Category: Ekonomi & Bisnis

Mendag Lutfi: ASEAN harus Kompak Respon Perkembangan Ekonomi Dunia

JAYAKARTA NEWS— Pada hari kedua Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus ASEAN-Amerika Serikat, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa penguatan ASEAN merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi kawasan.

Penegasan disampaikan Mendag Lutfi usai pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Kamboja Pan Sorasak dan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali.

Pertemuan bilateral dilaksanakan dihari kedua KTT khusus ASEAN-Amerika Serikat yang berlangsung 11-13 Mei 2022.

Dalam keterangan tertulis Kementerian Perdagangan, Sabtu (14/5/2022), menyebutkan pertemuan bilateral juga membahas rangkaian Pertemuan Spesial ASEAN Economic Ministers (AEM) yang akan dilaksanakan pada 17—18 Mei 2022 mendatang di Bali, Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Mendag Lutfi juga membahas kondisi ekonomi global saat ini, antara lain terkait peningkatan proteksionisme era modern, peningkatan inflasi pascakonflik Rusia-Ukraina yang memicu krisis energi dan inflasi harga dunia, serta peningkatan ketidakpercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral yang telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Selain itu, dibahas juga berbagai agenda yang ditawarkan oleh negara-negara ekonomi besar seperti Indo-Pacific Economic Forum (IPEF) oleh Amerika Serikat, European Union Indo-Pasific Strategy oleh Uni Eropa, Belt Road Initiatives (BRI) oleh Tiongkok, serta kebijakan seperti EU Green Deal dan UK Environmental Act (Due Diligence on Forest Risk Commodities).

Mendag Lutfi menekankan, rantai pasok di ASEAN akan sangat terganggu di masa mendatang apabila ASEAN tidak segera merespon berbagai perkembangan situasi ekonomi dunia yang terjadi dewasa ini.

“ASEAN perlu segera mengambil aksi nyata untuk memperkuat posisi sentralitas ASEAN melalui berbagai inisiatif berbasis proyek dan merevitalisasi ASEAN sebagai basis produksi dalam penguatan rantai pasok ekonomi di kawasan,” tegas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi memandang penguatan ekonomi harus berasal dari dalam ASEAN. ASEAN memiliki berbagai dalam isiatif bersama yang perlu direvitalisasi seperti proyek pupuk Aceh ASEAN, proyek Urea ASEAN di Malaysia, proyek fabrikasi tembaga ASEAN di Filipina, proyek abu soda garam batu di Thailand, serta proyek vaksin ASEAN di Singapura.

“Untuk itu, ASEAN perlu meningkatkan proyek-proyek serupa di masa mendatang sehingga dapat memperkuat ketangguhan ASEAN terhadap berbagai agenda atau kebijakan negara lain yang dapat mengganggu rantai pasok di kawasan,” ungkap Mendeg Lutfi.

Pandangan singkat Mendag Lutfi mendapat tanggapan positif dari Menteri Sorasak dan Menteri Azmin yang juga berpandangan sama.
Menteri Sorasak, selaku ketua AEM tahun ini akan mendukung pelaksanaan AEM Special Meeting yang akan dilaksanakan di Bali dan akan mengupayakan terbentuknya kesepakatan yang lebih konkrit dari seluruh Menteri Ekonomi ASEAN dalam merespon perkembangan ekonomi global saat ini.

Pada hari yang sama, Mendag Lutfi juga menghadiri kegiatan Indonesia Ministers Meeting with Pemimpin Bisnis Amerika Serikat yang diinisiasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pertemuan ini menghadirkan 12 pimpinan perusahaan-perusahaan besar AmerikaSerikat antara lain Microsoft, Cargill, P&G, Johnson&Johnson, Chevron, Exxonmobil, dan C4V.

Pada pertemuan ini, Mendag Lutfi menyampaikan, Indonesia menargetkan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah melalui pelipattigaan produk domestik bruto (GDP) per kapita dari USD 4,000 menjadi sekitar USD 12,500 pada periode 2038—2040. Dalam mencapai target ini, peningkatan investasi infrastruktur secara masif menjadi kunci utama Pemerintah Indonesia. Untuk menunjang pencapaian tersebut, Indonesia mendukung keterbukaan akses pasar perdagangan internasional.

