Category: Ekonomi & Bisnis

Kenaikan BBM dan Pemangkasan Anggaran Subsidi Angkutan Umum

Oleh Djoko Setijowarno

JAYAKARTA NEWS – Komisi 5 DPR RI tidak mendukung pengembangan angkutan umum perkotaan. Buktinya, akan memangkas hingga 60 persen anggaran subsidi operasional angkutan umum perkotaan di 11 kota.

Pemerintah Sabtu (3/9/2022) memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter (naik sekitar 31 persen). Harga per liter solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 (sekitar 32 persen). Adapun harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter (naik sekitar 16 persen).

Dampak secara langsung adalah kenaikan biaya transportasi, baik umum maupun pribadi. Dampak tidak langsung adalah kenaikan pada harga-harga barang yang lain. 

Bantalan sosial sebesar Rp 24 triliun yang dibangun sebagai dampak kenaikan harga BBM. Adapun bantalan sosial terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai Rp 12,4 triliun (20, 65 juta keluarga penerima manfaat dan Rp 600 ribu per keluarga diberikan dua kali masing-masing Rp 300 ribu), Bantuan subsidi upah Rp 9,6 triliun (16 juta pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta/bulan dan Rp 600 ribu per pekerja diberikan sekali) dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp 2,17 triliun (sektor transportasi umum dan nelayan diatur oleh pemda).

Pemda diminta menyisihkan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan. Sektor transportasi akan diberikan untuk bantuan angkutan umum, ojek on line dan nelayan.

Jika betul ada bantuan terhadap ojek daring, sementara tidak ada bantuan untuk angkutan bus kota, angkutan perdesaan, AKDP, AKAP, mobil boks dan pengemudi truk, tentu aneh dan sikap pemerintah tersebut sangat ironis.

Kalau sopir truk yang membantu kelancaran arus barang mogok, distribusi barang bisa kacau. Namun, kalau pengemudi ojek daring mogok, distribusi barang dipastikan tetap akan berjalan. Dilihat dari peran strategisnya ini, mestinya perhatian pemerintah ditujukan ke pengemudi angkutan umum, baik penumpang maupun barang (Darmaningtyas, 2022).

Pendelegasian anggaran subsidi transportasi umum ke daerah sangat rawan penyelewengan. Pasalnya, data base driver online tidak ada.  Hingga sekarang Pemerintah tidak memiliki data jumlah driver online karena tidak diberikan oleh aplikator. Transportasi online bisnis gagal, drivernya kerap mengeluh dan demo.

Dalam kurun waktu 10 tahun kemudian (tahun 2022), angkutan umum penumpang makin berkurang. Angkutan pedesaan, angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) cukup banyak yang hilang. Banyak kota sudah tidak memiliki angkutan perkotaan. Tergerus dengan sepeda motor yang mudah dimiliki. Kendati risikonya angka kecelakaan makin bertambah dan konsumsi BBM juga pasti bertambah. Belum lagi kemacetan dan polusi udara meningkat sejak bertambahnya kendaraan bermotor.

Subsidi sebaiknya tidak diarahkan untuk angkutan berbasis online atau ojek daring karena pemberian subsidi dinilai hanya akan menguntungkan aplikator. Sementara pengemudi ojek online sebagai mitra tidak akan merasakan peningkatan pendapatannya karena tergerus oleh potongan-potongan fasilitas aplikasi yang sangat besar

Dari catatan, pendapatan ojek daring rata-rata masih sebatas kurang dari Rp 3,5 juta per bulan. Hal ini tidak sesuai dengan janji para aplikator angkutan berbasis daring pada tahun 2016 yang mencapai Rp 8 juta per bulan

Fokus Pembenahan Angkutan Umum

Berdasarkan catatan pemerintah (Kementerian ESDM, 2012), konsumsi BBM bersubsidi mobil 53 persen, sepeda motor 40 persen, truk 4 persen, dan angkutan umum 3 persen. Pilihan terbaik dengan subsidi transportasi umum.

Menjadi masuk akal jika paradigma yang berkembang ialah dalam 10 tahun ke depan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) akan terus bertambah. Di sisi lain, angkutan umum, tanpa kebijakan yang berpihak dan komprehensif, malah kian mendekati kepunahan.

