Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Menparekraf Minta Desa Wisata Pulau Pahawang Lampung Fokus Kembangkan Alam dan Budaya

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar pelaku pariwisata dan masyarakat di Desa Wisata Pulau Pahawang Lampung fokus untuk mengembangkan potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata.

“Saya sangat terkesan, 20 jam lebih sekarang sudah ada di Pulau Pahawang dan saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres, Ketua Pengadilan Agama, Forkompimda Kabupaten Pesawaran, dan BCA yang ikut mendukung desa ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional kita, sebuah desa yaitu Desa Wisata Pulau Pahawang yang bisa tembus menjadi 50 desa wisata terbaik Indonesia,” kata Menparekraf Sandiaga Uno saat melalukan visitasi 50 besar desa wisata dalam ajang Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, di Desa Wisata Pulau Pahawang, Lampung, Minggu (28/8/2022).

Desa Wisata Pulau Pahawang yang berada di Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, merupakan kepulauan yang terdiri dari 6 (enam) dusun. Lokasi Desa Wisata Pulau Pahawang dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda empat selama satu jam dari pusat kota Lampung ke Pelabuhan Ketapang, kemudian dilanjutkan menggunakan speed boat menuju desa selama 30 menit.

Desa Wisata Pulau Pahawang memiliki pesona alam bawah laut yang sangat menawan, tidak sedikit wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ingin menjajal atraksi yang ditawarkan di desa ini, seperti snorkling, diving, explore hutan mangrove, penanaman terumbu karang, dan camping.

*“Pahawang Culture Festival 2022” di Pulau Jelarangan, Pesawaran, Lampung. (Kemenparekraf)*

Tidak hanya kaya akan panorama alamnya yang memikat, seni dan budaya yang ada di desa masih dilestarikan hingga kini, antara lain tari siger pengunten (tari penyambutan), permainan anak-anak, dan pencak silat. Selain itu, Desa Wisata Pulau Pahawang memiliki satu festival besar yang diadakan setiap tahun oleh masyarakat setempat, yaitu Pahawang Culture Festival 2022. Menparekraf Sandiaga berkesempatan membuka festival tersebut pada Sabtu (27/8/2022) malam.

Potensi desa juga dilengkapi dengan produk-produk ekonomi kreatif khas Pahawang. Untuk produk kriya terdapat miniatur kapal dan kerajinan bambu.

Menparekraf Sandiaga saat visitasi sempat melihat proses pembuatan miniatur kapal tersebut. Untuk kuliner ada dodol magrove, kue mangrove, keripik mangrove, dan seruit sotong. Dan fesyen ada kain batik, kaos, dan tapis Lampung.

Desa Wisata Pulau Pahawang juga mempunyai homestay berjumlah 42 unit. Homestay yang ada di Desa Wisata Pulau Pahawang tergolong nyaman, asri, dan bersih. Beberapa homestay memiliki arsitektur bergaya rumah panggung khas masyarakat Lampung.

Sementara itu, Menparekraf saat membuka “Pahawang Culture Festival 2022” di Pulau Jelarangan, Pesawaran, Lampung, Sabtu (27/8/2022) malam mengatakan, “Pahawang Culture Festival adalah event yang saya melihatnya sebagai event yang sudah mampu menjadi event yang memotivasi kita semua untuk bangkit dan berkembang.”

Kehadiran Pahawang Culture Festival 2022 merupakan inisiasi masyarakat setempat untuk menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas seni dan budaya lokal agar tetap terjaga dan lestari. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sekadar untuk memantau jalannya kegiatan karena seluruh kegiatan telah berlangsung secara mandiri dari inisiatif masyarakat.

Pahawang Culture Festival 2022 sendiri masuk dalam rangkaian 110 Kharisma Event Nusantara (KEN). Karenanya Menparekraf berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan, agar target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas bisa didorong melalui event-event yang ada di daerah, salah satunya Pahawang Culture Festival.***/uli

Desa Wisata Air Terjun Moramo Sulawesi Tenggara Kembangkan Wisata Konservasi Alam

JAYAKARTA NEWS – Desa Wisata Air Terjun Moramo, Sumbersari, Sulawesi Tenggara, berhasil mengembangkan wisata berbasis konservasi alam. Desa ini, dalam pengembangannya, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mementingkan konservasi alam dan berhasil masuk 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

“Saya melihat Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari merupakan paket yang sangat lengkap karena ada aspek konservasi. Bahkan ada satwa monyet dan anoa dalam konservasinya,” kata Menparekraf saat melakukan visitasi ke Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari, Jumat (26/8/2022).

