Category: Ekonomi & Bisnis

Bamboo Forest for G20 Jadi Momentum Tunjukkan Kepemimpinan Indonesia dalam Penurunan Emisi Karbon

BALI, JAYAKARTA NEWS – Terletak di Bali Collection Nusa Dua, Bali, ada satu titik bernama Hutan Bambu Nusantara atau Bamboo Forest for G20 menjadi pembeda dalam gelaran Presidensi G20 Indonesia kali ini sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam upaya penurunan emisi karbon dunia. Demikian Siaran Pers KemenkopUKM, Minggu (13/11).

Yayasan Bambu Lestari bersama beberapa organisasi peduli lingkungan lain didukung Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjadi inisiator dari terbentuknya Bamboo Forest for G20 ini.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Bali Collection Nusa Dua, Jumat (11/11) mengatakan, kehadiran Bamboo Forest for G20 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan leadership dalam green economy untuk menurunkan emisi karbon serta inklusi sosial dan ekonomi bagi seluruh pelaku UMKM.

“Sepeda itu green vehicle apalagi sepeda bambu. Bambu sebagai alternatif hijau merupakan bahan terbarukan yang dapat dipanen dalam waktu yang jauh lebih pendek dari kayu dan membutuhkan perawatan yang hampir tidak ada karena cukup ditanam satu kali saja. Bambu kita juga cukup produktif, empat kali lipat dari bambu Tiongkok dan Jepang. Jadi ini salah satu kekuatan green economy kita ke depan,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa manfaat lingkungan dari bambu serta tradisi Indonesia yang kaya dalam pemanfaatan bambu akan mendorong tumbuhnya riset atas pemanfaatan bambu dalam berbagai sektor serta produk bambu yang terus diperkaya.

Menurutnya, bambu dapat menjadi sumber energi bersih dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan. Dalam satu tahun saja, tiap satu hektare bambu dapat menyerap 50 ton karbondioksida, mencegah erosi, dan menyerap 35 juta liter air untuk tiap desa bambu per tahun.

“Jadi gerakan untuk memperluas desa bambu saya kira langkah yang paling konkret untuk menyelamatkan bumi. Kami optimistis kampanye bambu sebagai green economy selain menjadi kekuatan ekonomi lokal juga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari Monica Tanuhandaru menjelaskan Bamboo Forest for G20 merupakan ruang bersama yang memberikan warna Indonesia kepada dunia.

“Di sini kita bicara soal isu lingkungan, keberlanjutan, diversity, keanekaragaman hayati, green mobility, investasi hijau. Ini jadi ruang para aktor dan pemerhati bertemu dan berdiskusi. Ada juga eksebisi berupa produk yang dibuat dari desa, produk keren dan desain keren baik makanan, pakaian termasuk sepeda bambu,” kata Monica.

Dia menambahkan seluruh pengunjung G20 bisa ke Bali Collection untuk mengunjungi Bamboo Forest for G20 yang juga menjadi bagian dari Future SMEs Village yang diinisiasi KemenKopUKM.

“Kami berharap event semacam ini lebih sering. Kita mengerjakan hutan bambu G20 ini secara gotong royong dan bambunya dipanen dari desa, tukang kerennya juga dari desa. Jadi ini dikerjakan secara gotong royong dalam satu minggu,” katanya.

Monica berharap pemerintah dalam hal ini KemenKopUKM dpaat mengembangkan skema penguatan dan pendanaan terkait UKM hijau dan lestari. Sebab, dia menekankan pentingnya peran UKM dalam menurunkan emisi dan memitigasi perubahan iklim di bumi sangat besar sekali.

“Jadi harus lebih banyak penguatan kapasitas dan pendanaan agar UKM dapat berkontribusi pada perubahan iklim dan planet yang lebih lestari,” kata Monica.***/uli

Ajang World Superbike Diharapkan Berdampak Ekonomi bagi Pelaku Parekraf di NTB

LOMBOK, JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap ajang World Superbike (WSBK) yang digelar di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mendatangkan dampak ekonomi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB.

