Pemerintah Larang Ekspor Semua Produk CPO dan Turunannya Serta Siap Tindak Tegas Pelanggarnya

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil serta siap menindak  tegas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut. Hal itu untuk menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam memprioritaskan masyarakat demi tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000,00 per liter di seluruh wilayah Indonesia.

“Pelarangan ekspor sementara minyak goreng ini merupakan komitmen kuat Pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (27/4) malam. Demikian dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian.

Menko Airlangga lebih jauh menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, agar tidak menjadi perbedaan interpretasi maka kebijakan pelarangan ekspor didetailkan berlaku untuk semua produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000,00 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana.

Kebijakan pelarangan ekspor ini berlaku mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB dengan jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000,00 per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk UMK,” ujar Menko Airlangga.

Kebijakan larangan ekspor tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya. Larangan ekpsor RBD Palm Olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein.

Sebelumnya Pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait penetapan harga minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif. Sebab, di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp14.000,00 ribu per liter.

Menko Airlangga mengatakan, Direktorat Jendral Bea Cukai dan Satgas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idul Fitri.

 “Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” tegas Menko Airlangga.

Selain itu, dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat Pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui BPDPKS tanpa mengurangi good governance-nya dan menugaskan BULOG untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional.***/ebn

Manfaatkan Momentum Mudik, MenKopUKM Dorong Rest Area Jadi Ajang Promosi UMKM

JAYAKARTA NEWS – Tahun ini, diperkirakan menjadi momentum mudik Lebaran yang paling ditunggu-tunggu setelah hampir dua tahun tertahan akibat pandemi.

Untuk itu Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta, agar momen mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H ini dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk unggulan daerah masing-masing.

Salah satunya melalui pemanfaatan kawasan rest area yang menjadi lokasi favorit pemudik, ketika beristirahat dalam perjalanan ke kampung halaman.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2021 tentang Jalan Tol, yang merupakan turunan atau aturan pelaksana UU Cipta kerja. Di mana secara resmi mewajibkan pengusaha jalan tol mengalokasikan minimal 30 persen lahan mereka di rest area atau tempat peristirahatan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Momentum Idul Fitri tahun ini juga harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk reborn. Tumbuh kembali, melaju, dan semakin dekat dengan masyarakat Indonesia. Saya berpesan kepada saudara-saudari yang sedang bersiap merayakan Lebaran atau sedang mudik, jangan lupa bangga beli produk UMKM kita,” kata Menteri Teten. Ia melakukan kunjungan sekaligus membuka Bazar Mudik Lebaran 2022 di Rest Area KM 39A Ruas Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, Kamis (28/4).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya, Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru Santoso, Kadiskop dan UKM Kabupaten Bekasi Iyan Priyatna, Kadiskop dan UKM Kabupaten Karawang Ade Sudiana, Perwakilan Perum Bulog Wilayah Jawa Barat, Perwakilan PT Mayora Indah, dan Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyyin (HPN) Abdul Kholik.

Menteri Teten juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan Bazar Mudik Lebaran di Rest Area. Menurutnya, langkah tersebut sangat efektif membantu UMKM meningkatkan omzet penjualannya.

Pemerintah sambungnya, akan terus memperkuat ekosistem usaha agar UMKM semakin maju. Salah satunya dengan memberikan afirmasi pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk UMKM. Seperti Bazaar Mudik Lebaran 2022 ini di Rest Area 39A di Bekasi, Jawa Barat dan akan dilaksanakan juga di Rest Area 360A dan 456A di Provinsi Jawa Tengah.

“Tak hanya rest area, bandara, stasiun, juga area publik harus memberikan 30 persen areanya untuk UMKM, sebagaimana diatur Undang-Undang Ciptaker. Termasuk belanja 40 persen pemerintah pusat dan daerah, yang segala prosedur sudah dipermudah, karena perlu ekosistem untuk mendorong UMKM tumbuh dan berkembang ” kata MenKopUKM.

