Category: Ekonomi & Bisnis

Menko Airlangga: Menuju Kemandirian Energi harus Kurangi Ketergantungan Impor BBM

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia bisa berdikari dalam bidang energi jika bisa melepas ketergantungan BBM. Indonesia pun memiliki sejumlah sumber energi terbarukan yang bisa digunakan, namun masih ada tantangan yang dihadapi.

“Indonesia berdikari energi, ketergantungan di sektor otomotif, yaitu BBM, selama BBM bisa kita convert, bisa biodiesel dan kombinasi EV, tentu tujuan untuk kemandirian energi bisa dicapai. Tetapi di antaranya kita harus memanfaatkan resource batubara yang besar. Coal to liquid jadi antara agar ketergantungan pada impor BBM bisa dikurangi,“ tegas Menko Airlangga di acara Diskusi Berdikari, Lawan Krisis Global dengan Ketahanan Energi, di Jakarta, Selasa (24/1).

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memproduksi solar panel. “Ada berkembang pabrik kaca, solar panel ini basinya kaca, atau silika yang bahan baku di indonesia miliki,“ kata Menko Airlangga.

Belum lagi kekayaan alam, ribuan pulau, danau, laut, Indonesia bisa menjadi renewable energi terbesar di Asia. Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah belajar teknologi Clean Coal dari Jepang.

“Negara tetangga bicara clean coal tech, Jepang menguasai teknologi berbasis nuklir terkait renewable energy. Indonesia ditawarkan energi berbasis nuklir. Kita punya sumber uranium di Kalimantan Barat,” jelas Menko Airlangga.

Kemudian masih dari Jepang ada teknologi Co Firing, pengembangan hidrogen dan amonia sebagai bahan bakar pengganti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Co firing dilakukan dengan menambahkan bahan bakar lain, seperti biomassa yang dibuat dari sampah atau limbah, termasuk dari ladang minyak yang sudah tidak digunakan.

“Dengan dua teknologi itu kita bisa mencapai karbon netral, dan ini renewable,” ujar Ketum Golkar ini.

Meski masih bergantung pada impor BBM, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, dalam Indeks Ketahanan Energi, Indonesia masuk dalam kategori ‘Tahan’.

“Dunia boleh krisis, berdasarkan angka indeks ketahanan energi, di kategori ‘Tahan’, belum ‘Sangat Tahan’. Belum karena faktor tadi, impor BBM. Kalau sudah tidak ada kita menuju kemandirian,” ungkap Djoko.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan transisi energi yang sudah ada, misalnya saja teknologi DME pengganti LPG, memperkuat studi kompor listrik agar visible, dan tentu saja melarang produksi kendaraan berbahan bakar minyak.

“Kalau ada kebaikan seperti itu akan lebih cepat. Itu untuk bensin. Harus sudah mulai memproduksi motor listrik. Itu juga harus kita ajak, berbisnis LPG, kita ajak untuk investor juga di di DME dan motor listrik,” jelas Djoko.

Zero Emission

Bagi PLN, transisi energi di Indonesia diiringi inovasi untuk mencapai target Net Zero Emission 2060. Salah satunya melalui prinsip operasi sistem menggunakan konsep Trilema Energi (ekonomis, andal dan rendah emisi). Potensi yang besar, diikuti tantangan yang luar biasa pula.

“PLTP panas bumi punya potensi yang nomor dua terbesar , namun sampai saat ini banyak kendala pengembangan geothermal,” kata Direktur Transmisi PLN Evy Haryadi.

Selain pendanaan, penyerapan teknologi juga masih menjadi kendala. Potensi energi terbarukan yaitu energi tenaga surya, energi air, energi angin atau energi bayu, energi limbah biomassa, dan juga potensi pembangkit mikrohidro.

“Bergerak dari energi fosil yang berpolusi ke renewable yang tidak ada emisi. Yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan ini ada cost yang harus dibayar dan dipertimbangkan terhadap daya beli masyarakat,” ujar Evy.

“Transisi energi menuju energi terbarukan akan berhasil jika dikerjakan secara gotong royong, tidak bisa jika pemerintah pusat saja yang bergerak,” tutup Ketua Umum Golkar itu.***din

Teguran Keras Mendagri: Pejabat Kepala Daerah Pasti Saya Out-kan jika 3 Kali Berturut-turut Inflasinya di Atas Nasional

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj.) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi. Teguran itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/1/2023).

“Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” tegasnya.

Mendagri menyampaikan, pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya pengendalian inflasi tidaklah mudah. Kepala daerah harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam.

“Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj. Ini sudah ada 101 Pj. Tahun ini ada 170. Pj-Pj ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, dirinya mengingatkan kepada semua pihak agar jangan cepat berpuas diri.

Berdasarkan data yang dikantonginya, dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah. Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).

“(Sedangkan) di G20 kita melihat bahwa masih ada Saudi Arabia, Jepang, Korsel yang relatif inflasinya di bawah kita. Meskipun negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan cepat kita berpuas diri, artinya kita (harus) mencapai target sekitar berkisar di (angka) 3 persenan. Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin,” ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Mendagri menekankan perlunya kerja keras dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diminta agar melakukan intervensi-intervensi kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut.