Menparekraf Sandiaga setelah memberikan piala kepada pembalap Pata Yamaha Toprak Razgatlioglu yang berhasil meraih podium 1 dari Race 1 Sirkuit Mandalika WSBK 2022 di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/11) mengatakan, event internasional WSBK diharapkan mampu memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.

“Pertandingan berjalan sukses, didukung dengan cuaca yang cerah. Ini momentum bagi NTB dan Indonesia untuk membangkitkan ekonomi bagi para pelaku parekraf dan masyarakat NTB khususnya,” ujarnya.

World Superbike (WSBK) 2022 merupakan ajang yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 11-13 November 2022 untuk kedua kalinya usai sebelumnya dilaksanakan pada November 2021. Menparekraf mengatakan penyelenggaraan WSBK 2022 dipersiapkan bersama dengan seluruh pihak mulai dari Dorna Sports, MGPA, ITDC, Pemprov NTB, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Jumlah wisatawan di Bandara Internasional Lombok perhari ini sudah mencapai 6.000 kunjungan perhari dimana targetnya 8.000 kunjungan. Kita harap setelah WSBK ini, peningkatan jumlah wisatawan semakin bertambah terlebih menjelang libur natal dan tahun baru,” katanya.

WSBK di Sirkuit Pertamina Mandalika berlangsung seru, Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu sukses meraih kemenangan di Race 1, disusul pembalap asal Aruba.it Ducati, Alvaro Bautista, dan di posisi ketiga ada pembalap Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea.

Turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga, Staf Khusus Bidang Akuntabilitas, Pengawasan, dan Reformasi Birokrasi, Irjen Pol. Krisnandi, Deputi Bidang Penyelenggaraan Kegiatan/Event Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Handayani, Direktur Event Internasional Kemenparekraf/Baparekraf Dessy Ruhati, dan Direktur Poltekpar Lombok Herry Rachmat Widjaja.***/uli

Kemenparekraf Targetkan 2.300 Pekerja Pariwisata Lombok Tersertifikasi Sepanjang 2022

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Kemenparekraf) menargetkan sebanyak 2.300 pekerja pariwisata di Lombok (NTB) tersertifikasi kompetensi pariwisata berstandar nasional hingga ASEAN sepanjang 2022.

“Dengan begitu maka akan dapat memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri kegiatan “Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata Bidang Pemanduan Wisata” di Rumah Makan Taliwang Hj. Moerad Mataram, Sabtu (12/11/2022).

Untuk memenuhi target tersebut, Kemenparekraf menyelenggarakan kegiatan “Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata Bidang Pemanduan Wisata” bekerja sama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Cakra Wisata Indonesia, industri, asosiasi, dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menparekraf mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang merupakan bagian dari program Kemenparekraf untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program mencakup upskilling (peningkatan kompetensi), reskilling (penguatan kompetensi), dan new skilling (penambahan kompetensi baru) agar sumber daya manusia pariwisata dan juga ekonomi kreatif unggul, kompeten, dan berdaya saing.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada program kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata Bidang Pemanduan Wisata yang hari ini dilakukan di Kota Mataram. Ini merupakan program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan atau Indonesia Tourism Development Project dengan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dilangsungkan 6 destinasi pariwisata prioritas yaitu Danau Toba (Sumut), Wakatobi (Sultra), Labuan Bajo (NTT), Lombok (NTB), Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Yogya dan Jateng), serta Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur). Targetnya di sepanjang tahun 2022 sebanyak 18.000 pekerja pariwisata dapat tersertifikasi dan pada 2023 jumlahnya meningkat hingga 27 ribu peserta.

“Dan untuk Lombok tahun 2022 target sertifikasi adalah menyasar 2.700 pekerja pariwisata dan pada 2023 ada 3.900 pekerja pariwisata. Telah tercapai per hari ini 2.000 pekerja pariwisata di bidang hotel, restoran, pemandu wisata, biro perjalanan wisata dan spa,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Menparekraf juga mendorong agar kegiatan ini dapat terus dilakukan sehingga target sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata tahun ini, khususnya di Lombok dapat tercapai.

