ketua mpr bambang soesatyo Archives

Bamsoet Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung sikap tegas Menkopolhukam Mahfud MD sekaligus meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk bersikap berani dan tegas terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Terlebih, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.

“Upaya Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO sangatlah tepat. Diperlukan langkah cepat dan tegas dalam menanggulangi masalah TPPO. Negara harus mampu membuktikan hadir dalam melindungi warga negaranya dari TPPO. Tindak tegas semua pelakunya tanpa terkecuali,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (1/6/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat selama tahun 2017 hingga 2022, terjadi 2.605 kasus TPPO di Indonesia. Dari jumlah tersebut persentase terbesar korban TPPO terjadi pada anak-anak sebesar 50,97 persen. Sementara perempuan sebanyak 46,14 persen dan laki-laki sebesar 2,89 persen.

“Lokasi terjadinya kasus TPPO terbanyak di daerah perbatasan sebesar 85 persen. Semisal di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara. Hal ini terjadi karena di daerah perbatasan sangat rentan menjadi tempat penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural,” kata Bamsoet.

Para pelaku TPPO, lanjutnya, mudah menjerat para korban karena masyarakat di daerah belum dibekali pengetahuan tentang sepak terjang dan modus mafia TPPO. Kecenderungan tersebut menggambarkan masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok warga yang rentan menjadi korban TPPO.

“Karenanya pemerintah pusat dan daerah beserta seluruh instansi yang terkait, harus mengidentifikasi daerah di Indonesia yang rawan TPPO. Di daerah rawan itu dibuatkan satuan tugas untuk memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, terutama perekrutan calon PMI. Selain mengintensifkan sosialisasi pencegahan TPPO pada daerah rawan TPPO tersebut,” pungkas Bamsoet.***/din

Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Pancasila Layak Dijadikan Rujukan Peradaban Dunia

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan amanah sebagai pembaca teks Pancasila dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2023, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/23). Dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara, Direktur Lalu Lintas Polda Daerah DIY Kombes Alfian Nurrizal sebagai Komandan Upacara, Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pembaca naskah UUD NRI 1945, serta Ketua MK RI Anwar Usman sebagai pembaca doa.

“Upacara Hari Lahir Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial. Melainkan menjadi tambahan daya semangat bagi kita untuk senantiasa mengamalkan Pancasila dalam setiap gerak gerik kehidupan. Baik di keluarga, masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Kita harus bangga memiliki Pancasila yang diperkenalkan pertama kalinya oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Tidak hanya terbukti menyatukan dan menguatkan berbagai kemajemukan bangsa, Pancasila juga telah diakui berbagai kalangan dunia sebagai ideologi terbesar pada abad ke-21,” ujar Bamsoet usai membacakan teks Pancasila dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2023, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/23).

Turut hadir antara lain Wakil Presiden RI Maruf Amin, Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua MA RI Prof Dr. H. M. Syarifuddin, Ketua KY RI Mukti Fajar Nur Dewata, serta Ketua BPK RI Isma Yatun.

Ia menjelaskan, melalui Pancasila, Indonesia dipercaya menjadi pemimpin dalam berbagai organisasi dunia. Misalnya, Presidensi G-20 pada 2021-2022, Keketuaan ASEAN 2023, Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, serta Anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

“Banyak entitas internasional yang mengagumi Pancasila. Pidato Presiden Soekarno saat memperkenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1956. Profesor Marco Impagliazzo Pimpinan Komunitas Sant Edigio, organisasi internasional yang berpusat di Roma, Italia, yang memiliki keanggotaan mencakup 73 negara, menyatakan bahwa Pancasila dengan nilai-nilai universal yang dikandungnya layak diangkat sebagai rujukan peradaban dunia,” jelas Bamsoet.

Pancasila, lanjutnya, telah menjadi bahan kajian akademisi di Eropa. Ideologi Pancasila dinilai lebih baik daripada paham neoliberalisme dan fundamentalisme keagamaan yang menjadi kekuatan politik terbesar pada abad 21.

