Category: Ekonomi & Bisnis

bank bjb Kolaborasi dengan Semen Indonesia, Mudahkan Penerimaan Pembayaran Tagihan

JAYAKARTA NEWS— bank bjb melakukan kerja sama dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terkait Distributor Financing yang akan saling menguntungkan.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara bank bjb dengan Semen Indonesia dilakukan Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari dan SVP of Finance Semen Indonesia Hasan Arifin, yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022.

Penandatangan PKS ini turut dihadiri Pemimpin Divisi Komersial bank bjb Mohammad Mufti dan Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan bank bjb Isa Anwari.

Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari mengatakan kerja sama bank bjb dengan Semen Indonesia akan menghasilkan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak.

Semen Indonesia yang merupakan produsen semen terbesar di Indonesia sekaligus penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga kini. Semen Indonesia memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia.

“Kolaborasi bank bjb dengan Semen Indonesia diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam penerimaan pembayaran tagihan dengan dukungan fasilitas kredit yang disediakan kepada Distributor/Subdistributor,” ujar Nancy.

Dukungan bank bjb terhadap Semen Indonesia diharapkan akan mendorong kinerja bank bjb khususnya dalam penyaluran pembiayaan terhadap segmen komersial serta meningkatkan brand image bank bjb secara nasional.

Selain dengan Semen Indonesia, bank bjb juga telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah BUMN dengan menyediakan layanan perbankan terbaik yang cepat, mudah dan inovatif.

Menurut Nancy, bank bjb senantiasa mendukung gerak bisnis BUMN agar tumbuh dan berkembang bersama sehingga mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“bank bjb mengajak BUMN lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama demi menjadi Tandamata Untuk Negeri,” kata Nancy.***/pr

Mendagri: Daerah yang tak Mampu Jaga Inflasi Menunjukkan Leadership Lemah

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar saling bekerja sama mengatasi laju inflasi. Kerja sama tersebut didorong agar melibatkan pemerintah pusat, serta instansi vertikal terkait lainnya.

Menurut Mendagri, adanya sistem semi desentralisasi yang diterapkan saat ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah dalam menghadapi persoalan mendasar, termasuk inflasi. Pasalnya, adanya inflasi tersebut dinilai akan menimbulkan dampak serius kepada daerah.

“Dampak inflasi tidak hanya akan ke pemerintah pusat, tetapi juga kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk (terhadap) kemampuan, reputasi, elektabilitas para kepala daerah. Daerah yang tidak mampu menjaga inflasi menunjukkan bahwa leadership lemah,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah, yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (23/8/2022).

Saat ini pemerintah pusat tengah berupaya keras mengendalikan laju inflasi, salah satunya dengan tidak mencetak uang dalam skala banyak. Di samping itu, pemerintah juga terus menjaga laju suku bunga agar tetap terkendali, serta berupaya mencari sumber energi dan pangan yang murah. Upaya tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan energi dan pangan masyarakat.

“Nah untuk itulah kita perlu sama-sama (pemerintah) pusat maupun daerah bersama-sama untuk menahan agar inflasi tetap dalam posisi terkendali,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat. Sebab, hal itu dinilai akan membebani masyarakat serta menimbulkan gejolak sosial. Apalagi saat ini situasi politik semakin dekat dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang bakal dilaksanakan pada 2024.

Bila terjadi kenaikan harga yang pesat, tambah Mendagri, pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat adalah pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, Pemda beserta pihak-pihak lainnya harus saling bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemda dapat menjalankan upaya-upaya tersebut sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

“Contoh misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM, dan lain lain. Pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Tim pengendali inflasi daerah melibatkan juga aparat pengawas, untuk memastikan agar energi itu betul-betul tepat sasaran di masyarakat yang memang membutuhkan,” tandas Mendagri.***/ebn

Nono Sampono Optimistis Indonesia akan Jadi Salah Satu Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono optimistis Indonesia akan menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Hal itu disampaikan Nono Sampono seusai menyaksikan Topping Off Menara Syariah oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di kawasan PIK 2, Jakarta, Selasa (23/8).

Keyakinan Nono Sampono itu semakin kuat setelah pembangunan Menara Syariah, yang diinisiasi oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group, rampung. Bangunan yang menjadi bagian dari Islamic Financial Centre ini direncanakan menjadi tempat sinergi seluruh kekuatan keuangan Syariah di Indonesia.

Nono Sampono menyatakan bahwa cita-cita untuk mewujudkan Jakarta menjadi Pusat Keuangan Syariah Internasional menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, sambungnya, diperlukan konsolidasi dari seluruh pemangku kepentingan keuangan syariah Indonesia yang meliputi regulator dan sejumlah asosiasi.