Sebaiknya pemerintah juga fokus menata dan mengembangkan angkutan umum penumpang. Tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi, penyaluran kepada operator angkutan umum amat dimungkinkan. Saat ini, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk angkutan umum bisa melalui aplikasi yang ditunjang dengan penataan operator. Bisa menjadi momentum untuk penataan angkutan umum sehingga seluruhnya berbadan hukum dan menjamin keselamatan dan keamanan pengguna.

Pemerintah perlu memberikan subsidi untuk angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun barang yang berbadan hukum. Subsidi angkutan barang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang selama ini kerap dilirik sebelah mata oleh pemerintah. Padahal, pengemudi angkutan barang menjadi ujung tombak kelancaran arus barang

Terkait subsidi pula, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan subsidi bagi pengembangan program Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan yang saat ini sudah beroperasi di 11 provinsi.

Ke 11 kota itu adalah Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Bogor (Trans Pakuan), Bandung (Trans Metro Pasundan), Purwokerto (Trans Banyumas), Yogyakarta (Trans Yogya), Surakarta (Batik Solo Trans), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya), Denpasar (Trans Metro Dewata), Banjarmasin (Tranns Banjarbakula) dan Makassar (Trans Mamminatasa). Direncanakan hingga akhir tahun 2024 akan ada 27 wilayah angkutan perkotaan. Namun pesimis akan terwujud melihat kurang dukungan dari  DPR RI.

Penikmat BBM bersubsidi selama ini 80 persen adalah kelompok masyarakat mampu. Hanya 20 persen BBM bersubsidi yang dinikmati masyarakat kurang mampu. Sejatinya, BBM bersubsidi hanya dinikmati masyarakat tidak mampu, ada salah sasaran penggunaan BBM bersubsidi.

Peluang Membenahi Angkutan Umum

Kenaikan harga BBM, sesungguhnya peluang bagi pemerintah untuk menata angkutan umum, baik penumpang maupun barang. Sebaiknya harga BBM bersubsidi untuk angkutan umum yang berbadan hukum tidak perlu naik.

Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mempercepat seluruh angkutan umum berbadan hukum. Selama ini cukup banyak angkutan umum tidak berbadan hukum, baik penumpang maupun barang. Sekarang ini, negara tidak tahu secara pasti berapa jumlah angkutan barang dan penumpang.

Tentunya untuk angkutan barang diberikan yang sudah berbadan hukum dan tidak kelebihan dimensi dan muatan (over dimension dan over load/ODOL) yang dibolehkan memperoleh BBM bersubsidi.

Angkutan umum penumpang dapat segera diperluas dan diberikan subsidi operasional. Bukannya seperti sekarang, pemerintah telah mengembangkan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) di 11 kota, justru anggaran yang diajukan sekitar Rp 1,3 triliun akan dipangkas hanya Rp 500 miliar tahun anggaran 2023 oleh Komisi DPR RI.

Nampaknya, Anggota DPR RI masih setengah hati untuk memberikan dukungan pengembangan angkutan umum penumpang perkotaan. Kurang paham manfaat angkutan umum bagi mobilitas yang hemat energi ketimbang membiarkan transportasi daring beroperasi. ***

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

Legislator Pertanyakan Harga Jual Pertalite Bersubsidi Lebih Mahal dari BBM Non Subsidi Revvo 89

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan Pemerintah tidak berhak dan berwenang mengatur harga bawah BBM non subsidi dari operator swasta. Permintaan pemerintah yang mendesak SPBU Vivo menaikkan harga BBM Revvo 89 yang sebesar Rp8.900 per liter itu sebagai tindakan lebay alias berlebihan.

“Harga BBM yang murah itu kan menguntungkan masyarakat. Di tengah harga BBM subsidi Petalite RON 90 yang seharga Rp10.000 per liter,” ungkap Mulyanto kepada wartawan, Senin (5/9/2022), sebagaimana dikutip dari dpr.go.id

Mulyanto minta Pemerintah membuka data harga pokok produksi (HPP) BBM bersubsidi yang berlaku selama ini. Ia merasa ada yang aneh terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dua hari lalu.