Karena pemerintah menyadari, dari waktu ke waktu, dari masa krisis satu ke krisis yang lain, justru UMKM-lah yang menjadi penopang dan bertahan sehingga tak bisa lagi berpikir UMKM hanya sebagai bumper. Sebab 97 persen lapangan kerja disediakan UMKM, padahal UMKM hanya mengakses kurang dari 20 persen kredit perbankan.

“Ekonomi Indonesia itu ekonomi rakyat, ya UMKM. Maka perlu ekosistemnya dibangun. Saya juga sudah minta diatur lahan untuk UMKM, tapi harga sewa juga jangan kemahalan. Aturan 30 persen itu juga termasuk dihitung biaya sewa yang kompetitif,” ujar Menteri Teten.

Ia juga mengingatkan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kemasan oleh-oleh yang pasti menjadi buruan pemudik saat pulang kampung. Menteri Teten meminta, agar para pelaku UMKM memperhatikan kemasan dari produk yang dijual.

“Oleh-oleh ini jangan dianggap enteng. Ia punya potensi penjualan yang sangat besar dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Orang kalau mudik pasti yang dicari oleh-oleh khas daerahnya bukan yang lain. Jadi saya juga meminta pemerintah daerah atau dinas setempat membantu UMKM dalam mengemas produknya agar menarik,” kata MenKopUKM.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sendiri kata Teten, memiliki program Rumah Produksi bersama yang membantu UMKM untuk bisa memproduksi barang serta kemasannya secara bersama-sama, namun dengan harga yang murah. Saat ini sudah waktunya ekonomi kecil diagregasi, agar meningkatkan produk dan mutunya, sehingga tak kalah bersaing dengan produk industri besar.

Dukungan Perusahaan

Terkait ini, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya menyampaikan, digelarnya Bazar Mudik Lebaran 2022 di Rest Area 39A bertujuan memberikan akses tambahan fasilitas berdagang, serta mempromosikan karya komoditas produksi lokal UMKM Tanah Air.

“Kami mendorong usaha mikro untuk dapat berusaha di Rest Area Jalan Tol, secara gratis, serta untuk mengenalkan dan meningkatkan penjualan produk mereka. Selain itu kami juga menggandeng berbagai pihak dalam menjalankan program ini. Tak hanya di Rest Area KM 39A, bazar juga akan digelar di KM 360A dan 456A di Jawa Tengah,” jelas Eddy.

Kegiatan Bazar Mudik Lebaran 2022 dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada 28-30 April 2022 bertempat di Rest Area 39 A Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Peserta yang ikut dalam Bazar Mudik Lebaran di Rest Area 39A sebanyak 45 usaha mikro yang berasal dari Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Di samping kegiatan Bazar di Rest Area 39A, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen dan PT Jasa Marga Related Business, KemenKopUKM turut memfasilitasi usaha mikro untuk meningkatkan penjualan produknya di Rest Area 519A, melalui kegiatan Rebranding Pujasera UMKM.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso menambahkan, dari total 52 rest area yang tersebar sepanjang kilometer trans Jawa, sekitar 26 titik dikelola langsung oleh Jasa Marga, dan sisanya melalui mitra.

Heru memastikan, ke-26 titik rest area tersebut telah memenuhi ketentuan 30 persen area diperuntukkan bagi promosi UMKM. “Bahkan yang dikelola mitra juga kami pantau dan awasi untuk juga memenuhi ketentuan tersebut. Bahkan di 26 rest area kelolaan Jasa Marga, porsinya sudah mencapai 70 persen bukan lagi 30 persen area promosi untuk UMKM. Kami sangat concern dan peduli terhadap UMKM,” katanya.