“Dengan bersatunya kekuatan semua stakeholders tersebut, Indonesia akan menjadi salah satu Pusat Keuangan Syariah Dunia yang diperhitungkan selain Dubai, Bahrain, Doha, Riyadh, Istambul dan Kuala Lumpur,” kata Nono.

Nono Sampono menilai, finansial syariah menjadi pilihan tepat untuk memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Atas dasar itu pula dibangun gedung Menara Syariah.
Nono berharap kehadiran gedung ini merangsang investasi syariah. Ditambah lagi, dengan fakta penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Pembangunan kawasan syariah tersebut, menurut Nono, berkat hubungan baik dengan negara tetangga. Ia berharap, ke depan, Menara Syariah ini mampu menjadi kawasan syariah terbesar di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.
Nono Sampono menambahkan Gedung Menara Syariah ini dibangun di tanah seluas 23,5 hektar dengan dua menara kembar atau twin tower. Setelah di-groundbreaking pada September 2019 lalu, Menara Syariah yang ada dalam kawasan Islamic Finance District ini ditargetkan selesai dan dioperasikan pada 2023 mendatang.
Perbankan, asuransi, serta berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah lain akan hadir disini. Menara Syariah menunjukkan eratnya persahabatan dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, dan pemeluk agama Islam sekaligus ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia.

Dia menjelaskan, kawasan Islamic Finansial direncanakan akan menampung bank-bank dan OJK syariah nasional dan internasional.”Kita berharap dengan potensi bank-bank OJK syariah nasional dan internasional akan berinteraksi berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi lainnya terutama UMKM sehingga akan berkembang menjadi kekuatan untuk memperkokoh ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara topping off ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Pimpinan Agung Sedayu Group Sugianti Kusuma, Perwakilan dari Salim Group Franky Welirang, serta para investor dan pemangku kepentingan terkait.***/ebn

Soal Kenaikan Harga Pertalite, Presiden: Hitung Betul Sebelum Diputuskan

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Presiden menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite.

“Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” tegas Presiden dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), di Jakarta, Selasa (23/08/2022).

Menurut Presiden, kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” tutur Presiden.

Selain daya beli dan konsumsi masyarakat, Presiden juga mengingatkan jajarannya terhadap kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

“Kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.***/mel

Sinergi dengan TNI, bank bjb Beri Kemudahan Layanan Perbankan untuk Tentara Indonesia

JAYAKARTA NEWS— bank bjb berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) demi memberikan kemudahan dan layanan perbankan terbaik bagi anggota TNI.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara bank bjb dengan TNI tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Layanan Perbankan bagi Anggota TNI tersebut dilakukan secara langsung oleh Direktur bank bjb Yuddy Renaldi dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, pada Selasa 23 Agustus 2022 di Kantor Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Personalia Panglima TNI Marsda TNI Kusworo, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Purwo Sudaryanto, Kababinkum TNI Mayjen TNI Dr. Agus Dhani, Kapusku TNI Marsda TNI Danang Hadiwibowo.

Sedangkan hadir dari bank bjb yakni Direktur Komersial dan UMKM Nancy Adistyasari, Direktur Konsumer dan Ritel Suartini, Direktur Operasional bank bjb syariah Vicky Fitriadi, Pemimpin Divisi Hubungan Kelembanggan Isa Anwari, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, Pemimpin Divisi Kredit UMKM Denny Mulyadi.

Direktur bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan penandatanganan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menandai sinergi yang lebih luas antara bank bjb dengan TNI.

Sebelumnya bank bjb telah melakukan berbagai sinergi kerjasama baik dengan lembaga TNI maupun dengan para anggota TNI. Tercatat penyaluran kredit konsumer bank bjb untuk para Anggota TNI telah berlangsung di berbagai daerah Indonesia tidak hanya di Jawa Barat dan Banten.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan komitmen bersama untuk saling memberikan manfaat antar lembaga dengan tujuan bersama membangun negeri dan memberikan manfaat terbaik bagi negeri Indonesia serta akan semakin mempererat hubungan bank bjb dan TNI yang selama ini telah terjalin sangat baik. bank bjb merasa terhormat dan bangga dapat memberikan layanan perbankan terbaik bagi anggota TNI,” kata Yuddy.

