JAYAKARTA NEWS—- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
”Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata,” ujar Panglima TNI usai mendampingi Presiden melihat secara langsung pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap Covid-19, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
Dari data yang ada, Panglima TNI sampaikan bahwa kegiatan
tersebut akan dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota serta ada 1.800
objek yang akan dilaksanakan pendisiplinan tersebut.
”Dalam tahap pertama ini kita laksanakan secara serentak di
4 tempat, yaitu di DKI Jakarta khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di
wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatra Barat, dan
Gorontalo,” imbuh Panglima TNI.
Pelaksanaan pendisiplinan, menurut Panglima TNI,
dilaksanakan secara bertahap, seperti contoh saat ini adalah melaksanakan tempat
lalu lintas masyarakat di stasiun kereta.
Termasuk, menurut Panglima TNI, adalah tempat-tempat untuk
mendukung kepentingan masyarakat yaitu tempat-tempat penjualan Apotek/penjualan
obat yang akan terus diawasi.
Yang akan dilaksanakan di antaranya, menurut Panglima TNI,
adalah pendisiplinan protokol kesehatan, sebagai berikut:
Pertama,
seluruh masyarakat perlu diawasi supaya tetap memakai masker;
Kedua,
masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman;
Ketiga,
siapkan tempat mencuci tangan atau alat hand sanitizer.
”Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, tahap pertama bisa
berjalan dengan baik,” ungkap Panglima TNI.
Tahap pertama, menurut Panglima TNI akan diatur, contohnya
adalah mal yang kapasitasnya 1.000 mungkin akan diizinkan untuk 500 orang saja
dan diawasi.
”Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500 orang kita
batasi mungkin hanya 200 orang saja,” tandas Marsekal Hadi.
Menurut Panglima TNI, kerja sama antara TNI/Polri dengan
pemerintah daerah termasuk koordinasi dengan Gugus Tugas mudah-mudahan apa yang
diinginkan semua masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari Covid-19.
”Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh
rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan
tersebut,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Panglima TNI sampaikan harapan agar 4
provinsi dan 25 kabupaten/kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7
sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus.
Sebagai tambahan, Panglima TNI sampaikan anggota Polri yang
dilibatkan kurang lebih 340.000 karena harus mengamankan di 1.800 lokasi
tersebut.
”Nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan
kita laksanakan setelah di bawah, siang ini langsung di atas Stasiun MRT HI
segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut,”
pungkas Panglima TNI.***setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD,
menerima Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang
baru di Kantor Menko Polhukam pada Selasa (26/5). Sebelumnya, KSAL Laksamana
Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo telah dilantik oleh Presiden
Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (20/5).
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam meminta kepada KSAL
agar Natuna menjadi perhatian khusus oleh TNI AL dan terus meningkatkan
pengamanan di wilayah tersebut, khususnya oleh Pangkogabwilhan 1.
“Saya berpesan agar TNI AL memperhatikan keamanan aktivitas
nelayan-nelayan kita di Natuna, dan agar KSAL baru terus mencari terobosan dan kreativitas dalam upaya
mempertahankan kedaulatan di laut,” ujar Menko Mahfud MD.
Kepada KSAU, Menko
juga berpesan untuk terus memperkuat pengamanan wilayah udara di perbatasan.
“Di tengah keterbatasan sumber daya yang tidak ideal,
sungguh butuh pengabdian tinggi untuk dapat menjaga kedaulatan di udara.
Harapan saya TNI AU tetap menjaga daya juang,” jelas Mahfud.
Menko Polhukam mengapresiasi juga bahwa kedua KSAL dan KSAU
ini sangat tepat karena telah berpengalaman dalam menjaga wilayah. Yudo Margono
sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.
Adapun Fadjar Prasetyo sebelumnya menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan II. ***AM
Jayakarta News – Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada TNI, Polri, dan intelijen yang berhasil membuat acara pelantikan Presiden Jokowi di Gedung DPR MPR Jakarta berjalan lancar dan aman, padahal sebelumnya Papua dan Jakarta sempat dilanda aksi demo yang berujung kerusuhan dan aksi pembakaran. Demikian disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane melalui siaran persnya, hari ini (21/10).
Keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama dan
koordinasi yang tinggi di jajaran aparat, dalam mengunci kantong kantong
radikalisme yang sempat mengancam akan melakukan aksi demo serta berniat
menggagalkan acara pelantikan presiden. Di sisi lain, menjelang pelantikan
presiden Polri sangat agresif memburu kantong-kantong terorisme dan menciduk
pihak-pihak yang berpotensi menebar aksi teror di ibukota.
Memang menjelang pelantikan presiden, Polri
melakukan “pagar betis” di berbagai tempat Situasi ini harus dilakukan Polri agar
jajaran kepolisian benar-benar menjamin keamanan masyarakat, terutama di
ibukota Jakarta. Tujuannya, agar puncak acara Pilpres 2019 itu benar-benar aman
dan sukses. Jaminan keamanan ini sangat dibutuhkan masyarakat luas karena di
sepanjang proses Pilpres 2019 negeri ini diwarnai konflik, kerusuhan, amuk
massa, dan teror.
Tentunya siapa pun tidak ingin “penumpang
gelap” bermunculan dan beraksi membuat kekacauan saat pelantikan presiden.
Sebab itu jajaran kepolisian super aktif melakukan berbagai razia untuk
melakukan deteksi dan antisipasi dini. Selain itu polisi juga melakukan
berbagai penangkapan terhadap kelompok yang diduga teroris, kantong-kantong radikal
terorisme juga disapu bersih agar mereka tidak menjadi “penumpang
gelap” yang membuat kekacauan saat pelantikan presiden.
IPW menilai, sejauh ini operasi cipta kondisi
yang
dilakukan Polri bersama jajaran intelijen masih dalam koridor SOP untuk menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat luas. Sebab, jika Polri tidak berbuat
maksimal dan kemudian terjadi aksi teror dan kekacauan, seperti di sejumlah
daerah di Papua, masyarakat juga akan menyalahkan polisi dan menganggap jajaran
kepolisian tidak becus memberi jaminan keamanan pada masyarakat luas. (*/rr)
DOKUMENTASI:Presiden Joko Widodo melakukan pemeriksaan barisan prajurit TNI, saat Apel Kebesaran, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis tanggal 16 April 2015. (Foto:Setkab)
KOALISI Masyarakat Sipil (KMS) mengingatkan, rencana tentara untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi militer melalui sejumlah rencana kebijakan, jangan sampai bertentangan dengan agenda reformasi TNI.
Kabarnya, rencana kebijakan itu akan mencakup penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama. Koalisi menekankan, bagaimana pun semua rencana itu jangan sampai bertentangan dengan reformasi TNI.
“Restrukturisasi dan reorganisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi TNI,” demikian pernyataan Koalisi.
Koalisi menilai penataan organisasi militer perlu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapai ancaman dengan tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek ekonomi (anggaran). Penataan organisasi TNI juga harus mempertimbangkan aspek reformasi TNI, sehingga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI itu sendiri.
Rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi Undang-Undang TNI, dinilai Koalisi tidak tepat. “Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil, dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis.”
Reformasi TNI mensyaratkan, militer tidak lagi berpolitik. Salah satu cerminya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, atau jabatan di kementerian dan lainnya. Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung (Pasal 47 ayat 2 UU TNI).
Penempatan TNI dalam lembaga didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang dimaksud (Pasal 47 ayat 3 UU TNI). Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain melalui revisi UU TNI tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan akan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus.
Kami memandang peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di beberapa daerah teritorial yakni beberapa Korem kurang tepat. Hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang tertuang dalam UU No. 34/2004 tentang TNI yang mengisyaratkan perlunya melakukan restrukturisasi komando territorial. Justru, dalam konteks restrukturisasi dan reorganisasi TNI tersebut sepatutnya pemerintah mendorong agenda Restrukturisasi Koter yang menjadi mandat reformasi dan UU TNI sendiri. Gelar kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah (Penjelasan Pasal 11 ayat 2 UU TNI).