Bentuk kepedulian lain Jasa Marga kepada UMKM lanjut Heru, tak hanya pemberian lahan promosi di rest area, dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, pihaknya memberikan bantuan permodalan dan dana hibah kepada UMKM. “In menjadi bagian dari CSR dan komitmen sustainability kami, agar UMKM naik kelas,” kata Heru. ***/uli

Soal Kebijakan Larangan Ekspor: Hanya Berlaku untuk RBD Palm Olein, CPO dan RPO Boleh Ekspor

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor sementara minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein). Pelarangan diberlakukan sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat dengan harga Rp14 ribu per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, maka sementara ini diberlakukan pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/04/2022) malam, secara virtual. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Pelarangan ekspor hanya berlaku untuk produk RBD Palm Olein dengan tiga kode Harmonized System (HS) yaitu: 1511.90.36; 1511.90.37, dan 1511.90.39. Adapun untuk CPO dan RPO masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan. Dengan demikian, perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani. Kebijakan pelarangan ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Kebijakan pelarangan ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota organisasi perdagangan dunia atau WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya. Larangan ekspor RBD Palm Olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein.

Sebelumnya pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif karena di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp14 ribu per liter. Airlangga menegaskan, Direktorat Jendral Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan Polri melalui Satuan Tugas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idulfitri.

“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” ujarnya.

Selain itu, dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance-nya dan menugaskan Perum BULOG untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional. ***/ebn

Presiden: Pemerintah Larang Ekspor Bahan Minyak Goreng dan Minyak Goreng Mulai 28 April 2022

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo mengumumkan menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

“Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut agar minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.

“Saya akan pantau dan evaluasi kebijakan agar ketersediaan minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau,” tegasnya.***din

China Terapkan Lockdown, Menkeu: Spill Over-nya ke Seluruh Dunia

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan mengenai kebijakan lockdown yang dilakukan di Shanghai, China karena merebaknya Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurutnya, apapun yang terjadi di Amerika Serikat dan China, sebagai dua negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, pasti akan memberikan dampak rambatan (spillover) ke seluruh dunia.

Menkeu dalam Debate on the Global Economy yang digelar IMF pada Jumat (22/04) mengatakan, tantangan menstabilkan harga dan menurunkan inflasi akan membutuhkan pengetatan moneter. Hal tersebut sudah dikomunikasikan dan pembuat kebijakan di negara berkembang perlu bersiap untuk kemungkinan tersebut.

“Kita berbicara tentang dikalibrasi dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, direncanakan dengan baik,” kata Menkeu.

Menkeu menceritakan kondisi Indonesia ketika menerapkan lockdown atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat varian Delta muncul. Kebijakan tersebut membuat pemerintah harus membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Dalam kurun waktu dua minggu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2021 sangat terdampak.

“Jadi, saya bisa membayangkan kalau lockdown seperti ini diperpanjang, pasti akan sangat besar (dampaknya), apalagi untuk kota sebesar Shanghai,” ujar Menkeu.

Adapun kebijakan lockdown di China, kata Menkeu, tentunya memengaruhi supply chain karena permintaan China untuk banyak komoditas menjadi sangat penting. Hal tersebut akan menjadi perhatian karena berdampak langsung dalam hal permintaan komoditas dan bahan baku lainnya ke seluruh dunia. (*/uli)

Kemendag Perbarui Kategorisasi Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta

JAYAKARTA NEWS— Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta tahun ini akan memiliki wajah baru.  Untuk merespon perkembangan tren perdagangan dunia yang semakin dinamis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan perubahan kategorisasi penerima dua penghargaan bergengsi di bidang ekspor tersebut.  Perubahan ini diharapkan bisa melahirkan eksportir-eksportir baru yang lebih inspiratif dalam meningkatkan kinerja perdagangan. 

“Pembaruan kategorisasi untuk mengikuti tren perkembangan dunia yang semakin dinamis. Tahun ini Kementerian Perdagangan akan menganugerahkan Primaniyarta kepada 15 eksportir berprestasi dan Primaduta kepada 25 buyer loyal,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi di Jakarta hari ini, Jumat (22/4/2022).

Penghargaan Primaniyarta 2022 mengalami pembaruan menjadi 10 kategori dari 7 kategori pada tahun sebelumnya. Kategorisasi penghargaan yang memasuki tahun ke-26 terdiri atas eksportir pendobrak pasar, eksportir produk jasa, platform marketplace digital/e-commerce, eksportir berkelanjutan, eksportir digital marketing, eksportir produk inovatif, eksportir produk digital, eksportir muda, perempuan eksportir, dan kepala daerah pendukung ekspor.

