Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Sandiaga: Musik Dangdut Indonesia Berpotensi Mendunia seperti Kpop, Contohnya “Ojo Dibandingke”

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa

Musik dangdut Indonesia bisa mendunia seperti Kpop sehingga potensi tersebut harus dioptimalkan agar mampu menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Begitu kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, dikutip Jayakarta News dari Laman Kemenparekraf, Sabtu (2/9).

“Kualitas karya anak bangsa seperti lagu dangdut, tidak kalah dengan karya musik lain seperti Kpop,” ujar Sandiaga dalam Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 di Lippo Plaza, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (2/9/2022).

Sandiaga menyampaikan, melalui digitalisasi diharapkan musik dangdut bisa semakin dikenal oleh banyak orang hingga go internasional, seperti lagu dangdut “Ojo Dibandingke” yang dibawakan Farel Prayoga saat memeriahkan penyelenggaraan upacara HUT ke-77 RI di Istana Negara.

“Farel Prayoga yang hadir bersama kita di Pameran AKI Sidoarjo ini menjadi viral lewat sosial media dan menarik minat banyak masyarakat untuk mendengarkan musik dangdut,” kata Menparekraf.

Menparekraf berpesan agar masyarakat memberi lebih banyak kesempatan kepada karya-karya kreatif musik lokal untuk didengar dan dinikmati setiap hari.

Lebih lanjut, Menparekraf menyampaikan bahwa melalui program AKI yang menyasar 16 kabupaten/kota di Indonesia ini diharapkan bisa mengangkat produk ekonomi kreatif termasuk musik. Sehingga target terciptanya 4,4 juta lapangan kerja pada tahun 2024 bisa tercapai.

“Program ini diharapkan hadir untuk mendorong UMKM kreatif Indonesia naik kelas dan percepatan pertumbuhan ekonomi. AKI ini InsyaAllah bisa mengangkat kesejahteraan para pelaku ekraf Sidoarjo,” kata Menparekraf lagi.

Ada 27 peserta AKI yang mengikuti pameran di Lippo Plaza Sidoarjo, terdiri dari 20 finalis subsektor kuliner, kriya, fesyen, dan aplikasi. Serta 7 finalis dari subsektor film dan musik.

Acara Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 tidak akan berakhir sampai pameran di Kota/Kabupaten masing- masing, tapi salah satu finalis per kota akan berkesempatan untuk mengikuti pameran tingkat nasional di Pekan Puncak AKI 2022.***/mel

Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kemenkumham Gandeng FNS Gelar Diseminasi

JAYAKARTA NEWS – Pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat menjadi prioritas pemerintah saat ini. Terlebih dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Kemenkumham terus berupaya memberikan pelayanan publiknya kepada masyarakat dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggandeng Friedrich Naumann Stiftung (FNS), sebuah Non Government Organization (NGO) dari Jerman, menggelar Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM, Menuju Pelayanan Publik Inklusif: Pendaftaran Merek dan Perseroan Perorangan di Surabaya, Kamis (01/09/2022).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Kemenkumham, Hantor Situmorang mengatakan, pembangunan persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap kelompok rentan dan pemberian kesempatan yang inklusif bagi kelompok kelompok tersebut menjadi tujuan penting pemerintah.

“Pelayanan publik (di Kemenkumham) yang diberikan kepada masyarakat umum terus diupayakan agar memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia ini juga diupayakan dalam penyediaan peraturan dan layanan publik untuk mendukung UMKM dan anggota masyarakat yang kurang terlayani,” ucap Hantor saat membuka Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam Rilis Jumat (2/9).

“Seluruh pelayanan publik yang ada di Kemenkumham meliputi bidang Keimigrasian, Kekayaan Intelektual (KI), Hak Asasi Manusia, dan juga Administrasi Hukum Umum (AHU) seyogyanya berakar pada bingkai penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia,” tandas Hantor.

Lebih lanjut Karo Hukerma menjelaskan, P2HAM adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga yang berdasarkan kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu, pelayanan publik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan.