“Sedangkan Donald K. Emmerson, profesor ilmu politik di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, menyatakan bahwa kunci sukses Indonesia membangun pluralisme di tengah keragaman identitas budaya, adalah berkat ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan keduanya, Indonesia juga dinilai dapat menjadi jembatan peradaban bagi dunia, dalam memaknai pluralisme,” pungkas Bamsoet.***/din

Ketua MPR RI Dorong Dibuatnya Peraturan Perizinan Senjata Api Beladiri Sipil Non-Organik TNI/Polri

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA) dan Penasehat Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB-PERBAKIN) Bambang Soesatyo menuturkan diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang perizinan senjata api beladiri sipil Non-Organik TNI/Polri.

Peraturan khusus tersebut akan mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri (IKHSA). Termasuk, tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan terhadap pemilik IKHSA.

“Saat ini masih seringkali terjadi kerancuan ataupun multitafsir, baik dari kepolisian ataupun pemilik IKHSA, tentang kapan pemilik IKHSA bisa menggunakan senjata apinya. Sehingga tidak jarang berakibat dengan terjadinya kriminalisasi bagi pemilik IKHSA,” ujar Bamsoet saat halalbihalal dengan anggota Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA) di Black Stone Garage Kebayoran Baru Jakarta, Sabtu (13/5/23).

Pengurus PERIKHSA hadir antara lain Ketua Harian Eko Budianto, Sekjen Deche H. Hadian, Bendahara Umum Steven Djajadiningrat, Wasekjen Anom H R serta Nicolas Kesuma.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mencontohkan, beberapa waktu lalu sempat ada kejadian dimana pemilik IKHSA menjadi ‘korban’ karena belum adanya peraturan khusus tentang hak dan kewajiban pemilik IKHSA. Saat itu, pemilik IKHSA harus berhadapan dengan hukum karena mengokang senjata api bela diri miliknya, untuk menghindari dikeroyok oleh sekelompok orang.

“Padahal, dia hanya mengokang dan menaruh kembali senjata api di sarungnya, sebagai antisipasi sekaligus pernyataan verbal bahwa dia bersenjata untuk mencegah terjadinya pengeroyokan yang sudah hampir terjadi. Tetapi, tetap dia harus berhadapan dengan aparat hukum,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, DPP PERIKHSA sendiri telah membuat serta menyerahkan rancangan naskah akademik peraturan pemerintah (PP) yang disiapkan PERIKHSA tentang Perizinan Senjata Api Beladiri Sipil Non-Organik TNI/Polri, kepada Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus Ketua Dewan Penasehat PERIKHSA Yasonna Laoly.

Keberadaan PP tersebut sangat penting, karena bisa dijadikan rujukan untuk membuat Pedoman Kapolri dan Pedoman Jaksa Agung, sehingga ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang kewajiban pemilik izin khusus senjata api beladiri menjadi semakin jelas.

“Saat ini payung hukum keberadaan pemilik IKHSA diatur dalam undang-undang yang bersifat umum. Antara lain UU Darurat Republik Indonesia No.12/1951, serta Perppu No.20/1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api. Namun belum ada ketentuan yang bersifat khusus dan spesifik sebagaimana tertuang dalam PP yang mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban pemilik IKHSA. Termasuk tentang tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan terhadap pemilik IKHSA,” pungkas Bamsoet.***/din

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Haluan Negara dan Empat Pilar Kebangsaan

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI – Polri 2023 yang dibuka Presiden Joko Widodo. Dalam paparannya, Bamsoet mengingatkan pentingnya haluan negara untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

“Tanpa adanya haluan negara, optimalisasi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan, khususnya pembangunan yang bernilai penting dan strategis seperti pembangunan pertahanan dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu periodisasi pemerintahan, akan menjadi mubazir,” ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI – Polri 2023, di Jakarta, Rabu (8/2/23).

Rapim TNI-Polri 2023 selain dihadiri oleh Presiden Jokowi, juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Letjen TNI (purn) Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, para Kapolda dan Pangdam se-Indonesia, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI.

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, contoh nyata yang ada dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Negara IKN yang telah diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tanpa adanya rujukan pembangunan jangka panjang yang memandu dan mengikat untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN, maka tidak ada jaminan bahwa pemerintahan periode berikutnya akan meneruskan kebijakan pemerintahan periode sebelumnya.