“Kami menilai kebijakan untuk memperkuat kesatuan dan unit yang memiliki fungsi tempur untuk perang seperti Pengembangan Kostrad, Armada Angkatan Laut, Komando Pertahanan Udara memang sangat dimungkinkan. Hal ini juga akan berimplikasi pada terdapatnya jabatan baru dan pangkat baru. Namun demikian, rencana untuk peningkatan status jabatan dan pangkat baru di beberapa unit lain sepertinya perlu dikaji ulang,” tandas Koalisi.
Koalisi menilai penataan organisasi dan personel TNI yang penting untuk dipikirkan adalah terkait dengan penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system). Selain itu, perlu untuk melanjutkan program zero growth di dalam mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang dimiliki TNI. Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah personel yang pensiun.
Koalisi juga menegaskan, bahwa restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam. Dengan demikian, akan tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara. “Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI,” tegas Koalisi.
Pihak Koalisi juga mendesak DPR dan Pemerintah, untuk tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI, terutama terkait dengan penempatan militer aktif di jabatan sipil yang tidak diatur dalam UU TNI.
“Kami mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk meninjau ulang peningkatan level kepangkatan pada jabatan di struktur teritorial,” tandas Koalisi. Menurut Koalisi, otoritas sipil untuk mendorong beberapa agenda reformasi TNI yang penting, yaitu reformasi Peradilan Militer dan Restrukturisasi Komando Teritorial.
Petisi ini antara lain ditandatangani oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), the Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Human Rights Working Group (HRWG), Indonesian Corruption Watch (ICW), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Setara Institute, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Juga ikut ditandatangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Institut Demokrasi, Human Right Law Studies (HRLS) FH UNAIR, Lokataru Foundation, Indonesian Legal Roundtable (ILR), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan Pendidikan untuk Demokrasi (P2D), Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Sosial Pijar Lentera, Forum Akademisi Untuk Papua Damai (FAPD), dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia.
Beberapa tokoh yang mendukung petisi ini adalah Prof. Dr. H. Mochtar Pabottingi (Profesor Riset LIPI), Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI), Dr. Karlina Supelli (Dosen STF Driyakara), Dr. Agus Sudibyo (pegiat media), Dr. Robertus Robet ( dosen UNJ), Dr. Nur Iman Subono (Dosen UI), Dr. Ali Syafaat ( Dosen FH UB), Mangadar Situmorang, Ph.D (Dosen HI FISIP UNPAR), Dr. Antie Solaiman (Dosen dan Pemerhati Masalah Papua), Dra. Sri Yanuarti (Peneliti Senior LIPI), Diandra Mengko (Peneliti LIPI), Bhatara Ibnu Reza, Ph.D (Dosen UBJ), Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia) dan Suciwati (Pendiri Museum HAM Omah Munir).***
ADA kado doble buat masyarakat dan terutama generasi muda Papua, khususnya Jayapura. Setalah ada kepastian bahwa kepemilikan Freeport Indonesia mayoritas dikuasai pemerintah melalui PT Inalum, dimana 10% sahamnya menjadi hak rakyat Papua, jelang Natal anakpanak Papua juga dapat kado spesial dari 50 Santa Claus yang terjun dari langit di Jayapura dengan mengunakan parasut.
Kabar mengenai adanya acara Sanra Claus terjun, langsung mendapat sambutan gembira dan antusias masyarakat, khususnya anak-anak di Jayapura. Tidak mengherankan, kalau kemudian kawasan Dok II Jayapura dibanjiri anak-anak yang ingin menyaksikan aksi terjun para pemeran Santa Claus, yang adalah anggota TNI dan Polri.
Tidak tanggung-tanggung, ada 50 orang Santa Claus yang terjun. Ini pula yang mengantar kegiatan TNI dan Polri dalam upaya menghibur dan merebut hati anak-anak Papua, masuk rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Sejak pagi, warga sudah memadati kawasan tersebut. Mereka antusias menunggu kahadiran 50 Santa Claus yang turun dari langit. Ini, adalah “sesuatu banget” –pinjam istilahnya Syahrini– untuk anak-anak Papua.