“Pembaruan tersebut selain dilihat dari definisi tiap kategori, eksportir juga harus memiliki performa ekspor yang baik dan menaati semua kepatuhan pemerintah,” ucap Didi.

Definisi kategori eksportir pendobrak pasar adalah eksportir yang mampu menembus pasar ekspor dengan upaya sendiri meskipun dengan kapasitas relatif terbatas. Definisi kategori eksportir produk jasa adalah eksportir yang memiliki performa ekspor baik dari sisi proses ekspor jasa yang dilakukan, tahapan merintisnya, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas.

Sementara definisi kategori platform marketplace digital/e-commerce adalah perusahaan berbadan hukum yang memfasilitasi penjualan untuk ekspor produk Indonesia. Definisi kategori eksportir berkelanjutan adalah eksportir yang memberi perhatian pada lingkungan sosialnya melalui kebijakan perusahaan dalam aspek sumber daya manusia, gender, bahan baku, pengelolaan lingkungan hidup, konsumen, mitra kerja, dan masyarakat sekitar usaha maupun hal lain yang relevan.

Selanjutnya, definisi kategori eksportir digital marketing adalah eksportir yang memanfaatkan digital marketing untuk pemasaran produknya secara maksimal.

Definisi kategori eksportir produk inovatif adalah eksportir yang menghasilkan produk dengan inovasi dari sisi produk akhir maupun teknologi yang digunakan, sehingga mampu menghasilkan produk yang menjawab kebutuhan pasar global yang dinamis dan memenuhi kebutuhan konsumen untuk hal-hal praktis.

Selanjutnya,  kategori eksportir produk digital adalah eksportir produk digital seperti animasi, gim, program, e-book, aplikasi, dan sejenisnya. Definisi kategori eksportir muda dan perempuan eksportir adalah eksportir yang dilihat dari segi usia dan gender.

Terakhir, definisi kategori kepala daerah pendukung ekspor adalah apresiasi untuk kepala daerah yang kebijakannya mendukung ekspor sehingga memberi dukungan penuh pada program peningkatan ekspor Kementerian Perdagangan.

Sedangkan pada Primaduta 2022, kategorisasi diperbarui menjadi 7 kategori dari sebelumnya 2 kategori. Penghargaan yang telah memasuki tahun ke-8 ini dilihat dari importir berkinerja, retailer dan distributor, importir jasa, importir produk digital, diaspora importir, importir kerajinan UKM, dan importir makanan dan minuman UKM.

Pada pelaksanaan Primaduta tahun sebelumnya, kategorisasi dilihat dari segi pasar utama dan pasar potensial (nontraditional market dan challenging market).

Definisi importir berkinerja adalah importir yang memiliki nilai impor terbesar selama tiga tahun berturut-turut (business-to-consumer) yang hanya didistribusikan di negara importir bersangkutan. Sementara, definisi retailer dan distributor adalah importir retailer atau distributor besar yang memiliki banyak cabang di negaranya atau di luar negaranya (internasional) yang secara rutin mendistribusikan produk-produk Indonesia.

Sedangkan definisi importir jasa adalah importir swasta atau pemerintah pengguna perusahaan atau tenaga kerja jasa Indonesia dengan keahlian khusus dari Indonesia, jasa kontraktor, dan jasa lainnya.

Selanjutnya, definisi importir produk digital adalah importir produk kreatif Indonesia seperti animasi, gim, program komputer, aplikasi, dan sejenisnya.

Untuk definisi diaspora importir adalah warga negara Indonesia atau warga keturunan Indonesia yang rutin mengimpor produk Indonesia minimal tiga tahun berturut-turut.

