JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa kewenangan perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya ada pada Presiden.
“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan aja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden,” kata Seskab menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (14/06/2022). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
Pramono menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah delapan tahun memimpin kabinet pemerintah dan sangat mengetahui kebutuhan dari kabinetnya.
“(Reshuffle kabinet) itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa Presiden yang tahu. Karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui isu reshuffle cabinet telah berhembus sejak beberapa waktu lalu, bahkan makin kencang hingga kini. Salah satu kabar yang sekarang sedang ramai dibicarakan adalah PAN akan masuk cabinet mengisi pos Menteri ATR/BPN.
Rumornya, ada lima kementerian yang bakal berganti pimpinan. Selain Kementerian ATR/BPN, juga Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Pertanian dan Perhubungan.
Yang menariknya, mantan Menparekraf Wishnutama dikabarkan akan masuk kembali dalam Kabinet Jokowi.***/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang dilontarkan salah
satu kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai adanya permintaan
mahar sebesar Rp500 miliar bagi calon menteri dari kalangan profesional.
“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen
untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh
Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang
Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang
itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan),” kata Seskab menjawab wartawan di ruang kerjanya,
Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11) siang.
Menurut Seskab, semua tahu dalam proses penentuan menteri,
Presiden secara langsung yang memilih, sangat hati-hati, kemudian representasi
partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden.
Bahkan beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar, Presiden ada
yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang tidak akan
bisa dibuktikan.
“Engga mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekadar
jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya
enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu
dikeluarkan,” tegas Seskab saat wartawan kembali menanyakan mengenai
kemungkinan adanya mahar Rp500 miliar bagi calon menteri itu. Demikian dikutip
dari laman setkab.
Hak Prerogatif Presiden Terkait masih adanya sejumlah partai
politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan jatah
menteri, wakil menteri atau staf khusus, Seskab Pramono Anung mengingatkan,
bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak
prerogratif presiden dan sepenuhnya adalah kewenangan presiden.
Tentunya, lanjut Seskab, presiden memikirkan semua partai
yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan
sebagainya ya presiden yang akan memutuskan.
“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan
yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini
berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan presiden pada periode
kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Seskab.
Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai
politik, Seskab menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya,
kenapa PDIP dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya.
“Itu ada hitungannya,” ujarnya. Mengenai kemungkinan partai
politik yang belum mendapatkan posisi diakomodir di wakil menteri (Wamen),
Seskab kembali menegaskan, itu kewenangan Presiden. Mengenai kapan wamen baru
diumumkan, Seskab Pramono Anung mengatakan, bahwa sekarang ini
konsentrasi presiden adalah memperbaiki perekonomian kita.
Salah
satu yang ingin segera diselesaikan adalah di BUMN karena di BUMN ini banyak
BUMN-BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan. Di antaranya
yang sekarang sudah dilakukan adalah Pertamina, sebentar lagi PLN,
kemudian juga Inalum, perbankan kita Bank Mandiri, bank BTN dan beberapa bank
lainnya. ***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Setelah pertemuan di MRT Lebak Bulus kemudian dilanjutkan dengan santap siang di FX Senayan, nampaknya masih ada pertemuan lanjutan antara Jokowi-Prabowo. Isyarat akan adanya pertemuan lanjutan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. “Pasti akan ada pertemuan selanjutnya dan tidak ada syarat-syarat seperti yang disampaikan,” ujar Pramono.
Menurut Pramon0, Jokowi dan Prabowo Subianto telah menyepakati
akan saling berkomunikasi dan mengunjungi. Sehingga pertemuan yang terjadi pada
hari ini bukan pertemuan yang terakhir. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada
syarat apapun yang diajukan pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi)
yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden RI
periode 2019-2024 dengan Calon Presiden 02, Prabowo Subianto. “Pertemuan hari
ini betul-betul engga ada syarat apapun, termasuk syarat memulangkan siapa saja
engga ada,” tambah Pramono kepada wartawan.
Mengenai bentuk kerja sama ke depan, Seskab Pramono Anung
meyakini, tentunya Presiden Jokowi maupun Prabowo mengetahui. Presiden Jokowi
juga sudah akan mengatakan akan menyampaikannya kepada partai-partai koalisi.