Dia mengungkapkan, telah banyak daerah yang melakukan langkah intervensi dengan baik, meski ada kecenderungan terjadi penurunan akhir-akhir ini. Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).

Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.

Untuk itu, Mendagri meminta agar pemerintah daerah bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya mengendalikan inflasi. “Itu harapan kita,” tandasnya.***ebn

bjb PESATkan UMKM di Medan Berlangsung Sukses dan Meriah

MEDAN, JAYAKARTA NEWS – bank bjb kembali menggelar bjb PESATkan UMKM sebagai sarana talkshow edukasi bisnis mendukung para pelaku usaha agar dapat naik kelas maupun yang bagi masyarakat yang baru mau memulai usaha.

Peserta mengikuti bjb PESATkan UMKM yang pertama digelar tahun ini di Ballroom LePolonia Hotel & Convention, Kota Medan, Selasa 24 Januari 2023. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Pemimpin Divisi Kredit UMKM bank bjb Denny Mulyadi. Turut hadir Pemimpin Kantor Cabang bank bjb Medan Risto Livian Surbakti dan Executive Business Officer bank bjb Jadi Kusmaryadi sekaligus sebagai moderator.

Pada sesi 1, para peserta mengikuti Talkshow kredit bjb Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) dengan moderator Executive Business Officer bank bjb Jadi Kusmayadi. Hadir dalam sesi tersebut sejumlah narasumber yakni Komisaris Independen bank bjb Diding Sakri, Elpi Nazmuzzaman dari akademisi, serta Komisaris Independen bank bjb syariah Rio Febrian Wilantara.

Kredit bjb Mesra merupakan pembiayaan bagi jemaah di sekitar rumah ibadah (masjid, klenteng, vihara, gereja atau pura) tanpa bunga dan agunan untuk usaha mikro perorangan yang belum bankable dengan plafon maksimal Rp5 juta. Tujuannya untuk menjauhkan masyarakat dari jerat rentenir.

Adapun total penyaluran kredit bjb Mesra sejak November 2018 hingga Desember 2022 mencapai Rp52,5 miliar kepada 12.475 NoA di 4 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Bali) dengan kualitas kredit yang terjaga dengan baik di angka 1,34%

Sedangkan para sesi 2 diisi dengan edukasi perbankan, pengenalan, pembiayaan dan pemberdayaan UMKM oleh Apsoro sebagai Manajer Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT) bank bjb, yang menjelaskan tentang proses bank menyalurkan dana, jenis kredit, langkah menjadi debitur, usaha harus layak (feasible), usaha harus sesuai ketentuan bank, produk kredit, serta program kredit bjb Mesra dan PESAT.

Kemudian pada sesi 3 berlangsung materi tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb oleh Fanny Atika sebagai Pemasaran dan Customer Relationship yang menjelaskan akan pentingnya bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera sejak dini.

Sedangkan pada sesi 4 dijelaskan mengenai Produk Digital Banking (DIGI dan DigiCash) dan Agen bjb BiSA! oleh Hilmi Zulfikri Wijaya sebagai Staff Digital Banking Sales & Merchant Acquisition dan Arrie Wahyu Noerprapto sebagai Officer Financial Inclusion.

Acara bjb PESATkan UMKM di Medan lantas ditutup dengan hiburan games dan pemberian hadiah doorprize bagi peserta yang beruntung. Terdapat free setoran awal DPLK untuk 15 orang pertama, tambahan modal usaha bagi 5 orang, dan lainnya.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, program bjb PESATkan UMKM di Medan berlangsung sukses dan meriah yang diselenggarakan guna mendukung perkembangan geliat bisnis UMKM. Pelatihan tersebut bertujuan membantu para pelaku UMKM maupun yang baru mau memulai usaha agar bisnis lebih optimal.

“Melalui bjb PESATkan UMKM di Medan, peserta akan mendapat edukasi cara mengelola dan mengembangkan usaha dengan optimal. Setelah mengikuti bjb PESATkan UMKM di Medan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk dan jasa layanan perbankan dari bank bjb untuk dapat berkembang dan memilki prospek yang cerah ke depannya,” ungkap Widi.

Salah satu peserta PESATkan UMKM Medan Edy Saputra dengan usaha Panglima Cendol sangat mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh bank bjb.

“Acaranya sangat luar biasa dan sangat membantu bagi pelaku UMKM, sehingga bisa lebih mengedukasi pelaku UMKM terhadap produk-produk perbankan dan Saya juga tertarik dengan beberapa produk yang ditawarkan oleh bank bjb salah satunya Kredit bjb Mesra untuk dapat terus mengembangkan usaha ke depannya,” ujar Edy.***/pr

Dunia Usaha Berharap Stabilitas Politik Terjaga Demi Pemulihan Ekonomi Nasional

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dua kunci penting agar ekonomi tetap tumbuh positif di tahun politik 2023. Dua kunci penting tersebut yakni stabilitas politik dan kepastian hukum.

