Category: Ekonomi & Bisnis

Perluas Sinergi, bank bjb Tandatangani Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman dengan Polri

JAYAKARTA NEWS – bank bjb bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Bantuan Pengamanan dan Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan pada Senin, 14 November 2022 di Bali.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS antara kedua belah pihak dilaksanakan dalam rangka kolaborasi pengamanan dan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan. Beberapa layanan yang dikerjasamakan di antaranya adalah pemanfaatan data, pembukaan rekening giro, pemanfaatan layanan virtual account (VA), penggunaan jasa payroll, serta penyediaan produk dan jasa layanan perbankan lainnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dengan Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen. Pol. Agung Setya. Sedangkan penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen. Pol. Lukas Akbar Abriari dengan Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari dengan disaksikan oleh Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Suartini. Dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman serta PKS ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol. Lukas Akbar Abriari diharapkan bisa saling memberikan benefit termasuk kepada 1427 satuan kerja dibawah Polri.

Selanjutnya Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, kolaborasi yang terjalin antara bank bjb dan Polri melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS tersebut sekaligus juga merupakan upaya pengembangan bisnis perusahaan guna menjangkau khalayak yang lebih luas. bank bjb senantiasa berkomitmen memberi layanan keuangan prioritas yang solutif dan dapat diandalkan.

“Sinergi antara bank bjb dengan Polri ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan layanan keuangan di bank bjb, sekaligus juga memberi manfaat bagi Polri dan masyarakat luas,” ungkap Yuddy.***/pr

bank bjb Dinobatkan Sebagai Pengelolaan Aset dan Liabilitas Terbaik

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Di penghujung 2022, bank bjb kembali meraih prestasi. Kali ini, bank bjb dinobatkan sebagai The Most Outstanding Bank in Asset & Liabilities Management Strategy di ajang CNBC Indonesia Awards 2022. Predikat tersebut diraih bank bjb karena telah berhasil menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan pengelolaan aset dan liabilitas terbaik berdasarkan sejumlah kriteria. Adapun penghargaan diberikan pada acara Road to CNBC Indonesia Awards 2022.

Acara The Best Regional Banks yang bertajuk “Ekonomi RI Melejit, BPD Siap Pacu Bisnis!” tersebut diselenggarakan secara virtual pada Rabu 9 November 2022 via Zoom, disiarkan dari Studio CNBC Indonesia TV, Jakarta Selatan. Penghargaan diterima oleh Deputy Corporate Secretary bank bjb Devi Fajar Nugraha.

Beberapa indikator yang menjadi penilaian adalah data bahwa BJBR telah melakukan pengelolaan aset produktif dan liabilitas yang sangat baik, yang tercermin dari perolehan laba yang naik dalam beberapa tahun terakhir. Laba BJBR mampu tumbuh 10,8% secara CAGR dalam 5 tahun terakhir. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan kredit yang tetap tumbuh 6,0% secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir, ditengah penyaluran kredit perbankan nasional lebih lambat, yang tumbuh hanya 4,0% pada periode yang sama.

Sementara itu, kredit dan pembiayaan menyumbang 67% dari total aset. DPK mampu tumbuh 8,8% CAGR dalam lima tahun terakhir, sejalan dengan pertumbuhan liabilitas 8,5% CAGR di periode yang sama. BJBR juga mampu menjaga liabilitas (Loan to Deposit Ratio di kisaran optimal yakni 88,65% rata-rata selama lima tahun terakhir. Dengan rasio yang sehat tersebut, BJBR juga tidak mengalami permasalahan likuiditas.

Dari sisi kualitas aset, BJBR juga mampu mempertahankan rasio NPL jauh di bawah industri secara rata-rata dalam lima tahun terakhir. NIM BJBR juga menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan big regional bank lainnya, yakni di kisaran rata-rata 6,02% (vs 5,8% peers). Oleh sebab itu, CNBC menobatkan BJBR sebagai BPD dengan pengelolaan aset dan liabilitas terbaik.