“Peningkatan investasi diharapkan dapat mendukung tujuan besar Pemerintah Indonesia untuk keluar dari status negara dengan pendapatan menengah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum,” tutup Mendag Luthfi.***ebn

Bertemu Duta Besar USTR, Mendag: Dorong Kerja Sama Ekonomi Digital ASEAN-AS untuk Pemberdayaan UMKM

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan elemen ekonomi digital menjadi isu sangat signifikan dalam menavigasi pemulihan arus perdagangan di kawasan. Namun, platform lintas batas ini memiliki tantangan tersendiri yang dapat memberikan tekanan cukup kuat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam rilis yang diterima dari Kementerian Perdagangan, Jumat (13/5/2022), Mendag Lutfi menjelaskan tantangan tersebut mengingat dinamika perdagangan internasional yang kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir. Misalnya, pandemi Covid-19, distorsi terhadap rantai pasok global dan regional, eskalasi konflik Rusia dan Ukraina, hingga melemahnya kepercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral.

Persoalan mendasar tersebut disampaikan Mendag Lutfi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) Katherine Tai di Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (11/5/2022).

Kerja sama ekonomi digital ASEAN-Amerika Serikat menjadi salah satu isu penting yang dibicarakan dalam kerangka pembahasan isu ekonomi bilateral, regional, dan multilateral.

Pertemuan dilakukan di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat pada Rabu (11/5/2022) hingga hari ini, Jumat (13/5/2022).

“Untuk itu, perlu kerja sama seluruh negara dalam menghentikan upaya-upaya kapitalisme modern yang saat ini berkembang di platform digital,” tegas Mendag Lutfi.

Pada pertemuan tersebut, Mendag Lutfi juga menyampaikan rencana pelaksanaan Pertemuan Khusus ASEAN Economic Ministers (AEM) pada 18 Mei 2022 di Bali.

Sementera Duta Besar Katherine Tai menyampaikan, program Amerika Serikat dalam pembangunan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh cukup signifikan di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, agenda Pemerintah Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik adalah melalui perwujudan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang memiliki fleksibilitas dan terdiri atas empat pilar utama yang saling terkait. Keempat pilar tersebut yaitu Fair and Resilient Trade, Supply Chain Resilience, Infrastructure, Clean Energy dan Decarbonization; dan Tax and Anti-Corruption.

Lebih lanjut, Duta Besar Katherine Tai menitikberatkan penjelasan IPEF pada pilar Fair and Resilient Trade yang mencakup penyusunan prinsip-prinsip, aturan, standar, kolaborasi terkait ekonomi
digital yang dewasa ini menimbulkan tantangan serta oportunitas tersendiri.

Duta Besar Katherine Tai menegaskan, Pemerintah AS berupaya membangun suatu keterikatan yang didukung oleh sektor bisnis di kawasan melalui pembangunan ekonomi yang semakin tangguh,
berkelanjutan, memberikan lebih banyak insentif bagi dunia usaha, dan meningkatkan inklusifitas namun bukan sesuatu yang dipandang sebagai kebijakan anti Tiongkok.

“IPEF bukan kerangka kerja sama perdagangan tradisional dan memerlukan keterikatan yang lebih erat dalam menciptakan inovasi kerja sama perdagangan baru dengan negara atau ekonomi baru.
Amerika Serikat sangat terbuka dalam mengembangkan sesuatu yang inovatif dan berbeda yang mungkin akan memiliki elemen-elemen perjanjian perdagangan sebagai platform untuk melanjutkan kolaborasi,” jelas Duta Besar Katherine Tai.

Pada pertemuan dibahas juga beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia dan Amerika Serikat.