Pasalnya, pada saat yang sama harga BBM non subsidi di Pertamina, Shell dan Vivo malah diturunkan, menyusul anjloknya harga minyak dunia. Namun BBM jenis Revvo 89 yang harga sebelumnya Rp9.290 per liter malah turun menjadi Rp8.900 per liter. Akibatnya masyarakat menyerbu SPBU Vivo.

Melihat perbedaan harga jual tersebut, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta Pemerintah untuk menjelaskan, kenapa harga jual Pertalite yang bersubsidi malah lebih mahal dari BBM non subsidi Revvo 89.

“Ini kan janggal. Pemerintah harus dapat menjelaskan berapa harga pokok produksi (HPP) Pertalite ini yang sebenarnya. Masa harganya masih lebih mahal daripada harga BBM di SPBU swasta. Selisih harga ini pasti akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” kata Mulyanto.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar objektif menghitung harga pokok produksi dan harga keekonomian BBM, semestinya tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM jenis apapun. Karena harga minyak dunia terus anjlok hingga USD89 per barel. 

Sementara Pemerintah dan DPR sudah sepakat menetapkan asumsi makro harga minyak dunia sebesar USD100 per barel. “Artinya, fluktuasi harga minyak dunia masih dalam batas kemampuan anggaran negara. Dengan demikian Pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” tegasnya.***/ebn

Menkeu: Kemenkeu Dukung Reformasi yang Dilakukan Kementerian/Lembaga

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus melakukan fungsinya untuk mendorong dan mendukung berbagai reformasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (05/09).

Reformasi di bidang pendidikan meliputi peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal, penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, dan penguatan kualitas layanan PAUD.

“Jadi di bidang pendidikan, ini yang menjadi sangat penting karena 20% dari anggaran adalah untuk pendidikan. Kami terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan Kementerian Agama, dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta kita terus menggunakan tools kita untuk daerah di dalam rangka untuk compliance terhadap 20% ini dan terutama mendorong terus perbaikan bagi pendidikan di daerah 3T,” ungkap Menkeu.

Selain itu, berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian terkait akan didukung Kemenkeu melalui kebijakan keuangan negara. Tidak hanya terkait dengan jumlah anggarannya, tapi cara untuk membayarkan dan termasuk manajemen dari pengelolaan sumber keuangan ini.

“Jadi beberapa dari sisi pembahasan seperti pengelolaan dana BOS, kemudian penggunaan dana-dana abadi, dan juga bagaimana kita terus mendorong berbagai reform di sektor pendidikan seperti merdeka belajar, merdeka kampus, dan juga penelitian-penelitian yang sifatnya lebih aplikatif dan bekerja sama secara global terus kita dukung. Untuk itu kita akan terus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki dari sisi tata kelola,” tandas Menkeu.

Sementara itu di bidang kesehatan, reformasi didesain dengan enam pilar transformasi kesehatan. Pilar tersebut yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

“Kami sekarang juga terus mendukung dari sisi kesehatan dengan reform yang sedang didesain dan terus didorong oleh Kementerian Kesehatan,” ungkap Menkeu.

Di sisi lain, dukungan reformasi di bidang perlinsos juga dilakukan oleh Kemenkeu. Menkeu mengatakan, diantaranya dengan memberikan dana yang memadai untuk melakukan perbaikan data termasuk yang saat sedang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yakni kegiatan Regsosek dan prinsip satu data Indonesia yang menjadi sumber konsisten bagi K/L untuk mendesain bantuan sosial kepada masyarakat.

“Ini hal-hal yang akan terus kita dukung melalui keuangan negara baik dari sisi jumlah anggarannya, tapi juga dari sisi tata kelola, dan bahkan dari sisi teknologi digital dan informasi yang kita bangun bersama untuk makin memperbaiki policy-policy yang sangat fundamental penting,” pungkas Menkeu.***/mel

Menhub Beberkan Langkah Tangani Dampak Kenaikan Harga BBM Bagi Sektor Transportasi

JAYAKARTA NEWS – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan langkah-langkah yang dilakukan Kemenhub untuk menangani dampak kenaikan harga BBM bagi sektor transportasi, menyusul diumumkannya penerapan kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu (3/9) lalu.