“Kami menghaturkan terimakasih atas penghargaan yang telah diberikan CNBC kepada bank bjb. Predikat The Most Outstanding Bank in Asset & Liabilities Management Strategy menunjukan bahwa bank bjb adalah perusahaan yang tangguh dan tetap mampu berkembang pesat dalam menghadapi tantangan zaman. Prestasi ini dapat diraih atas kerja keras dan dedikasi seluruh insan bank bjb dalam memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat,” ungkap Yuddy Renaldi Direktur Utama bank bjb secara terpisah.***/pr

LaNyalla Harap Indonesia Bahas Ketahanan Pangan dengan Paradigma Kedaulatan Dalam Negeri

JAYAKARTA NEWS— Salah satu ancaman global yang serius adalah krisis pangan dunia. Dan peringatan soal itu sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO). Sehingga, dalam pembahasan G20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri.

“Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak,” tandasnya (15/11/2022) di Bali.

Untuk itu, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di sini.

Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brazil, Tiongkok dan India. Tetapi Indonesia masih mendiskusikan. Padahal kita memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu.

“Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” imbuhnya.

Karena itu ia berharap, Sesi Ketahanan Pangan G20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya. Yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka.

“Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu.

Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menkeu, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari Pandemi Covid, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan.

LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (ebn)

Komisi IV Pertanyakan Validitas Data Pertanian Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu mempertanyakan data ketersediaan stok pangan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka mengantisipasi gejolak harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum libur akhir tahun. Pasalnya, anggaran Kementan tahun 2022 berkurang, namun produksi pangan tidak berubah dengan tahun sebelumnya.

“Terdapat catatan yang telah kami himpun dan perlu diperhatikan. Di antaranya masalahanggaran yang berkurang setiap tahun, namun jumlah produksi tidak berubah signifikan. Bila anggaran Kementan menurun, kegiatan produksi juga turun. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kami terkait validitas data produksi, cara perhitungan produksi dan target,” ucap Rusdi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan jajaran Eselon I Kementan, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022). Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Sebagai contoh, pada bulan Mei 2022 lalu, Kementan menyatakan 3 (tiga) tahun tidak ada impor beras. Akan tetapi, berdasarkan data BPS masih terdapat impor selama tiga tahun terakhir, mulai dari 444.508 ton, 356.286 ton, dan 407.741 ton.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem itu juga menyayangkan komitmen Kementan mengenai produksi kedelai. Sebab, menurutnya, Menteri Pertanian pernah berjanji akan menuntaskan permasalahan kedelai dalam dua musim tanam. Namun, hingga kini, produksi dan produktivitas kedelai belum terlihat meningkat signifikan. Sehingga, kebutuhan dalam negeri masih mengandalkan impor.

“Soal target peningkatan produksi kedelai dinilai (seperti) lagu lama yang tidak pernah terselesaikan. Persoalannya, slogan pencapaian swasembada tidak diiringi dengan penyiapan atau ketersediaan benih dalam negeri,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, mewakili Komisi IV DPR RI, Legislator Dapil Sulawesi Selatan III itu menegaskan Kementan untuk mengantisipasi krisis pangan. Tidak hanya itu, ia menekankan Kementan harus memiliki blue print pembangunan sektor pertanian jelas, terukur, dan realistis.

“Komisi IV DPR RI meminta agar semua kegiatan strategis serta berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan perbaikan nilai tambah produk pertanian agar diperhatikan, termasuk di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat,” tutup Rusdi.***/bnt

Sederet program Dekarbonisasi Holding Tambang, Dukung Agenda Prioritas G20

JAYAKARTA NEWS – Sekarang ini, pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan penerapan prinsip ekonomi hijau atau dikenal dengan Green Economy atau ekonomi hijau.

Green Economy merupakan suatu gagasan ekonomi yang memiliki tujuan demi meningkatkan kesejahteraan serta kesetaraan sosial di masyarakat, selain itu juga untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Secara makna, Green Economy dapat diartikan sebagai sebuah prinsip perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, berkeadilan sosial serta hemat sumber daya.

Langkah Pemerintah Indonesia begitu serius dalam menyikapi transisi energi terutama dalam bidang energi baru terbarukan.

Penerapan prinsip ekonomi hijau tak lepas dari transisi energi yang akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.

Sumber pertumbuhan baru ke depan akan muncul dari hilirisasi produksi tambang yang saat ini terus didorong oleh Pemerintah.

Tak heran jika akhirnya topik ini menjadi salah satu agenda prioritas yang diangkat dalam Presidensi G20.

G20 merupakan forum internasional yang berfokus pada koordinasi kebijakan pada bidang ekonomi dan pembangunan.