“Disinilah urgensi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan jangka panjang untuk menyelamatkan program-program pembangunan yang bernilai penting dan strategis. PPHN harus dikuatkan dengan Ketetapan MPR, agar tidak mudah di torpedo oleh PERPPU maupun judicial review di Mahkamah Konstitusi,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain membahas Haluan Negara, dirinya juga menyampaikan materi tentang Kebijakan MPR RI dalam Penguatan Empat Pilar Kebangsaan (Empat Pilar MPR RI) Guna Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Mengingat terdapat relevansi serta keselarasan nilai, antara sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dengan gagasan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Yakni sama-sama bertujuan memperjuangkan nilai kemanusiaan, keberadaban, soliditas kebangsaan, partisipasi publik, serta keadilan sosial. Prinsip penting dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif adalah merangkul semua kalangan, tidak boleh ada satupun yang merasa ditinggalkan, dan tidak ada satupun kebijakan pembangunan yang memberikan perlakuan eksklusif kepada kelompok tertentu,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, data satu dasawarsa dari tahun 2011 hingga 2021 memperlihatkan, secara umum Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia cenderung konsisten mengalami peningkatan, dengan rata-rata indeks mencapai skor 6 (dari skala 1 sampai 10), dimana masing-masing pilar penopangnya juga masuk dalam kategori “memuaskan”.

Gagasan pembangunan ekonomi inklusif harus dilengkapi konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang pada hakikatnya menegaskan bahwa segala kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini, tidak boleh memberikan dampak buruk, merugikan, atau bahkan mengorbankan kepentingan generasi di masa depan.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan dibangun oleh kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas, dan bahwa sebagian sumberdaya tidak dapat diperbaharui dan akan habis pada waktunya. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi fenomena global, dan telah diterima sebagai narasi universal yang diakui oleh komunitas internasional.

“Karena itu, kita harus mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo yang berulang kali menekankan bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunitas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, Indonesia berkomitmen mewujudkan ekonomi hijau (green economy). Antara lain melalui komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030, pengembangan energi terbarukan sebagai sumberdaya alternatif, hingga percepatan migrasi kendaraan berbahan bakar minyak ke bermotor listrik,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, perhatian pada pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu dimensi pembangunan menjadi penting, khususnya bagi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu berlimpah. Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Tahun 2021, produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton. Diperkirakan 37,04 persen nikel di dunia berada di Indonesia. Sebanyak 90 persen cadangan nikel Indonesia tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Indonesia juga memiliki cadangan batubara berlimpah mencapai 31,69 miliar ton pada 2021, yang menjadikan kita sebagai produsen batu bara terbesar kedua di dunia (setelah China). Cadangan batubara terbesar ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur, sebesar 13,61 miliar ton.

Indonesia juga menempati urutan ke-6 sebagai penghasil emas terbesar di dunia, kemudian tembaga menempati peringkat ke-7, dan gas alam menempati peringkat ke-13 di dunia. “Kita patut mendukung upaya Presiden Joko Widodo tentang pentingnya hilirisasi sumber daya alam dari sektor minyak, gas, mineral serta batu bara yang diperkirakan dapat menciptakan sekitar 9,6 juta lapangan kerja serta menghasilkan pemasukan negara hingga USD 715 miliar.

Tidak heran jika dalam Rapim TNI-Polri 2023 ini, Presiden Joko Widodo memberikan penugasan penting kepada TNI-Polri agar menjaga program industrialisasi dan hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah agar tak terganggu. Khususnya dalam memberantas praktik ekspor dan tambang ilegal, yang membuat penerimaan negara menjadi berkurang,” pungkas Bamsoet. (smn)

Jangan Anggap Kuno Koperasi! Ratusan Koperasi Terbaik di Dunia ada di Amerika dan Eropa

JAYAKARTA NEWS— Hingga saat ini masih ada asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa eksistensi koperasi dipandang kuno, ketinggalan zaman, serta tidak kompatibel dengan masyarakat ekonomi modern yang cenderung kapitalistik. Namun faktanya tidak demikian.

Di negara-negara maju, koperasi mampu meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan internasional. Data tahun 2017, dari 300 koperasi terbaik di dunia, 100 unit di antaranya ada di Amerika, sebuah negara kapitalis.

Demikian disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo Seminar Nasional dan Eksibisi Kebangkitan Koperasi Indonesia yang diselenggarakan Universitas Padjajaran secara virtual di Jakarta, Jumat (16/12/22).