Yuddy berharap bank bjb dapat membantu dan mendukung TNI beserta seluruh anggotanya dari berbagai kesatuan dengan perluasan kerjasama pemanfaatan berbagai produk dan layanan dari bank bjb melalui pemberian fasilitas kredit konsumer dan ritel, kredit kepemilikan rumah (KPR), pengelolaan keuangan melalui berbagai produk simpanan bank bjb, hingga pengelolaan Dana Pensiun melalui pemanfaatan program DPLK bank bjb.

“bank bjb senantiasa mendukung TNI dan seluruh anggotanya melalui layanan perbankan yang inovatif, mudah dan cepat,” kata Yuddy.***/pr

Raih Pendapatan Tinggi, bank bjb Masuk 10 Bank Terbesar versi Fortune Indonesia 100

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – bank bjb masuk dalam 10 bank dengan perolehan pendapatan terbesar pada 2021 versi Fortune Indonesia 100. bank dengan kode emiten BJBR ini menjadi satu satunya BUMD yang masuh dalam jajaran elit tersebut.

Fortune Indonesia menyusun daftar ini dengan mengurutkan pendapatan perusahaan terbuka dan tertutup Indonesia. Untuk versi 2022, Fortune Indonesia menggunakan data pendapatan pada tahun fiskal 2021.

Masuknya bank bjb dalam 10 Bank Terbesar versi Fortune Indonesia 100. Hal tersebut menjadi bukti kerja keras seluruh insan bank bjb dalam mendorong kinerja perusahaan dan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui inovasi digital.

bank bjb membukukan laba Rp 2 triliun pada tahun 2021, naik 19,4% dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 21,6% yoy menjadi Rp 7,9 triliun dan fee based income meningkat 39,3% yoy menjadi Rp 1,33 triliun.

Sedangkan pada triwulan II tahun 2022, bank bjb berhasil mencatatkan laba bersih Rp 1,2 triliun atau meningkat 29,6%  yoy. Hal ini berkat pencapaian kredit termasuk pembiayaan yang naik sebesar 12,8% menjadi Rp 110,2 triliun dan fee based income tumbuh sebesar 28,8%. Sementara untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar 14,7% yoy menjadi Rp 133,2 triliun.

bank bjb juga mencatatkan kinerja positif, salah satunya dengan mengembangkan ekosistem yang dimiliki dengan produk dan fitur yang terus dikembangkan lewat aplikasi mobile bjb DIGI.

Hingga kini, jumlah pengguna bjb DIGI sudah lebih dari 849.082 pengguna, atau hampir 5 kali lipat dari tahun 2020. Sedangkan QRIS merchant bank bjb juga tumbuh hampir 90 kali lipat dari semula 7.458 merchant di tahun 2020 dan saat ini menjadi lebih dari 655.320 merchant.

Agen Laku Pandai melalui bjb BiSA saat ini tercatat lebih dari 7.589 agen dan kedepannya akan terus dikembangkan melalui skema kerjasama dengan berbagai pihak.

Ekosistem digital bank bjb tersebut menyumbang hampir 40% fee based income bank bjb yang tumbuh 28,8% yoy.

bank bjb akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan ekosistem keuangan dalam konsep branchless bank hingga menjadi bagian dari kontributor fee based income yang jauh lebih besar di masa yang akan datang.***/pr

Sandiaga Minta Pekanbaru Tetapkan Ekraf Unggulan Masuk Jaringan Kabupaten/Kota Kreatif

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru bersama pemerintah kota setempat segera menetapkan subsektor ekonomi kreatif unggulan untuk dapat fokus dikembangkan dan masuk dalam jaringan kabupaten/kota (KaTa) kreatif.

Sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kita harus jadikan Pekanbaru sebagai bagian dari kota kreatif, karena Kota Pekanbaru selama ini identik dengan ekonomi ekstraktif. Kita harus bangun ekosistem ekonomi kreatif karena saya melihat tadi produk-produk ekonomi kreatifnya luar biasa,” kata Menparekraf Sandiaga Uno saat hadir dalam acara workshop “KaTa Kreatif” di Perpustakaan Soeman HS, Pekanbaru, Minggu (21/8/2022).

Salah satu subsektor yang dapat diunggulkan, kata Sandiaga, adalah subsektor kuliner. Menurutnya Kota Pekanbaru memiliki ragam kuliner dengan rasa yang begitu khas. Mulai dari gulai ikan patin, bolu kemojo, kue bangkit, dan lainnya.

Ataupun produk ekonomi kreatif fesyen seperti tenun songket yang juga banyak modelnya.

“Silakan berembug seluruh ekosistem ekonomi kreatif, beri masukan dan tentukan agar kita bisa tetapkan sebagai kota kreatif sehingga bisa berkolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif lainnya,” kata Sandiaga.