Sandiaga menyebut Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari juga memiliki pengolahan sumber energi baru terbarukan. Ini bisa menjadi jawaban masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mengantisipasi krisis energi.

“Ada juga paket sumber energi baru dan terbarukan yaitu melalui pemanfaatan sumber mikro hydro yang menjadi listrik. Ini menjadi penjawab karena kenaikan harga bahan pokok termasuk bahan energi. Kalau misalnya kita bisa menciptakan kendaraan berbasis listrik seperti motor listrik, mobil listrik dengan peningkatan pembangkit di sini, kita tidak usah khawatir dengan harga naik karena kita bisa menyesuaikan dengan keunggulan dan kearifan lokal di sini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari awalnya merupakan daerah transmigran, sehingga keberagaman suku dan budaya menjadi salah satu hal unik di sini. Masyarakat di desa sudah terbiasa dengan perbedaaan suku, budaya, bahasa, dan tradisi.

Hal ini menjadikan desa wisata ini laksana miniatur Indonesia. Terdapat 5 suku yang mendiami desa, antara lain Tolaki, Jawa, Sunda, Bali, dan Bugis.

Sandiaga berharap Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari bisa menjadi desa wisata unggulan, bahkan menjadi destinasi air terjun terbaik di Indonesia.

“Mudah-mudahan Air Terjun Moramo Sumbersari ini bisa menjadi yang terbaik di Indonesia. Tadi dengan jarak tempuh 1,4 kilometer saya jalan dari atas ke bawah, dan ini pemandangannya menakjubkan sekali, ini salah satu mungkin yang luar biasa,” kata Menparekraf.

Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, berharap kehadiran Menparekraf ke Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari bisa turut menarik wisatawan.

“Saya hanya mengucapkan syukur Alhamdulillah, kami tidak menyangka desa kami masuk 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Menparekraf,” kata Sarunuddin.***/mel

Ampas Kelapa Berharga dari Halmahera

JAYAKARTA NEWS— Ini tentang ampas kelapa yang kemudian bisa “disulap” menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Sebuah kegiatan yang sangat menginspirasi bangsa. Program pemberdayaan masyarakat tersebut tengah bergulir di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Adalah MIND ID holding tambang BUMN yang menggagasnya. Ujungnya, berkat inovasi mengubah limbah kelapa menjadi ’emas’ itu IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2022 mengganjarnya dengan penghargaan.

Nah kita kembali ke ampas kelapa. Siapa sangka, ampas kelapa bisa direkayasa menjadi benda-benda bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya, seperti mangkok, fiber dan lain-lain. “Bahkan bisa menjadi bioenergi yang ramah lingkungan,” ujar Dany Amrul Ichdan, Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID, di Jakarta, baru-baru ini.

Dany berharap, inisiasi MIND ID itu kelak bisa menggurita dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Di samping, menjadi bagian dari program menjaga alam sekaligus menata sirkulasi sampah atau limbah.

Tentu tidak berlebihan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kelapa nasional mencapai 2,85 juta ton pada 2021. Sedangkan, pohon kelapa sendiri terkenal sebagai salah satu pohon yang hampir semua bagiannya bermanfaat. Karena itu, ia disebut “the most versatile plant”.

Mengubah “sampah menjadi berkah” sejatinya bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja, bahkan dengan “limbah” apa saja. Masyarakat pesisir misalnya, acap memanfaatkan tempurung atau sabut kelapa untuk bahan kerajinan (handicraft). Termasuk memanfaatkan cangkang kerang laut, sisik ikan, dan tulang ikan. Produknya berupa hiasan dinding, kalung, gelang, dan lain-lain.

Sementara masyarakat pegunungan, acap memanfaatkan limbah organik menjadi tas atau barang kerajinan. Misalnya pemanfaatan kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, durian, atatu kulit petai cina (lamtoro).

Sedangkan masyarakat yang mukim di daerah pertanian, juga bisa memanfaatkan limbah berupa Jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, bahkan kulit bawang menjadi benda berharga. Selain menjadi benda kerajinan tangan yang unik, bisa juga untuk bahan bangunan (atap, lantai atau dinding).

Bahkan, jika Anda tinggal di daerah perkotaan, tinggal memantik kreativitas, maka seketika bisa mengubah sampah menjadi benda berharga. Misalnya, pemanfatan limbah kertas, kardus, kulit kacang, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, atau serutan kayu. Dengan sentuhan seni yang unik, seketika bisa menjadi barang bernilai jual.