“Pelayanan-pelayanan publik yang disediakan kepada masyarakat umum terus diupayakan agar dapat memenuhi prinsip HAM, yaitu pelayanan publik yang inklusif,” papar Hantor.

Melalui diseminasi ini, lanjut Karo Hukerma, Kemenkumham mendapatkan masukan dan saran untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM, khususnya pada pelayanan Merek, dan Perseroan Perorangan.

“Kami berharap, Bapak/Ibu peserta diseminasi dapat memberikan masukan dan saran mengenai implementasi pelayanan publik berbasis HAM, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham kepada masyarakat” tutup Hantor.

Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Timur, Subianta Mandala menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah berupaya memberikan pelayanan publik berbasis HAM melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.

“Kanwil Jatim berupaya agar seluruh UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM,” jelas Subianta.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari kelompok rentan Luluk Ariyantiny mengajak peserta kegiatan untuk belajar berinteraksi dengan kaum difabel. Masyarakat umum, khususnya petugas pelayanan publik seringkali tidak mengerti kebutuhan kaum difabel dan bagaimana berinteraksi dengan mereka.

“Kebijakan sudah bagus, SOP sudah ada, tapi jika petugasnya tidak bisa melaksanakannya, maka kelompok rentan juga tidak akan terlayani dengan baik,” tegas Luluk ketika menyampaikan materinya.

Kegiatan diseminasi ini dihadiri 60 orang peserta, yang terdiri dari kelompok rentan, pelaku UMKM dari berbawai wilayah di Jawa Timur, notaris, dan perwakilan pegawai Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara Kemenkumham dengan Friedrich Naumann Stiftung yang telah terjalin sejak tahun 2015.***/uli

MenKopUKM Kolaborasi Dengan Jagoan Internet Marketer Bantu UMKM Go Digital

JAYAKARTA NEWS – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki berkolaborasi dengan para jagoan internet marketer untuk membantu UMKM go digital sehingga bisa memasarkan dan mempromosikan produknya secara digital.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, dikutip dari Rilis KemenkopUKM, Jumat (2/9), saat ini masih banyak UMKM di daerah-daerah yang belum terhubung ke ekosistem digital. Hal tersebut lantaran kurang familiarnya UMKM terhadap teknologi. Sehingga perlu dorongan agar UMKM dibantu untuk bisa masuk ke sistem digital.

“Saya berharap agar UMKM dibantu bisa masuk ke market online. Kita membutuhkan jagoan-jagoan reseller serta jagoan internet marketer. Dukungan dari mereka ini, kita bisa menggeser produk yang sekitar 50 persen masih dikuasai produk impor. Sekecil apapun produk UMKM di pelosok manapun bisa dibantu,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Indonesia Digital Meetup (IDM) 2022 di Gedung Smesco, Kamis (1/9).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara virtual. MenKopUKM didampingi Direktur Utama LLP-KUMKM (Smesco Indonesia) Leonard Theosabrata, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Wientor Rah Mada, dan Staf Khusus MenKopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari.

Lebih lanjut, Teten mengatakan, Pemerintah sudah mulai untuk mendukung market untuk produk lokal, di mana belanja negara sekitar 40 persen diperuntukkan untuk dibelanjakan produk KUMKM. Hingga hari ini nilainya mencapai Rp400 triliun.

“Presiden Jokowi bahkan mengatakan kalau perlu direncanakan belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga 100 persen untuk produk lokal. Karena ini adalah kebijakan afirmasi yang sangat fundamental bagi perkembangan industri lokal khususnya ekonomi UMKM,” kata MenKopUKM.

Saat ini penjualan online berkembang semakin cepat. Bahkan bukan hanya e-commerce, ada juga game commerce, TV commerce, dan social commerce yang memerlukan strategi khusus di dalamnya. Dan biasanya para pelaku UMKM tak cukup SDM untuk menjangkau hal tersebut.

