menurut LaNyalla karena adanya kegagalan dalam memahami psikologi konsumen dan supply chain-nya. Serta belum ada kebijakan minyak goreng dari hulu dan hilir yang terkontrol dengan baik.

“Bahkan KPPU bilang hanya ada empat perusahaan yang menguasai perdagangan minyak goreng di Indonesia. Pemerintah, melalui Polri dan KPPU mesti mengusut dugaan kartel dan kemungkinan adanya penimbunan,” sambungnya.

LaNyalla juga menyoroti perilaku para pemilik lahan konsesi sawit dan perusahaan turunannya yang seharusnya mengutamakan domestic market obligation, ketimbang pasar ekspor.

“Mereka ini sudah berpuluh tahun mendapat konsesi lahan, bahkan memiliki industri turunannya, dari hulu sampai hilir mereka kuasai bertahun-tahun. Bahkan salah satu paket bansos dari pemerintah juga berupa minyak goreng. Yang artinya masuk ke mereka juga uang bansos itu. Tapi krisis minyak goreng langka dan mahal masih terjadi,” cetusnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPPU memutuskan membawa masalah harga minyak goreng ke ranah hukum, termasuk terkait indikasi kartel dalam kenaikan harga komoditas tersebut (kartel minyak goreng).

“Komisi sejak Rabu (26/1/2022) kemarin, memutuskan untuk melanjutkan hasil penelitian kami ke ranah penegakan hukum,” Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangannya, Minggu (30/1/2022).

“Khususnya dalam mengidentifikasi berbagai perilaku yang kemungkinan melanggar (atau dugaan pasal yang kemungkinan dilanggar), dan berbagai calon terlapor dalam permasalahan tersebut,” sambung dia. Deswin menjelaskan dalam proses penegakan hukum, fokus awal akan diberikan pada pendalaman berbagai bentuk perilaku yang berpotensi melanggar pasal-pasal tertentu di undang-undang. (bnt)