Bamsoet begitu namanya akrab disapa melanjutkan, laporan International Labour Organization tahun 2009, kinerja koperasi di seluruh sektornya, terbukti lebih mampu bertahan di tengah resesi ekonomi dibanding entitas ekonomi lainnya.

Bahkan saat ini pun banyak koperasi di negara-negara maju di Eropa dan Amerika yang menjadi korporasi besar, baik pada sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan korporasi kapitalis.

“Jika di negara kapitalis saja, koperasi mampu berkembang, maka di negara demokrasi Pancasila, seharusnya koperasi jauh lebih maju. Jadi, asumsi bahwa koperasi tidak mampu beradaptasi dengan modernitas zaman adalah asumsi yang keliru.”

“Jika kemudian koperasi di Indonesia dianggap belum mampu menunjukkan kemampuannya sebagai sokoguru perekonomian nasional, maka kita perlu bermawas diri, melakukan evaluasi, dan merevitalisasi potensi dan sumberdaya koperasi, dengan merujuk pada sistem perekonomian nasional kita,” ucap Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, untuk memahami sistem perekonomian nasional, dapat merujuk pada Ketetapan MPR Nomor 16/MPR /1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan MPR RI yang hingga saat ini masih berlaku tersebut, seyogyanya menjadi arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional.

“Karakteristik yang ingin kita wujudkan adalah sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan, serta pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Koperasi dan UMKM sebagai sendi perekonomian nasional, mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi pada khususnya,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, koperasi merupakan representasi perekonomian yang paling nyata dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 Ayat (1), yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Merujuk pada rumusan ini, koperasi adalah bangun ekonomi yang diyakini menjadi sokoguru atau tulang punggung perekonomian nasional dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional.

“Sebagai gambaran, jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2006 tercatat sebanyak 98.944 unit. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2017, di mana jumlah koperasi tercatat sebanyak 152.174 unit. Namun, pada tahun 2019 jumlahnya merosot tajam menjadi 123.048 unit. Meskipun tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat, namun jumlahnya masih jauh dari capaian tahun 2017, dan hanya berkisar di atas 127 ribu unit,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menambahkan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Keberadaan koperasi sangat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya, dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

“Meskipun modernitas zaman akan selalu

menghadirkan tantangan dalam kehidupan perekonomian nasional, namun saya yakin dan percaya, jika kita bersungguh-sungguh dalam membangun komitmen kolektif dari segenap pemangku kepentingan, koperasi akan mampu bangkit kembali, merepresentasikan diri sebagai ‘wajah’ Ekonomi Pancasila, dan sekaligus menjadi sokoguru perekonomian nasional,” pungkas Bamsoet.***din

Ketua MPR RI Dukung Bandara Internasional Hang Nadim Batam Jadi Hub Kargo Internasional

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam menjadi hub atau pusat logistik dan kargo di wilayah Barat Indonesia. Tidak hanya menjadi hub kargo nasional, Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam akan menjadi hub kargo internasional yang menghubungkan jalur penerbangan logistik Asia, Eropa, Amerika, hingga wilayah Pasifik Barat Daya.

“Pengembangan Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam harus menjadi icon baru bandara internasional di wilayah Indonesia bagian barat. Tidak hanya meningkatkan jalur penerbangan penumpang domestik dan internasional, tetapi juga mampu menjadi pusat logistik dan kargo internasional,” ujar Bamsoet saat mengunjungi Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (20/11/22).

Turut hadir antara lain Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Ketua DPRD Kepri Rizki Faisal, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam Pikri Ilham, Anggota 4 bidang Pengusahaan BP Batam Wan Darusalam, serta Direktur Utama BS-Go Sonny Harsono.

Menurutnya, Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam secara geografis berada di posisi yang sangat strategis. Karena terletak di regional Asia Tenggara serta berdampingan dengan pelabuhan kargo dan kawasan industri.

“Jika dikelola dengan baik, saya optimistis Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam mampu bersaing dengan Bandara Changi Singapura yang dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia selama delapan tahun berturut-turut. Sebagai hub kargo internasional, Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam tidak hanya untuk end destinasi Indonesia, tapi jadi transit point dari wilayah Asia atau Amerika ke South West Pasific dan sebagainya,” kata Bamsoet.

Per 1 Juli 2022 pengoperasian Bandara Internasional Hang Nadim telah diserahterimakan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) kepada PT Bandara Internasional Batam. PT Bandara Internasional Batam merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Angkasa Pura Airports, Incheon International Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya Tbk.