Sementara definisi importir kerajinan UKM dan makanan minuman UKM adalah importir yang membeli produk kerajinan dan makanan minuman dari UKM Indonesia minimal tiga tahun berturut-turut. “Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pemangku kepentingan memberi kontribusi nyata terhadap perkembangan ekspor Indonesia. Penghargaan ini diharapkan memberi dampak mendorong pertumbuhan jumlah pelaku ekspor dan memotivasi dunia usaha dalam peningkatan ekspor nonmigas Indonesia,” tutup Didi.***ebn

Melukis dengan Kaki, Karya Aam Tembus Panggung Internasional

JAYAKARTA NEWS – Matanya berbinar penuh semangat kala mengenalkan lukisan wajah Presiden RI Joko Widodo. Muhammad Amanatullah, si pelukis penuh bakat ini, mengaku menyelesaikan lukisan wajah orang nomor satu di Indonesia itu hanya 2 hari, normalnya 5 hari.

Anda jangan salah. Pria yang akrab dipanggil Aam ini melukis dengan cara tidak lazim, dengan kaki dan mulutnya. Ya, ini karena pria berusia 29 tahun ini merupakan penyandang disabilitas fisik. Ditulis Laman Kemensos, Kamis (21/4/2022).  

Aam bukanlah pelukis amatiran. Ia sudah go internasional. Namanya tercatat sebagai anggota perkumpulan internasional yaitu Association of Mouth and Foot Painting Artists of the World (AMFPA) di Swiss. Ia terus mengirimkan hasil karyanya untuk dipamerkan di berbagai negara oleh AMFPA dan, tentu saja, dapat cuan.

Aam menjadi salah satu penerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kemensos di kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Pasar Baru Gresik yang  didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Aam menerima bantuan ATENSI dari Kemensos berupa sepaket alat lukis untuk terus mendukung bakatnya yang sudah tembus kancah internasional.

Aam mengaku keberhasilannya hingga titik ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. “Itu sebabnya saya membuat lukisan ini, selain berterima kasih, saya yakin penyandang disabilitas akan selalu membutuhkan dukungan dari pemerintah,” ungkap pria lulusan Universitas Muhammadiyah Gresik dengan predikat Cumlaude ini.

Saat kelas  3-5 SD, dirinya menemukan bakal menggambar, dimulai dengan menggunakan krayon dan media kertas, Ia diikutkan dengan berbagai lomba tingkat nasional oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Hingga akhirnya ia dimasukkan ke sanggar lukis untuk memperdalam bakatnya setelah lulus SMA, tepatnya di tahun 2012. Ia mulai dikenalkan dengan media kanvas, cat air dan cat minyak. Sejak saat itu bakatnya semakin terasah.

Lukisan hasil karyanya pernah diborong oleh kolektor saat pameran. Sebanyak 11 lukisan laku diborong dengan harga total Rp14 juta. Ia juga memasarkan lukisannya di berbagai acara pameran, salah satunya di Jatim Fair.

Tak sampai disitu, ia pun diberikan beasiswa kuliah gratis oleh pemerintah. Ia menyelesaikan studi S-1 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan menyabet predikat Cumlaude. Capaiannya ini berbarengan dengan diterimanya ia menjadi anggota AMFPA.

Kisah inspiratifnya menarik banyak perhatian dari pemerintah dan berbagai media swasta. Ia membagi kisahnya juga di beberapa media televisi.

Sederet pencapaiannya tak lepas dari dukungan orangtuanya. “Motivasi saya ya orangtua saya. Yang menguatkan saya untuk tidak malu dengan kondisi fisik saya. Saya menganggap saya tidak disabilitas, saya normal seperti yang lainnya”, katanya.

Aam berharap agar teman-teman penyandang disabilitas lainnya terus bergerak menekuni dan mengeksplor bakat masing-masing. “Teman-teman ayo bergerak. Harus percaya diri. Kalau kita bergerak, Allah juga akan memberikan apa yang kita minta,” katanya.

Rachmat Koesnadi, Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung ikut angkat bicara. “Patut diapresiasi oleh siapapun prestasi Mas Aam. Sesuai arahan Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharini terus berupaya memberikan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” katanya.

