JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyarankan masyarakat Indonesia untuk mengurangi penggunaan minyak goreng sawit sebagai bahan pengolahan makanan.
Hal itu disampaikan Sultan mengingat semakin langka dan mahalnya harga minyak goreng bersumber dari tanaman kelapa sawit di pasaran hingga menyebabkan inflasi.
“Hal paling positif dari masalah kelangkaan minyak goreng adalah tentang pola konsumsi masyarakat yang menjadi lebih sehat. Artinya pengurangan konsumsi minyak goreng harian secara signifikan akan memberikan dampak kesehatan yang lebih baik”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (12/02).
Menurutnya, masyarakat perlu beradaptasi dengan pola makan sehat yang menggunakan minyak goreng secara lebih proposional. Sehingga permintaan dan penggunaannya bisa seimbang dengan stok yang tersedia menjadi kebijaksanaan yang patut dipahami masyarakat.
“Budaya konsumsi masyarakat kita yang cenderung menggunakan minyak secara berlebihan harus mulai diubah. Saya kira ini cara berhemat yang elegan untuk mengendalikan gejolak Inflasi. Dan tentu saja menyehatkan tubuh,” kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Konsumsi minyak goreng yang tinggi, menyebabkan pasar dalam negeri menjadi semakin prospek bagi industri minyak sawit.
Selain itu, Sultan mengklaim bahwa penghematan dalam penggunaan minyak sawit yang masif, sedikit banyak akan berdampak pada penurunan deforestasi akibat konversi hutan menjadi lahan sawit.
“Ini akan menjadi taktik yang efektif untuk melawan ekspansi bisnis sawit di Indonesia. Fenomena CPO yang mahal perlu juga dimaknai sebagai upaya untuk mengkonsumsi minyak goreng dari sumber selain sawit”, tutupnya.
Diketahui, Harga minyak goreng tengah melonjak drastis. Dalam waktu relatif bersamaan, para produsen kompak menaikkan harga dengan dalih menyesuaikan dengan harga minyak sawit (CPO) di pasar global.
Selama kurun waktu empat bulan lebih, lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri melesat tanpa kendali. Sejak dua bulan terakhir, minyak goreng juga berkontribusi besar terhadap inflasi.***ebn