Menurut Airlangga, penting untuk melakukan kompetisi yang sehat sesuai regulasi dan menjaga stabilitas politik. Mengingat iklim positif perekonomian suatu negara sangat ditentukan dengan stabil tidaknya kondisi politik di negara tersebut.

“Ya sejauh kita melakukannya bersama-sama. Secara politik, di tengah tahun politik ini konsolidasi juga berlangsung, artinya kita berkompetisi sesuai dengan regulasi dan stabilitas politik kita bisa jaga, karena kuncinya adalah stabilitas politik,” tegas Ketum Golkar itu.

Pernyataan Airlangga tersebut diamini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, perekonomian Indonesia berpotensi untuk tumbuh di 2023, ketika stabilitas politik tetap terjaga meskipun memasuki tahun politik.

“Ketika pemerintah bisa terus mendorong stabilitas politik dan sosial, maka ini menjadi hal positif, karena perputaran ekonomi jadi tambah besar, dan belanja belanja pemerintah maupun swasta akan menjadi tinggi di tahun 2023, dengan catatan pemerintah bisa menjaga stabilitas sosial maupun politik.” kata Ajib, Senin (23/1/2023).

Dalam bidang ekonomi, dunia usaha akan mendapatkan keuntungan dari kestabilan sosial politik di ‘tahun politik’ ini. Maka dia mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan politik dan kepastian hukum dalam bidang investasi.

“Karena dari sisi dunia usaha itu tentunya sangat memperhatikan bagaimana kepastian hukum dan stabilitas sosial maupun politik. Itu menjadi prasyarat mutlak bagaimana investasi bisa berkembang dan menjadi prasyarat bagaimana ekonomi bisa tumbuh dengan konsisten,” ujar Ajib.

Investor tentu akan berhati-hati dalam menanamkan uang mereka. Maka Indonesia, setelah sukses dalam tugas Presidency G20 tahun 2022 lalu, Ajib mengatakan, adalah modal pemerintah Indonesia menarik investor dan mencapai target Rp1400 T investasi.

“Presidency G20 itu menjadi modal untuk bagaimana terus menumbuhkan kepercayaan investor bahwa Indonesia ini menjadi tempat yang menarik untuk investasi, karena ada dua hal yang menjadi pertimbangan investor untuk secara sustain melakukan investasi di Indonesia maupun negara lain, masalah keuntungan,” ungkap Ajib.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan stabilitas politik pasti akan terganggu ketika momen pemilu. Ketidakstabilan politik itu harus mampu diredam agar tidak mengubah dan mengganggu tatanan sosial dan ekonomi.

“Tentang stabilitas politik, bagaimanapun ketika tahun pemilu, stabilitas politik itu akan terganggu. Cuma jangan sampai instabilitas politik itu mempengaruhi public order, tatanan masyarakat,” tambahnya.

Dinamika politik di tingkat elite agar tidak menyebar ke akar rumput. “Jangan sampai dinamika politik yang ada di tingkat elite meluas ke grass root,” tegasnya.

Kepastian Hukum

Terkait dengan faktor kepastian hukum, Yose menegaskan bahwa hal itu mutlak tetap harus ada, meskipun memasuki tahun pemilu atau tidak. “Ada atau tidak ada pemilu tentunya kepastian hukum itu pasti diperlukan. Kita memang harusnya sadar bahwa kepastian hukum ini merupakan satu hal yang given, sudah pastilah dalam menunjang perekonomian kita,” jelasnya.

Kendati demikian, kepastian hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal. “Tetapi kita tahu juga selama ini kepastian hukum masih jauh dari yang diharapkan,” tandasnya.

Yose justru menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu Cipta Kerja mensinyalkan adanya ketidakpastian hukum. Karena putusan yang sudah ditetapkan oleh MK, kemudian dilanggar oleh pemerintah walaupun dengan dalih dasar legal. “Memang perlu kepastian hukum, tapi sebenarnya dengan mengeluarkan perppu, pemerintah itu juga mensinyalkan ketidakpastian hukum,” tambahnya.

Yose menilai Perppu Ciptaker menjadi semacam jalan pintas yang digunakan untuk menyiasati aturan hukum. “Ini shortcut, memang ada dasar hukumnya, tetapi kalau shortcut seperti itu kan malah saya pikir itu bahwa pemerintah kok bisa dengan seenaknya mengubah-ubah kepastian hukum,” pungkasnya.***bnt

LaNyalla: Lebih Masuk Akal Desa Genjot Perekonomian di Sektor Pertanian

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melontarkan kritikan terhadap upaya peningkatan sektor ekonomi desa melalui sektor pariwisata.  Menurutnya, hal tersebut tidak terlalu signifikan. Dan lebih masuk akal jika perekonomian desa ditingkatkan melalui sektor pertanian.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, perekonomian desa tidak banyak terdongkrak lewat sektor pariwisata. “Dan fakta yang terjadi lapangan, wisata desa tidak banyak berhasil menciptakan perekonomian pedesaan. Artinya, upaya itu memang harus dikaji lagi. Karena memang dampaknya tidak terlalu signifikan,” tuturnya, saat kunjungan kerja di Surabaya, Senin (23/1/2023).