Merepresentasikan kekuatan ekonomi serta politik dunia, G20 merangkul anggota yang mencakup 80% PDB dunia, 60% populasi global, dan 75% ekspor global.

Banyak Industri harus berani menyesuaikan diri dan membentuk rencana, baik jangka panjang maupun menengah.

Dalam Industri Mineral dan Batubara (Minerba), Pemerintah menjawab tantangan tersebut, dengan membentuk Holding Industri Pertambangan yang ikut memainkan peran krusial dalam mendukung upaya penerapan ekonomi hijau di Indonesia.

Sebagai industri yang bergerak di bidang pertambangan, MIND ID, Mining Industry Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk turut mendukung target pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang. MIND ID telah memiliki beberapa siasat dalam upaya transisi energi.

Salah satunya adalah mendukung gerakan Pemerintah untuk melakukan terobosan dalam mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Hal ini sejalan dengan tren dunia yang tengah bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan, demi menjalankan program reduksi karbon.

“Penerapan green mining dalam koridor good mining practice, MIND ID melihat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan hal penting serta sebuah investasi dan akan berdampak positif pada pengelolaan korporasi, serta kesinambungan dan keberlanjutan,” kata Hendi Prio Santoso, Direktur Utama MIND ID dalam keterangan tertulis.

MIND ID bersama dengan 7 BUMN lain sepakat menginisiasi Carbon Market yang dibuktikan dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) mengenai Proyek Pilot Perdagangan Karbon Kementerian BUMN Voluntary Carbon Market (KBUMN VCM) dan terus berkomitmen untuk mewujudkan program dekarbonisasi serta melakukan reduksi emisi karbon.

Sepanjang tahun 2021-2022, Holding Industri Tambang ini telah mengimplementasikan program-program carbon reduction dan carbon offset yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) lebih dari 400 ribu ton C02e atau sebesar 28% dari target pengurangan emisi pada tahun 2030.

Pencapaian ini tidak lepas dari peran kinerja anggota MIND ID. Diantaranya, PT Antam Tbk tercatat berkontribusi reduksi karbon sebanyak 47 ribu ton CO2e dengan program unggulan reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi aliran sungai.

PT Bukit Asam Tbk tercatat 256 ribu ton CO2e, dengan program unggulan yang berdampak signifikan pada pengurangan karbon melalui Reklamasi dan Reforestation.

Sementara, PT Inalum (Persero) menyumbang penurunan karbon sebesar 60 ribu ton CO2e, dengan melakukan pengurangan efek anoda pada pot optimization. Sedangkan, PT Timah Tbk menyumbang sebanyak 87 ribu ton CO2e, dengan mengubah penggunaan HSD menjadi biofuel (B30) serta carbon offset.

“Kami seluruh Grup Holding Industri Pertambangan telah menyiapkan dan terus mendorong program dekarbonisasi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pendekatan yang digunakan adalah circular economy yang berlandaskan prinsip good mining practice,” jelas Hendi.

“Harapannya ini dapat terus dimaksimalkan sehingga target NZE dapat terpenuhi pada tahun 2060.” Tutupnya. (*)

B20 Investment Forum, Ini Strategi MIND ID Mendorong Ekosistem Kendaraan Listrik

JAYAKARTA NEWS –  Saat ini penggunaan kendaraan listrik (Electric Vechicle /EV) menjadi solusi alternatif dalam mengurangi emisi karbon dan solusi ramah lingkungan pada sektor transportasi. Holding BUMN Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) telah memiliki beberapa strategi untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Hal itu disampaikan MIND ID dalam B20 Investment Forum dengan agenda “Talk Discussions: EV Battery Supply Chain” di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (11/11/2022).

B20 Investment Forum merupakan salah satu dari rangkaian B20 Summit Indonesia 2022. Sesi Talk Discussions: EV Battery Supply Chain adalah wadah untuk menggali ide dan praktik yang telah dilaksanakan sebagai langkah pengembangan rantai pasok baterai EV.

Upaya mendorong ekosistem kendaraan listrik adalah bagian dari agenda-agenda utama MIND ID dalam menjalankan mandate pemerintah. Direktur Operasi dan Portofolio MIND ID Danny Praditya menegaskan, tema strategis untuk melaksanakan mandat BUMN yakni menjadikan perusahaan tambang kelas dunia. Terdapat lima poin untuk melaksanakan mandat BUMN tersebut.