Isu tersebut di antaranya tentang rokok keretek, WTO, dan beberapa isu bilateral seperti Generalized System of Preferences (GSP), Intellectual Property Right (IPR), serta komitmen dalam
kesepakatan Indonesia-Amerika Serikat. Pada pertemuan, kedua perwakilan akan mengupayakan pertemuan bilateral lanjutan di sela Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible for Trade APEC-MRT atau Pertemuan the Twelfth WTO Ministerial Conference (MC-12) mendatang.***ebn

Sinergi dengan Satgas Pangan dan Bea Cukai, Kemendag Gagalkan Ekspor Minyak Goreng ke Timor Leste

JAYAKARTA NEWS— Komitmen menjaga kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng ditunjukkan pemerintah. Melalui sinergi dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan berhasil menggagalkan ekspor minyak goreng ke Timor Leste.

Sedikitnya, delapan kontainer dengan volume 81 ribu liter minyak goreng berhasil disita di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Eksportir mencoba mengelabui petugas dengan tidak mencantumkan minyak goreng dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang juga Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono menegaskan keberhasilan ini berkat koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintah dalam menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo.

“Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menindak tegas setiap pelanggaran ketentuan peraturan-undangan,” ujar Veri.

Kemendag juga akan terus berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerja sama antarlembaga dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Ditjen Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum di bidang perdagangan.
Kegiatan hari ini merupakan implementasi dari MoU antara Kementerian Perdagangan, Polri, dan Ditjen Bea Cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan,” pungkas Veri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, minyak goreng telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor sejak 28 April 2022.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 51 Ayat(1) Undang-undang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Direktur Tertib Niaga Kemendag Sihard Hardjopan Pohan menyatakan kontainer berisi minyak goreng yang diduga akan diekspor secara ilegal tersebut telah diamankan petugas.

“Pelaku usaha yang melanggar ekspor minyak goreng bisa sanksi pidana paling lamalima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar,” imbuh Sihard Hardjopan.***ebn

Bank Indonesia Terbitkan Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional

JAYAKARTA NEWS— Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan mengenai kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional. Ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 27 April 2022.

Ketentuan kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional dimaksudkan untuk memastikan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian nasional. Dampak dari kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional tersebut diharapkan mampu mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah, mendorong pendalaman pasar keuangan, dan mendorong perbaikan struktur ekonomi domestik.

Adapun substansi pengaturan dalam ketentuan ini, adalah sebagai berikut:

  1. Prinsip utama penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional:
    1. penggunaan Rupiah hanya dapat dilakukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
    1. dalam hal Rupiah digunakan di luar Wilayah NKRI, penggunaannya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang memberikan dampak dan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia.
  2. Ruang lingkup pengaturan kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional melingkupi aspek pengaturan penggunaan Rupiah dalam konteks jurisdiksi dan pelaku:
    1. penggunaan Rupiah oleh penduduk dan bukan penduduk di luar wilayah NKRI; dan
    1. penggunaan Rupiah bukan penduduk di dalam wilayah NKRI.
  3. Pengaturan kebijakan penggunaan Rupiah di luar wilayah NKRI, termasuk cakupan berdasarkan bentuknya (fisik, rekening dan instrumen keuangan digital) dan penggunaannya (kuotasi, transaksi keuangan, dan setelmen transaksi keuangan).
  4. Penegasan pengaturan penggunaan Rupiah oleh Bukan Penduduk di dalam wilayah NKRI perlu didukung underlying kegiatan perekonomian.

Ketentuan ini menjadi dasar dari beberapa ketentuan kebijakan moneter terkait penggunaaan Rupiah di luar wilayah NKRI dan/atau di dalam wilayah NKRI yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia sejak 2001, yaitu:

  1. PBI 3/3/PBI 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan PBI No. 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Asing;
  2. PBI No. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia;
  3. PBI No. 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan PBI No. 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas PBI No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank;
  4. PBI No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward.***/ebn

Hadapi Arus Balik, Pertamina Siagakan Berbagai Layanan di Jalur Trans Jawa

BANTEN, JAYAKARTA NEWS – Menghadapi puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 6-8 Mei 2022, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan kesiapan layanan dan pasokan BBM serta berbagai layanan tambahan di sepanjang jalur tol dan non tol untuk memudahkan pemudik mendapatkan BBM ataupun beristirahat di sepanjang rest area di SPBU.