Dijelaskannya, ada beberapa kendala yang ditemui masyarakat desa jika ingin menciptakan perekonomian lewat sektor pariwisata. “Kesulitan mengelola bisnis wisata dan menciptakan inovasi-inovasi merupakan kendala yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya.

Ditambah lagi permasalahan pengembangan serta penyediaan fasilitas dasar seperti toilet dan keamanan. Jadi memang tidak mudah,” tukasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu mengatakan, desa membutuhkan kebijakan yang lebih konkret dan langkah-langkah tepat untuk menghidupkan ekonomi desa. 

“Sebagian besar masyarakat rentan tinggal di pedesaan. Maka, sektor-sektor yang paling masuk akal untuk dikembangkan di sana adalah sektor pertanian dan peternakan. Dan ini juga sesuai dengan keahlian mereka,” katanya.

Ditambahkan LaNyalla, yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana sektor pertanian dan peternakan bisa digenjot oleh pemerintahan desa.

“Bagaimana desa meningkatkan hasil bumi dan meningkatkan produksi hewan ternak. Tidak itu saja, pikirkan juga caranya agar masyarakat desa bisa menghasilkan produk olahan dari mata pencaharian mereka sehingga mereka memiliki pendapatan lebih. Dan ini yang lebih masuk akal,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat desa sebaiknya tidak meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor lain seperti pariwisata. 

“Di pertanian dan peternakan, mereka memiliki kemampuan dasar dan tinggal melengkapi. Sedangkan di pariwisata, mereka harus mulai dari nol dan masih harus didukung infrastruktur dan ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” katanya. (ctr)

Ancaman Resesi Global, Menkeu: Pemulihan Indonesia sedang Naik dan Merata

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mengalami pemulihan yang sedang naik dan merata di seluruh sektor di tengah ancaman resesi global.

“Indonesia pertumbuhannya untuk tahun 2022 karena baru akan dipublikasi BPS (Badan Pusat Statistik) bulan Februari kira-kira masih di 5,2 hingga 5,3 persen. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan (pertumbuhan ekonomi) dunia di 1,7 persen,” ujar Menkeu dalam Seminar Ekonomi Nasional GP Anshor Malang dengan tema “Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global” yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang. Demikian dikutip dari laman kemenkeu.go.id

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa APBN menjadi instrumen yang dapat diandalkan ketika menghadapi berbagai macam ancaman, seperti pandemi, harga minyak dan pangan yang melonjak.

“APBN itu menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk menjaga Indonesia, jaga masyarakatnya, jaga ekonominya, jaga dunia usahanya. Kita tetap akan jaga faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi,” kata Menkeu.

Konsumsi dan daya beli masyarakat, menurut Menkeu, harus terus dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi. APBN memberikan bantalan agar daya beli masyarakat bisa terjaga, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Tahun 2022, bantuan sosial mendekati Rp460 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp476 triliun. Ketika guncangan berasal dari harga minyak, Pemerintah memberikan subsidi dari semula Rp152 triliun menjadi Rp555 triliun.

“Masyarakat yang paling rentan kita bantu. Bantuannya pakai PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, bahkan kadang-kadang kita memberikan untuk anak-anaknya uang kuliah, uang beasiswa, dan berbagai bantuan kepada masyarakat yang paling rentan. Kita jaga supaya ekonomi kita yang lagi tumbuh tinggi tetap bertahan di 2023,” kata Menkeu.

Selain meningkatkan bantuan sosial, berbagai program dalam APBN digunakan juga untuk memberikan bantuan kepada UMKM, seperti melakukan restrukturisasi kredit perbankan sehingga banyak UMKM tidak perlu mencicil utangnya dulu. Selain itu, APBN juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima.

“Kita memberikan langsung cash untuk modal kerja karena memang mereka modalnya habis selama kegiatan berhenti dan kita memberikan banyak sekali selama proses penyembuhan ekonomi dan Covid ini bantuan-bantuan,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan daya beli kelompok menengah yang tergerus karena harga inflasi, maka inflasi diturunkan. Salah satunya yang berasal dari kelompok makanan.

“Jadi APBN itu hadir melalui berbagai macam cara supaya kita punya ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan, maka harga pangan kita enggak ikut bergejolak sesuai dengan harga pangan dunia. Inflasi kita rendah, daya beli rakyat bisa terjaga,” kata Menkeu.  

Untuk itu, Menkeu menjaga seluruh pelaku ekonomi dan seluruh institusi di Indonesia, termasuk NU dan Anshor, untuk bersama-sama menjaga Indonesia.

