PASURUAN, JAYAKARTA NEWS — Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung proses penanganan karhutla yang terjadi di kawasan Tahura R Soerjo, Selasa (20/10) malam.
Begitu sampai lokasi, Gubernur langsung menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di posko penanganan kebakaran Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo yang berlokasi di Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa dalam penanganan karhutla, keselamatan para petugas dan relawan menjadi hal utama.
Orang nomor satu di Jatim ini juga mengatakan bahwa penanganan kebakaran harus memastikan setiap upaya pemadaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan, perkembangan api, arah angin dan keamanan personel.
“Tentu yang harus kita lakukan sekarang kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan,” kata Khofifah pada awak media usai menggelar Rakor.
Hal ini menjadi perhatian utama Gubernur lantaran sebelumnya penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo telah memakan korban, 5 meninggal dunia dan 1 orang masih dalam perawatan di RSUD. Dr Soetomo Surabaya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini pun menyampaikan duka cita atas meninggalnya 5 orang relawan. Tim Dinsos dan BPBD telah melakukan takziyah ke lima keluarga ahli waris. Sedangkan untuk yang mendapatkan perawatan, Gubernur memastikan semua biayanya dalam tanggungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kita semua berduka ada 6 relawan terdampak 5 meninggal dunia, innalilahi wa innailaihi Raji’un, per hari ini Dinas Sosial dan BPBD Jatim sudah takziyah ke 5 rumah duka,” imbuhnya.
Gubernur juga menuturkan bahwa hembusan angin kencang menjadi penyebab timbulnya korban. Karenanya, ia menyebut pentingnya mitigasi, kehati-hatian dan kewaspadaan seluruh petugas dan relawan.
“Yang di Bromo itu sesungguhnya mereka tidak di area Karhutla, ada Karhutla yang anginnya kencang sehingga kecepatan angin itu tidak bisa dimitigasi secara lebih aman,” ungkapnya.
Khofifah menjelaskan medan pegunungan yang terjal dan keterbatasan akses menuntut operasi pemadaman dilakukan secara lebih terkoordinasi. Kesiapan perlengkapan pelindung, komunikasi antartim, jalur masuk dan keluar yang aman, serta pemantauan kondisi petugas menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan penanganan.
“Koordinasi dengan apakah Manggala Agni ataukah MPA (masyarakat peduli api), ataukah relawan yang lain dengan kepala desa, camat dan semua jajaran TNI Polri yang sudah memiliki pemetaan dengan baik maka bisa melakukan langkah-langkah pengamanan dan pemadaman maupun pembasahan,” jelasnya.
Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam pemadaman periode 13–19 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Mereka terdiri atas Polisi Kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan masyarakat setempat.
“Jadi hari ini area Tahura Soerjo ini masih terdeteksi ada 92 hotspot,” imbuhnya.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh unsur yang bekerja di lapangan. Dukungan terhadap petugas harus diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan, layanan kesehatan, dan pengaturan waktu istirahat agar penanganan dapat berlangsung dengan aman dan efektif.
Pada saat yang sama, Gubernur Khofifah mengatakan perlindungan warga desa penyangga dan keberlangsungan pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar juga harus dipastikan pemenuhannya.
“Kita juga harus menjaga sumber air dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Gubernur.
Kebakaran Tahura Raden Soerjo turut berdampak pada jaringan air bersih masyarakat. Laporan penanganan mencatat sepanjang 10.260 meter pipa air terdampak atau rusak di tiga desa penyangga, yakni 4.000 meter di Desa Tambaksari, 3.750 meter di Desa Jatiarjo, dan 2.510 meter di Desa Dayurejo, Kabupaten Pasuruan.
Dampak tersebut menempatkan perlindungan sumber air dan pemulihan jaringan distribusi sebagai bagian penting dari penanganan. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan pemetaan titik pipa air yang terdampak dan akan melakukan pengeboran sumur.