Untuk memastikan kesiapan tersebut Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution bersama dengan Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dan Executive General Manager Regional Jawa Bagian Barat Waljiyanto mengunjungi SPBU 34.42409 di Tanjung Gerem Wilayah Banten.

Alfian Nasution mengatakan Pertamina telah melakukan pengamanan stok di seluruh rantai distribusi, sehingga Pertamina menjamin layanan ke masyarakat akan tetap aman.

“Seluruh SPBU di jalur mudik maupun layanan tambahan seperti motoris, SPBU Kantong, Modular dan Rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan akan kita optimalkan dengan baik, dari mulai jalur Sumatera hingga ke Pulau Jawa, begitu juga untuk daerah lain,” ungkap Alfian dalam keterangan tertulis, Jumat (6/5/2022).

Alfian berpesan, sebelum melakukan perjalanan kembali ke rumah, agar mengisi full tank terlebih dahulu di kota keberangkatan, agar bisa lebih leluasa mengatur lokasi pengisian BBM berikutnya di tengah perjalanan.

Stok BBM, LPG dan Avtur Aman

Untuk menjaga agar Mudik Aman dan Mudik Sehat terlaksana dengan baik, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) Waljiyanto menyampaikan bahwa untuk wilayah Jawa Bagian Barat, pasokan BBM dan LPG di wilayah Jabodetabek disalurkan dari Integrated Terminal Jakarta.

Untuk di wilayah Banten berada di Fuel Terminal Tanjung Gerem dan LPG Terminal Tanjung Sekong. Sedangkan untuk di wilayah Jawa Barat berada di Fuel Terminal Ujung Berung, Fuel Terminal Cikampek, Fuel Terminal Padalarang, Fuel Terminal Tasikmalaya, Integrated Terminal Balongan, dan Fasilitas LPG Cirebon.

Sedangkan untuk pasokan avtur disalurkan dari Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Soekarno Hatta, DPPU Halim Perdanakusuma, DPPU Pondok Cabe, DPPU Kertajati Majalengka dan DPPU Husein Sastranegara.

“Ketahanan stok produk untuk wilayah Jawa Bagian Barat pun dalam posisi yang sangat aman, untuk jenis Gasoline (BBM jenis Pertalite Pertamax, Pertamax Turbo) ketahanan stok mencapai 14 hari, Gasoil (BBM jenis Solar, Dexlite, dan Pertamina Dex) 20 hari, LPG 5 hari, dan Avtur 17 hari,” jelas Waljiyanto.

Ia pun menambahkan, selain berbagai fasilitas dan layanan regular Pertamina juga turut menyiagakan 168 SPBU Siaga, 7471 Agen, 111 unit Motorist yang siap melayani 24 jam, 25 Unit Modular, 63 SPBU Kantong, dan 4 mini klinik untuk memudahkan masyarakat kembali ke rumah sepulang dari mudiknya.

Disampaikan secara terpisah, Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Eko Kristiawan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polri dan pihak terkait lainnya yang telah melakukan pengawasan dan menjaga distribusi di SPBU agar dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.***/mel

Ini Penyebab Simpanan Dana Pemda di Bank Melonjak Jadi Rp202,35 Triliun

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya lonjakan simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di bank yang mencapai Rp 202,35 triliun per Maret 2022. Banyaknya dana pemda yang tersimpan di bank tersebut menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan, kondisi tersebut karena belum digunakannya dana itu oleh pemda, yang ditambah dengan adanya pemasukan daerah.

“Dana pemda yang ada di bank itu adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bukan semata-mata disimpan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau dana tersebut belum digunakan, posisinya ada di bank. Bertambahnya dana di bank bisa disebabkan bertambahnya pendapatan daerah. Dengan pemasukan yang bertambah, tentu akan meningkat juga jumlahnya,” ungkap Fatoni dalam talkshow yang dihelat salah satu stasiun televisi swasta, baru baru ini.

Meski demikian, dirinya terus menekankan pemda agar mampu mengoptimalkan penyerapan APBD. Kemendagri juga akan memberikan sanksi, bila penyerapan APBD tersebut terlambat.