“Jadi negara ini kita urus baik-baik bersama-sama, saling percaya. Kita menggunakan instrumen secara amanah, tidak korupsi. Semua anggaran transparan disampaikan. Jadi negaranya bisa sehat. Konsumsi maju, investasi maju, ekspor maju, usaha kecil maju, usaha menengah maju, koperasi maju. Ini yang akan kita lakukan sehingga lapangan kerja muncul, anak-anak kita kita didik, yang kurang gizi disembuhkan supaya Indonesia bisa maju terus,” ujar Menkeu.***/din

Dosen Unair: Kebijakan ERP tak boleh Diterapkan dengan Gegabah

JAYAKARTA NEWS— Rencana pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di ibu kota tengah mencuat baru-baru ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan, pemberlakuan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan kemacetan lalu lintas yang terus meningkat. 

Merespons hal tersebut, dosen kajian politik tata ruang dan transportasi Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Siti Aminah Dra MA menegaskan bahwa kebijakan ERP tidak boleh diterapkan dengan gegabah.

Dikutip dari unair.ac.id,  Dr Siti Aminah mengatakan, pemberlakuan ERP memerlukan kajian dari berbagai aspek, tidak sekadar berfokus untuk memecahkan masalah kemacetan dan hitungan ekonomi bisnis. Namun, terdapat aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. 

“Aspek energi, keberlanjutan pembangunan, aspek perilaku pengguna mobil, aspek mobilitas, dan lain-lain. ERP itu berada dalam skema kebijakan yang besar yaitu SDGs (Sustainable Development Goals, Red),” ungkapnya.

Aminah menerangkan bahwa sejak tahun 1992, pemerintah DKI Jakarta telah berupaya mencari solusi untuk memecahkan kemacetan lalu lintas tanpa merugikan pengguna jalan dan pemilik kendaraan bermotor, baik mobil ataupun sepeda motor.

Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan istilah ‘3 in 1’. Kendati demikian, masyarakat mampu menyiasati kebijakan tersebut dengan berbagi kendaraan bersama orang lain agar tidak kena tilang. Selain itu, muncul banyak joki penumpang sementara agar dapat melalui ruas jalan-jalan protokol.

“Semua penduduk punya hak untuk menggunakan jalan dan dilayani kebutuhan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Jalan itu barang publik, jika jalan sudah dijual kepada masyarakat atas nama mengatasi kemacetan, mengurangi polusi, bagaimana dengan kehadiran taksi-taksi online? Berapa harga yang harus dibayar oleh pengguna taksi?” Jelasnya.

“Apakah keadilan dalam mobilitas tidak dipikirkan? ERP ini bisa dimaknai sebagai eksklusi sosial masyarakat dari jalan raya dan transportasi pribadi. Belajar dari pengalaman kota-kota besar di negara lain sangat penting,” sambungnya.

Lebih lanjut, dosen Ilmu Politik itu menegaskan bahwa ERP bukan hanya skema yang muncul secara politis maupun administratif. Berbagai solusi dibutuhkan untuk mengatasi krisis lingkungan yang menantang perkembangan Jakarta. Sementara di sisi lain, perdebatan dan kontroversi sensitif terkait privasi individu dalam melakukan mobilitas menjadi agenda tersendiri yang perlu juga memperoleh perhatian dari para pemangku kebijakan. 

“Dengan demikian, untuk menerapkan ERP di Jakarta, masyarakat harus terus disadarkan akan pentingnya program ERP yang dapat berjalan secara efisien dan berdampak positif terhadap keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, jaminan pendapatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya,” ucapnya.

“Lebih dari itu, ERP juga berlaku sebagai tarif atau pajak kemacetan sebagai kebijakan publik yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kualitas hidup, dan kesejahteraan penduduk,” tutup Aminah.***unair

Semarak Tahun Baru Imlek 2023, Banyak Program Diskon Menarik dari bank bjb

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Tahun Baru Imlek sebentar lagi tiba, tepatnya pada Minggu 22 Januari 2023. Sebagian warga merayakannya dengan suka cita, sebagai refleksi perjalanan tahun sebelumnya dan menuju kesuksesan di tahun depan.

Suka cita menyambut Tahun Baru Imlek yang merupakan tahun kelinci juga tak lepas dari upaya korporasi memberikan hadiah menarik bagi masyarakat dan pelaku usaha. Berbagai program yang digelar ini, tak lain ikut serta membahagiakan masyarakat. Harapannya, menjadi awalan baik di masa depan.

Salah satunya adalah yang dilakukan bank bjb. bank bjb hadir dengan berbagai program promo menarik dan memberi banyak kebahagiaan bagi masyarakat. Setidaknya ada dua program yang bakal bank bjb gelar selama periode Imlek tahun ini.

Pertama, pameran UMKM Blooming Of Luck. Sebuah festival perayaan Tahun Baru Imlek yang diselenggarakan pada 19 – 22 Januari 2023 di Mall Cihampelas Walk, Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Festival ini bertempat di Union Square (Area Outdoor Ciwalk).