PT Bandara Internasional Batam bertanggungjawab dalam pengoperasian dan pengembangan bandara yang meliputi renovasi, perluasan, dan pemeliharaan terminal penumpang eksisting di terminal 1. Selain bertanggungjawab dalam pembangunan terminal penumpang di terminal 2, pengelolaan terminal kargo baru, dan pengembangan rencana induk Bandara Internasional Hang Nadim dengan konsep Logistics Aerocity.

“Keberadaan Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam akan memberikan dampak positif yang besar terhadap proses supply chain barang industri. Selain mampu memberikan multiplier effect bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Pulau Batam,” pungkas Bamsoet. ***/ebn

Kunjungi Konser Slank di Makasar, Ketua MPR RI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Terus Meningkat

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Partai Golkar Bambang Soesatyo optimistis kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan terus membaik usai terdampak pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun lebih. Salah satunya ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari tahun ke tahun.

“Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menunjukan pada tahun 2019 total UMKM di Sulsel tercatat sebanyak 944.279 usaha. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.262.952, dan pada akhir Desember 2021, bertambah sebanyak 302.182. Sehingga total UMK di Sulsel tahun 2021 sebanyak 1.565.134,” ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen (Pol) Nana Sujana sebelum pertunjukan Tour Konser Beutiful Smile Slank, di Kawasan Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/11/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang semester 1 tahun 2022, perekonomian Sulsel mengalami pertumbuhan sebesar 4,74 persen (c-to-c) dibanding tahun 2021. Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 20,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen ekspor barang dan jasa sebesar 44,01 persen.

“Dengan adanya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat seperti tour konser musik group Slank dari Jakarta ini, maka Pertumbuhan ekonomi Sulsel dipastikan akan meningkat dari triwulan II-2022 sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,38 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,80 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 60,89 persen,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 44,11 persen.

“Pertumbuhan ekonomi di Sulsel yang terus membaik, menunjukan Sulsel mampu bangkit dengan cepat usai terpaan badai pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan perekomian nasional. Hal ini tidak lepas dari tren peningkatan mobilitas masyarakat pasca relaksasi. Diperlukan kerjasama yang lebih baik dari para stake holder agar pertumbuhan ekonomi di Sulsel bisa meningkat lebih besar lagi,” pungkas Bamsoet. (sm)

Bertemu Kasad Dudung, Ketua MPR Ingatkan Ada Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi yang Ancam NKRI

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan masih adanya gerakan radikalisme, terorisme serta intoleransi yang mengancam Pancasila dan keberadaan NKRI. Sejak Indonesia merdeka, ideologi Pancasila dan NKRI selalu mendapat rongrongan baik dari dalam maupun dari luar.

Seiring dengan dinamika perkembangan perpolitikan, Ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi global membawa pengaruh kepada situasi dalam negeri Indonesia. Ancaman nyata yang dihadapi saat ini antara lain adalah Terorisme, Radikalisme, Intoleran, serta Konflik Identitas (SARA).

Keempat hal tersebut dapat berujung kepada Disintegrasi Bangsa, oleh karena itu semua elemen anak bangsa harus benar-benar merawat, menjaga, dan berpegang teguh kepada 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Indonesia masih mendapat ancaman serius berupa gerakan radikalisme, terorisme dan intoleransi. Kita harus waspada terhadap kegiatan yang berupaya meruntuhkan Pancasila sebagai ideologi negara dan mengganggu keberadaan NKRI. TNI dan seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu menjadi benteng kedaulatan bangsa,” ujar Bamsoet usai bertemu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, di Jakarta, Rabu (9/11/22).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan bahwa Penyebaran paham radikalisme maupun terorisme yang terus berkembang itu melalui pendekatan personal yang menyasar keluarga, teman dan orang-orang dekat, melalui forum diskusi seperti kelompok-kelompok kajian, melalui media publikasi yaitu poster, selebaran maupun tabloid, serta melalui Internet yaitu melalui website, Facebook, Instagram, Twitter, Whatshapp, Telegram, Chanel Youtube, dan lainnya.

“Indonesia adalah rumah besar bagi semua anak bangsa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik agama, suku, ras dan antar golongan, sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang mengklaim bahwa Indonesia harus menjadi milik golongan tertentu. Cara terbaik untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan suatu kesadaran untuk mewujudkan sikap dan tindak bela negara,” ujar Bamsoet.