Untuk itu MenKopUKM menekankan, jika para juara internet ini saling mendukung, ia percaya ekonomi digital dalam negeri akan semakin terdongkrak lebih cepat. Mengingat, potensi digital ekonomi Tanah Air di tahun 2030 diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun.

Tak hanya itu, KemenKopUKM kata Teten, juga memerlukan pasokan data dari pelaku internet marketer, mana saja produk yang dibutuhkan masyarakat, yang jika dijual bisa laku. “Kita juga butuh dibuatkan aplikasi untuk menangkap demand, bukan hanya jenis produk tapi juga harganya,” kata MenKopUKM.

Diakuinya, UMKM masih membutuhkan inovasi seperti aplikasi yang menunjang dalam mempromosikan produknya. Terbukti saat pandemi, KemenKopUKM sukses menyelenggarakan Pahlawan Digital Award yang menjaring 30 pengembang aplikasi baru, inovasi anak muda yang sangat membantu UMKM jualan secara online.

“Target kami, sekecil apapun produk UMKM harus bisa dijual secara online dan masuk ke ekosistem digital,” kata MenKopUKM.

Teten juga mendorong, agar lebih banyak lagi UMKM masuk dalam e-katalog LKPP, yang saat ini sudah mencapai 600 ribu dari target tahun 2022 mencapai 1 juta produk UMKM masuk e-katalog. Diharapkan dengan event IDM 2022 ini, semakin mendorong jumlah produk UMKM ke e-katalog dan UMKM ke ekosistem digital secara umum.

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi terselenggaranya IDM 2022. Ia menegaskan, eranya saat ini UMKM sudah harus melek teknologi dan digitalisasi. Ke depan, teknologi akan terus berevolusi lebih canggih. Untuk itu, penyelenggaraan IDM 2022 bermanfaat bagi peserta bukan hanya mendapat informasi tapi juga dapat mengasah potensi diri, hingga membuka peluang untuk maju bersama.

“Saat pandemi semua didorong untuk masuk ke sistem digital, UMKM harus juga memanfaatkan teknologi. Proyeksi ekonomi digital Rp4.800 triliun. Indonesia didominasi milenial yang mencapai 54 persen total penduduk Indonesia. Transformasi dalam BUMN pun terus kita fokuskan pada SDM muda dan produktif, agar lebih lincah dan tangkas dalam memanfaatkan digitalisasi,” katanya.

Kementerian BUMN kata Menteri Erick, mengedepankan tiga inisiatif dan strategis dalam tranformasi digital. Pertama pembangunan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Kedua pengembangan pertumbuhan masyarakat digital. Ketiga, akselerasi pertumbuhan digital.

“Salah satu konkretnya, kami berupaya memenuhi kebutuhan BUMN dalam platform PaDi (Pasar Digital) yang hingga Juni 2022 total terdapat 12.960 pelaku UMKM, dengan nilai transaksi mencapai Rp l18 triliun. Himbara juga turut berperan dalam alokasi pembiayaan KUR senilai Rp338,6 triliun untuk UMKM,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata berterima kasih atas dukung semua pihak. Terutama dukungan nyata bagi UMKM untuk bisa lebih kuat mengenai pemahaman digitalisasi, marketing, dan lainnya.

“Adanya event ini, kita bisa memperlihatkan bagi semua agar upaya digitalisasi ini tepat guna. Semoga dengan banyaknya acara semacam ini, kita bisa bersama scale-up UMKM Tanah Air,” katanya.***/uli

Jababeka Jalin Kolaborasi dengan Developer Real Estat Terkemuka Jepang Mitsui Fudosan

JAYAKARTA NEWS – PT Jababeka Tbk menandatangani Joint Venture Agreement (JVA) dengan Mitsui Fudosan Asia (anak perusahaan Mitsui Fudosan), pada 26 Agustus 2022.

Dalam Rilis kepada Jayakarta News, Kamis (1/8), dijelaskan Jababeka dan Mitsui Fudosan Asia akan berkolaborasi membangun tiga cluster perumahan yang berlokasi di Jababeka Sport City, Bekasi Timur, Jawa Barat.