“Sebagai daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia, saatnya juga ekonomi kreatif kita menjadi lokomotif penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024,” katanya lagi.

Ia mengatakan pelaku kreatif khususnya UMKM harus dapat mengambil peluang di tengah tantangan ekonomi yang saat ini terjadi akibat krisis global.

“Manfaatkan juga digitalisasi agar pengembangan pemasaran yang lebih terdepan. Termasuk agar bisa masuk dalam e-katalog pemerintah di mana telah dianggarkan oleh pemerintah untuk belanja produk-produk UMKM dan koperasi,” kata Sandiaga.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf, Hariyanto, mengatakan Kemenparekraf/Baparekraf siap mendukung pelaku ekonomi kreatif sebagai kota kreatif dan masuk dalam jaringan kabupaten/kota kreatif.

“Nanti akan ada uji petik yang segera kami fasilitasi dan tindaklanjuti agar Pekanbaru sebagai bagian dari kabupaten/kota kreatif dengan subsektor unggulan yang disepakati bersama,” kata Hariyanto.

Sementara Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, mengapresiasi dukungan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pengembangan ekonomi kreatif juga pariwisata di Kota Pekanbaru.

“Kami telah menyiapkan gedung promosi bagi UMKM sehingga diharapkan dapat meningkatkan peluang dari pelaku ekraf untuk berkembang,” kata Muflihun.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Bidang Pengaman Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Brigjen TNI Ario Prawiseso.***/uli

Tiga Sinergi Kebijakan untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional

JAYAKARTA NEWS— Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergisitas pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Perry usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022).

“Kita bersinergi bersama dengan semangat kebangsaan mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi, agar ekonomi kita pulih lebih cepat tumbuh lebih kuat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Perry menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rakornas menekankan bahwa upaya penanganan inflasi harus dilakukan bersama hingga level mikro, tidak hanya secara makro.

“Diarahkan Bapak Presiden, yuk kita perkuat sinergi dan koordinasi, baik pusat maupun daerah, mengatasi bersama inflasi ini yang dampak global sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat masih bisa terjaga, pemulihan ekonomi itu bisa lebih lanjut, tentu saja kita bisa meningkatkan, memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur BI mengemukan tiga sinergi antarkebijakan yang dilakukan. Pertama, sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Perry mengungkapkan pada bulan Juli inflasi pangan mencapai 11,47 persen sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 4,94 persen.

Perry menyampaikan, BI bersama dengan pemerintah telah melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.

“Dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini, ada operasi untuk ketersediaan makanan, kerja sama antardaerah dari yang surplus ke yang defisit, supaya memang betul-betul arus barang itu bisa teratasi. Kemudian juga, penggunaan anggaran di daerah, anggaran darurat itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI Perry berharap inflasi pangan agar segera terkendali.

“Insyaallah ini dalam bulan-bulan yang akan datang inflasi pangan terkendali. Insyaallah kalau inflasi pangan kita bisa turunkan dari 11,47 (persen) menjadi maksimal 5 persen atau 6 persen, artinya daya beli masyarakat semakin baik dan juga inflasi kita terkendali,” ujarnya.

Kedua, adalah kebijakan fiskal. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.

“Kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi untuk energi, listrik sehingga ini yang dampak harga minyak, harga energi yang tinggi tidak kemudian membebani rakyat. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan dari fiskal,” ujar Perry.

Ketiga, Gubernur BI menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI diarahkan untuk stabilitas (pro-stability). Sementara kebijakan lainnya, seperti makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi keuangan syariah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Beberapa kebijakan yang dilakukan, lanjut Perry, di antaranya adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.

“Kami juga sementara ini belum perlu untuk menaikkan suku bunga karena tadi ada subsidi, ada pengendalian pangan, sehingga dari sisi kebijakan suku bunga tidak harus buru-buru menaikkan suku bunga, sehingga masih bisa menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.***/ebn

Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Belanja APBD

JAYAKARTA NEWS— Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang diikuti jajaran pemerintah daerah (Pemda). Rakornas tersebut sebagai upaya menggenjot realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Adapun gelaran tersebut mengusung tema “Percepatan Realisasi APBD dan Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca Diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Acara yang berlangsung Jumat (12/8/2022) itu digelar secara daring dan luring dari Padang, Sumatera Barat, dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, melalui Rakornas tersebut Kemendagri membuka ruang diskusi mengenai penyerapan realisasi anggaran baik yang tertinggi maupun terendah. Rakornas tersebut, kata dia, menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi untuk meningkatkan realisasi anggaran. Pemda diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran.