Menhub menjelaskan, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendengarkan saran dan masukan dari berbagai pihak.

“Komponen bahan bakar menjadi komponen yang cukup besar pada operasional layanan transportasi, yaitu berkisar antara 11 hingga 40 persen, sehingga berbagai penyesuaian pun harus kami lakukan. Di sisi lain, kami juga sangat menyadari dampak penyesuaian harga bbm terhadap angka inflasi,” kata Menhub, Senin (5/9).

Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub yaitu: melakukan penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi, khususnya pada moda transportasi darat. Kajian yang akan dilakukan yaitu terkait tarif penumpang ekonomi angkutan antar kota antar provinsi (AKAP).

“Besaran tarif akan ditentukan oleh kajian yang tengah kami lakukan, dan hasilnya akan kami sampaikan dalam waktu dekat,” ujar Menhub.

Kemudian, langkah selanjutnya yaitu akan segera menetapkan penyesuaian tarif ojek online.

“Untuk penyesuaian tarif ojek online (ojol) akan kami umumkan dalam dua hari ke depan, dengan besaran yang telah disesuaikan dengan kondisi terakhir penyesuaian harga BBM,” tutur Menhub.

Agar penerapannya dapat berjalan dengan baik, Menhub telah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengintensifkan komunikasi dengan dengan mitra pengemudi ojol dan pihak aplikator.

Sementara itu, Menhub mengungkapkan dampak dari adanya kenaikan harga BBM bersubsidi pada moda transportasi laut, udara, dan kereta api kelas ekonomi tidak terlalu signifikan, namun demikian kajiannya tetap akan dilakukan dan diumumkan dalam waktu dekat.

“Untuk transportasi udara, saat ini kami melihat tren penurunan harga tiket pesawat di waktu-waktu tertentu. Ini menjadi hal yang menggembirakan sesuai dengan harapan kita bersama,” ucap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan, untuk membantu meringankan beban masyarakat dan juga para pelaku transportasi, pemerintah telah mengadakan bantuan sosial subsidi upah kepada 16 Juta Pekerja bergaji maksimal Rp. 3.5 Juta/bulan. Serta, subsidi di sektor transpotasi untuk para pengemudi angkot, ojek online ojek pangkalan dan untuk nelayan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, yang penyalurannya dilakukan oleh pemda.

Selanjutnya, Menhub mengajak para pelaku usaha di sektor transportasi untuk bersama-sama menciptakan keseimbangan baru, “Di satu sisi pelayanan angkutan yang berkeselamatan bisa terjaga dan di sisi lain tetap bisa memberikan tarif yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Menhub.

Sektor transportasi menjadi sektor yang paling terdampak dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Terlebih peran transportasi bagi penyangga mobilitas masyarakat serta arus barang merupakan backbone bagi perekonomian nasional.***/uli

Pemda Diminta Bertindak Cepat Tanggulangi Inflasi karena Kenaikan Harga BBM

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) bertindak cepat menanggulangi inflasi karena kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM pertalite, pertamax, hingga solar per Sabtu, 3 September 2022.

“Kita akan menyampaikan briefing tentang inflasi terutama yang berhubungan dengan pengurangan subsidi, yang berimbas pada kenaikan BBM yang perlu kita antisipasi bersama, baik pusat maupun daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (5/9/2022).

Mendagri menjelaskan beberapa poin yang bisa dilakukan Pemda dalam upaya pengendalian inflasi. Pertama, Pemda perlu menjadikan upaya pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan bersinergi dengan semua stakeholder seperti saat pengendalian pandemi Covid-19.

“Kunci utama tolong rekan-rekan kepala daerah dan juga Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) semua sibuk, banyak pekerjaan masing-masing kita paham di semua daerah, banyak isu-isu yang ditangani, tapi tolong mengenai pengendalian inflasi jadikan sekarang isu prioritas,” terangnya.