Komponen Cadangan

Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) ditegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Amanat tersebut dipertegas lagi pada pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Sedemikian pentingnya bela negara, sehingga tidak saja menjadi ‘hak’, melainkan juga ‘kewajiban’ bagi setiap warga negara.

“Rumusan dalam konstitusi itu setidaknya mengisyaratkan dua pesan penting. Pertama, bahwa upaya bela negara adalah tanggungjawab bersama segenap warga negara, tanpa terkecuali. Kedua, bahwa bela negara memiliki dua dimensi implementasi, yakni sebagai hak warga negara untuk berpartisipasi, dan sebagai kewajiban manakala kondisi mengharuskan partisipasi warga negara,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, konsepsi bela negara dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi, meniscayakan pentingnya kehadiran dua unsur pendukung dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Pertama, ‘Komponen Cadangan’ untuk menopang TNI sebagai komponen utama dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan. Kedua, kehadiran ‘Komponen Pendukung’ sebagai lapis ketiga yang menopang Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

“Kehadiran Komponen Cadangan memiliki kedudukan strategis, karena selain berfungsi sebagai pelapis kekuatan pertahanan dan keamanan, juga dapat diberdayakan untuk berbagai tujuan positif lainnya. Misalnya distribusi bantuan sosial kemanusiaan dan aksi tanggap bencana. Karena itu, banyak negara menganggap penting kehadiran Komponen Cadangan ini,” kata Bamsoet.

Ia mengingatkan, dibandingkan dengan negara lain, Komponen Cadangan yang dimiliki bangsa Indonesia masih belum optimal. Saat ini sumber daya Komponen Cadangan yang dimiliki Indonesia baru terdiri dari 3.100 orang matra darat, sekitar 500 orang matra laut, sekitar 500 orang matra udara.

“Sebagai perbandingan, Komponen Cadangan yang dimiliki negara Tiongkok adalah sekitar 800.000 orang. Sedangkan negara Amerika lebih dari 2,4 juta orang. Bahkan negara tetangga kita Singapura, dengan luas wilayah yang hanya setara luas Jakarta, dan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa, komponen cadangannya hampir setara dengan jumlah penduduknya,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menegaskan, konsepsi bela negara tidak boleh dimaknai secara sempit, hanya sebatas upaya menjaga dan melindungi negara dari ancaman militer. Bela negara tidak sesederhana dimaknai sebagai kesiap-siagaan setiap warga negara untuk memanggul senjata manakala diperlukan.

Bela negara juga tidak hanya dimaknai sebagai kesanggupan setiap warga negara menjadi sumberdaya komponen cadangan negara, sebagai penopang kekuatan militer. “Upaya bela negara ke depan akan semakin dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih kompleks, canggih dan rumit. Upaya bela negara tidak lagi hanya terfokus pada kekuatan fisik militer, karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam beragam aspek. Baik ekonomi, sosial budaya, politik ideologi, dan beragam ancaman lainnya yang bersifat soft power,” pungkas Bamsoet.***/din

Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintah Percepat Pembentukan Bursa Kripto

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendorong pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk mempercepat pembentukan bursa kripto. Sehingga bisa semakin mendorong kemajuan industri perdagangan aset kripto di Indonesia, karena dapat membantu pengawasan transaksi kripto, memberikan keterbukaan informasi, serta memberikan perlindungan bagi investor.

“Perkembangan ekosistem kripto di Indonesia senantiasa menunjukan sinyalemen positif. Ditandai pesatnya peningkatan jumlah investor yang pada Agustus 2022 saja telah mencapai 16,1 juta investor. Meningkat pesat dari capaian tahun 2021 sebanyak 11,2 juta investor. Pada tahun 2023 nanti, diproyeksikan akan menembus 20 juta investor. Hasil survei Finder Crypto Adoption yang dilakukan di 26 negara pada Agustus 2022, memperlihatkan kepemilikan aset kripto orang Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase 16 persen. Lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 15 persen,” ujar Bamsoet saat membuka Cryptalk 2022, di Jakarta, Selasa (18/10/22).