Dalam acara tersebut terdapat promo transaksi yaitu potongan harga Rp20.000. Potongan harga akan diberikan bagi yang melakukan minimal transaksi Rp40.000, dengan menggunakan DIGI dan DigiCash by bank bjb di tenant UMKM yang sudah menjadi merchant QRIS bank bjb.

Terdapat puluhan tenant UMKM yang menjual food & beverages akan diberikan program Racing Merchant dengan ketentuan minimal transaksi menggunakan QRIS merchant. Reward ini akan diberikan kepada merchant yang telah mencapai  jumlah transaksi dan sales volume tertentu.

Reward yang diberikan selama periode, yaitu akan mendapatkan hadiah Saldo DigiCash dengan detail:

Juara I : Rp 1.500.000.

Juara II : Rp 1.000.000.

Juara III: Rp 500.000.

Terdapat program untuk pengunjung yaitu berhak mengambil hadiah di Pohon Angpao. Syaratnya menunjukkan bukti transaksi menggunakan DIGI atau DigiCash by bank bjb dengan minimal 3x transaksi di seluruh tenant UMKM yang telah menggunakan QRIS bank bjb selama event berlangsung.

Hadiah menarik yang disiapkan berupa voucher belanja Rp25.000, sebanyak 40 pcs voucher setiap harinya. Juga Merchandise menarik dari bank bjb (selama persediaan masih ada)

Program lainnya yang tak kalah menarik adalah DIGI Imlek Festival. Program promo DIGI Imlek Festival yaitu program di mana konsumen yang bertransaksi menggunakan  DigiCash, atau Digi pada merchant QRIS bank bjb akan mendapatkan diskon tertentu.

Seperti promo F&B, di mana setiap transaksi minimal Rp50.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp15.878. Kedua Promo Apparel. Setiap transaksi minimal Rp150.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp45.878.

Program ini berlaku sepanjang 23 Januari hingga 5 Februari 2023. Promo berlaku bagi merchant yang sudah memiliki QRIS bank bjb. Hanya berlaku untuk Nasabah/Customer yang bertransaksi menggunakan  DigiCash, atau melalui melalui QR Pay DIGI. Kemudian minimal transaksi Rp25.000. Promo tidak berlaku kelipatan.

Berikut daftar merchant yang berlaku promo bank bjb, yaitu Zeribowl di Mahkota Raya blok D No. 6 Batam Centre. Bakso dan Mie Ayam Mas Dawer di Kp Citarik RT 001 Kel. Jatireja Kec Cikarang Timur Kab Bekasi. Chikara di The Energy Building, Mezzanine Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Lot 11A, RT.5/RW.3, SCBD Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

Pecel Ayam 99 di Jakarta Barat, Hayati Catering di K link Tower Jakarta Selatan, Kedai Kopi Tarik di Jalan suka karya no. 15 Tuah Karya, Pekanbaru. Es Krim DURIAN 71 di Jl. Aip II Karel Sat-Suit Tubun IIB No.5A, RW.2, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.

Gubug Makan Mang Engking di Jl Boulevard Utara Blok L No 2, Summarecon Bekasi. Dapur Ule di Jl. Komando Raya no.20, Setiabudi, Jakarta Selatan. GRACIAS Resto & Café di Jl Pangeran SW Subekti, Palembang. Resto & Coffee DANTE.COM di Jl Saudara No. 21 Medan.

Kopi Omdon di Jl. Cempaka No 1A Depok. Ardhita Restaurant & lounge di Jl Kh Sholeh Iskandar no 2 Tanah Sareal Bogor. Roti Unyil Venus Bakery di Ruko V Point Jl.Pajajaran No 1 RT 03 RW01 Sukasari Kec.Bogor. Toko Boogie Adventure di Jl. KS Tubun No 26C Kelurahan Kedung Halang Bogor.

EATREE di Jl. Pembangunan II kedung halang bogor utara. Mera Hot Chicken, Dago di Jl. Ir. H. Juanda No.343, Dago, Kota Bandung, 40135. MIXUE Cijagra di Jl. Cijagra No.14 A Cijagra Buah Batu Bandung dan MIXUE Batununggal di Jl Batununggal Indah Raya No.43 Batununggal Bandung.***/pr

Apresiasi Agen Laku Pandai, bank bjb Bagi-bagi Hadiah untuk Ratusan Agen bjb BiSA

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Memulai awal tahun, tentu dengan semangat baru. Semangat untuk mengarungi kehidupan sepanjang 12 bulan kedepan. Berbagai harapan dan target tentu sudah dibuat, agar sukses hingga penghujung tahun 2023.

Target pencapaian pastinya juga telah dibuat oleh Anda para agen Laku Pandai bank bjb, di seluruh Indonesia. Di mana, semakin banyak  transaksi yang dicatat, maka semakin banyak komisi yang bakal didapatkan.

Nah, bagi Anda yang sudah membuat target untuk meningkatkan transaksi, tak perlu khawatir Anda jalan sendiri. Karena, bank bjb telah menyiapkan program khusus bagi Anda para agen. Program ini diperuntukkan bagi ratusan agen bjb BiSA mendapatkan voucher belanja Rp100.000.