“Target realisasi per hari ini sudah 74 persen, ada 26 persen lagi yang harus terus dikejar. Sertifikasi ini adalah bagian dari pada pemulihan, peningkatan produktivitas sektor pariwisata, agar SDM kita berdaya saing. Kita punya tugas berat yaitu menyerap lebih banyak lapangan kerja dan target kami menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 dan 4,44 lapangan kerja baru yang berkualitas di tahun 2024,” ujar Menparekraf Sandiaga. 

“Semoga kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata ini dapat menjadi bagian dalam momentum upaya pemulihan ekonomi nasional agar kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” kata Sandiaga.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir mendampingi Menprekraf Sandiaga, Direktur Poltekpar Lombok Herry Rachmat Widjaja, serta Koordinator Substansi Sertifikasi Kompetensi Profesi Pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf Alfin Merancia.***/mel

Implementasi ESG Wujud Nyata Tindak Lanjut Agenda Infrastruktur G20 Presidensi Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan wujud nyata tindak lanjut agenda infrastruktur G20 Presidensi Indonesia terkait infrastruktur berkelanjutan dan quality infrastructure invesment. Inisiatif ini menjadi kebijakan implementasi ESG yang pertama kali ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam pembiayaan infrastruktur.

Rahayu Puspasari selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya pada Sabtu (12/11) mengatakan bahwa pada tahun ini Kementerian Keuangan dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Pemerintah Kanada melalui program hibah yang dikelola oleh Bank Dunia, berhasil mengembangkan Kerangka Kerja dan Manual ESG untuk pengelolaan dukungan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.

Inisiatif ini juga mencerminkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, resilien, inklusif, dan transparan di Indonesia, terutama pada bidang pembiayaan infrastruktur, sebagaimana disampaikan  Suminto selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam sambutan pada peluncuran Kerangka Kerja dan Manual ESG tersebut (12/11).

Dalam sesi Policy Dialogue antara Menteri Keuangan (Menkeu) dan Resident Representative UNDP Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa kebijakan ESG ini akan memberikan panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur, terutama mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut memenuhi aspek ESG.

Menkeu juga menjelaskan manfaat dari penerapan ESG ini dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Implementasi ESG akan membantu para pemangku kepentingan untuk patuh terhadap regulasi dan standar lingkungan yang berlaku, meningkatkan dampak positif dari pembangunan infrastruktur, membuka akses terhadap pembiayaan yang lebih luas, dan juga meningkatkan penerimaan publik terhadap pembangunan proyek tersebut.

Implementasi ESG akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 dengan piloting pada infrastruktur sektor perumahan dan sumber daya air yang dimulai pada tahun 2022. Implementasi awal ini akan dilakukan reviu sehingga dapat menjadi ruang perbaikan maupun peluang implementasi dalam produk dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas.

“Implementasi ESG tidak hanya sekali dilakukan dan berhenti, namun ini akan menjadi awal dari perjalanan yang akan terus diperbaiki untuk menuju pembiayaan yang hijau dan berkelanjutan sebagaimana komitmen Indonesia yang menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan G20,” terang Menkeu.***/uli

Indonesia Mumpuni Pimpin ASEAN Hadapi Ancaman Krisis Pangan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesiapan Indonesia untuk menerima estafet tanggung jawab sebagai Ketua ASEAN 2023 dari Kamboja.

“Melanjutkan Presidensi G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN akan menitikberatkan pada penangan krisis multidimensi seperti krisis pangan, energi, dan keuangan,” ungkap Ketum Golkar itu.

Menanggapi hal itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim menerangkan persoalan pangan adalah hal penting bagi setiap negara. Menurutnya, sudah ada perubahan produksi dan perdagangan pangan global yang sudah lebih baik. Namun hal itu berubah ketika ada ancaman krisis pangan global akibat perang Ukraina-Rusia.