Meningkatkan Bisnis

Melihat itu semua, pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan adalah wajib. Selain menjaga kesinambungan bisnis, juga dimaksudkan agar meningkatkan pendapatan per kapita suatu daerah.

Grup MIND ID mempraktikkannya di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, yang kebetulan merupakan penghasil kelapa. Tak kurang dari 26 warga setempat yang sudah menerima manfaat langsung dari program tersebut.

Program dimulai dengam memberikan pelatihan proses produksi coconet lanjut ke proses produksi. Selain itu, mereka juga diberi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Terakhir, membangun fasilitas fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan.

Melalui program itu, grup MIND ID secara langsung telah menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan nilai tambah petani kelapa. “Yang tak kalah penting, meningkatkan wawasan, produktivitas dan kemandirian masyarakat,” ujar Dany Amrul Ichdan.

Cocofiber dan Coconet

Sekilas tentang cocofiber dan coconet. Pada tahap awal, program pengolahan kelapa terpadu hanya fokus pada pemanfaatan limbah sabut kelapa menjadi produk Cocofiber dan Coconet. Tahapan proses kegiatan meliputi pelatihan awal pemanfaatan serabut kelapa, persiapan lokasi, pemasangan sarana dan sarana penunjang, pembentukan kelompok kerja, evaluasi hasil produksi dan pendampingan.

Coconet adalah produk jaring yang dibuat dari limbah kelapa yang cukup melimpah. PT Antam Tbk, salah satu anak perusahaan MIND ID, biasa memakainya untuk keperluan reklamasi di tebing yang curam.

Pada tahun 2019, sudah ada empat kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu pelatihan proses produksi Coconet, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.

Realisasi produksi coconet rata-rata per bulan sebanyak 125-130 rol. Peningkatan jumlah produksi coconet juga dipesan dari luar Halmahera Timur. Strategi pemasaran coconet juga sudah dilakukan di luar wilayah Halmahera Timur. Kini petani kelapa di kawasan Buli bisa menghasilkan pendapatan tambahan di luar pemasukan lain rata rata Rp 2.000.000 per bulan.

Melalui diversifikasi, rencana pengembangan produk olahan kelapa terpadu pada tahun 2020 dibagi menjadi empat produk yang memiliki nilai jual cukup tinggi yaitu coconut chip, coconut flakes, coconut flour, dan dessicated coconut.

Program dengan kode emiten ANTM ini pun akhirnya keluar sebagai juara dalam kategori sustainability atas inovasinya yang berjudul “Utilization of Coconut Waste into Coconet and Cocopeat.”

Program sejenis terus dikembangkan di Grup MIND ID yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk. “Penghargaan atas praktik program Inovasi Pemberdayaan Masyarakat ini adalah indikasi, kami telah melangkah di jalur yang benar,” tegas Dany.***rd

KSPPS Jasa Sayaga Ekspansi ke Usaha Retail

JAYAKARTA NEWS – Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Jasa Sayaga Korpri kini berekspansi ke usaha retail, yakni sebuah minimarket yang diberi nama Sayaga Mart, terletak di area SPBU Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor.

Grand opening Sayaga Mart berlangsung hari ini (26/8) dengan ditandai pengguntingan pita dan pelepasan balon oleh ketua KSPPS Sayaga Korpri, Hj Maryeni. Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Asep Mulyana Sudrajat, Ketua Dekopinda Pepi Januar Pelita, segenap pengurus Sayaga dan undangan lainnya.

Kepala Dinas Koperasi Asep Mulyana dalam sambutannya menekankan pentingnya anggota koperasi dalam memenuhi kewajibannya. “Dua hal yang penting yakni simpanan pokok dan simpanan lanjutan atau wajib setiap bulannya, “ kata Asep

Keberadaan Sayaga Mart bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk belanja memenuhi kebutuhan keluarga. Belanja di koperasinya sendiri, keuntungannya tidak kemana-mana. Keuntungannya akan kembali kepada anggota atau berupa peningkatan SHU.

Sementara itu Ketua Dekopinda Pepi Januar Pelita sangat mendukung dan mengapresiasi usaha bisnis yang dikembangkan Jasa Sayaga. Menurut Pepi, KSPPS Sayaga Korpri merupakan salah satu koperasi yang cukup berkembang di Kabupaten Bogor. Sayaga juga satu-satunya koperasi di Kabupaten Bogor yang memiliki usaha SPBU.

Peningkatan kapasitas koperasi dalam segala aspeknya memang menjadi agenda yang tidak pernah berhenti dilakukan Dekopinda. Diantaranya peningkatan SDM koperasi dan juga aspek bisnis. Dan kali ini Sayaga merealisasikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan membuka bisnis baru yakni Sayaga Mart.