Kedua, Pemda diminta untuk melakukan komunikasi publik yang efektif sehingga tidak membuat masyarakat panik. Sebab, ketika masyarakat panik akan memicu sentimen dan dampak ekonomi, seperti panic buying dan rush buying. Ketiga, Pemda diminta mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Tolong rekan-rekan gubernur juga minta kepada perwakilan BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik) daerah masing-masing untuk mengumumkan inflasi tingkat kabupaten/kota, karena akan ketahuan bupati wali kota mana yang bisa mengendalikan mana yang tidak, sebetulnya bisa dikendalikan sebagian besar, kalau bekerja bersama-sama dengan Forkopimda terutama,” ujarnya.

Selain itu, keempat, Mendagri meminta Pemda mengaktifkan Satgas Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Satgas Pangan tersebut salah satunya bertugas memonitor kenaikan harga setiap hari.

Kelima, Pemda perlu memastikan pemberian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Keenam, melaksanakan gerakan penghematan energi. Ketujuh, melakukan gerakan tanam pangan cepat panen. Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah. Kesembilan, mengintensifkan jaring pengaman sosial yang berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Sosial (Bansos), Dana Desa, Dana Alokasi Umum, hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Tolong juga selain dari APBN dan APBD, manfaatkan juga CSR di daerah masing-masing dari perusahaan-perusahaan juga dari masyarakat-masyarakat yang mampu dengan skema mengembangkan kegotongroyongan,” tandas Mendagri.***/ebn

Fahri Hamzah: Kenaikan Harga BBM Semakin Menyusahkan rakyat

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per hari, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Adapun BBM yang dinaikkan di siang hari bolong secara mendadak itu adalah jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, kenaikan harga BBM saat ini, akan semakin menyusahkan kehidupan rakyat, yang sudah susah akibat dampak pandemi dan ketidakpastian global.

“Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran, itu hanya retorika belaka pemerintah saja. Kenaikan harga BBM justru akan semakin menyusahkan masyarakat,” kata Fahri dalam keterangannya, Ahad (4/9/2022).

Menurut Fahri, argumentasi pemerintah yang menganggap, bahwa subsidi hanya dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, bukan rakyat miskin sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga BBM, sebagai alasan yang tidak pernah bisa diterima rakyat sampai kapanpun.

Sebab, pencabutan subsidi itu, kata Fahri, merugikan kepentingan rakyat, dan menambah beban hidup masyarakat yang sudah sulit saat ini.

“Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat. Rakyat menganggap pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menegaskan, sesuai konstitusi, maka tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap pemerintah tidak perlu mengikuti protokol kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat melalui pemberian subsidi.

“Mereka (kaum kapitalis, red) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna, tidak ingin ada subsidi-subsidi, semua harus diserahkan ke mekanisme pasar,” tandas Fahri.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu/liter.

Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502, Triliun, dan angka ini diprediksi akan meningkat terus.

Sehingga pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit dengan melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM.

Keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, kata Jokowi merupakan pilihan terakhir yang dilakukan pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin lagi menanggung beban subsidi yang semakin besar.

Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah telah menyiapkan Bantalan Sosial sebesar Rp24,17 triliun. Namun, bantalan sosial tersebut, dianggap tidak akan mampu mengatasi efek domino dari kenaikan harga BBM.

Daya beli masyarakat dikwatirkan justru akan semakin menurun dan memincu inflasi semakin tinggi. Masyarakat bakal semakin susah dalam menjalani kehidupannya pada hari-hari ke depan.

Sebab, kabar soal kenaikan harga BBM beberapa pekan terakhir saja, telah menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan memicu panic buying di sejumlah lokasi, apalagi BBM telah dinaikkan sekarang.***din

Wagub Emil Optimis Center for Future of Work UMM Mampu Jawab Tantangan Revolusi Industri 4.0

MALANG, JAYAKARTA NEWS— Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak merasa optimis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Salah satunya dengan digagasnya Center for Future of Work oleh UMM di kawasan ekonomi khusus (KEK) Singhasari Malang.

“Insyaallah UMM sudah mendeteksi ini lebih dini dengan merintis center for future of work di kawasan ekonomi khusus digital Singhasari. Ini diharapkan bisa menjawab revolusi industri 4.0,” kata Wagub Emil usai mengahadiri Sarasehan Pra Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke – 48 Universitas Muhammadiyah Malang di Dome UMM kampus 3 Karangploso Kab. Malang, Sabtu (3/9).