Mitsui Fudosan adalah perusahaan real estat Jepang yang didirikan pada tahun 1941. Saat ini, Mitsui Fudosan membawahi 367 anak perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika, Cina, Taiwan, Asia Tenggara, dan India.

Mitsui Fudosan juga telah memberikan kontribusi signifikan bagi sejarah real estat dunia dengan membangun Tokyo Midtown, Hudson Yards 50 dan 55, dan Hotel Halekulani.

Eric Limansantoso, General Manager Corporate Marketing Jababeka Residence, mengatakan Jababeka mendapat kehormatan atas kerjasamanya dengan Mitsui Fudosan sebagai pengembang real estate terkemuka dan bereputasi dari Jepang.

“Kolaborasi dengan Mitsui Fudosan datang di waktu yang tepat, kondisi pemulihan pasca COVID-19 mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan kebugaran. Diwujudukannya cluster yang mampu mewadahi kesadaran tersebut menjadi dasar kerja sama ini. Kami berusaha untuk menyediakan lingkungan hidup yang sehat dan stabil untuk menjaga kesehatan mental dan fisik yang baik bagi masyarakat di dalamnya.”

Selain tren kesehatan dan kebugaran yang terus berkembang, pandemi COVID-19 telah membentuk gaya hidup baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran pemangku kepentingan seperti Jababeka dan Mitsui Fudosan sangat penting dalam menciptakan ekosistem dan ruang publik yang mudah diakses, aman, dan mempromosikan kesehatan bagi semua orang yang tinggal, berkunjung, dan terhubung dalam komunitas di Kawasan tersebut

Sejak awal diluncurkannya kawasan mega cluster bernama Jababeka Sport City yang mengusung konsep Sport & Healthy Life, Jababeka telah memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk tinggal di kawasan yang mengedepankan kesehatan dan kebugaran.

Pengembangan cluster ini akan menghasilkan sekitar 808 unit yang terdiri dari perumahan dan ruko. Terdapat fasilitas sport hub seluas 1 hektar, seperti mini golf, lapangan basket, mini soccer, skatepark, outdoor gym, hopscotch & giant chess, serta kids climbing wall.

Proyek kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan cluster lain di Jababeka Sport City seperti cluster Monaco dan Sevilla yang sudah terjual habis.

Jababeka juga telah menyiapkan desain tata kota berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang mendukung kemudahan akses masyarakat untuk transportasi umum, konektivitas, jalan kaki, dan bersepeda. Dengan fasilitas IoT dan tata kota berbasis TOD ini, Jababeka menargetkan komunitas start-up sebagai pasar utama yang akan menempati area cluster ini.

Tahun ini, sebelum menggandeng Mitsui Fudosan, Jababeka telah sukses berkolaborasi dengan mitra internasional lainnya yaitu Mitsubishi Heavy Industries dalam rangka mewujudkan area Correctio.

Pada 8 September 2022, Jababeka akan merilis kawasan Correctio yang digadang-gadang akan menjadi The Next Silicon Valley di Indonesia. Jababeka telah menjalin berbagai kemitraan sebagai bentuk komitmen nyata pengembangan kawasan ini, seperti kemitraan dengan Mitsubishi Heavy Industries, BRIN, Indogen, BISA AI, dan Telkomsel.

Selain proyek Sport City dan Correctio, Jababeka akan terus berupaya menghasilkan terobosan dan langkah strategis lainnya untuk mendukung visi pemerintah mewujudkan Industri 4.0. dan Masyarakat 5.0. di Indonesia. Hal ini juga akan mendukung kebutuhan industri dan startup di Indonesia yang ekosistemnya akan terus tumbuh.***/mel

Pembahasan RUU P2APBN Berlanjut ke Tahap Selanjutnya, Menkeu Apresiasi Dukungan DPR

JAYAKARTA NEWS – Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2021 berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di Sidang Paripurna DPR.

Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kamis (01/09).