Gerakan Koperasi hingga kini sudah berusia 75 tahun, tentu berbeda dengan saat-saat awal keberadaan gerakan koperasi. Kini tantangan koperasi makin luas, dan adanya Sayaga Mart tentu akan bersaing dengan usaha retail atau mart yang lain. Sayaga Mart akan berkembang dan kuat dengan dukungan anggota. Maka diharapkan anggota setia berbelanja di koperasinya. “Tidak berpinda ke lain hati, tetap ke Sayaga Mart ” harap Pepi.

Ditekankan pula, usaha bisnis apapun yang dilakukan koperasi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. “Orientasi utamanya adalah demi meningkatkan kesejahteran anggotanya, “ tandas Pepi lagi.

Menurut Sekretaris Sayaga Korpri, H. Ujer, tidak semua ASN adalah anggota Jasa Sayaga Korpri, karena ada pula koperasi-koperasi di beberapa SKPD. KSPPS Sayaga Korpri yang berdiri sejak 2008 memiliki anggota 1300 orang yang terdapat di hampir semua SKPD, antara lain Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Damkar, Inspektorat, Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, dan lainnya.

Secara berkala, Sayaga Korpri memberikan santunan kepada anak-anak yatim di sekitar kompleks Pemda. Selain itu setiap Promo Jumat Berkah memberikan hadiah kepada pembeli di SPBU 10 liter Pertamax bagi mereka yang hafal satu surat Al Kahfi setiap hari Jumat jam 09.00 sd. 11.00 WIB. (isw)

Harga Minyak Mentah Terus Naik, Sementara Harga Jual Eceran Masih Dijaga Pemerintah

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, semenjak menyampaikan tambahan subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik kepada DPR, harga minyak mentah dan ICP tidak kunjung turun, justru menunjukkan tren yang semakin meningkat.

Melihat outlook harga minyak sampai dengan akhir tahun yang diterbitkan oleh EIA menunjukkan harga minyak di US$104,8/barel dan berdasarkan forecast konsensus harga minyak bahkan mencapai US$105.

“Jadi waktu kita membuat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang sudah dibahas dengan DPR dengan harga minyak US$100/barel, jelas bahwa menurut forecast dari konsensus maupun dari energi organization itu US$100/barel itu lebih rendah dari kemungkinan realisasi. Hari ini pun kita juga lihat harga minyak juga masih di atas US$100,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM yang diselenggarakan secara hybrid, Jumat (26/08).

Namun demikian meski harga minyak mentah dan ICP terus meningkat, harga jual eceran (HJE) energi untuk masyarakat tidak berubah. HJE karena adanya subsidi Pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya.

Saat ini harga solar yaitu Rp5.150/liter. Jika menggunakan ICP US$105 dan kurs rupiah Rp14.700/US$ maka harga solar harusnya di Rp13.950/liter.

“Jadi harga yang dijual kepada masyarakat itu hanya 37%nya. Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi 63% dari harga keekonomiannya atau harga riilnya. Itu Rp8.800/liter,” jelas Menkeu.

Kemudian untuk Pertalite yang saat ini berada pada harga Rp7.650/liter, maka dengan ICP US$105 dan kurs nilai tukar Rp14.700 harga keekonomiannya seharusnya Rp14.450/liter. Artinya, harga Pertalite sekarang ini hanya 53% dari yang seharusnya.

Selanjutnya untuk Pertamax pun yang sekarang harganya di Rp12.500/liter, seharusnya memiliki harga Rp17.300/liter.

“Jadi bahkan Pertamax sekalipun yang dikonsumsi oleh mobil-mobil yang biasanya bagus, berarti yang pemiliknya juga mampu, itu setiap liternya mereka mendapatkan subsidi Rp4.800,” tandas Menkeu.

Sementara itu, LPG yang sekarang harga jual per kilo adalah Rp4.250 kalau mengikuti harga saat ini harusnya berada di angka Rp18.500/kg. Jadi setiap kg LPG, konsumen mendapatkan subsidi Rp14.250.

“Jadi kalau setiap kali beli LPG 3kg, kita bayangkan maka mereka mendapatkan Rp42.000 lebih,” pungkas Menkeu.***/me

KemenKopUKM Percepat Produksi Minyak Makan Merah

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) bersinergi untuk mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi petani sawit.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan pabrik minyak makan merah harus dipercepat dan diharapkan pada awal tahun 2023 sudah dapat hadir produk minyak makan merah di pasaran.