“Masalahnya itu ketika terjadi perang Ukraina, kita maupun negara lain banyak impor gandum. Posisinya harganya naik karena jumlah gandum berkurang. Itu harus ada yang mensubtitusinya atau paling tidak complement. Di situlah masalahnya. Jadi harga tinggi,” terang pengajar Universitas Mercu Buana itu, Junat (11/11/2022).

Sugiyono menegaskan Keketuaan Indonesia di ASEAN bisa memitigasi krisis pangan tersebut agar tidak berdampak serius ke negara ASEAN. Indonesia bisa mengupayakan jalur distribusi pangan yang tidak memberatkan.

“Jadi peranan Indonesia kalau jadi ketua tentu artinya paling tidak bisa mengatur di antara ASEAN itu agar tidak selalu jalur perdagangan. Paling tidak itu membantu bisa pinjam-meminjam pada saat terjadi krisis pangan,” tegasnya.

Menurutnya, ada kecenderungan setiap negara akan menahan keluarnya pangan dengan memberlakukan kebijakan proteksi untuk menjamin kecukupan pangan dalam negeri masing-masing. “Kalau semua menahan kan benar-benar terjadi krisis,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran untuk mengatur sebaran pangan agar tidak terjadi kelangkaan di ASEAN. “Indonesia bisa bermain di situ karena punya kemampuan dan pengalaman tentang hal itu. Beberapa negara kalau mengandalkan perdagangan saja, bisa tidak jalan, bisa bahaya karena harga tinggi,” pungkasnya.

Sedangkan Pakar perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional UGM, Riza Noer Arfani berpandangan bahwa fundamental perekonomian negara-negara di ASEAN cukup tangguh menghadapi potensi resesi di 2023.

“Secara umum memang negara ASEAN relatif terbebas dari ancaman resesi. ini ditunjukkan dengan proses recovery ekonomi yang mereka lakukan sejak pandemi juga dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi yang rata rata positif. itu menjadi modal kuat, juga dilihat dari tingkat inflasi yang terkendali.” kata Riza, Jumat (11/11).

Mitigasi Dampak

Namun meski begitu, dia mengingatkan pasti ada dampak dari negara-negara yang mengalami resesi atau perlambatan ekonomi. “Mengingat sejumlah negara ASEAN masih mengandalkan pasar yang konvensional, Amerika, Eropa bahkan Jepang. Pasar konvensional kemungkinan besar akan terlanda resesi tahun depan. Catatan sejauh kita bisa mendiversifikasi pasar, maka akan lumayan aman. jadi pasar non konvensional perlu digenjot.” ungkap Riza.

Negara China juga diproyeksikan akan mengalami perlambatan. Sedikit banyak hal ini akan berpengaruh pada ekonomi ASEAN.

Kemudian mengenai masalah pangan, negara-negara di ASEAN harus bekerjasama untuk mengamankan rantai pasok komoditas utama yaitu beras.

”Memang basis kita masih beras, namun perlahan lahan mengkonsumsi non beras cukup besar. Ini potensi bergejolak. Kalau saran sata, kerjasama ASEAN sangat penting untuk mengobrol rantai pasok, bukan cuma beras dan non beras,” tandas Riza.***/din

Menkeu: Indonesia Tempat yang Baik Untuk Berinvestasi

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia adalah tempat yang menarik bagi investor domestik maupun internasional. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara Bloomberg CEO Forum di Bali, Jumat (11/11).

“Banyak pekerjaan rumah yang telah dilakukan baik kebijakan moneter maupun fiskal. Kerangka fiskal dan moneter yang sehat, stabilitas di tingkat makro, tingkat politik, dan kebijakan yang sangat kredibel,” ungkap Menkeu.