Kelima poin tersebut adalah pertumbuhan eksplorasi dan produksi yang agresif dan meningkatkan daya saing biaya dengan transformasi digital. Kemudian, membangun aset hilir berskala dunia dan aliansi strategis untuk ekspansi hilir baru salah satunya pengembangan ekosistem EV. Terakhir, peningkatan kemampuan dan pengoptimalan portofolio.

“Tujuan mulia dan nilai intinya adalah kami mengeksplorasi sumber daya alam untuk peradaban, kemakmuran, dan masa depan yang lebih cerah,” kata Danny.

Seperti diketahui, MIND ID beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk turut telah memiliki beberapa siasat untuk transisi energi.

Salah satu upaya hilirisasi MIND ID diwujudkan pada industri bisnis aluminium dan nikel yang saat ini menjadi komponen kunci dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

Untuk industri alumunium, MIND ID punya PT Inalum (Persero). Inalum, merupakan produsen tunggal Ingot Aluminium di Indonesia Dengan kapasitas produksi hingga 250.000 ton per tahun. Melalui MIND ID, pemerintah Indonesia memiliki 100 persen saham di Inalum.

Sedangkan, untuk nikel, MIND ID punya Antam dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). INCO sendiri sahamnya telah didivestasi oleh MIND ID sebesar 20 persen. Bersama Antam, akan menjadi produser nikel nomor dua terbesar di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Danny mengungkapkan sumber nikel di Indonesia sebesar 1,4 juta ton wet metric ton (wmt) dengan cadangan mencapai 381 ribu wmt. Sementara, untuk alumunium memiliki kapasitas pabrik 250.000 MT/tahun.

Adapun komoditas komponen kunci pengembangan kendaraan listrik (EV) meliputi lima hal. Yaitu, pertama suku cadang listrik. Solder timah adalah bahan yang lebih ekonomis untuk menyematkan semua suku cadang listrik.

Kedua, sasis kendaraan. Pengurangan bobot mobil untuk efisiensi energi menggunakan sasis aluminium. Ketiga, konektor. Ini adalah komponen penting dalam berfungsinya motor, kabel, dll.

Keempat, cell. Baterai oksida logam tidak mengeluarkan polutan knalpot saat berjalan. Kelima, energi listrik. Batu bara dapat diubah menjadi DME untuk menggantikan gas yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gas.

Tak kalah pentingya, Danny mengatakan, pertambangan ‘hijau’ dalam mempromosikan efisiensi energi yang mengurangi jejak siklus hidup terhadap dampak lingkungan. Sehingga, metode hemat energi dan material dalam pertambangan dan pengayaan mineral harus dikembangkan.

“Ketersediaan komoditas dikendalikan tidak hanya oleh aksesibilitas geologis, tetapi semakin meningkat oleh ketersediaan air dan energi, dan peraturan lingkungan. Inovasi teknologi yang mengubah cara untuk eksplorasi dan ekstraksi diperlukan. Banyak cara cerdas akan didasarkan pada robotika yang aman di masa depan, teknologi digital dan proses otomatis yang aman, mereka akan menggunakan lebih sedikit energi dan air dan akan menerapkan konsep zero waste dan zero accident,” tuturnya.

Danny menambahkan, terdapat kerangka pertambangan ‘hijau’ yang menjadi dasar untuk pengembangan. Antara lain, mempromosikan bahan dan efisiensi energi, menjamin ketersediaan sumber daya mineral untuk kebutuhan masa depan, meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, dan meningkatkan praktik kerja dan organisasi.

“Pastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan setelah pasca tambang,” ujarnya. (*)

Indonesia Diharapkan Perkuat Kerjasama Antar Negara Pasca G20

JAYAKARTA NEWS— Upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah, juru damai dalam Presidensi G20 bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama. Dengan begitu bisa dipastikan konflik geopolitik akan terus berlangsung, kian memperdalam persoalan ekonomi dunia.

“Tanpa adanya Komunike dalam leaders summit G20 maka yang harus dilakukan adalah Indonesia waspada karena perang mungkin akan terus berlanjut. Dengan Putin tidak hadir, itu meniadakan adanya kerjasama multilateral untuk menyelesaikan masalah perang dan krisis secara global,” tegas Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, Senin (14/11/2022).