Adalah program Racing Payment Agen bjb BiSA!.  Ini adalah program promosi berupa pemberian hadiah bagi Agen bjb BiSA! bagi yang berhasil melayani transaksi pembelian atau pembayaran tagihan/payment point online banking (PPOB) sesuai dengan ketentuan program.

Program promosi Racing Payment Agen bjb BiSA! berlangsung tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Program ini berlaku bagi seluruh Agen Laku Pandai bjb BiSA! yang terdaftar dan aktif menggunakan mesin EDC Android.

Voucher belanja Rp100.000 akan diberikan kepada agen yang berhasil melakukan layanan 50 kali transaksi pembelian atau pembayaran tagihan/payment point online banking (PPOB) selama periode program.

Program ini berlaku bagi 740 agen pertama yang berhasil memenuhi syarat selama periode program. Yaitu agen  yang menggunakan delivery channel mesin EDC dengan jenis transaksi pembelian atau pembayaran tagihan/payment point online banking (PPOB) yang tersedia di menu transaksi mesin EDC dengan minimal transaksi sebanyak 50 (lima puluh) kali transaksi selama periode program.

Perhitungan rekapitulasi jumlah transaksi akan dilakukan oleh bank bjb setelah periode program berakhir. Hadiah akan dikirimkan langsung oleh bank bjb kepada para pemenang maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya periode program.

Diketahui, Agen bjb BiSA adalah layanan keuangan tanpa kantor yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Program inklusif keuangan ini merupakan program kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan seluruh perbankan di Indonesia, termasuk bank bjb.

Dengan menjadi Agen bjb BiSA, masyarakat dapat memperoleh tambahan pemasukan dari bank bjb sebagai bentuk imbal jasa atas sejumlah jenis pelayanan perbankan yang diberikan kepada masyarakat. Keuntungan yang diberikan terbilang menjanjikan di mana para agen dapat menjalankan profesinya sambil menawarkan layanan perbankan kepada masyarakat. Apalagi, kebutuhan akan layanan perbankan di daerah-daerah semakin meningkat.

Menariknya, Agen Laku Pandai bjb BiSA dapat diikuti oleh semua kelompok masyarakat, seperti pedagang warung, toko kelontong, pedagang keliling, maupun beragam profesi lainnya khususnya yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Menjadi Agen Laku Pandai bjb BiSA memberikan banyak manfaat kepada saya, diantaranya membantu mendongkrak bisnis saya. Tidak hanya itu, bank bjb juga memberikan berbagai macam benefit lainnya,” jelas Agen Laku Pandai bjb BiSA dari Kios Mitra Sejahtera Mugiyono.

Menjadi Agen bjb BiSA, layanan keuangan yang dikerjakan pun beragam, seperti melayani pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, penutupan rekening, membayar PBB, membayar pajak kendaraan, dan transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Menjadi agen Laku Pandai bjb BiSA juga tergolong mudah. Terdapat dua jenis keagenan laku pandai yang ditawarkan oleh bank bjb, yakni agen perseorangan dan agen berbadan hukum. Untuk agen perseorangan, persyaratannya antara lain usia minimal 21 tahun, memiliki data diri seperti KTP/SIM/paspor, kartu keluarga dan NPWP, memiliki legalitas usaha, bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai, memiliki penghasilan utama dari usaha tetap lainnya minimal 2 tahun, belum menjadi agen laku pandai di bank lain, dan memiliki handphone.

Bagi agen berbadan hukum, persyaratan yang diperlukan diantaranya memiliki legalitas badan hukum dan legalitas perusahaan, memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung paling singkat 2 tahun, memiliki perangkat teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan laku pandai.

Baik agen perseorangan maupun berbadan hukum, juga harus bersedia menempatkan sejumlah dana pada rekening tabungan atau giro bank bjb untuk keperluan transaksi sebesar Rp300.000 untuk menunjang likuiditas operasional. bank bjb juga akan melakukan proses uji tuntas (due diligence) untuk memastikan kesiapan para calon agen yang mendaftarkan diri.

Bagi Anda yang tertarik menjadi agen Laku Pandai bjb BiSA, dapat langsung mendatangi kantor terdekat. Prosesnya, setelah mengisi formulir permohonan menjadi agen bjb BiSA, petugas bank bjb akan mendatangi lokasi usaha calon agen untuk dilakukan pemenuhan dokumen persyaratan dan interview serta uji tuntas. Setelah calon agen menerima izin, akan dilakukan pemanggilan kepada agen untuk pembukaan rekening dan deposit dana, perjanjian kerja sama, serta training dan sertifikasi.