Fatoni menekankan, percepatan realisasi APBD penting dilakukan untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, capaian realisasi belanja APBD memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.

“Belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen pada akhir 2022,” jelas Fatoni yang menjadi keynote speaker pada acara tersebut.

Guna mempercepat realisasi belanja APBD, Fatoni meminta kepala daerah untuk menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah itu untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan.

“Pemda baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk berkontribusi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan Pemda harus segera melakukan percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022,” tutur Fatoni.

Pada kesempatan itu Fatoni juga menegaskan agar seluruh Pemda dapat mengoptimalkan capaian target belanja APBD TA 2022. Terlebih, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan nomor 903/9232/keuda tertanggal 16 Desember 2021. Surat tersebut memuat tentang persiapan pelaksanaan APBD TA 2022 dan mendorong penetapan pejabat pengelola keuangan daerah sebelum dimulainya tahun anggaran.

“Berikutnya Pemda harus menyusun anggaran kas yang akuntabel dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan segera menerapkan pelaksanaan proses lelang dini yang dimulai sebelum tahun anggaran berkenaan,” tutur Fatoni.

Sebagai informasi, Rakornas ini mengundang narasumber dari kementerian/lembaga terkait. Di antaranya, Gubernur Sumatera Barat, Inspektur Wilayah III Kemendagri, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, serta Direktur Koorsup Wil 1 Kedeputian Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK.

Selain itu, agenda ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Anggota Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Sumatera Barat, Direktur BUMN dan BUMD di Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat. Hadir pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Di samping itu, acara tersebut juga dihadiri para peserta secara virtual yang terdiri dari Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda Provinsi, Kabupaten/Kota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala OPD terkait penghasil dan pemungut pajak serta retribusi daerah. Peserta lainnya yakni dari akademisi, pengamat, pegawai pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum melalui kanal youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.***/ebn

Airlangga: 30 Provinsi Realisasi Inflasinya di Atas Nasional

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan saat ini sudah relatif stabil.

Hal tersebut disampaikan Airlangga pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Kamis (18/08/2022) pagi.

“Harga pangan per hari ini relatif sudah stabil. Harga beras itu juga rata-rata masih kuat sekitar Rp10 ribu, daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, volatile food sudah relatif terkendali dibandingkan saat Lebaran tahun 2022 kemarin di mana terjadi kenaikan permintaan.

Terkait inflasi, Menko Ekon menyampaikan inflasi pada Juli 2022 berada di angka 4,94 persen. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh faktor harga komoditas global dan tekanan inflasi yang terjadi di beberapa daerah.

“Inflasi kita 4,94 persen di bulan Juli 2022. Inflasi di paruh waktu 2022 faktornya selain komoditas global juga cuaca kemudian juga terkait dengan tekanan inflasi oleh beberapa daerah dan juga terkait dengan produksi,” ujarnya.

Secara spasial, terdapat 30 provinsi yang realisasi inflasinya di atas nasional. Airlangga pun meminta seluruh kepala daerah beserta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi di daerahnya.

“Para gubernur untuk ikut menjaga (inflasi) dan melalui TPID agar melakukan ekstra effort agar stabilisasi harga dapat dijaga,” ujarnya.

Airlangga mengungkapkan, partisipasi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat TPID saat ini mencapai 78 persen, meningkat dari partisipasi tahun lalu yang sebesar 71 persen.

“Ada beberapa daerah yang berprestasi, tentu diharapkan dapat diberikan fasilitas dan tambahan tentunya insentif dari Ibu Menteri Keuangan,” imbuhnya.

Selaku Ketua TPIP, Airlangga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus berupaya meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi, terutama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ini dilakukan melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Dari segi keterjangkauan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bansos (bantuan sosial) baik dari APBN maupun APBD. Dari segi ketersediaan, cadangan beras relatif aman melalui Bulog 1-1,5 juta ton. Sementara kelembagaan melalui fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) pertanian dan juga sistem resi gudang. Sistem gudang ini yang masih perlu dioptimalisasikan,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menekankan perlunya komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panic buying.

Di dalam laporannya, Airlangga juga menggarisbawahi peran APBN dalam menekan kenaikan harga BBM dengan mengalokasi subsidi pemerintah.

Dengan semua program dan upaya yang telah dilakukan, Menko Perekonomian berharap laju inflasi dapat terus dijaga.

“Kami terus berharap beberapa program dan extra effort yang dilakukan dan diperkirakan laju inflasi 2022 di kisaran 4-4,8 persen. Bloomberg memprediksi angka 4,5 persen,” pungkasnya.***/ebn