JAYAKARTA NEWS— Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Hal itu disahkan lewat sidang Paripurna yang digelar DPR RI, […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Pengawasan penggunaan anggaran untuk menghadapi dampak krisis sangat krusial terutama dalam dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal itu disampaikan Puteri Anetta Komarudin, Anggota BKSAP DPR RI dalam Webinar Internasional tentang ‘Peran Parlemen Dalam Pengawasan Anggaran Covid-19’, yang diselenggarakan BKSAP DPR RI bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Aplikasi yang selama ini bergerak di bidang transportasi secara online harus betul-betul diatur secara jelas dan tegas menjadi perusahaan transportasi seutuhnya. Baik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendatang maupun UU Jalan yang kini sedang dibahas Komisi V DPR RI. Hal tersebut […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Dalam beberapa waktu terakhir ini isu reshuffle kabinet berhembus kencang. Perkiraan nama-nama yang bakal kena reshuffle pun sudah ramai di medsos. Nah dalam Rapat Tingkat 1 terkait pembahasan Perppu Pilkada di DPR, Selasa (30/6/2020), Mendagri Tito Karnavian sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet. Awalnya, Tito membahas soal rapat dengan anggota DPR terkait pembahasan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa semua fraksi di Komisi II DPR RI telah menyepakati Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak, semua indikator asumsi dasar ekonomi makro sudah diusulkan Banggar. Berikutnya, tinggal meminta pandangan Pemerintah. Semua asumsi masih ada kemungkinan mengalami perubahan, seiring pendalaman yang sedang dilakukan Banggar dan Pemerintah. Ketua Banggar Said […]Read More
JAYAKARTA NEWS— RAPBN 2021 dihadapkan tantangan untuk pada akhirnya dapat mengembalikan disiplin fiskal menjadi 3 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) secara bertahap. Oleh karenanya, diperlukan sejumlah reformasi dan terobosan, baik dari sisi perencanaan pembangunan maupun cakupan penganggaran yang terdiri atas penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2020 harus menjadi perhatian Pemerintah dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang dijadikan acuan RAPBN 2021. Dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen di tahun 2021 ini harus juga memperhatikan skenario berat dan harus melihat realisasi pertumbuhan ekonomi di semester II […]Read More
JAYAKARTA NEWS—Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta agar perusahaan pers dapat dimasukan dalam kategori industri yang mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak. “Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang dan tidak luput juga bagi industri pers. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik,” kata Meutya […]Read More
JAYAKARTA NEWS— DPR RI menerima Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Rancangan UU tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada […]Read More