“Dalam mekanisme pemerintahan tentu ada sanksi, tetapi juga ada pembinaan. Kita berikan pembinaan dulu, setelah itu diberikan sanksi, di antaranya penundaan dana perimbangan,” tegas Fatoni.

Dijelaskan Fatoni, serapan anggaran dapat dilihat melalui dua sisi, yakni pendapatan dan belanja. Setiap daerah, kata dia, memiliki tingkat serapan berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya terlambatnya dana transfer dari pusat ke daerah.

“Termasuk petunjuk teknisnya. Kalau petunjuk dari pusat segera turun, kegiatan cepat dilaksanakan, maka cepat terserap,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Fatoni, persoalan lainnya yakni adanya kendala terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Diketahui, masih ada sejumlah pejabat yang belum memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, dia menekankan agar para pejabat yang ditempatkan di keuangan memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai.

Lebih lanjut, kata Fatoni, terlambatnya realisasi APBD dimungkinkan terjadi akibat terlambatnya proses lelang. Dalam konteks ini, dia menilai masih ada proses lelang yang ditunda hingga akhir tahun. Penyebab berikutnya, yakni adanya penunjukkan pejabat pengelola keuangan yang setiap tahun harus diajukan.

Tak hanya itu, faktor teknis juga ditengarai turut menjadi penyebab terlambatnya realisasi APBD. Hal teknis ini seperti adanya sisa dana penghematan yang tidak terpakai, dana bagi hasil terlambat ditransfer dari provinsi ke kabupaten/kota, serta adanya kekhawatiran pengelola keuangan untuk menyetujui penggunaan anggaran seperti di masa pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Selain itu, faktor lainnya ialah adanya penetapan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban,” terang Fatoni.

Fatoni mengimbuhkan, terkait adanya stigma menghabiskan anggaran di akhir tahun, sering kali diakibatkan oleh pihak ketiga yang mengajukan pembayarannya pada akhir tahun. Padahal, kata dia, pihak ketiga dapat mengajukannya per termin dan tidak perlu menunggu hingga akhir tahun.

“Langkah yang diambil Kemendagri yaitu dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Misalnya dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sehingga menghasilkan langkah percepatan seperti mengeluarkan Surat Edaran percepatan lelang, ada e-katalog, ada toko daring untuk percepatan pengadaan barang dan jasa,” jelas Fatoni.

Dirinya juga menekankan, Kemendagri telah mengawal hal tersebut dengan melakukan analisa, evaluasi, dan supervisi. Selain itu, Kemendagri juga melakukan pendampingan bersama Kemenkeu bagi daerah yang serapan APBD-nya rendah.***/ebn

Kemendagri Mendorong Percepatan Realisasi APBD

JAYAKARTA NEWS— Berbagai upaya dilakukan guma mendorong percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Di antaranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi belanja APBD setiap minggu, terutama bagi pemerintah daerah (pemda) yang realisasinya masih rendah.

“Kami mengawal melakukan analisa, evaluasi, supervisi dan juga pendampingan bersama Kementerian Keuangan bagi daerah yang rendah serapannya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam talkshow yang dihelat salah satu stasiun televisi swasta, baru baru ini.

Fatoni menegaskan, realisasi belanja pemerintah, baik oleh pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi tersebut juga diyakini mampu menjadi stimulus belanja oleh pihak swasta.

Karena itu, untuk mendorong percepatan realisasi tersebut, pemda diminta melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021.

“Kemendagri melakukan koordinasi, dengan kementerian dan lembaga terkait, Kementerian Keuangan, dan LKPP, terkait lelang tadi dengan LKPP. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk melakukan percepatan-percepatan lelang, kemudian ada e-katalog, ada toko daring,” jelasnya.

Selain itu, tambah Fatoni, Kemendagri juga memberikan arahan kepada kepala daerah, khususnya bagi mereka yang belum lama dilantik agar segera meminta izin kepada Mendagri, bila hendak melakukan pergantian pejabat. Langkah ini untuk menghindari terhambatnya proses realisasi belanja APBD.