“Pemerintah menyampaikan terima kasih bahwa di dalam pembahasan selama dua minggu ini, seluruh pandangan dari seluruh fraksi memberikan persetujuan dan sekaligus dukungan untuk melanjutkan pembahasan RUU P2APBN Tahun Anggaran 2021 pada tahap berikutnya,” ungkap Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan APBN 2021 di desain dengan asumsi optimis bahwa perekonomian akan segera pulih. Hal ini sesuai dengan tren penurunan kasus Covid-19 pada kuartal ketiga tahun 2020 serta ditemukannya vaksin Covid19 sehingga dapat mulai melaksanakan program vaksinasi.

Namun nyatanya dalam perjalanan melaksanakan APBN 2021, Menkeu menyebut virus Covid-19 bermutasi dan menyebabkan tantangan yang sangat tinggi dalam mengelola perekonomian dan menjaga keselamatan masyarakat. Meski demikian APBN 2021 mampu menghadapinya dan membuat perekonomian Indonesia bangkit kembali dengan tumbuh 3,69%.

Untuk itu, Menkeu mengapresiasi persetujuan dan dukungan DPR dalam mendesain APBN yang fleksibel dan berkemampuan merespon situasi yang memang belum menentu. Sehingga APBN 2021 dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam menjalankan peran untuk menanggulangi masalah ancaman kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.

“Kami atas nama Pemerintah sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada DPR terutama Badan Anggaran yang telah memahami bersama-sama Pemerintah, tantangan yang kita hadapi secara tidak ada presedennya atau unprecedented,” ungkap Menkeu.***/mel

Menparekraf: Pameran Deep and Extreme 2022 Perkuat Kebangkitan Wisata Selam Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka secara resmi pameran olahraga esktrem terbesar Indonesia, “Deep and Extreme Indonesia 2022” yang kembali digelar secara luring setelah dua sebelumnya tertunda akibat pandemi COVID-19.

Menparekraf Sandiaga Uno saat membuka secara resmi pameran “Deep and Extreme Indonesia 2022” di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022), mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya maksimal dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sebelumnya terdampak pandemi COVID-19.

“Termasuk di wisata selam tanah air. Untuk itu kami mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya ‘Deep and Extreme Indonesia 2022’ menjadi bagian dalam pemulihan ekosistem wisata selam kita yang dua tahun lebih ini menghadapi suatu pukulan yang sangat dahsyat,” kata Menparekraf.

Pameran yang menjadi wadah bagi para pecinta diving (menyelam) juga petualangan outdoor dalam mengakses berbagai informasi mengenai produk destinasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas wisata ekstrem ini diharapkan dapat memperkuat kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya wisata selam Indonesia.

Wisata luar ruang termasuk wisata selam dikatakan Sandiaga merupakan salah satu kegiatan wisata yang berpotensi menjadi pandemic winner. Hal ini lantaran pandemi COVID-19 telah mengubah minat dan tren wisatawan di Indonesia bahkan dunia yang lebih mengarah kepada wisata yang personalize, localize, customize, and smaller in size.

“Karenanya kami sekarang betul-betul all out untuk mendorong wisata minat khusus, termasuk wisata selam di mana Indonesia yang memiliki potensi yang begitu besar untuk menjadi destinasi selam terbaik di dunia,” kata Sandiaga.

Terlebih saat ini di tengah pandemi, Indonesia berhasil naik 12 peringkat dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2021 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF). Saat ini Indonesia berada di peringkat 32 mengalahkan Thailand, Malaysia, juga Vietnam.

Indonesia juga menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki komitmen dalam penurunan emisi karbon di sektor pariwisata sebesar 50 persen pada 2035 dan net zero emission pada 2050.

“Karena pariwisata lebih menuju ke alam bebas. Kita ingin bersama arahan Pak Presiden melakukan satu kebangkitan sektor yang berbasis alam budaya dan juga masyarakat untuk mendorong terciptanya 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2021 dan dan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2004 yang sebagiannya kita harapkan dapat ditopang dari industri selam,” kata Sandiaga.