Sebanyak 50 Santa Claus tersebut didatangkan oleh Binmas Noken Polri untuk melakukan aksi free fall memakai baju santa. Setelah mendarat mereka membagikan kado bagi 100 lebih anak dari pegunungan tengah Papua dalam rangka hari natal dan tahun baru.
Selain terhibur, anak-anak juga senang sekali karana mendapat kado spesial natal yang diberikan oleh anggota kepolisian dan TNI ini.
Untuk diketahui, para penerjun dari Polri dan TNI itu terjun dari pesawat CN25 milik Polri. “Kita mendatangkan 100 orang datang ke sini untuk melihat suasana kota karena banyak yang tidak tahu sehingga dia nanti bisa punya mimpi untuk menjadi anak yang hebat,” kata Kaops Nemangkawi Papua Brigjen Pol Herry Nahak.
Dalam kesempatan itu, MURI memberikan penghargaan rekor terjun payung terbanyak dengan mengunakan kostum santa claus dan rekor gerak jalan santai mengunakan noken terbanyak. Semoga, langkah-langkah yang dilakukan Polri dan TNI makin membuat warga Papua cinta kepada Indonesia. Semoga, 10% saham rakyat Papua di PT Freeport Indonesia, benar-benar membawa kemajuan bagi rakyat Papua, bukan hanya dinikmati segelintir elite birokrasi yang rakus di Papua.***
Paulus, Direktur PT ATW Sejahtera, dalam sebuah acara presentasi.
Ada program ‘’Indonesia Terang’’ yang tak kalah menarik dibanding program serupa yang dimotori Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pelaksananya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sama-sama mencanangkan program penerangan rumah penduduk yang tidak teraliri listrik PLN dengan lampu hemat energi. Sama-sama bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Bedanya hanya pada pilihan produknya.
TNP2K yang berada di bawah Kantor Sekretariat Wakil Presiden itu menggunakan lampu listrik tipe LED dengan panel surya sebagai sumber energi. Sedangkan TNI menggunakan lampu LED yang dihidupkan dengan genset.
Lampu bertenaga matahari bisa menyala pada malam hari karena menerima energi yang tersimpan dalam baterai. Baterai mendapat energi dari panel surya. Panel surya memperoleh energi dari sinar matahari (light) pada siang hari. TNP2K memberikan bantuan lampu tenaga surya dengan paket 3 lampu ditambah 1 baterai dan 1 solar panel. Satu sistem itu bekerja secara independen.
Paket yang diberikan TNI sedikit berbeda. Masyarakat menerima bantuan berupa 5 lampu ditambah 1 aki. Dalam setiap kelompok dengan jumlah tertentu, TNI memberikan sebuah genset.
Fungsi genset tentu saja untuk mengalirkan setrum ke aki. Sekali charge dengan waktu sekitar 3 jam, cukup untuk menghidupkan 5 lampu selama sebulan. Jadi, penerima bantuan harus nge-charge aki sebulan sekali.
Meski program ini sudah bisa menjadi solusi, menurut saya masih ada kendala teknisnya. Misalnya, bagaimana kalau genset tidak bisa dioperasikan karena daerah itu sulit memperoleh bahan bakar minyak (BBM)? Bagaimana kalau pusat penjualan BBM lokasinya sangat jauh? Alangkah repotnya mencari BBM agar bisa melayani masyarakat yang ingin menyetrumkan aki?
Terpikir sebuah ide, untuk mengganti genset berbahan bakar minyak itu dengan ‘’genset’’ berbahan bakar terbarukan. Yang jumlahnya melimpah ruah. Yang bisa dimanfaatkan secara gratis: tenaga sinar matahari!
Dengan panel surya yang jumlahnya memadai, pasti bisa menghasilkan listrik yang setara dengan genset BBM. Berarti keberadaan genset BBM itu bisa digantikan.