“Oleh karena itu, mutasi itu memperhatikan kompetensi juga. Jadi orang-orang yang ditempatkan dipengelola keuangan ini harusnya adalah orang-orang yang memang mempunyai kemampuan,” ucap Fatoni.

Langkah berikutnya, yakni dengan melaksanakan asistensi kepada pemda yang masih rendah penyerapannya. Kemendagri, kata Fatoni, terus memonitor daerah melalui sejumlah upaya, baik secara virtual maupun mendatangi langsung daerah tersebut. Upaya itu juga dilakukan dengan melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri maupun dari Kementerian Keuangan.***/ebn

Pertamina Siaga Temani Perjalanan Mudik Masyarakat

JAYAKARTA NEWS – Selama arus mudik dan arus balik Idulfitri 2022, PT Pertamina Patra Niaga melalui Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyediakan berbagai fasilitas tambahan sebagai solusi bagi keamanan dan kenyamanan pemudik. Tidak hanya layanan BBM, LPG, dan pelumas, kini terdapat juga layanan mini klinik atau fasilitas kesehatan di Rumah Pertamina Siaga.

Di Wilayah Jawa Bagian Barat Rumah Pertamina Siaga tersebar di 4 titik strategis jalur tol (rest area) dan non tol. Layanan mini klinik menjadi layanan unggulan di Rumah Pertamina Siaga selama momen mudik Ramadan dan Idulfitri (RAFI) tahun ini.

Bekerja sama dengan Pertamedika, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional JBB Waljiyanto, menjelaskan pihaknya menyiagakan fasilitas seperti ranjang periksa pasien, tenaga medis yang terdiri dari dokter dan perawat. Pemudik dapat berkonsultasi jika merasa kurang sehat selama di perjalanan, melakukan pemeriksaan umum seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, hingga mendapatkan obat sesuai indikasi keluhan jika diperlukan.

“Kami turut memahami kondisi pemudik, di mana menempuh perjalanan jauh walaupun melalui jalur tol dapat terasa melelahkan. Sehingga Rumah Pertamina Siaga hadir untuk pemudik, juga sebagai dukungan Pertamina terhadap program pemerintah yaitu Mudik Aman Mudik Sehat. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ungkap Waljiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (1/5/2022).

Dirinya juga menyampaikan bahwa ketahanan stok BBM, LPG serta Avtur di Jawa Bagian Barat dalam keadaan sangat aman dan akan dioptimalisasikan jelang puncak arus mudik lebaran ini.

“Melalui Satgas RAFI, Regional JBB berkomitmen memenuhi kebutuhan energi para pemudik sampai dengan selesainya arus balik nanti, kami juga menghimbau kepada para pemudik untuk menggunakan BBM berkualitas sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang digunakan agar performa mesin kendaraan optimal serta mesin lebih awet, dan jika nanti rest area yang dikunjungi sedang ramai kami mohon untuk membatasi waktu kunjungan dan istirahatnya,” pungkas Waljiyanto

Dalam kesempatan yang sama, Area Manager Comm, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Eko Kristiawan menyampaikan bahwa selama masa Satgas RAFI ini, Pertamina Patra Niaga turut menyiagakan layanan tambahan berupa 25 unit modular Pertamax & Dex Series di 12 titik, 63 SPBU Kantong yang disiapkan untuk mengirimkan BBM ke titik SPBU Kritis jika pengiriman menghadapi kendala di lapangan, 111 unit motoris di 95 titik untuk mengantar BBM kepada kendaraan yang membutuhkan BBM di sepanjang jalur lintas mudik.

“Dalam kondisi darurat membutuhkan BBM di sepanjang jalur mudik, konsumen cukup hubungi 135 melalui ponsel, lalu tekan 1 untuk memulai layanan Pertamina Delivery Service kemudian informasikan data diri anda, jenis produk yang dibeli dan lokasi antar kepada operator, lalu petugas di lapangan akan mengkonfirmasi via telepon dan BBM akan segera dikirimkan ke lokasi Anda oleh petugas kami,” terang Eko.