“Semoga hadirnya kembali event Deep and Extreme Indonesia 2022 menjadi momentum kebangkitan dan semakin majunya industri wisata selam Indonesia,” kata Sandiaga.

Safe Diving Destination

Dalam kesempatan itu Menparekraf Sandiaga juga berkesempatan membuka diskusi “Indonesia as a Safe Diving Destination Roadmap: Safety Standards as the Core Element in Product and Promotion Strategy” yang dihadiri stakeholder wisata selam tanah air dalam upaya bersama memastikan standardisasi keamanan dan keselamatan wisata selam Indonesia.

Dalam rancangan roadmap ini Kemenparekraf bekerja sama dengan Divers Alert Network (DAN) yang merupakan kelompok organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk meningkatkan keselamatan menyelam bagi semua penyelam.

“Bahwa safety merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu kami telah memulainya dengan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability),” kata Menparekraf Sandiaga.

Bersama DAN serta stakeholder industri selam lainnya, Kemenparekraf akan memastikan terpenuhinya faktor-faktor keamanan dan keselamatan di berbagai destinasi wisata selam tanah air.

“Selamat untuk seminar ini. Topik ini menjadi sarana yang efektif untuk memberikan insight tentang pengembangan wisata diving yang aman dan nyaman,” kata Menparekraf Sandiaga.

Dalam kesempatan tersebut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Handayani; Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu; serta Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf/Baparekraf, Alexander Reyaan.***/uli

Tingkatkan Sinergitas BUMN, bank bjb Teken MOU Layanan Perbankan dengan Wijaya Karya

JAYAKARTA NEWS— bank bjb terus memperluas sinergi dengan berbagai pihak untuk semakin memperkuat kinerja bisnis. Paling anyar, bank bjb melakukan kerjasama dengan PT Wijaya Karya (Persero) tentang Penggunaan Produk, Jasa dan Layanan Perbankan. Kerjasama ditandatangani oleh Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya, Adityo Kusumo, di Jakarta, Kamis (1/9).

Sebagai informasi, PT Wijaya Karya,Tbk (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang engineering, procurement, construction.

Nancy menjelaskan, Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani, sebagai jalan untuk memperluas kerjasama (Product Holding) antara bank bjb dengan PT Wijaya Karya dan anak perusahaan. bank bjb sendiri, sudah bekerjasama dengan Wijaya Karya sejak 2019, salah satunya melalui kerjasama penyaluran kredit korporasi.

Kerjasama ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan visi dan misi bank bjb, juga bagian dari strategi dalam memberikan kontribusi positif untuk pengembangan bisnis kedua belah pihak.

Menurut Nancy, ada berbagai potensi bisnis yang positif, memperluas peluang kerjasama, dalam berbagai bidang. Antara lain; Pengelolaan Dana dalam peningkatan DPK bank bjb (Tabungan, Giro, Deposito). Kemudian, Pemberian fasilitas pinjaman perusahaan dan perorangan (KGB & KPR). Selanjutnya, menggali potensi kerja sama bisnis lainnya antara bank bjb dengan PT Wijaya Karya,Tbk (Persero).

“Juga menjaga hubungan baik antara bank bjb dengan PT Wijaya Karya,Tbk (Persero) sekaligus meningkatkan sinergitas kepada BUMN,” ucap Nancy.

Kerjasama pemanfaatan produk, jasa dan layanan dari bank bjb, meliputi namun tidak terbatas pada layanan Funding, Lending, hingga Transaksi, yaitu Sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, meliputi Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan, Payroll Service, hingga Jasa Layanan Perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Selain dengan Wijaya Karya, bank bjb juga telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah BUMN dengan menyediakan layanan perbankan terbaik yang cepat, mudah dan inovatif. Menurut Nancy, bank bjb senantiasa mendukung bisnis BUMN agar tumbuh dan berkembang bersama sehingga mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“bank bjb mengajak BUMN lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama demi menjadi Tandamata Untuk Negeri,” kata Nancy.***pr

bank bjb seperti Sahabat UMKM

JAYAKARTA NEWS— Kalangan koperasi sering menyebut UKM sebagai anak kandung koperasi. Sebab, banyak UKM yang lahir dan tumbuh berkat pembiayaan dari koperasi. Kini, UMKM di Kabupaten Bogor juga punya sahabat, yakni Bank Jabar Banten (bank bjb).