Rachmat mengatakan kepada awak media bahwa Kemensos akan menyisir kebutuhan Aam, salah satunya alat bantu aksesibilitas agar mobilitas Aam lebih mudah.

Selain itu, Rachmat juga mengatakan akan memberikan ruang bagi Aam memasarkan hasil lukisannya di Sentra Kreasi ATENSI (SKA) milik Kementerian Sosial. “Ya, kita upayakan kedepan hasil karyanya bisa dipasarkan di SKA milik Kemensos”, ungkapnya.

Kunjungan Kerja Presiden RI ke Pasar Baru Gresik sekaligus menyerahkan bantuan ATENSI, PKH, BPNT dan BLT minyak goreng bagi warga yang membutuhkan. Khusus bantuan ATENSI yang diberikan untuk penerima manfaat di Gresik, Jawa Timur senilai total Rp581.915.200.

Bantuan ATENSI ini terdiri dari Tabungan ATENSI bagi Yatim Piatu, Yatim dan Piatu, Bantuan Aksesibilitas, Bantuan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Kewirausahaan.(uli)

Arumi Apresiasi Upaya Perajin dan Pengusaha Batik Lestarikan Warisan Bangsa

JAYAKARTA NEWS – Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengapresiasi upaya perajin dan pengusaha batik dalam melestarikan warisan kerajinan batik. Tidak sekadar melestarikan saja, pihaknya berharap mampu mendongkrak roda ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Ini adalah salah cara melestarikan dan memperkenalkan batik kepada masyarakat lokal bahkan masyarakat internasional,” kata Arumi saat membuka Pameran Grebeg Batik Indonesia 2022 di Atrium Grand City Mall Surabaya, Rabu, (20/4).

Menurutnya, selain memperkenalkan warisan budaya batik, pameran ini sebagai langkah nyata untuk memberdayakan pelaku UKM serta sebagai wujud pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Perajin dan pengusaha batik paling berdampak saat pandemi Covid-19. Saya apresiasi kepada seluruh pengusaha batik karena sampai saat ini eksis bahkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Mau memperhatikan dan mempertahankan karyawan-karyawannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, grebeg batik tidak sekadar memberdayakan pelaku UKM, melainkan juga turut mempercepat pemulihan ekonomi yang dibarengi dengan kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’.

“Dari acara ini, bisa mendorong pelaku UKM untuk naik kelas hingga produknya bisa tembus luar negeri,” ungkapnya.

Melalui pameran yang diselenggarakan selama 5 hari (20-24 April) itu, Arumi berharap, pasca pandemi Pameran Grebeg Batik Indonesia menjadi peluang bagi perajin batik untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi.

“Membangun kemandirian pengusaha batik dan laju seni batik yang lebih baik dan berkualitas,” ujarnya.

Pameran pembukaan Grebeg Batik ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Ketua Dekranasda Jatim Arumi, regional consummer bussines head regional operation BRI Surabaya Argo Prabowo dan Ketua Umum Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) Komarudin Kodiya sebagai simbol menggaungkan pameran batik ke seluruh Nusantara.

Adapun jumlah peserta pameran perajin dan pengusaha batik sebayak 71 orang yang berasal dari Papua, NTT, NTB, Kalimantan, Bali, Jatim, Jateng, Jawa Barat dan Jakarta.

Selain produk batik, pameran dengan slogan ‘Asli batiknya, asli perajinnya dan asli harganya’, juga menyediakan berbagai macam akesoris hingga kerajinan kain tenun dari NTB dan NTT.(poedji)

Gernas Bangga Buatan Indonesia, Mendag: Perkuat UMKM Berdaya Saing Global

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengajak para pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bangka Belitung (Babel) untuk bersinergi melihat peluang ekspor. Pelaku UMKM Babel harus dapat meningkatkan daya saing untuk menembus pasar global.

Hal ini disampaikan Mendag saat memberikan sambutan pada webinar ‘Laskar UMKM Bangka Belitung Mendunia’ yang diselenggarakan pada Rabu (20/4/2022).