Sejak 11 April lalu, Pertamina Patra Niaga telah mengaktifkan Tim Satuan Tugas (Satgas) RAFI 2022 untuk memastikan kehandalan stok, distribusi, sarana dan fasilitas operasional untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di bulan suci.

Selama masa Satgas RAFI, Pertamina Patra Niaga Regional JBB menyiagakan 7 terminal BBM, 4 terminal LPG, 5 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), 1550 SPBU, 1496 agen LPG PSO, dan 38.597 pangkalan LPG PSO. Juga alternatif dan layanan tambahan seperti 168 SPBU siaga, 7471 Agen dan Outlet LPG siaga dengan status melayani 24 jam, 111 unit motoris atau layanan Pertamina Delivery Service (PDS), penyiagaan 63 unit mobil tangki cadangan atau SPBU kantong, serta hadir kembali 4 titik Mini Klinik dalam Posko Pertamina Siaga.***/mel

Pelita Air Landing Perdana di Bandara Ngurah Rai

JAYAKARTA NEWS – Maskapai penerbangan Pelita Air akhirnya landing mulus di Bandara Internasional Ngurah Rai, Kamis, 28 April 2022, siang tadi. Kedatangan pesawat terbang yang lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng itu disambut Gubernur Bali Wayan Koster.

Pendaratan Pelita Air tersebut tercatat sebagai landing perdana maskapai ini selama masa pandemi Covid-19. “Oleh karena itu, mewakili pemerintah dan masyarakat Bali, saya mengucapkan selamat dan terima kasih,” ujar Gubernur Koster.

Apresiasi Koster lebih khusus disampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. “Apresiasi kami atas kebijakannya dalam menyelenggarakan penerbangan ke Bali,” sambung mantan anggota DPR Dapil Bali ini.

Penerbangan baru Pelita Air dipastikan akan meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang regular, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Ini pun otomatis akan mendongkrak citra pariwisata di daerah ini. “Lebih khusus lagi dalam rangka percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali yang sangat terpuruk selama dua tahun masa pandemi ini,” papar Koster.

Ada 11 maskapai hingga saat ini yang melayani penerbangan internasional ke Bali. Maskapai Emirates akan meramaikan lalulintas penerbangan ke Bandara Ngurah rai pada 1 Mei 2022.

“Jumlah penerbangan internasional ke Bali pada 1-30 Maret 2022 mencapai 123 pesawat. Total penumpang wisatawan mancanegara sebanyak 17.250 orang. Rata-rata rasio kedatangan per hari sebanyak 575 orang,” tambahnya.

Pada 1-27 April, jumlah penerbangan internasional ke Bali meningkat menjadi 269 pesawat atau 118 persen dibandingkan Maret lalu. “Total wisatawan mancanegara 58.630 orang. Ini meningkat drastis 240 persen dibandingkan Maret lalu,” tambahnya.

Direktur Utama Pelita Air Service, Dendy Kurniawan, berharap, penerbangan perdana tersebut akan diikuti penerbangan lanjutan yang lebih intens. (syam kelilauw)

Mendag Terbitkan Permendag 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melarang sementara ekspor bahan baku dan produk minyak goreng ke luar negeri. Larangan sementara tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Permendag ini mulai berlaku pada 28 April 2022 dan berlaku hingga kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi serta harga minyak goreng curah mencapai Rp14.000/liter.

“Menindaklanjuti arahan Presiden, kami kembali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini diambil dengan sangat seksama, memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat. Tentu akan ada dampak dari kebijakan ini, namun sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling utama,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Larangan sementara, lanjut Mendag, berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia, dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.

“Namun, bagi para eksportir yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor,” imbuh Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menegaskan, eksportir yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya pastikan pemerintah bersama-sama dengan Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini,” tandas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menyebut kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik melalui rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

“Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia adalah prioritas pemerintah. Larangan sementara eksporini merupakan upaya untuk mendorong ketersediaan bahan baku, juga pasokan minyak goreng di dalam negeri dan menurunkan harga minyak goreng ke harga keterjangkauan. Saya harap kita semua dapat memahami urgensi dari kebijakan ini dan bergotong royong/bekerja sama demi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Mendag Lutfi.***ebn