bjb Cabang Bogor tidak hanya mendukung UMKM dari akses permodalan, namun juga terlibat dalam pembinaan dan pelatihan-pelatihan. bjb pun sering memfasilitasi kegiatan UMKM dengan menyediakan tempat kegiatan pembinaan UMKM di Gedung bank bjb Cabang Cibinong, Bogor. Dan belakangan acara “Bincang Jumat” yang membahas seputar dunia UMKM di Kab Bogor juga diadakan di gedung bjb.

“Kalau topiknya tentang digitalisasi ataupun membahas kemasan produk, yang datang penuh,“ kata Melly Supiyati, pembina UMKM Juara di Kabupaten Bogor.

Hal senada juga diakui Budi Sanjaya, Kepala bank bjb cabang Kabupaten Bogor saat Opening Ceremony UMKM Juara Kab. Bogor, Senin (29/8) di gedung bjb Cibinong. Program UMKM Juara adalah UMKM yang memiliki visi dan niat sungguh-sungguh untuk menjalankan usaha, memiliki SDM yang memadai, dan potensi pasar yang baik.

Setiap kegiatan UMKM yang diselenggarakan di bjb antusias pelaku UKM luar biasa. “Bincang Jumat UMKM” selalu penuh. Kerjasama UMKM Juara ini dilakukan dengan pelbagai pihak. Begitupun dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor terhadap kegiatan UMKM, baik berupa pelatihan-pelatihan maupun memfasilitasi aspek legalitas, seperti perizinan, sertifikasi halal, dan lainnya.

“Dukungan Dinas Koperasi dan UKM sangat luar biasa dalam memajukan UMKM di kabupaten Bogor ini. Kami pun akan selalu suport, “ kata Budi Sanjaya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Asep Mulyana Sudrajat yang hadir dan memberi sambutan juga menyatakan rasa terima kasihnya yang besar atas dukungan bjb khususnya terkait pembiayaan atau permodalan terhadap para pelaku UKM di Kabupaten Bogor.

Ditambahkan Budi Sanjaya, dukungan bjb juga tak lepas dari pelaku UMKM sendiri yang selalu bersemangat. Dan tentu karena produk UMKM yang dihasilkan telah menunjukkan kualitas yang bagus. Terutama yang ditunjukkkan oleh peserta kegiatan UMKM Juara yang tahun ini pesertanya berjumlah 162 pelaku UMKM, meliputi produk makanan, minuman, fashion, kerajinan, dan lain-lain.

Dalam kesempatan itu Budi Sanjaya menyampaikan pesan kepada pelaku UMKM agar selalu mempertahankan kualitas produk. Sebab, atas pengamatan di lingkungannya, kalau produk dari UMKM sudah terkenal dan banyak order, kualitas kurang diperhatikan. “Harus diingat pembeli menyukai produk kita karena kuliatas produk kita. Sayangnya hal ini (kualitas) sering dilupakan, “ ujar Budi Sanjaya.

Peran bjb dalam mendukung kegiatan UMKM Juara juga mengingat potensi UMKM di Kabupaten Bogor yang berpenduduk sekitar 5,7 juta jiwa cukup besar. “Ini setara dengan (jumlah penduduk) negara Singapura, “ komentarnya lagi.

bjb dalam mensuport akses pembiayaan terhadap UMKM, menurut Budi Sanjaya karena secara nasional sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja, sekitar 97 persen. Selain itu sektor UMKM menyumbang lebih dari 800 trilyun terhadap PDB nasional.

