JAYAKARTA NEWS – Komisi VIII DPR RI menyatakan dapat memahami pagu anggaran Kementerian Sosial sebesarTA 2022 sebesar Rp78,179 triliun. Legislator juga mendukung kebijakan Kementerian Sosial dalam penambahan anggaran sebesar Rp9,081 triliun.
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari butir-butir kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker);Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran. Raker mengambil agenda “Pembahasan RKA K/L Tahun 2023.”
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi didampingi para wakil ketua dan anggota yang hadir baik secara luring maupun daring. Hadir juga mendampingi Mensos, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan jajaran direktur serta pejabat terkait di Kementerian Sosial.
Dalam paparannya, Mensos menyampaikan bahwa dengan anggaran TA 2022 sebesar Rp78,304 triliun, telah terealisasi sebesar Rp55,055 triliun (70,31%) per 31 Agustus 2022. “Realisasi terbesar pada pos belanja bantuan sosial yakni dengan pagu Rp74,234 triliun telah terealisasi sebesar Rp53,305 triliun (71,81%),” kata Mensos dalam Siaran Pers Sabtu (3/9).
Selama pelaksanaan anggaran tahun 2022, Kemensos telah optimalisasi atau penguatan beberapa program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Untuk itu, Kemensos telah melakukan realokasi Pagu 2022 sebesar Rp264,555 miliar,” katanya.
Ada delapan kegiatan yang menjadi sasaran optimalisasi, di antaranya pelaksanaan Rumah’ Sejahtera Terpadu (RST) sebanyak 5.900 KPM dengan indeks Rp20 juta/KPM dengan total anggaran Rp118 miliar. Kemudian dan buffestock bencana, perawatan taman makam pahlawan, tali asih TKSK, pelatihan hypnotherapi dan sebagainya.
Realokasi dilakukan terhadap kegiatan perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering untuk menambah target program prioritas Kementerian Sosial TA 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menyampaikan usulan penambahan anggaran. Tambahan anggaran meliputi program Atensi Anak Yatim Piatu untuk 946.863 orang dengan nilai Rp200 ribu/anak (selama 3 bulan) dengan nilai total Rp568,117 miliar.
Tambahan anggaran lainnya untuk program permakanan bagi lansia, permakanan bagi disabilitas, dan alat bantu aksesibilitas.
Kemudian disiapkan juga program RST sebanyak 10.000 KPM dan Pahlawan Ekonomi Nusantara untuk sebanyak 10.000 KPM. Total usulan tambahan sebenar Rp2,097 triliun.
Di hadapan wakil rakyat, Mensos juga menjelaskan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. “Kemensos menyalurkan BLT BBM kepada 20,65 juta keluarga dengan anggaran sebesar Rp12,96 triliun,” kata Mensos.
Suasana Raker berlangsung lancar dan konstruktif. Secara umum legislator menyampaikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan Mensos. Bahkan hampir semua perwakilan fraksi menyatakan dukungan terhadap program kemensos.
Dukungan mengalir terutama pada program yang masuk sebagai usulan tambahan anggaran. Anggota Fraksi Golkar daerah pemilihan Jambi Hasan Basri, anggota Fraksi Gerindra Hasbi, anggota Fraksi PDIP MY Esti, anggota Fraksi Demokrat Achmad, dan anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung program RAT yang dicanangkan Mensos.
Mereka melihat RST merupakan gagasan yang komprehensif mempercepat penangan kemiskinan. “Masyarakat di dapil saya banyak yang menangis dapat bantuan ini. Selain itu, RST tidak hanya memperbaiki rumah tidak layak huni namun juga memberikan penguatan kewirausahaan, ” kata Hasan Basri
Dengan alasan tersebut, legislator memberikan dukungan lebih luas kepada Mensos untuk memperkuat program RST. Untuk TA 2023, Komisi VIII sepakat mendukung program RST diperluas mencapai 100 unit RST.
Oleh karena itu, dalam kesimpulan rapat, Komisi VIII menuangkan sejumlah dukungan kepada program Kemensos termasuk program untuk TA 2023. Komisi VIII mendukung penambahan anggaran Kemensos TA 2023 sebesar Rp9,081triliun.
Dalam kesimpulan rapat, dinyatakan Komisi VIII memahami usulan penambahan anggaran sebesar Rp12,96 triliun untuk penyaluran bantuan langsung tunai BBM. Komisi VIII memperkuat persetujuan realokasi anggaran tahun 2002 sebesar Rp78,304 triliun; Komisi VIII menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,607 trliiun untuk ATENSI anak yatim, permakanan lanjut usia, permakanan disabilitas, alat bantu aksesibilitas RST; pahlawan ekonomi Nusantara; dan pengganti anggaran program sembako yang terpakai untuk BLT minyak goreng.
Selanjutnya Komisi VIII meminta Mensos menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan Komisi VIII terkait memastikan BLT BBM dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak serta meminta perbaikan DTKS secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak.***/mel