Dengan begitu harga komoditas dunia masih akan tinggi, yaitu energi dan pangan. Jika kerjasama multilateral tidak bisa menemukan kata sepakat, maka pemerintah diminta untuk memperkuat kerjasama bilateral antar negara.

“Misalnya, Indonesia punya kepentingan gandum dengan India dan Ukraina, ya berhadapan langsung dengan pemimpin negara itu, atau dengan yang berkepentingan. “ jelas Bhima.

Lalu Bhima mengatakan, komitmen investasi yang sempat tercetus dalam pertemuan G20, harus dikejar realisasinya, sehingga menjadi penahan atas tekanan eksternal.

Kemudian tiga pokok besar yang diusung dalam presidensi G20, dua di antaranya memiliki peluang besar untuk diperdalam. Yaitu, digitalisasi dan transisi energi.

“Jadi Indonesia harus menyiapkan kerangka teknisnya untuk mempercepat inklusivitas digital dan transisi energi. Kelihatan kedepan transisi energi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ini yang harus bisa dimanfaatkan,“ tandas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi akan menjadi fondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pasca pandemi.

Upaya tersebut juga diharapkan mampu menyediakan solusi bagi berbagai isu strategis mulai dari ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.

“Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi tantangan di masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat untuk menjadi aksi konkret dari kebijakan,” ujar Ketum Golkar itu dalam acara Business20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin (14/11).

Skema PPP

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan skema PPP memang layak menjadi fokus. Sayangnya, realisasi skema tersebut tidak mudah. “Secara konsep itu baik sekali. Itu sering jadi topik bahasan di forum-forum internasional, tetapi realisasi dari PPP itu tidak mudah,” terangnya.

Menurut Piter, hambatan utama adalah pada upaya pengabungan dua entitas yang berbeda, yakni pemerintah dan swasta. “Kenapa? Karena tidak mudah juga menggabungkan dua entitas yang secara karakter berbeda,” tambahnya.

Piter menjelaskan konsep perusahaan yang di bawah pemerintah (BUMN) tidak boleh merugi dalam operasinya. Ketika merugi, terdapat kemungkinan untuk masuk dalam kategori merugikan negara. “Perlu dipahami juga terkait, kalau publik/pemerintah itu kan tidak boleh rugi. Kalau rugi bisa dikategorikan merugikan negara. Bisa masuk kategori korupsi. Ini hambatan dalam realisasi PPP,” tegasnya.

Meski demikian, skema PPP bukan tidak mungkin diwujudkan. Menurut Piter, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun dan memperjelas aturan main terkait skema tersebut.

“Kalau air dan minyak itu tidak sebenarnya, tetapi harus diberikan kejelasan posisi dari perusahaan yang akan menjadi partner. Ini kan harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan kan? Lembaga yang akan dibentuk itu nanti seperti apa?” pungkasnya.***/din

Program PATEN Milik KIB harus Langsung Menyasar Jantung Rakyat

JAYAKARTA NEWS— Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengklaim fokus untuk menuntaskan pembahasan program kerja koalisi yang terangkum dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). KIB lebih memilih pendekatan program dibanding pendekatan sosok nama capres.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sah-sah saja KIB memilih pendekatan program dan belum mendeklarasikan nama calon presiden yang hendak didukung di 2024. Menurutnya, langkah itu diambil sembari menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Itu bagus-bagus saja kalau KIB punya konsep PATEN dan belum mengusung capres-cawapres. Memang tidak akan mengusung capres-cawapres kecuali sudah mendapat restu Jokowi,” katanya di Jakarta, Senin (14/11/2022).

Menurutnya, PATEN juga tepat dipakai sebagai program andalan mengingat ekonomi Indonesia masih di bawah ancaman kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak. Belum lagi, persoalan ekonomi dalam negeri seperti angka pengangguran dan kemiskinan.

“Karena saat ini sedang hancur ekonominya. Banyak yang menganggur, banyak yang tidak bisa makan, banyak yang miskin. Itu perlu pendekatan PATEN, tapi konsepnya harus jelas, harus langsung ke jantung rakyat, rakyat harus menerima. Kalau tidak dirasakan oleh masyarakat, susah,” tegasnya.

