reshuffle kabinet Archives

Ini Kata Seskab Pramono Anung Soal Reshuffle Kabinet

JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa kewenangan perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya ada pada Presiden.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan aja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden,” kata Seskab menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (14/06/2022). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Pramono menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah delapan tahun memimpin kabinet pemerintah dan sangat mengetahui kebutuhan dari kabinetnya.

“(Reshuffle kabinet) itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa Presiden yang tahu. Karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui isu reshuffle cabinet telah berhembus sejak beberapa waktu lalu, bahkan makin kencang hingga kini. Salah satu kabar yang sekarang sedang ramai dibicarakan adalah PAN akan masuk cabinet mengisi pos Menteri ATR/BPN.

Rumornya, ada lima kementerian yang bakal berganti pimpinan. Selain Kementerian ATR/BPN, juga Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Pertanian dan Perhubungan.

Yang menariknya, mantan Menparekraf Wishnutama dikabarkan akan masuk kembali dalam Kabinet Jokowi.***/ebn

Ini Kata Mendagri Tito Soal Reshuffle Kabinet

JAYAKARTA NEWS— Dalam beberapa waktu terakhir ini isu reshuffle kabinet berhembus kencang. Perkiraan nama-nama yang bakal kena reshuffle pun sudah ramai di medsos. Nah dalam Rapat Tingkat 1 terkait pembahasan Perppu Pilkada di DPR, Selasa (30/6/2020), Mendagri Tito Karnavian sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet.

Awalnya, Tito membahas soal rapat dengan anggota DPR terkait pembahasan Perppu Pilkada. Ia mendengar, ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR, ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Ia merasa perlu meluruskan itu. Ia hadir di rapat di DPR atas instruksi Presiden, atasannya di kabinet. Artinya, sebelum hadir rapat, terlebih dahulu, dirinya minta izin kepada Presiden.

“Nah dalam rapat yang kemarin ada teman-teman anggota DPR yang menyampaikan mengapresiasi kehadiran saya dalam rapat tentang Perppu ini, pembahasan Perppu dua kali dan menyampaikan bahwa saya mengutamakan rapat Perppu dibandingkan dengan rapat terbatas Presiden, itu tidak benar.”

“Saya sudah meminta izin kepada Bapak Presiden untuk menghadiri rapat pembahasan tentang Perppu ini. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Perppu ini pembahasan ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020,”kata Mendagri panjang lebar, sebagaimana dikutip dari rilis pers Puspen Kemendagri.

Begitu juga dengan rapat kali ini, kata dia, dirinya juga sudah minta izin terlebih dahulu kepada Presiden.”Ini saya sudah meminta izin, ” katanya.

Hadir di rapat dengan izin Presiden, kata Mendagri, adalah kewajibannya. Bukan kemudian dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle. Apalagi, disebut dirinya cari dukungan. Baginya, masalah reshuffle itu adalah urusan Allah SWT. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

“Saya sangat percaya bahwa semua jabatan apapun juga itu adalah amanah dari Allah SWT dan atas keputusan prerogatif Bapak Presiden. Jadi kita harus hormati apapun juga. Saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira nanti ada pesanan dari saya, tidak. Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja, ” ujarnya.

Sebagai Mendagri, kata Menteri Tito, ia paham salah satu tugas utama saat ini adalah mengawal agar Pilkada ini bisa berlangsung secara Luber Jurdil dan Aman Covid-19.

“Dan Insya Allah dengan situasi yang baru situasi yang luar biasa Covid-19 mudah-mudahan berkat kerjasama kita semua kita akan bisa menjaga agar tidak menjadi media penularan Covid-19, ini ya. Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati, ” katanya.***/ebn

Idrus Marham Gantikan Khofifah Indar Parawansa

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham, Rabu pagi (17/1) dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang mengundurkan diri karena maju sebagai Cagub Jatim.

Idrus Maham selama ini dikenal sebagai politisi senior Partai Golkar. Namun ternyata Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, 14 Agustu 1962 ini juga dikenal sebagai seorang akademisi yang hebat. Antara lain, Idrus pernah menyandang presidekat dosen terbaik di Universitas Islam Attahiriyah (UNIAT) Jakarta. Periode 1987 – 1992, Idrus juga pernah menjabat Purek III Universitas 17 Agustus 45 Jakarta.

Sejak kuliah Idrus Marham, aktif di sejumlah kegiatan dan organisasi, seperti Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Meski sibuk sebagai politisi, Idrus masih menyempatkan diri untuk mengambil program doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Idrus Marham berhasil meraih gelar doktor ilmu politik, dengan predikat cum laude, setelah mempertahankan disertasinya berjudul “Demokrasi Setengah Hati; Studi Kasus Elite Politik di DPR RI 1999 – 2004.

Karir politik Idrus terbilang lancar. Tercatat, pernah menjadi Ketua KNPI, periode 2002 – 2005, lalu sebagai anggota MPR RI 1997, berlanjut menjadi anggota DPR/MPR, periode 2009 – 2014. Pada Ketum DPP Partai Golkar dijabat Aburixal Bakrie (ARB), Idrus dipercaya sebagai Sekjen, yang berlanjut pada era Ketum DPP Partai Golkar dijabat Setya Novanto, dan hingga kini. ***