Wagub Jatim yang akrab disapa Emil ini menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 menuntut semua orang untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan utamanya terkait digitalisasi serta teknologi informasi dan komunikasi.

:Hal demikian, secara perlahan akan menggeser sejumlah pekerjaan yang ada saat ini.
“Disruption ini menyebabkan sekitar 78% pekerjaan bisa tergantikan 69% data processing tergantikan,”ujarnya.

“Maka kita harus bisa menangkap profesi baru augmented reality, big data analisis, robot automations, simulasi, integrasi sistem internet of thing, cloud computing, additive Manufacturing dan sebagainya,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan untuk menghadapi berbagai tantangan kompleks saat ini diperlukan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu menjawab tantangan – tantangan tersebut. Dan itu menjadi tugas bersama termasuk lembaga perguruan tinggi di Indonesia baik negeri dan swasta.

Menurutnya, peran perguruan tinggi membaca tantangan dan menyiapkan sektor keilmuan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut. “Kita perlu mempersiapkan SDM supaya bisa menjawab tantangan terbaru dunia bisnis dan ekonomi,” tukasnya.

Selanjutnya dijelaskan, bonus demografi di Indonesia harus menjadi perhatian karena bisa menjadi permasalahan besar ketika tidak dikelola dengan baik. Bonus demografi bisa menjadi keuntungan dan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun di sisi lain, lanjutnya, bonus demografi juga bisa menjadi hambatan. Ia mengungkapkan saat ini pengangguran usia muda angkanya semakin meningkat.

“Banyak dari mereka yang cenderung lebih memilih-milih pekerjaan. Sebanyak 22,41% penduduk usia muda di provinsi Jawa Timur menganggur. Pengangguran usia muda di Republik Indonesia tertinggi di ASEAN dengan pendidikan sarjana atau SMA,” ungkapnya.

Menghadapi hal itu, lanjut Emil, Pemprov Jatim melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing SDM melalui peningkatan produktivitas. Seperti pelibatan industri dalam pengembangan vokasi, peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah, serta penguasaan adopsi teknologi dan menciptakan inovasi.

Ia berpendapat akan sangat berkontribusi jika banyak perguruan tinggi yang mampu membaca tren saat ini dan melakukan inisiasi – inisiasi keilmuan baru yang relevan dengan tantangan saat ini.

Melihat inisiasi luar biasa dari UMM tentang Center for Future of Work yang banyak dilirik oleh stakeholder internasional ia menyampaikan apresiasi dan berharap UMM diberikan kelancaran untuk bisa menjawab tantangan revolusi industri four point zero.

“Kami sekali lagi mengapresiasi luar biasa diskusi yang sangat keren ini, ini istilahnya ing ngarsa sung tulodho, insyaallah kalau Muhammadiyah ini tidak hanya dibahas tapi akan digagas dan akan dilaksanakan,” pungkasnya. (poedji)

G20 Berpotensi Memberikan Kenaikan Omset Hingga 70%, UMKM Banjir Orderan

JAYAKARTA NEWS – Rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia telah dimulai pada 1 Desember 2021 dan akan berpuncak pada KTT Bali pada tanggal 15-16 November 2022. Namun para pelaku UMKM khususnya produk Craft dan Food & Baverage, sejak Agustus lalu sudah mendapatkan kenaikan pesanan sebesar 70% dari biasanya.

Uwais Craft, merupakan salah satu mitra binaan Pertamina yang mendapatkan pesanan cukup banyak, baik dari RB Klungkung, Menparekraf, Menkop & UKM, maupun dari Dinas setempat. Produk best seller yang di produksi oleh Uwais Craft berupa pouch, tas laptop dan tote bag yang berbahan dasar kain tenun bali ini, menjadi salah satu produk yang paling banyak dipesan.

Rossi merupakan pemilik dari Uwais Craft mengatakan bahwa dampak Pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya pulih, sehingga ruang gerak penjualan di pulau bali masih sulit. Apalagi produk Uwais Craft merupakan produk Premium yang segmentasi pasarnya terbatas, dan diperlukan pasar yang tepat untuk memasarkannya.