Turut hadir antara lain, Direktur Bisnis Coin Store Global Mr. James Toh, Ketua KADIN Bandung Iwa Gartiwa, Wakil Ketua Kadin Bandung bidang keuangan M. Shobirin, dan Ketua Komite Aset Digital Kadin Bandung Raine Renaldi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengapresiasi penyelenggaraan Cryptalk 2022 yang diselenggarakan KADIN Bandung bersama Coin Store Global dengan menghadirkan para pelaku usaha aset kripto dan investor dari dalam dan luar negeri, asosiasi, pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Cryptalk 2022 merupakan bentuk implementasi dari nota kesepahaman antara KADIN Bandung dan Coin Store Global yang ditandatangani pada 24 September 2022 di Bandung.

“Melalui nota kesepahaman tersebut, KADIN Bandung dengan Coinstore Global berkomitmen untuk bekerjasama meningkatkan kualitas ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia agar lebih sehat dan lebih aman. Sekaligus menjadikan Coin Store Global sebagai jembatan penghubung bagi para pelaku usaha kripto dalam negeri untuk menembus pasar kripto dunia,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, selain meningkatkan perdagangan aset kripto, KADIN bersama pemerintah dan asosiasi kripto lainnya juga memiliki tanggungjawab untuk senantiasa meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tidak hanya untuk menghindarkan konsumen menjadi korban dari aksi kejahatan ekonomi, peningkatan literasi keuangan juga bisa memberikan kompetensi dan kapabilitas bagi masyarakat untuk membuat keputusan ekonomi yang bijak, di samping memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai potensi risiko yang akan dihadapi.

“Peningkatan jumlah investor kripto yang berkembang pesat, tidak berbanding lurus dengan pergerakan aset kripto yang saat ini justru mengalami pelemahan. Menurut catatan BAPPEBTI, pada periode Januari-Agustus 2022, total nilai transaksi aset kripto turun lebih dari 50 persen. Sebagai komoditi, pasang surut nilai aset kripto adalah sebuah keniscayaan. Kondisi ini juga dipicu pelemahan ekonomi global, yang juga menyebabkan anjloknya nilai aset kripto global,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, Bitcoin misalnya, pada kuartal II 2022 mengalami penurunan nilai aset hingga lebih dari 50 persen dibandingkan kuartal I. Namun pada kuartal III kembali naik 17,7 persen. Demikian juga Ethereum, penurunan pada kuartal II bahkan mencapai lebih dari 90 persen, meskipun pada kuartal III kembali naik 57 persen.

“Kondisi serupa juga dialami pasar kripto global yang saat ini masih mengalami tekanan. Secara umum, kondisi perekonomian dunia yang sedang ‘tidak baik-baik saja’, termasuk faktor geopolitik global yang tidak kondusif dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina yang belum diketahui kapan berakhirnya, turut mendorong pelemahan pasar kripto secara menyeluruh. Total kapitalisasi pasar aset kripto yang sebelumnya mencapai lebih dari 3 triliun US dollar, saat ini diperkirakan turun hingga dibawah 1 triliun US dollar,” pungkas Bamsoet.***din

Ketua MPR RI Bamsoet Pastikan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR, DPD RI Siap Digelar Esok Hari

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sudah siap menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI yang pelaksanaannya digabungkan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2022, di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Komplek MPR/DPR/DPD RI.

Presiden Joko Widodo juga sudah memastikan diri hadir untuk menyampaikan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Presiden Joko Widodo sepakat dengan MPR, DPR, dan DPD agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dibuat secara sederhana, efektif, dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama. Terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat,” ujar Bamsoet usai meninjau gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di komplek MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta, Senin (15/8/22).

Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Arsul Sani, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Rachmad Gobel dan Lodewijk F Paulus.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, mengingat pandemi Covid-19 yang sudah mereda, maka Sidang Tahunan MPR RI 2022 sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota MPR RI, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Semua yang hadir, baik petugas sidang dan undangan, diwajibkan melakukan tes usap/swab PCR test dengan hasil negatif maksimal 2 X 24 jam.

“Para tamu undangan yang hadir antara lain, pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden, menteri kabinet Indonesia maju, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, para mantan Pimpinan MPR/DPR/DPD RI, serta tamu undangan lainnya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, Sidang Tahunan MPR RI yang dirintis sejak era kepemimpinan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (2014-2019), telah menjadi Konvensi Ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Sekaligus menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

“Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel,” pungkas Bamsoet. (ebn)