Ujang menegaskan pendekatan program yang dipilih KIB bisa dan cocok diterapkan di Indonesia. PATEN harus bisa menghasilkan program konkret yang ditujukan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Soal cocok, cocok saja. Yang penting rakyat bisa merasakan kue pembangunan di republik ini. Jangan hanya elite yang merasakan. Konsep PATEN ini mestinya langsung ke jantung rakyat. Rakyat bisa merasakan kebijakan tersebut,” tandasnya.

Menurut Ujang, isu ekonomi akan mampu dan bisa cukup efektif dalam menaikkan elektabilitas dan popularitas KIB maupun capres yang nantinya diusung ketika mampu ditangkap dan dirasakan masyarakat.
“Bisa saja untuk menaikkan elektabilitas KIB. Rumusnya masyarakat merasakan, masyarakat menikmati, masyarakat merasa dibantu dan bantuannya sampai ke masyarakat,” pungkasnya.

Demokrasi Lebih Sehat

Sementara itu, Pengamat Politik Senior BRIN Siti Zuhro mengatakan, Indonesia akan memasuki era baru pemilihan umum yang lebih sehat. Terutama dengan hadirnya calon calon pemimpin yang memiliki visi dan misi, ketimbang menjual persona semata.

“Ini nantinya akan jadi kontestasi yang lebih sehat, karena yang terpilih benar benar qualified, bukan pencitraan. Membanggakan secara nasional dan internasional,” ujar Zuhro, Senin (14/11).

Terlebih pada pemilu mendatang, mayoritas pemilih adalah dari kalangan milenial yang lebih kritis dan terukur.

“Bukan hanya seperti diberikan cek kosong, tanpa visi dan misi. Kalau tidak ada ya tidak menarik. Dan tidak boleh lagi yang menonjol hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick, apalagi hujatan,” terang Zuhro.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Makassar mengarakan, “Sampai hari ini, belum ada parpol di luar KIB menawarkan program ke depan. Tidak Ada. Bahkan, yang sudah melakukan pengumuman (capres) juga belum menyampaikan apa-apa,” tutur Airlangga. Hanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah punya program yaitu PATEN, Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional.

“Visi dan misi, program, adalah iming-iming bahwa dia sudah siap menjadi pemimpin,” kata Zuhro.

Dengan kompleksitas masalah yang tengah dihadapi, misalnya perlambatan ekonomi dunia, masih dalam kondisi pandemi Covid, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tangguh.

“Ini menjadi catatan, dengan kompleksitas yang seperti itu, kesiapan dari pemimpin seperti apa sehingga mereka bisa menunjukkan nantinya dia siap untuk dikompetisikan,” pungkas Zuhro.***din

Tingkatkan Inovasi Digital Bidang Keuangan dan Kesehatan, Kemenkeu Gelar Grand Final Hackathon 2022

JAYAKARTA NEWS – Dalam rangka menciptakan inovasi digital dan kolaborasi publik berbasis kompetisi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Grand Final Finance and Health Hackathon 2022 pada hari ini, Minggu di Bali (13/11). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Kemenkeu dengan  Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kesekretariatan Satu Data, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PT Telkom Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kegiatan ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk bisa memberikan inovasi mengenai data analytics dan aplikasi terkait keuangan dan kesehatan, juga menumbuhkan culture excitement terhadap data.

“Untuk bisa menimbulkan excitement awareness data ini merupakan sesuatu proses. Kemudian kalau kita sudah mulai memiliki culture excited terhadap data, aware atau sadar pentingnya data, maka kita akan bisa mengidentifikasi skill-skill apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Menkeu juga menyebut, menciptakan budaya untuk peka terhadap data dan pelayanan di lingkungan pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Seperti halnya di Kementerian Keuangan sendiri memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan untuk menghimpun banyak sekali data dari masyarakat, mulai dari data penerimaan pajak dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, hingga data mengenai belanja pemerintah, kementerian dan lembaga.