“Ada ikhtiar yang akan sama-sama kita lakukan, kalau sumur bor nanti Pak Bupati kalau Pemprov karena kita sudah melakukan di banyak tempat itu kalau sumbernya ada kita tarik melalui pipa dan sama-sama kita ikhtiarkan, intinya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat semaksimal mungkin kita ikhtiarkan untuk bisa terpenuhi, jangka pendeknya memang dropping air bersih tapi jangka panjangnya memang harus ada katakan sumur atau kalau ada sumber kita tarik dengan pipa,” terangnya.
Perlindungan juga perlu diarahkan pada vegetasi di sekitar mata air dan daerah tangkapan air. Keutuhan kawasan tersebut berperan penting dalam menjaga fungsi tata air dan menopang kehidupan masyarakat desa penyangga.
Dengan luas 27.868,30 hektare yang membentang di enam kabupaten/kota serta memiliki 57 desa penyangga, Tahura Raden Soerjo merupakan kawasan strategis bagi Jawa Timur. Kelestariannya menopang perlindungan keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, dan keberlanjutan sumber daya air.
Di sisi lain Gubernur Khofifah menyampaikan pihaknya tengah melakukan upaya penanganan Karhutla dengan mengajukan permohonan bantuan heli untuk melakukan water bombing. Menurutnya water bombing merupakan langkah efektif untuk penanganan karhutla seperti yang sebelumnya pernah dilakukan.
“Kita sudah mengkomunikasikan agar mendapatkan perbantuan heli untuk melakukan water bombing, saya rasa kalau ada water bombing kita bisa lebih efektif dan tentu hujan,” katanya.
Tak hanya itu, Gubernur Khofifah menyebut turunnya hujan juga menjadi harapan untuk penanganan karhutla. Oleh sebab itu, kembali Gubernur Khofifah mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar spiritual melalui pelaksanaan salat istisqa’. Ajakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’, yang ditetapkan di Surabaya pada 20 Oktober 2026.
“Kemarin sifatnya seruan lisan tapi hari ini saya menandatangani surat edaran kepada pesantren, pimpinan organisasi Islam, Dewan Masjid, MUI, untuk bisa menyelenggaran salat istisqa’ secara lebih masif, mohon kepada Allah untuk menurunkan hujan yang manfaat dan membawa Rahmat,” ungkapnya.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jawa Timur, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Penerbitannya memperhatikan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa hingga awal Oktober 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Melalui surat edaran tersebut, Gubernur meminta para pihak menggerakkan dan memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa’ di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, khususnya di daerah terdampak kekeringan.
Pelaksanaannya diharapkan melibatkan unsur Forkopimda, ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, takmir masjid, pondok pesantren, aparatur sipil negara (ASN), serta seluruh lapisan masyarakat. Selain melaksanakan salat istisqa’, masyarakat diajak memperbanyak istigfar, sedekah, dan doa memohon turunnya hujan, sekaligus menjaga serta menghemat penggunaan air.
Surat edaran itu juga menekankan penguatan sinergi untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Adapun waktu dan teknis pelaksanaan salat istisqa’ disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kearifan lokal masing-masing daerah.
Gubernur Khofifah menuturkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan akan turun pada Bulan Desember hingga Februari 2027. Oleh sebab itu upaya mitigasi menjadi hal penting yang harus terus diupayakan secara maksimal.
“Jadi apa yang tadi menjadi rekomendasi dari kepala balai Gakkum itu menjadi penting untuk dimitigasi bersama semuanya,” pesannya.
Penanganan kebakaran di kawasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan air dan kualitas lingkungan. Setelah kondisi aman, penilaian kerusakan perlu menjadi dasar pemulihan ekosistem, terutama pada area yang memiliki fungsi penting bagi perlindungan sumber air.
Gubernur mengajak masyarakat memperkuat pencegahan dengan tidak melakukan pembakaran di dalam maupun sekitar kawasan hutan, mematuhi pembatasan akses, serta segera melaporkan kemunculan api atau asap kepada petugas. Keterlibatan masyarakat dalam pemadaman harus berada dalam koordinasi petugas dan didukung perlengkapan yang sesuai.
“Yang kita perjuangkan adalah keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Petugas harus terlindungi, warga harus aman, dan sumber air harus tetap terjaga. Inilah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan gotong royong,” pungkasnya.***poedji