Sementara itu Sony Eko, Manajer Sentra UMKM di BJB dengan wilayah kerja Jakarta Raya (meliputi Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi) dalam kesempatan itu juga menyampaikan beberapa pesan terhadap peserta UMKM Juara. Antara lain terkait manajemen keuangan yang harus dilakukan pelaku UMKM, dan mengenai tantangan UMKM saat ini yang meliputi sumber daya manusia, akses pemasaran, akses pembiayaan, serta teknologi dan informasi.

Ditekankan pula oleh Sony Eko, agar pelaku UMKM menggunakan QRIS, sandard QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh BI untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. “Ini banyak manfaatnya, antara lain dapat melakukan transasksi apapun melalu QRIS, efisiensi waktu dan tenaga, dan lainnya termasuk menekan beredarnya uang palsu, “ kata Sony.

Kerjasama dengan PT

Ketua Koordinator UMKM Juara Kabupaten Bogor, Syarif Hidayat mengatakan, di Kabupaten Bogor terdapat lebih dari 700 ribu pelaku usaha mikro. Karena itu UMKM perlu diperhatikan, khususnya kegiatan UMKM Juara yang tahun ini berjumlah 162 peserta.

Program KUKM Juara dilakukan dengan pola pendampingan. Para pendamping umumnya praktisi yang mengedepankan pola inovasi dan kolaborasi.

Menurut Syarif, kegiatan UMKM Juara Kab Bogor bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM dalam kegiatan-kegiatan pelatihan serta dengan BJB dalam akses pembiayaan kegiatan UMKM. Dan mulai tahun ini UMKM Juara Kab Bogor berkolaborasi dengan lima perguruan tinggi yang dimotori Universitas Ibnu Chaldun Bogor. (isw)

Kemenkeu Dukung Pembahasan Pembentukan RUU Pemekaran Wilayah Provinsi Papua Barat Daya

JAYAKARTA NEWS – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan mendukung proses pembahasan selanjutnya mengenai pembentukan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan inisitatif dari DPR RI. Hal ini Wamenkeu sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah, Senin (29/08) di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.

Berdasarkan data perbandingan rata-rata pendapatan & belanja APBN (inflow & outflow) Agregat Wilayah Tahun 2016-2020, regional Papua mendapatkan alokasi belanja negara sebesar Rp462 triliun. Alokasi belanja negara bagi Papua, ada pada pos belanja Kementerian, transfer daerah, dan pos belanja lain yang berkaitan dengan pembangunan regional Papua.

“Karena itu, poin berikutnya adalah kami mendukung bahwa uang (APBN) yang kita alokasikan untuk Papua ini dijaga oleh lebih banyak pihak kalau nanti ada pemekaran. Kemarin sudah tiga (daerah) yang dimekarkan, kemudian ada satu lagi maka akan lebih banyak pihak yang melihat dan pertanggungjawaban atas dana yang kita kucurkan tersebut,” terang Wamenkeu.

Selanjutnya, mengenai pendanaan DOB (Dana Otonomi Baru) Wamenkeu mengatakan bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan benchmark penetapan DOB adalah tanggal 30 Juni 2022. Sementara itu, DOB untuk tiga daerah otonom baru yang sebelumnya yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan telah ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2022. Jika pemekaran wilayah Papua Barat Daya nanti bisa ditetapkan maka penetapan DOB-nya bisa ikut dengan tiga daerah otonom yang lalu.

“Nanti kita realokasikan supaya di tahun 2023 sudah ada dana transfer kepada daerah otonom baru ini,” lanjut Wamenkeu.***/uli

Pemerintah Tambahkan Bantalan Sosial Rp24,17 Triliun atas Pengalihan Subsidi BBM

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan tiga bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total sebesar Rp24,17 triliun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.

“Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun,” kata Menkeu usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (29/8).

Menkeu menjelaskan BLT tersebut akan segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150.000 selama empat kali dengan total BLT yang diberikan sebesar Rp600.000 untuk setiap penerima.

“Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” ujar Menkeu.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan melalui pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.

“Nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Menkeu.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimana 2 persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

“Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ujar Menkeu.***/uli