Tentunya, lanjut Seskab,
Prabowo juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menyampaikan kepada
partai-partai koalisinya. ***/setkab/ebn
Presiden RI Joko Widodo disambut oleh Pemilik Restoran, Salim dan Pengelola Restoran, Gunadi. Foto Monang Sitohang
Usai berkunjung ke Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merayakan Dies Natalis Ke-66 USU, Senin (8/10/2018), Presiden Joko Widodo beserta rombongan bersantap siang di Restoran Simpang Tiga yang berada di Medan-Tanjung Morawa Km 16,5, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana beserta rombongan antara lain Teten Masduki, Pramono Anung, Muthia Hafiz, Kapolda Sumut, Pangdam, Gubernur, Bupati dan lainnya, tiba di Restoran Simpang Tiga, Senin (8/10/2018) sekitar Jam 12.00 Wib. Ada sekitar 75 orang jumlah rombongan yang turut mendampingi Jokowi.
Pemilik Restoran Simpang Tiga, Salim bersama Pengelola Restoran, Gunadi sedari awal tampak bersiap-siap berdiri di depan pintu masuk restoran untuk menyambut kedatangan orang nomor satu di negeri ini. Ada rasa haru dan bahagia, dimana restorannya dipercaya untuk dapat menjamu Presiden.
Presiden Joko Widodo bersama rombongan usai makan siang dan bergegas meninggalkan Reatoran Simpang Tiga. Foto Monang Sitohang
Sesampainya di lokasi, Presiden bersama rombongan langsung masuk keruangan restoran yang disediakan khusus alias ruangan VIP dengan sajian khas Restoran Simpang Tiga.
Usai bersantap siang, Jokowi menyempatkan berfoto bersama pemilik, manager dan karyawan restoran. Anehnya, tanpa dikomando, kerumunan masyarakat untuk melihat Jokowi sudah mengitari sekitar di lokasi restoran.
“Pak Jokowi…Pak Jokowi,” teriak massa.
Presiden yang dikenal merakyat ini masih saja memberikan waktu untuk berfoto bersama rakyat yang sedari awal sudah menunggu. Sambil mengangkat tangan, Jokowi memanggil para Ibu-ibu, datang dan berfoto bersama Jokowi.
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya menghadiri dan meresmikan Peluncuran Program Bank Wakaf Mikro yang diselenggarakan di Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sementara, Pengelola Restoran Simpang Tiga, Gunadi menceritakan bahwa kedatangan Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana sudah ke dua kalinya singgah untuk makan siang.
“Pertama sekitar tiga tahun lalu tepatnya di tahun 2015, Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana beserta rombongannya sekitar 50 orang antara lain ada Menteri Kesehatan, Puan Maharani, Gubernur Sumut, T. Erry Nuradi dan lainnya, yang saat itu kunjungan Jokowi penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Deli Serdang Sumut,” ujar Pengelola yang sudah 10 tahun bekerja di Restoran Simpang Tiga itu.
“Tentunya tidak pernah terbayangkan restoran ini kedatangan tamu yang terhormat, Presiden Jokowi dan itu merupakan suatu penghargaan bagi kami pihak managemen, juga ungkapan rasa senang yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kami kepada Pak Presiden,” jelas Gunadi.
Presiden Joko Widodo siap-siap memasuki mobil setelah menyempatkan foto bersama. Foto Monang Sitohang
Dan kemudian Gunadi juga menceritakan ke awak jayakartanews.com ada juga beberapa petinggi negara yang sudah pernah singgah makan di restoran Simpang Tinggi Tanjung Morawa ini seperti Jusuf Kalla, saat itu belum menjadi Wapresnya Jokowi, kemudian Kapolri, Panglima TNI, Ketua MPR dan lainnya.
Selain petinggi negara para artis juga banyak yang sudah pernah singgah makan di restoran ini, seperti Judika, Afgan, Iis Dahlia, Wali dan lainnya.
“Jadi memang restoran ini selain makanan yang disajikan dengan cita rasa Melayu-Padang, Saya juga lebih mengutamakan standar pelayanan yang baik. Setiap tamu datang selalu kita anggap seperti kerabat, sehingga kesan yang nyaman benar dirasakan para pengunjung restoran,” jelas Alumni BPLP/Akpar Medan.
Saat ini usaha Restoran Simpang Tiga sudah memiliki lima cabang satu di luar negeri dan empat ada di Sumatera Utara antara lain, di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), restoran yang pertama kali dibuka, kemudian di Jalan Monginsidi Kota Medan, Tanjung Morawa, Siantar dan Ipoh, Malaysia, dan usaha restoran ini mulai dibuka pada tahun 2001-2018.
“Tentunya tidak pernah terbayangkan Restoran Simpang Tiga Tanjung Morawa akan kedatangan Presiden Jokowi, dan itu merupakan suatu penghargaan besar buat kami, sehingga ungkapan rasa senang kami pun sulit untuk diungkapkan kepada Pak Presiden,” jelas Gunadi.***