“Para Agen Laku Pandai bjb BiSA juga akan memperoleh pelatihan dan edukasi dari bank bjb, menerima imbal jasa sesuai dengan yang telah dijanjikan, mendapat pelayanan dan informasi untuk setiap keluhan yang berkaitan dengan produk, serta mendapatkan perlengkapan operasional pendukung lainnya,” imbuh Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

Beberapa perlengkapan yang diperoleh di antaranya, kartu ATM agen bank bjb BiSA Laku Pandai, sertifikat, buku petunjuk teknis, mesin transaksi EDC, spanduk, dan brosur.***/pr

bank bjb Gelar Business Review Semester II 2022 dan Executive Workshop 2023

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS— bank bjb menggelar kegiatan Business Review Semester II 2022 dan Executive Workshop 2023 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin 16 Januari 2023. Tahun ini, acara rutin business review mengambil tema “Satukan Energi untuk Memperkuat Sinergi dan Keunggulan Kompetitif”. 

Acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan membahas kinerja perusahaan sepanjang tahun 2022, sekaligus juga me-review rencana serta target perusahaan di tahun 2023. Turut hadir seluruh Jajaran Manajemen bank bjb Komisaris Utama Independen Farid Rahman beserta jajaran, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi beserta jajaran seluruh pejabat eksekutif bank bjb lainnya. Acara juga disertai dengan sambutan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional II Jawa Barat Indarto Budiwitono serta pemaparan materi mengenai prospek dunia perbankan di tahun ini oleh narasumber.

Yuddy Renaldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, bank bjb tercatat terus tumbuh secara positif meskipun situasi ekonomi masih berada dalam masa transisi pemulihan pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, Yuddy Renaldi menghaturkan rasa terima kasihnya terhadap seluruh stakeholder dan shareholder atas dukungan yang diberikan pada bank bjb dan perbankan nasional secara umum.

“Kami sangat berterima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia yang telah tanggap mendorong berbagai kebijakan di sektor keuangan dan perbankan, sehingga dapat membantu terciptanya iklim yang kondusif di 2022 silam,” ungkap Yuddy dalam sambutannya.

“Kami juga berterima kasih kepada seluruh pemegang saham, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham terbesar yang telah memberikan dukungan berarti bagi bank bjb, sehingga kami bisa terus tumbuh positif sepanjang 2022,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional II Jawa Barat Indarto Budiwitono mengatakan tantangan pada tahun 2022 berhasil dilalui oleh bank bjb dengan baik, dan pada tahun 2023 akan menghadapi tantangan yang lebih berat, tidak hanya bagi bank bjb saja sama secara keseluruhan industri perbankan.

“Kalau kita bicara bank bjb, otomatis pasti baik, tapi kita harus melihat dari sisi lainnya yang bisa lebih dioptimalkan salah satunya dalam hal efisiensi, kemudian penguatan anak usaha, Kelompok Usaha Bank (KUB) serta organisasi dan juga meningkatkan sinergitas antar BUMD, khususnya di Provinsi Jawa Barat agar bank bjb dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.” ujar Indarto.

Selain itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) juga mengatakan sangat bangga terhadap bank bjb dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen bank bjb atas capaian positif yang berhasil ditorehkan, khususnya selama tahun 2022 dan terus mempertahan capaian tersebut ke depannya.

“Intinya saya bangga dengan pencapaian bank bjb, jika bank bjb ingin terus maju harus selalu gesit untuk beradaptasi, jadi kata kunci dalam menghadapi tahun 2023 adalah beradaptasi dan harus terus belajar dari kegagalan-kegagalan terhadap disrupsi agar kita dapat mengatasinya, yang sudah bagus agar dipertahankan, yang masih terdapat kekurangan agar dipelajari supaya di tahun 2023 yang bagus semakin bagus, yang masih kurang agar dapat dilakukan penyesuaian agar dapat memaksimalkan ekspektasi para stakeholder dan shareholder.” ujarnya seraya membuka gelaran acara Business Review Semester II 2022 dan Executive Workshop 2023.

Dalam acara ini, Komisaris Utama Bank BNI Agus Martowardojo menjadi narasumber yang menyampaikan gagasan mengenai prospek serta tantangan dunia perbankan di 2023. Melalui materinya “Leadership dan Integritas Bankir dalam Menghadapi Tantangan Perbankan 2023,” dia menekankan pentingnya peran pemimpin dalam membawa tim menuju perubahan.

Agus memaparkan, ada beberapa hal yang akan memperngaruhi industri perbankan di 2023. Di antaranya adalah kondisi ekses dari pandemi Covid-19, kondisi geopolitik nasional dan dunia, faktor makro ekonomi meliputi inflasi, GDP, suku bunga, dollar AS, disrupsi pada supply chain, penurunan nilai aset, hingga krisis iklim, hingga digitalisasi dan perubahan regulasi.

Dia menilai, situasi tersebut harus dapat diantisipasi dan dinavigasi dengan cermat oleh perbankan agar tetap survive dan tumbuh positif. Untuk melakukannya, diperlukan sosok pemimpin yang visioner dan cerdas, juga adaptif terhadap situasi dan bisa membawa perusahaan menjadi resilient.

“Pemimpin tersebut harus memiliki strategi, kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik, emosi yang matang, juga memiliki motivasi dan dorongan yang tinggi untuk berubah dan sukes,” ungkapnya.***/pr