“Kami baru saja berkoordinasi terkait progres pembangunan minyak makan merah oleh koperasi petani sawit yang saya minta dipercepat supaya Oktober 2022 sudah terbangun pabrik dan Januari 2023 sudah bisa produksi. Ini arahan Presiden agar kita gerak cepat. Kemudian kami membahas soal SNI bersama BSN dan izin edar bersama BPOM,” ucap MenKopUKM Teten Masduki di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Jumat (26/8).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan BPOM bersama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah melakukan perencanaan DED (Detail Engineering Desain) agar sesuai dengan standar dari BPOM.

“Untuk BSN sendiri akan menggunakan fast track dalam membuat SNI (Standar Nasional Indonesia) dari minyak makan merah ini,” kata Menteri Teten.

Dia menegaskan, koordinasi ini merupakan bukti dari gerak cepat kementerian atau lembaga (K/L) dalam mendukung kebijakan afirmasi Presiden untuk kesejahteraan petani sawit.

Dari perhitungan KemenKopUKM, setiap 10 ton minyak makan merah yang diproduksi per hari maka akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 2 kecamatan di sekitar pabrik minyak makan merah yang rencana pilot projectnya akan dilakukan di Sumatra Utara.

“Saat ini saja sudah ada banyak permintaan dari restoran untuk minyak makan merah karena ini sangat bergizi, bahkan bisa dikembangkan turunannya untuk program stunting. Jadi ini saya kira sudah kita kerjakan dengan cepat juga. Mudah-mudahan tidak ada hambatan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan pabrik minyak makan merah agar sesuai dengan standar.

“BPOM juga siap mendukung cara pengolahan minyak makan merah yang baik. Setelah peletakan batu kita kawal mutu industri bangunan agar sesuai standar. Kami akan terbitkan izin edar untuk minyak makan merah. Kami akan mengawal keamanannya,” kata Rita.

Sementara itu, Kepala BSN Kukuh S. Achmad menegaskan bahwa tugas BSN dalam pengembangan minyak makan merah ini ialah menyusun standar nasional agar masyarakat memiliki kepastian produk yang aman dikonsumsi, bermutu, dan bergizi.

“Penyusunan SNI menjadi syarat mutu utama, kita sudah susun draf rancangan SNI tinggal satu step lagi karena harus gerak cepat. Kebetulan di BSN punya prosedur fast track untuk menyusun SNI,” ucap Kukuh.

Di samping itu, ketika SNI sudah terbit maka akan diperlukan pembuktian bahwa produksi atau produk akhirnya memenuhi SNI.

“BSN bertugas menyiapkan laboratorium dan menjadi lembaga kompeten agar nanti ketika produk berjalan, proses sertifikasi langsung berjalan dan bisa lebih cepat memenuhi SNI yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk aman, sehat, dan bermutu,” ucapnya.***/uli

Gubernur Khofifah Lepas Ekspor 14.150 Pasang Sepatu ke China

MADIUN, JAYAKARTA NEWS- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas ekspor 14.150 pasang sepatu ke China dari PT. Dwi Prima Sentosa (PT. DPS) Kabupaten Madiun.

Menurutnya, ini merupakan kabar baik yang datang dari Kabupaten Madiun terlebih saat ini masih di bulan Kemerdekaan RI.

“Hari ini kita mendapatkan good news dari Madiun melalui PT. DPS yang baru produksi April 2021 tapi hari ini sudah melepas ekspor yang ke 91 kalinya ke 33 negara,” kata Gubernur Khofifah di halaman PT. DPS, Dusun Krapyak, Desa Purworejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, Jumat (26/8).

“Semoga semua proses berjalan lancar dari ekspor yang hari ini akan kita luncurkan semuanya berjalan dengan sukses lancar dan ekspor-ekspor berikutnya bisa terus ditumbuhkembangkan,” lanjutnya.

Gubernur Khofifah menambahkan, ekspor sepatu Yonex setara 28 ton tersebut tentu menjadi penanda bahwa Jawa Timur siap dan optimis untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

“Tentu hal ini harus kita dukung bersama, mudah-mudahan terus bisa mencapai sukses dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Madiun dan Jawa Timur pada umumnya,” ucapnya.

Pasalnya saat ini dunia tengah menghadapi dinamika yang memicu potensi terjadinya krisis energi, pangan dan ekonomi.

Mengutip pesan Presiden Joko Widodo untuk tetap ‘Eling lan Waspodo’, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan bahwa diperlukan penguatan dari berbagai sektor agar mampu menghadapi tantangan global saat ini.