Menurutnya, Pemerintah memberikan iklim investasi yang nyata bagi investor. Indonesia selalu merumuskan kebijakan dengan mempertimbangan kondisi global yang akan memberikan pengaruh ke Indonesia, namun juga mengidentifikasi sumber pertumbuhan dalam negeri.

Menkeu juga mengatakan bahwa Pemerintah berusaha untuk selalu memadukan instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural guna memberikan iklim investasi yang baik bagi Indonesia. Terbaru, Pemerintah dan DPR tengah memulai pembahasan reformasi sektor keuangan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

“Jadi dimana lagi di dunia ini Anda akan menemukan tempat yang baik untuk berinvestasi? Disini di Indonesia,” pungkas Menkeu.***/mel

KTT G20 Diharapkan Hasilkan Kesepakatan Konkret Atasi Krisis Pangan Global

JAYAKARTA NEWS— Pertemuan KTT G20 diharapkan membawa hasil yang konkrit bagi masyarakat dunia. Terlebih di tengah berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik maupun isu kerawanan pangan. Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, dalam working group pertanian G20, sudah dibahas beberapa hal krusial tentang pangan dunia. “Mereka sudah berkomitmen untuk bersama-sama setidaknya punya urgensi terkait krisis pangan, karena salah satu persoalan krisis pangan yaitu nutrisi dan kemiskinan,“ ungkap Andri, Kamis (10/11/2022).

Dari pertemuan tersebut, Agriculture Working Group G20 sepakat untuk mempromosikan terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh. “Jadi ketika ada krisis baru, bisa setidaknya bertahan. Ketangguhan pertanian dan sistem pangan menjadi hal penting,” tambah Andri.

Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.

“Agriculture ministerial negara G20 pengen adanya praktek perdagangan pangan yang setidaknya bisa terbuka, transparan tidak mendiskriminasi dan bisa menciptakan komoditas pangan yang tersedia dan bisa dijangkau oleh seluruh negara,” sebut Andri.

Lebih lanjut dia mendorong organisasi internasional terkait untuk memonitor implementasi hasil hasil kesepakatan tadi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan menjadi perhatian dunia dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November ini. Hal itu tidak terlepas dari performa perekonomian Indonesia dalam kondisi yang baik untuk memimpin G20.

“Dari segi recognition, Indonesia akan menjadi perhatian dunia,” kata Menko Airlangga.

Ketum Golkar itu menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh impresif sebesar 5,72 persen (yoy) pada Kuartal III-2022 pada saat G20 Indonesia berlangsung. Pemerintah juga berhasil menekan tingkat inflasi menjadi 5,7 persen. Selain itu, Indonesia juga akan memegang keketuaan ASEAN.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan capaian Indonesia itu membuktikan ekonomi lebih resilien dibanding negara maju atau negara besar lain. Meski demikian, Faisal menekankan untuk lebih mewaspadai masa selanjutnya.

“Ini menunjukkan sebenarnya ekonomi Indonesia itu relatif lebih resilien. Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di luar, terutama negara-negara maju, negara-negara yang lebih besar. Tapi ini tidak berhenti di Kuartal III saja. Yang perlu kita waspadai adalah ke depannya, di Kuartal IV dan 2023,” terangnya.

Menjaga Daya Beli

Menurut Faisal, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh kalangan menengah atas yang mempunyai daya beli relatif lebih tahan pada inflasi dibandingkan kalangan bawah. Meski demikian, Faisal juga tetap menekankan pentingnya untuk menjaga daya beli kedua kalangan, khususnya kalangan bawah.

“Sebetulnya ekonomi itu digerakkan oleh kalangan menengah-atas yang tidak terlalu banyak terpengaruh oleh inflasi, namun inflasi yang lebih tinggi itu mengena pada daya beli terutama pada kalangan bawah. Ini yang perlu dilihat,” tandasnya.