“Kami sangat terbantu sekali karena G20 diadakan di Pulau Bali, sebelumnya pesanan yang saya terima sekitar 50- 75 pcs, tapi setelah ada G20, pesanan saya meningkat menjadi 100 – 200 pcs  untuk sekali pesanan, dan saya bisa menyelesaikannya selama 1 bulan,” ujar Rossi dalam Laman Pertamina, Sabtu (3/9).

Sejak bergabung menjadi mitra Binaan Pertamina melalui Rumah BUMN (RB) Klungkung Bali pada 2021 lalu, banyak dampak positif yang didapat oleh Rossi, salah satunya adalah mendapatkan wawasan mengenai bagaimana cara untuk menjadi pengusaha, dan bagaimana menentukan target market untuk memasarkan produknya, mengingat basic yang dimiliki oleh Rossi hanyalah sebagai penjahit rumahan biasa.

Bermodalkan tekad yang kuat, dan kemampuan menjahit yang digelutinya sejak masih bersekolah menengah atas, menjadikan Rossi membuka usaha sekaligus memperkenalkan kebudayaan Bali kepada khalayak luas, melalui kain tenun khas Bali.

“Setelah bergabung di RB Klungkung, saya diajarkan bagaimana cara menjual produk, karena sebagus apa pun produk yang saya hasilkan kalau tidak ada marketnya akan percuma,” tuturnya.

SPV RB Klungkung Sri mengatakan, bahwa dengan di adakannya G20 di Bali, dampaknya sangat terasa. Pariwisata Bali juga sudah kembali dibuka, sehingga para pelaku usaha terutama UMKM yang ada di Kabupaten Klungkung mulai kembali sibuk beraktivitas menyelesaikan pesanan.

“Bersyukur banget G20 bisa dilaksanakan di Pulau Bali, para mitra binaan banyak dapat order, sehingga omset juga meningkat hingga 70%”, ujarnya.

VP CSR & SMEPP Fajriyah Usman mengatakan, diketahui Bali menjadi tuan rumah Perhelatan  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang. Dimana akan hadir para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20.  Pertamina melakukan sejumlah persiapan, guna mendukung para pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan momen internasional ini untuk memperkenalkan produk – produk lokal, yang memiliki nilai seni, tradisi dan budaya yang khas serta diiringi dengan kualitas maupun kreativitas yang tidak kalah dengan produk dari brand besar.

“Bali sudah sangat dikenal di mancanegara, jadi tidak sulit untuk bisa memperkenalkan produk lokal kepada para wisatawan, tetapi jangan lengah karena kita juga harus bisa terus berinovasi serta mengembangkan ide baru agar produk yang dihasilkan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya,” ujar Fajriyah.

“Pertamina terus berupaya memberikan dukungan dan juga pendampingan kepada para mitra binaan, dimana para pelaku UKM bisa melakukan transformasi melalui penerapan digital menuju Go Online dan Go Global,” pungkasnya.

Pertamina senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.

Melalui program – program UMKM dan semangat Energizing Your Future, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Serta berupaya terus mendorong setiap Mitra Binaan menjadi UMKM naik kelas dan Go Global.***/mel

Komisi VIII Pahami Pagu Anggaran Kemensos TA 2022 Sebesar Rp78 T

JAYAKARTA NEWS – Komisi VIII DPR RI menyatakan dapat memahami pagu anggaran Kementerian Sosial sebesarTA 2022 sebesar Rp78,179 triliun. Legislator juga mendukung kebijakan Kementerian Sosial dalam penambahan anggaran sebesar Rp9,081 triliun.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari butir-butir kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker);Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran. Raker mengambil agenda “Pembahasan RKA K/L Tahun 2023.”

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi didampingi para wakil ketua dan anggota yang hadir baik secara luring maupun daring. Hadir juga mendampingi Mensos, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan jajaran direktur serta pejabat terkait  di Kementerian Sosial.

Dalam paparannya, Mensos menyampaikan bahwa dengan anggaran TA 2022 sebesar Rp78,304 triliun, telah terealisasi sebesar Rp55,055 triliun (70,31%) per 31 Agustus 2022. “Realisasi terbesar pada pos belanja bantuan sosial yakni dengan pagu Rp74,234 triliun telah terealisasi sebesar Rp53,305 triliun (71,81%),”  kata Mensos dalam Siaran Pers Sabtu (3/9).