Termasuk yang dilakukan oleh PT. DPS. Untuk ekspansi pasar ekspor ke berbagai negara dan sudah mencapai 33 negara.

“Ini kita apresiasi PT. DPS dapat mengekspor sepatu ke China, padahal di sana dikenal sebagai pusat produksi sepatu juga. Ada kualifikasi tertentu dari sepatu yang diproduksi oleh Indonesia, khususnya PT. DPS di Jatim ini,” tutur Khofifah.

Diketahui, PT. DPS memiliki 3 Pabrik yang kesemuanya ada di Jawa Timur. Yaitu Mojokerto , Ngawi dan salah satu cabangnya terletak di Caruban, Madiun. Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa PT. DPS juga akan melakukan ekstensifikasi dari PT. DPS 3 ke PT. DPS 4.

Orang nomor satu di Jatim ini mengharapkan PT. DPS mampu tumbuh dan berkembang sehingga bisa menjadi penguat ekosistem ekonomi yang inklusif di Madiun.

“Ini akan menjadi bagian dari penguatan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi diikuti serapan tenaga kerja dan kemiskinannya bisa diturunkan. Pabrik sepatu termasuk padat karya ,” harapnya.

Selain itu, Khofifah juga berharap agar sinergitas Pemkab. Madiun dan PT. DPS dapat terus berjalan baik serta dapat ditumbuhkembangkan dengan melakukan proses rekruitmen sebanyak mungkin dari masyarakat Madiun sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

“Dan kita berharap pabrik yang seratus persen produknya eksport ini akan terus berproduksi secara lebih signifikan lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Manager Ekspor Impor PT. DPS Madiun Irawan melaporkan PT. DPS adalah perusahaan bergerak di bidang sepatu olahraga dengan negara tujuan ekspor yaitu negara Asia dan Eropa. Ia mengatakan nilai investasi untuk perusahaan di DPS 3 saja kurang lebih Rp 98 Miliar dengan total jumlah karyawan 1.256 orang. (poedji)

Ancaman Inflasi, Pemerintah Diminta Hati-hati Tetapkan Kebijakan Kenaikan Harga BBM

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite dengan memperhatikan potensi ancaman inflasi.

“Menahan laju inflasi sesuai target di tengah tekanan fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tapi saya kira itu harus dipertimbangkan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang secara pendapatan masih sangat rentan”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (25/08).

Menurutnya, tidak seperti negara maju, gejolak inflasi sangat signifikan terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Kenaikan harga energi yang akan berdampak luas. Hal ini diperparah dengan kebijakan moneter BI yang menaikan suku bunga Bank.

“Bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai baik dalam meredam inflasi ini akan memiliki resiko sosial ekonomi bagi masyarakat kelas menengah. Jangan sampai angka pengangguran dan kemiskinan justru akan meningkatkan”, tegas mantan ketua Kadin Bengkulu itu.

Lebih lanjut Sultan mendorong Pemerintah untuk mempertahankan kebijakan subsidi energi meski harus mengurangi porsi bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Namun harus juga diikuti dengan peningkatan sistem pengawasan distribusi energi bersubsidi, baik BBM maupun gas LPG sehingga bisa tepat sasaran.

Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang hanya sekitar 4 ribu Dollar ini tidak cukup kuat untuk menahan gejolak inflasi. Hal itu akan menggerus daya beli masyarakat.

“Kami harap Pemerintah tidak perlu melakukan eksperimen kebijakan energi yang beresiko di situasi global yang belum pulih. Kita tentu tidak ingin mimpi buruk krisis ekonomi dan politik 1998 yang diakibatkan oleh inflasi terjadi lagi saat ini”, tutupnya.

Bank Dunia melaporkan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia sebesar US$4,29 ribu atau setara Rp62,24 juta pada 2021. Dengan demikian, pendapatan masyarakat Indonesia sebesar US$4,29 ribu per penduduk pada tahun lalu.

Dengan nilai tersebut, PDB per kapita Indonesia tersebut berada di posisi ke-5 di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Posisi Indonesia berada di bawah Thailand yang memiliki PDB per kapita US$7,23 ribu dan di atas PDB per kapita Filipina yang sebesar US$3,55 ribu.

Pendapatan per kapita ini dinilai berdasarkan paritas daya beli. Paritas daya beli ini digunakan untuk menentukan produktivitas ekonomi dan standar hidup di antara negara-negara di dunia dalam waktu tertentu.***/ebn

Kebijakan Menaikkan Harga BBM Bawa Konsekuensi, Partai Gelora: Perlu Ada Solusi Komprehensif

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah memprioritaskan penggunaaan anggaran negara pada hal-hal yang sangat prioritas, bukan sebaliknya digunakan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar yang dilakukan dalam situasi ketidakpastian global.