Faisal mengungkapkan pentingnya konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat. Hal itu untuk menepis kekhawatiran pertumbuhan ekonomi lebih tinggi disertai kesenjangan lebih lebar antara kalangan menengah-atas dan kalangan bawah. Kalangan masyarakat bawah tidak mendapat multiplier effect (efek ganda) yang cukup dari pertumbuhan ekonomi, mereka bahkan justru mendapat tekanan baru karena adanya kenaikan biaya hidup sebab inflasi.

“Jadi yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan kalangan menengah ke bawah, kebijakan-kebijakan insentif yang diberikan itu jangan sampai kontra-produktif terhadap menjaga daya beli kalangan menengah ke bawahnya,” tegasnya.

Selain program bantuan sosial (Bansos) dalam menjaga daya beli, pemerintah juga perlu untuk menciptakan lapangan kerja yang cocok dengan kapasitas dan kemampuan kalangan menengah ke bawah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu untuk mengamankan sisi produksi dengan memberikan insentif untuk UMKM.***din

Menkeu: RUU P2SK Memiliki Nilai Strategis dan Penting

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang merupakan inisiatif DPR. Pemerintah setuju bahwa RUU P2SK memiliki nilai strategis dan penting bagi upaya untuk meneruskan proses pembangunan Indonesia secara berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi.

“Sektor keuangan adalah sektor yang sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Melalui sektor keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang sangat kuat dan apabila sektor keuangan memiliki fungsi intermediasi yang kuat, efisien, stabil, dan dalam, serta kredibel atau dipercaya serta inklusif, kita akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi negara maju menuju tingkat pendapatan tinggi secara adil dan merata,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (10/11).

Reformasi sektor keuangan melalui RUU P2SK memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi dan memperkuat resiliensi sistem keuangan. Lebih lanjut Menkeu mengatakan, saat ini sektor keuangan Indonesia masih banyak memiliki permasalahan fundamental.

Pertama, proporsi dari aset sektor keuangan yang belum merata dan masih didominasi oleh sektor perbankan. Meskipun mendominasi, perbankan masih memiliki permasalahan struktural yang mengakibatkan inefisiensi. Porsi aset di industri keuangan non bank sebagai sumber dana jangka panjang yang diharapkan untuk memberikan sumber pembiayaan pembangunan relatif masih kecil. Selain itu juga berbagai indikator dari sektor keuangan terhadap PDB Indonesia masih relatif di bawah negara ASEAN-5.

“Kondisi ini tentu mengindikasikan bahwa untuk masyarakat dalam menghimpun dana oleh industri keuangan masih sangat terbatas dan potensi pendalaman pasar berarti masih sangat besar,” tandas Menkeu.

Kedua, dari sisi simpanan, nasabah perbankan dengan jumlah simpanan besar memerlukan diversifikasi instrumen investasi jangka panjang. Rata-rata pertumbuhan simpanan selama periode 2015 – 2021 mencapai 8,9%, di mana kelompok simpanan di atas 2 miliar mengalami pertumbuhan yang paling tinggi.

Ketiga, instrumen pasar keuangan kurang berkembang baik. Menkeu mengatakan, apabila sektor keuangan mampu menyediakan instrumen yang lebih variatif, atraktif, serta reliable sesuai kebutuhan masyarakat, maka perekonomian akan semakin memiliki sumber pembiayaan yang bervariasi sesuai dengan profil risiko dan karakter dari berbagai kegiatan dan sektor ekonomi.

“Masyarakat dapat memilih meletakkan dana atau tabungannya di berbagai sektor keuangan dan instrumen keuangan. Sedangkan investor juga memiliki berbagai kemampuan untuk merespons dari sisi kebutuhan investasinya sesuai dengan karakter sumber dana. Inilah yang sebetulnya kita ingin bangun dari reformasi sektor keuangan,” jelas Menkeu.

Keempat, berkembangnya instrumen investasi aset kripto perlu didukung kerangka mitigasi risiko yang memadai. Minat masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto cukup tinggi mencapai 15,1 juta investor pada Juni 2022. Dibandingkan dengan pertumbuhan investor pasar modal yang mencapai 9,1 juta pada Juni 2022. Sepanjang tahun 2021, tercatat nilai transaksi kripto aset sebanyak Rp854,9 triliun.