Selama pelaksanaan anggaran tahun 2022, Kemensos telah optimalisasi atau penguatan beberapa program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Untuk itu, Kemensos  telah melakukan realokasi Pagu 2022 sebesar Rp264,555 miliar,” katanya.

Ada delapan kegiatan yang menjadi sasaran optimalisasi, di antaranya pelaksanaan Rumah’ Sejahtera Terpadu (RST) sebanyak 5.900 KPM dengan indeks Rp20 juta/KPM dengan total anggaran Rp118 miliar. Kemudian dan buffestock bencana, perawatan taman makam pahlawan, tali asih TKSK, pelatihan hypnotherapi dan sebagainya.

Realokasi dilakukan terhadap kegiatan perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering untuk menambah target program prioritas Kementerian Sosial TA 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menyampaikan usulan penambahan anggaran. Tambahan anggaran meliputi program Atensi Anak Yatim Piatu untuk 946.863 orang dengan nilai Rp200 ribu/anak (selama 3 bulan) dengan nilai total Rp568,117 miliar.

Tambahan anggaran lainnya untuk program permakanan bagi lansia, permakanan bagi disabilitas, dan alat bantu aksesibilitas.

Kemudian disiapkan juga program RST sebanyak 10.000 KPM dan Pahlawan Ekonomi Nusantara untuk sebanyak 10.000 KPM. Total usulan tambahan sebenar Rp2,097 triliun.

Di hadapan wakil rakyat, Mensos juga menjelaskan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. “Kemensos menyalurkan BLT BBM kepada 20,65 juta keluarga dengan anggaran sebesar Rp12,96 triliun,” kata Mensos.

Suasana Raker berlangsung lancar dan konstruktif. Secara umum legislator menyampaikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan Mensos. Bahkan hampir semua perwakilan fraksi menyatakan dukungan terhadap program kemensos.

Dukungan mengalir terutama pada program yang masuk sebagai usulan tambahan anggaran. Anggota Fraksi Golkar daerah pemilihan Jambi Hasan Basri, anggota Fraksi Gerindra Hasbi, anggota Fraksi PDIP MY Esti, anggota Fraksi Demokrat Achmad, dan anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung program RAT yang dicanangkan Mensos.

Mereka melihat RST merupakan gagasan yang komprehensif mempercepat penangan kemiskinan. “Masyarakat di dapil saya banyak yang menangis dapat bantuan ini. Selain itu, RST tidak hanya memperbaiki rumah tidak layak huni namun juga memberikan penguatan kewirausahaan, ” kata Hasan Basri

Dengan alasan tersebut, legislator memberikan dukungan lebih luas kepada Mensos untuk memperkuat program RST. Untuk TA 2023, Komisi VIII sepakat mendukung program RST diperluas mencapai 100 unit RST.

Oleh karena itu, dalam kesimpulan rapat, Komisi VIII menuangkan sejumlah dukungan kepada program Kemensos termasuk program untuk TA 2023. Komisi VIII mendukung penambahan anggaran Kemensos TA 2023 sebesar Rp9,081triliun.

Dalam kesimpulan rapat, dinyatakan Komisi VIII memahami usulan penambahan anggaran sebesar Rp12,96 triliun untuk penyaluran bantuan langsung tunai BBM. Komisi VIII memperkuat persetujuan realokasi anggaran tahun 2002 sebesar Rp78,304 triliun; Komisi VIII menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,607 trliiun untuk ATENSI anak yatim, permakanan lanjut usia,  permakanan disabilitas, alat bantu aksesibilitas RST; pahlawan ekonomi Nusantara; dan pengganti anggaran program sembako yang terpakai untuk BLT minyak goreng.

Selanjutnya Komisi VIII meminta Mensos menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan Komisi VIII terkait memastikan BLT BBM dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak serta meminta perbaikan DTKS secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak.***/mel

Harga BBM Naik: Pertalite Jadi Rp10.000, Pertamax Rp14.500

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar Bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax (Non-Subsidi) dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. “Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus,” jelas Presiden di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).

Dan lagi, lanjutnya,  lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Saat ini, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.

Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.***din