“Bagaimana anggaran pemerintah yang memang dalam serba keterbatasan ini, digunakan untuk hal-hal yang memang prioritas, sangat prioritas, bukan kepada hal-hal yang sifatnya itu proyek-proyek mercusuar,” kata Achmad Rilyadi, Bendahara Umum Partai Gelora Indonesia, Rabu (24/8/2022) sore.

Hal itu disampaikan Achmad Rilyadi menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada pekan ini dalam Gelora Talk bertajuk ‘Siap-siap Harga BBM Melambung Lagi: Hidup Kian Mencekik, Kemana Rakyat Mengadu?

“Karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam kondisi yang sangat pas-pasan itu, kita berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi-opsi, selain mengurangi subsidi konsumsi BBM,” katanya.

Irel, sapaan akrab Achmad Rilyadi, mengatakan, jika pemerintah menempuh opsi untuk menaikkan harga BBM, maka akan membawa konsekuensi pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga-harga lainnya.

“Hal ini tentu akan semakin memberatkan masyarakat. Karena itu, apa yang dilakukan pemerintah sekarang, harus memberikan solusi yang betul-betul kompatibel dengan kondisi rakyat,” ujarnya.

Mantan Anggota Komisi VII DPR ini berharap pemerintah segera membuat desain ketahanan energi baru terbarukan dalam rangka mengurangi penggunaan fosil sebagai sumber energi.

Sebab, kapasitas produksi kilang minyak (lifting) saat ini rendah, tidak sebanding dengan konsumsi yang tinggi, sehingga pemerintah harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kenaikan harga minyak dunia ini bisa menjadi momentum mempercepat penggantian BBM dari fosil ini sebagai sumber energi diganti dengan energi terbarukan. Kita memerlukan desain ketahanan energi terbarukan sekarang,” katanya.

Dalam diskusi ini, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan, belum tentu ada kenaikan harga Pertalite dan Solar pada pekan ini maupun pekan depan.

“Belum tentu (ada kenaikan harga). Kita akan hitung, sedang kumpulkan berapa windfall profit kenaikan komoditas yang dinikmati negara itu berapa, apa masih bisa mengkompensasi,” kata Sugeng.

Menurut dia, penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar akan berdampak melambungnya harga-harga barang atau inflasi. Kondisi ini, akan semakin memberatkan kehidupan kaum marjinal.

“Ini harus dihitung betul, dengan asumsi perhitungan bahwa kenaikan Pertalite 10% saja, bisa berdampak terhadap inflasi 0,5%, kalau ditambah Solar bisa 0.8%. Disatu sisi rakyat miskin harus diselamatkan, dan anggaran negara tidak juga jebol,” terangnya.

Politisi Partai Nasdem ini mengkrtik keras upaya Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite pada pekan ini.

“Itu statement yang ceroboh, tidak manusiawi, merugikan semua orang. BBM belum naik saja, harga-harga sudah naik hari ini dan terjadi rush di SPBU-SPBU gara-gara pengumuman saudara Luhut Panjaitan. Itu kritik keras saya,” katanya.

Sugeng menegaskan, kebutuhan BBM Pertalite saat ini hanya sampai Oktober 2022. Sehingga perlu dicarikan solusi yang benar-benar komprehensif untuk menyelamatkan inflasi, keuangan negara dan BUMN yang dberikan penugasan.

Komisi VII DPR, lanjut Sugeng, mengusulkan harga Pertalite sekarang Rp7.650 per liter akan disesuaikan di harga Rp10.000 per liter. Begitupun harga solar sekarang Rp5.510 per liter akan menjadi sektiar Rp7.000 per liter.

“Paling banter naik maksimum 30% menjadi Rp10.000 per liter untuk Pertalite. Sedangkan pengguna motor, angkot dan solar untuk keperluan angkutan logistik masih tetap, harganya seperti sekarang. Kalau angkutan industri, pakai harga baru,” tuturnya.

Sugeng mengatakan, anggaran subsidi tentunya tidak cukup dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi riil ekonomi. Apalagi 70% BBM Subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak

Harga ICP di dalam APBN 2022 dipatok 63 dollar AS per barrel kenyataannya sekarang 104 dollar AS per barrel. Sementara nilai tukar rupiah yang diperkirakan Rp 14.350 juga bergerak melemah jadi Rp14.500 per dollas AS.