Dengan panel surya, penyedia jasa setrum aki tidak punya ketergantungan lagi dengan BBM. Tidak perlu pusing mencari BBM yang mungkin jauh lokasinya. Tidak perlu pusing mencari BBM yang mungkin stoknya habis. Selama matahari masih bersinar, berarti genset ramah lingkungan itu akan terus beroperasi. Bisa di hutan-hutan, di gunung-gunung, bahkan di pulau-pulau terpencil yang tak terjamah listrik.
Segera saya kontak Paulus, Direktur PT ATW Sejahtera. Perusahaan itu bergerak dalam bidang penyedia solusi energi surya untuk residensial dan industrial. Saya hanya ingin memastikan, ketersediaan produk solar cell yang bisa menggantikan genset BBM itu.
Paulus tentu saja gembira mendengar cerita saya. Minggu depan, pria asal Banyumas itu mengundang saya ke kantornya untuk mendiskusikan genset tenaga surya. Mudah-mudahan, pertemuan ini bisa menghasilkan sebuah solusi baru: menghadirkan Indonesia Terang hingga jauh ke pedalaman Nusantara.
BERBEDA dengan penyelenggaraan sebelumnya, gelaran Komando Run 2 yang merupakan hajat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam merayakan HUT ke-65, akan dibuat lebih seru dan lebih menantang.
Ketua Panitia, Komandan Grup Kopassus, Kol. Inf Dion Ariandi mengatakan, tahun ini pihaknya menjanjikan rute yang lebih seru. Sedikit berbeda dengan rute sebelumnya pada tahun lalu, terutama pada kategori Ultra Marathon. “Jumlah peserta pun akan bertambah menjadi 5.000 pelari terlibat, dibandingkan 4.000 pelari pada tahun lalu. Komposisi jumlah peserta adalah 3.500 untuk umum dan 1.500 untuk kalangan TNI & Polri,” jelasnya.
Komando Run 2 rencanannya digelar oleh Kopassus pada 22-23 April 2017 mendatang. Ajang tersebut sebagai salah satu cara merayakan ulang tahun ke-65 Kopassus. Komando Run II akan membagi peserta menjadi empat kategori berbeda. Yakni, kategori Ultra Marathon 65km, Half Marathon, 10km dan 5km. Berkaca kesuksesan edisi sebelumnya, Komando Run 2 Kopassus berencana melanjutkannya. Race central ajang itu akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Kemudian, Kelompok Ultra Marathon menjadi kelas yang paling bergengsi dalam ajang itu. Kategori tersebut menjadi ciri khas Komando Run, yakni dengan jarak lari setiap tahunnya tak akan sama karena jarak tempuh disesuaikan dengan usia ulang tahun Kopassus
Sesuai temanya bertajuk “The Military Atmosphere Running”, atribusi dan dekorasi bernuansa Kopassus akan dihadirkan sepanjang race. Di antaranya, para pelari akan didampingi pacer berkostum Kopassus yang akan berlari bersama pada semua kategori, kecuali ultra marathon. Nuansa militer juga akan tampak dari sejumlah atraksi, di antaranya atraksi terjun bebas (freefall), demo Merpati Putih serta pameran Alutsista.
Para prajurit Kopassus berseragam lengkap pun akan dengan senang hati menemani pelari dan masyarakat berfoto bersama. “Kami berharap semua yang kami sediakan ini akan menguatkan ikatan antara Kopassus dan masyarakat,” papar Kol. Inf Djon Afriandi.
Untuk mendukung race tersebut, maka akan diadakan acara pendahuluan, dalam format Road to Komando Run 2 yang akan diadakan tiga kali pada tanggal 26 Februari, 19 Maret dan 26 Maret. Acara Road to Komando Run 2 adalah lari bersama Kopassus dan komunitas serta masyarakat, dan terbuka untuk umum. ***
Ada program ‘’Indonesia Terang’’ yang tak kalah menarik dibanding program serupa yang dimotori Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pelaksananya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
BERBEDA dengan penyelenggaraan sebelumnya, gelaran Komando Run 2 yang merupakan hajat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam merayakan HUT ke-65, akan dibuat lebih seru dan lebih menantang.