“Kita perlu membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan investor yang cukup kuat dan handal untuk terutama instrumen-instrumen investasi yang sifatnya high risk. Karena begitu akan terjadi resiko, maka masyarakat terutama investor yang mengumpulkan tabungan akan menghadapi resiko kehilangan dana,” jelas Menkeu.

Terakhir, aspek tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan Indonesia masih menempati ranking terendah dibanding negara peers. Kondisi ini terefleksikan dari tingginya jumlah pengaduan masyarakat ke Otoritas Jasa Keuangan yang meningkat tajam sejak triwulan IV-2020.

“Permasalahan fundamental yang telah dijelaskan tadi menunjukkan bahwa sektor keuangan Indonesia membutuhkan beberapa langkah-langkah reformasi yang sangat penting karena tantangan yang kita hadapi akan terus meningkat,” pungkas Menkeu.***/mel

Kunjungi Konser Slank di Makasar, Ketua MPR RI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Terus Meningkat

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Partai Golkar Bambang Soesatyo optimistis kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan terus membaik usai terdampak pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun lebih. Salah satunya ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari tahun ke tahun.

“Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menunjukan pada tahun 2019 total UMKM di Sulsel tercatat sebanyak 944.279 usaha. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.262.952, dan pada akhir Desember 2021, bertambah sebanyak 302.182. Sehingga total UMK di Sulsel tahun 2021 sebanyak 1.565.134,” ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen (Pol) Nana Sujana sebelum pertunjukan Tour Konser Beutiful Smile Slank, di Kawasan Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/11/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang semester 1 tahun 2022, perekonomian Sulsel mengalami pertumbuhan sebesar 4,74 persen (c-to-c) dibanding tahun 2021. Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 20,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen ekspor barang dan jasa sebesar 44,01 persen.

“Dengan adanya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat seperti tour konser musik group Slank dari Jakarta ini, maka Pertumbuhan ekonomi Sulsel dipastikan akan meningkat dari triwulan II-2022 sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,38 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,80 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 60,89 persen,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 44,11 persen.

“Pertumbuhan ekonomi di Sulsel yang terus membaik, menunjukan Sulsel mampu bangkit dengan cepat usai terpaan badai pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan perekomian nasional. Hal ini tidak lepas dari tren peningkatan mobilitas masyarakat pasca relaksasi. Diperlukan kerjasama yang lebih baik dari para stake holder agar pertumbuhan ekonomi di Sulsel bisa meningkat lebih besar lagi,” pungkas Bamsoet. (sm)

Pemda Diminta Anggarkan Pembiayaan Energi Terbarukan dalam RAPBD 2023

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) menganggarkan pembiayaan energi terbarukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2022 di Anvaya Beach Resort Bali, Rabu (9/11/2022).

“Di dalam RAPBD itu, wajib menganggarkan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan,” kata Fatoni.

Dia menjelaskan, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM masuk ke dalam kategori urusan pilihan, sehingga selama ini cenderung tidak diprioritaskan.

“Dari sisi keuangan daerah, rata-rata daerah itu menganggarkan untuk ESDM itu kecil karena merupakan urusan pilihan,” ujarnya.

Padahal menurutnya, penganggaran itu dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing sehingga tak memberatkan APBD.

“Bukan berarti urusan pilihan itu tidak dilaksanakan tetapi tetap harus dianggarkan dengan anggaran yang cukup sesuai dengan prioritas daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain berkenaan dengan penganggaran, pihaknya juga berharap urusan pilihan di bidang energi terbarukan dapat diatensi Pemda lewat regulasi, seperti Peraturan Daerah atau Perda misalnya. Keberadaan Perda dan anggaran yang memadai, dinilai sebagai bentuk komitmen Pemda dalam mewujudkan energi terbarukan.***/ebn