“Kemendag akan terus memperkuat pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di Babel agar dapat bersaing di pasar global. Saya sangat berharap seluruh upaya ini dapat meningkatkan kinerja perdagangan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku UMKM di Bangka Belitung di masa mendatang,” kata Mendag.

Menurut Mendag, pada situasi pandemi dua tahun terakhir, UMKM membuktikan dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada 2021, sebanyak 64,19 juta UMKM di Indonesia memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 61,97 persen atau senilai Rp8,6 triliun. UMKM juga menyerap 119,6 juta atau 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Dari sisi ekspor, lebih dari 75 persen eksportir merupakan UMKM. Namun, kontribusinya baru mencapai sekitar 4 persen terhadap total nilai ekspor Indonesia.

“Kegiatan ini diselenggarakan khusus untuk mendorong para pelaku UMKM Indonesia menembus pasar global. Pelaku UMKM Babel harus dapat melihat peluang ekspor. Misalnya, dapat kita lihat dari negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Pada 2021, lebih dari 26 persen dari tujuan ekspor utama dari Babel adalah Singapura dan Malaysia. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas Provinsi Babel pada 2021 mencapai USD 2,6 miliar atau berhasil tumbuh 56,58 persen dari tahun sebelumnya dan menempati urutan ke-19 dari 34 provinsi,” jelas Mendag.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menuturkan, tahun ini, Kemendag akan melakukan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Bangka Belitung dengan tagline Cahaya Bangka Belitung. Kampanye Gernas BBI merupakan salah satu strategi dalam mendorong pelaku bisnis UMKM agar dapat bersaing baik di pasar lokal maupun global.

Pada 2022, Kemendag ditugaskan untuk mengangkat potensi unggulan Provinsi Kepulauan Babel selama 3 bulan pada Februari–Mei 2022. Pelaksanaan pembukaan perdana (grand launching) Gernas BBI akan dilaksanakan di Provinsi Babel pada Mei 2022.

“Melalui Gernas BBI, pelaku usaha diharapkan selalu berinovasi dalam mengembangkan kualitas produk menjadi lebih baik serta mampu mengikuti tren pasar sehingga dapat dikenal, digunakan, dan dicintai tidak hanya oleh masyarakat Indonesia namun juga oleh pasar global,” tutur Oke.

Total UMKM onboarding platform digital per Desember 2021 mencapai 17,25 juta UMKM. Sedangkan pada 2023, pemerintah melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menargetkan sebanyak 30 juta UMKM onboarding ke dalam ekosistem digital.

Oke menjelaskan, UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam meng-onboarding-kan UMKM ke ranah digital. Misalnya, persaingan global yang semakin ketat, sulitnya mengakses permodalan, kemampuan UMKM menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing global, kesulitan dalam melakukan transaksi daring, akses internet dan teknologi yang belum merata, rendahnya penguasaan teknologi digital para UMKM, serta minimnya akses pemasaran dan promosi yang dimiliki UMKM.

Untuk itu, Kemendag memiliki berbagai program untuk mendukung pelaksanaan Gernas BBI di Babel, yaitu berkolaborasi dengan beberapa perbankan, asosiasi, Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Babel, komunitas, dan para pakar terkait. Kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk buatan dalam negeri mulai dari pendampingan pengembangan produk (standarisasi, perizinan, dan perbaikan kemasan), peningkatan kapasitas usaha, pengelolaan keuangan, serta fasilitasi sertifikasi halal produk.

Kemendag akan meningkatkan akses pasar pelaku UMKM melalui kerja sama dengan berbagai lokapasar melalui pelatihan onboarding platform digital dan ritel modern, menyediakan sarana usaha perdagangan yaitu fasilitasi penyediaan warung digital, serta menggelar in store promotion (pameran produk unggulan) Babel.

“Kemendag juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Accor Group, Pemprov Babel, serta BNI Babel untuk memanfaatkan produk UMKM Babel. Selain itu, Kemendag juga membantu mengembankan merek produk (rebranding) dalam negeri untuk pelaku usaha yang terpilih. Untuk Provinsi Babel telah terpilih 30 UMKM yang telah terkurasi untuk melakukan rebranding,” imbuh Oke.