“Kita memiliki tanggung jawab untuk terus mampu merumuskan kebijakan dan langkah-langkah di dalam rangka: Satu Membangun Indonesia menuju cita-citanya. Dua selalu merespons kalau terjadi suatu masalah. Apakah itu shock dari luar seperti pandemi, climate change, geopolitik, perubahan teknologi digital. Itu semuanya mengharuskan pemerintah mampu merespons dengan langkah dan kebijakan-kebijakan yang tepat,” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menuturkan bahwa proses pengambilan keputusan di zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Bila dahulu para pembuat kebijakan membuat keputusan berdasarkan intuisi, namun untuk saat ini para pembuat kebijakan memformulasikan langkah dan kebijakan berdasarkan data. Hal itu bertujuan agar respon kebijakan dapat diberikan dengan lebih cepat dan tepat.

“Kultur untuk data awareness, data analytics dan berbasis bukti di dalam proses membuat kebijakan itu harus dimunculkan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Menkeu menyampaikan apresiasinya kepada para pemenang dari ajang Hackathon 2022 ini. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat dua kategori kompetisi yaitu Data Analytic Competition dan Enhancing the healt application yang ditempati oleh tiga grand finalis pada masing-masing kategori. Menurutnya, kategori ini adalah dua hal yang sangat erat dengan teknologi digital yang akan banyak mengubah ekonomi dan bangsa.

“Saya ingin menyampaikan selamat kepada para pemenang. Anda semuanya luar biasa,” ucap Menkeu.

Untuk itu Menkeu berharap, Hackathon ini akan menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk dapat berkreasi, berinovasi dan terus memiliki semangat berkompetisi yang sehat untuk Indonesia  lebih maju.

“Indonesia nggak akan maju kalau kita nggak suka berkompetisi. Kompetisi tapi sehat, kompetisi tapi fair, kompetisi yang perspektif, yang beradab, itu yang akan membuat Indonesia menjadi maju,” pungkasnya.***/uli

Presiden Jokowi Luncurkan Pandemic Fund di G20 Bali, Bantu Dunia Bersiap Hadapi Pandemi

JAYAKARTA NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan secara resmi pandemic fund atau dana pandemi dalam rangkaian pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali. Pandemic fund bertujuan agar dunia lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi di masa depan.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kontribusinya untuk dana pandemi dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan dana pandemi hari ini,” ujar Presiden Jokowi secara virtual pada Minggu (13/11).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan dalam tiga tahun terakhir, seluruh dunia menghadapi disrupsi terberat akibat pandemi Covid-19. Telah terbukti bahwa dunia tidak siap menghadapi pandemi tersebut sebab tidak memiliki arsitektur kesehatan yang andal untuk mengelola pandemi.

“Oleh karena itu, kita harus memastikan ketahanan komunitas internasional dalam menghadapi pandemi. Pandemi tidak boleh lagi memakan banyak korban jiwa dan meruntuhkan sendi-sendi perekonomian global,” kata Presiden Jokowi.

Dengan semangat tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia terus mendorong penguatan arsitektur kesehatan global untuk mewujudkan sistem kesehatan global yang lebih andal terhadap krisis, serta lebih inklusif dan berkeadilan.

“Untuk itu dalam jangka pendek ini, pertama, dunia harus mempunyai kapasitas pembiayaan untuk mencegah dan menghadapi pandemi. Yang kedua, membangun ekosistem kesehatan yang tersinergikan lintas negara,” ujar Presiden Jokowi.

Pembiayaan dalam pandemic fund membutuhkan dana sebesar USD31,1 miliar setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang. Angka tersebut berdasarkan hasil studi yang dilakukan Bank Dunia dan organisasi kesehatan dunia awal tahun ini.

“Untuk itu, G20 telah sepakat untuk membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi. Saya menyampaikan terima kasih kepada para donor dari negara-negara anggota G20 dan non G20, serta dari lembaga-lembaga filantropi yang telah memberikan kontribusi,” kata Presiden Jokowi.

Namun demikian, Presiden Jokowi mengungkapkan dana yang terkumpul masih belum mencukupi sehingga masih diharapkan dukungan dan kontribusi yang lebih besar lagi untuk dana pandemi.

“Selain kontribusi dana, saya mengajak semua pihak untuk mendukung beberapa inisiatif, antara lain pembentukan platform koordinasi penanggulangan darurat kesehatan, berbagai data genome internasional untuk mendukung pemantauan patogen, pengembangan jaringan digital secara global, serta sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi keamanan perjalanan internasional, dan pembentukan pusat penelitian dan manufaktur yang lebih adil dan merata,” ujar Presiden Jokowi.***/uli