“Jadi Indonesia memang rentan terhadap gejolak harga energi. Mayoritas untuk memenuhi kebutuhan ini mengacu pada harga impor dan tidak berada dikendali pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, setidaknya ada tiga alternatif mengenai BBM Subsidi.

Alternatif, pertama yakni menambahkan kuota BBM Subsidi hingga mencukupi sampai akhir tahun apabila pemerintah berkecukupan. Kedua, melakukan pembatasan distribusi BBM subsidi karena belum efektif menyasar rakyat kurang mampu.

Ketiga menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Untuk ini sebenarnya badan usaha sudah menginisiasi pembatasan dengan pengguna mypertamina. Hanya saja, payung hukum dari pembatasan itu belum ada,” tuturnya.

Menurut Satya, sudah Rp502 triliun dana APBN untuk subsidi energi termasuk dengan kompensasi. Sedangkan tahun depan, subsidi energi ini juga ditekan hingga sekitar Rp302 triliun hingga akihr tahun.

“Bagaimana berupa untuk anggaran Rp502 triliun ini bisa sampai hingga akhir tahun,” kata mantan Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Semakin mengecilnya anggaran subsidi ini seiring kembalinya penerapan deficit anggaran menuju maksimal 3%. Dengan begitu, belanja diatur lebih ketat dengan mengedepankan penggunaan kendaraan listrik dan biofuel.

Kedepannya, lanjut Satya, penggunaan BBM fosil ini terus menurun. “Moda transportasi publik juga harus ditingkatkan, bila perlu gratiskan,” katanya.

Sedangkan pengamat Migas & Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menuturkan, subsidi BBM hingga sekarang ini masih belum tepat sasaran bagi golongan ekonomi kelas bawah.

Didalam BPS ukuran masyarakat miskin apabila berpenghasilan dibawah Rp400 ribu per bulan. “Kalau yang disubsidi adalah pemakai motor, kan menjadi pertanyaan. Mereka ini para pejalan kaki, semestinya, tak menggunakan motor,” Komaidi.

Menurutnya, subsisi BBM seharusnya menyasar kepada orang bukan barang. Bagi masyarakat miskin tetap membeli BBM dengan harga sama, namun disubsidi dengan menggunakan kode tertentu.

“Tiga besar penggunanya yakni transportasi, industri dan niaga serta rumah tangga. Kalau ini mampu disasar kemungkinan angka subsidi tidak sebesar ini,” pungkasnya.***din

Kemenag Kembali Buka Sertifikasi Halal Gratis bagi Usaha Mikro Kecil

JAYAKARTA NEWS – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka kuota fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang memenuhi kriteria pernyataan pelaku usaha (self declare).

“Kami berharap fasilitasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK dengan optimal,” ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (24/08/2022).

Program ini, lanjut Aqil, merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan direncanakan akan diberikan kepada 324.834 pelaku UMK. Sebelumnya, pada semester I-2022, BPJPH Kemenag telah membuka pendaftaran 25 ribu SEHATI yang telah mencapai target dan ditutup pada 11 Juli 2022.

“Untuk SEHATI Tahap 2 ini kita kembali buka untuk pelaku UMK di 34 provinsi,” ujarnya.

Aqil menyampaikan, untuk mendukung program ini pihaknya telah membuka rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) di 13 provinsi.

“Kami secara paralel melatih 6.033 Pendamping PPH dan mereaktivasi 12.954 pendamping PPH yang tersebar di berbagai provinsi. Kita berharap dengan fasilitasi ini ekosistem halal Indonesia semakin meluas,” pungkasnya.

Berikut sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi UMK untuk dapat mengikuti program fasilitasi SEHATI Tahap 2:

1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan risiko rendah (perizinan tunggal)

2. Skala usaha mikro atau kecil

3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesi (KBLI) yang sesuai dengan jenis produk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022

4. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu

5. Belum pernah menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak lain

6. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya

7. Proses produksi sederhana (usaha rumahan bukan pabrikan)

Mulai tanggal 24 Agustus 2022 para pelaku UMK dapat mengakses aplikasi SIHALAL melalui laman ptsp.halal.go.id untuk mendaftar pengajuan fasilitasi SEHATI Tahap 2 yang dilakukan secara elektronik. Adapun panduan atau tutorial penggunaan aplikasi SIHALAL dapat dilihat pada tautan:

1. Pembuatan akun pelaku usaha

2. Update data pelaku usaha

3. Permohonan sertifikasi halal

Untuk mengetahui kriteria produk yang masuk kategori self declare, masyarakat dapat mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare.***/uli