Sosialisasi atau kampanye penggunaan produk dalam negeri, lanjut Oke, juga penting untuk dilakukan khususnya kepada kepada masyarakat atau generasi muda. Kampanye dilakukan di sekolah dan universitas dengan mengajak serta produsen atau pengusaha produk lokal yang bercerita tentang kesuksesannya menjual produk buatan Indonesia yang sudah ekspor ke mancanegara.

Pada puncak acara Gernas BBI, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengumuman lima UMKM pemenang dengan peningkatan omzet tertinggi yang akan diberikan stimulus sebagai bentuk apresiasi, pelepasan ekspor produk Provinsi Kepulauan Babel ke pasar global di Kepulauan Bangka, peragaan busana, lomba lari marathon 5km dan 10km di sekitar lokasi puncak acara, serta pameran produk Babel (Pop Up Market) selama 3 hari. Pameran produk Babel terbagi berdasarkan zonasi produk seperti produk olahan hasil laut, kerajinan dan pernak pernik, halal dan fesyen muslim, gastronomi kuliner, dan produk teknologi.

Sesuai dengan tema webinar, yaitu ‘Laskar UMKM Bangka Belitung Mendunia’, lanjut Oke, Kemendag juga telah berupaya agar UMKM Indonesia dapat naik kelas dari lokal menuju pasar global (from local to global). Menurut data KemenkopUKM pada 2021, UMKM turut menyumbang 14 persen dari total nilai ekspor nasional dan 61 persen PDB nasional.

“Seluruh pihak terkait, Pemerintah, sektor usaha, dan perbankan perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat memberikan solusi dari tantangan yang dihadapi para UMKM. Tujuannya agar mereka dapat masuk ke pasar ekspor dengan memberikan kemudahan akses permodalan, pendampingan pelatihan, serta tata kelola manajemen usaha sehingga dapat dihasilkan produk yang bernilai tambah, berkualitas, dan mampu memenuhi standar,” ungkap Oke.

Menurut Oke, pemanfaatan teknologi digital juga dapat dijadikan terobosan dalam memasarkan produk nasional ke luar negeri. Selain itu, pelaku usaha Indonesia juga dapat memanfaatkan platform niaga elektronik (e-commerce) untuk melakukan penetrasi di beberapa negara.

Kemendag secara aktif memberikan berbagai pelatihan kepada generasi muda maupun pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya di luar negeri melalui export coaching program atau program pendampingan kepada pelaku usaha berorientasi ekspor; designer dispatch service atau program pendampingan antara desainer dan pelaku usaha untuk menciptakan produk ekspor yang dirancang dengan kreatif, inovatif, dan bernilai tambah sesuai target pasar ekspor; Good Design Indonesia; dan sertifikasi produk ekspor.

“Untuk kemudahan pembiayaan UMKM, Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional telah bekerja sama dengan Lembaga perbankan dan nonperbankan. Selain itu, Kemendag juga melakukan promosi melalui perwakilan perdagangan yang terdiri dari para Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center yang tersebar di seluruh dunia. Mereka bertugas sebagai Duta Bangsa untuk mempromosikan dan menggenjot ekspor produk Indonesia melalui penjajakan bisnis (business matching) antara pengrajin atau produsen di Indonesia dengan buyer asing, pameran internasional, dan acara kenegaraan,” pungkas Oke.***ebn

Blokir 218 Domain Situs Web, Bappebti Ingatkan Risiko Investasi di Entitas Ilegal

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) selama Januari–Maret 2022. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, “Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti.”

Aldison menambahkan, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.
Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini sebagai langkah pencegahan (preventif) adanya kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK.

Aldison juga mengingatkan, berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tak berizin tersebut.

“Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut,” ungkap Aldison.

Selain itu, Bappebti tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti.

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka dihimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran.

“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses website resmi Bappebti di tautan https://www.bappebti.go.id,” tandas Aldison.***ebn