JAYAKARTA NEWS— Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen perlu dievaluasi, terlebih setelah ditemukannya kasus positif Covid-19 dan adanya peningkatan level PPKM di beberapa daerah.
Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek, hendaknya menjadikan tingkat penyebaran Covid-19 dan varian barunya, Omicron, sebagai bahan untuk mengevaluasi kembali pemberlakuan PTM 100 persen. Termasuk, di antaranya soal mekanisme PTM.
“PTM seharusnya menyesuaikan dengan peningkatan level PPKM, bukan seperti saat ini yang ketentuannya terkesan dipaksakan di tengah meningkatnya kasus Covid-19 varian Omikron,” ujar Bamsoet sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Selain Kemendikbud Ristek, Bamsoet juga meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan agar tidak memaksakan pelaksanaan PTM 100 persen, mengingat situasi dan kondisi atau perkembangan Covid-19 di masing-masing daerah. “Pemerintah wajib menjaga keselamatan warga sekolah dan tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dengan peningkatan level PPKM di daerah masing-masing, hendaknya itu menjadi pertimbangan dalam pembatasan kegiatan PTM 100 persen, misalnya dengan pengaturan shift dan pengaturan jumlah peserta didik pada proses belajar-mengajar. Dengan begitu tidak terjadi kerumunan yang dapat berpotensi menimbulkan kluster Covid-19 di lingkungan sekolah.
Bambang berharap agar pemda juga pihak sekolah melaksanakan ketentuan atau instruksi nasional PTM dengan pertimbangan yang matang dengan tetap mengutamakan keselamatan para tenaga pendidik maupun peserta didik.***ebn
JAYAKARTA NEWS— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Satuan Tugas Protokol Kesehatan (Satgas Prokes) yang diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, kembali mensosialisasikan protokol Kesehatan di venue pertandingan dan kepada masyarakat kabupaten Mimika. Kali ini Subsatgas Prokes PON Kab. Mimika bersosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di Kab. Mimika.
Saat ini sekolah-sekolah yang ada di Kab. Mimika telah melangsungkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak antar siswa baik di dalam kelas maupun luar kelas dan sering mencuci tangan atau menggunakan sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan. Selain itu pihak sekolah menempatkan tempat cuci tangan dan sanitizer dibeberapa titik dan memberikan masker kepada siswa jika siswa tidak membawa masker maupun ingin berganti masker.
Untuk memperlancar PTM dan mencegah penularan Covid-19, Satgas Prokes PON Kab. Mimika melakukan sosialisasi dan membagikan masker kepada siswa dan guru dibeberapa sekolah. Supervisor Subsatgas Prokes PON XX Kab. Mimika Atmound Fire menyatakan kehadiran BNPB ke Mimika untuk menyukseskan gelaran PON yang diadakan di Papua, selain itu juga untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.
Supervisor Subsatgas Prokes Kab. Mimika Atmound Fire memberikan masker kepada siswi SMPN 5 Timika, Senin (11/10).
“Kami bergerak ke sekolah-sekolah untuk mengajak siswa dan guru untuk turut mengedukasi masyarakat dalam penanganan Covid-19, guru merupakan contoh terbaik, ketika guru memberikan contoh menggunakan masker kepada siswa, siswa akan ikut menggunakan masker dan siswa pun diharapkan mengajak keluarganya untuk menggunakan masker,” ujar Atmound di SMP 10 Timika, Papua, Senin (11/10).
Lebih lanjut Atmound yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB menjelaskan bahwa Covid-19 masih ada dan belum diketahui obatnya, maka dari itu perlunya penerapan protokol kesehatan dimanapun berada dan juga melakukan vaksinasi.
“Pandemi ini belum selesai kita belum tahu sampai kapan ini berakhir, karena ada kemungkinam virus bermutasi terus, oleh karena itu perlu pencegahan awal dengan menggunakan masker dan masyarakat harus didorong untuk vaksin Covid,” lanjutnya.
Sementara itu Gunawan Pakki yang juga Supervisor Subsatgas Prokes PON XX Kab. Mimika berpesan agar para guru tidak bosan untuk mengedukasi terkait Covid-19.
“Guru jangan jenuh untuk mengedukasi siswa dalam menggunakan masker, karena penggunaan masker adalah cara melindungi penularan Covid dari droplet saat berbicara maupun bersin,” ucap Gunawan yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB.
Kemudian ia berharap agar siswa dapat selalu taat menjalankan protokol kesehatan, karena bukan tidak mungkin siswa yang merasa sehat menjadi pembawa virus kepada orang tua ataupun kelompok rentan lainnya sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran Covid-19.
“Orang tua merupakan kelompok rentan, dikhawatirkan siswa menjadi orang tanpa gejala sehingga membawa virus kepada orang lain di rumah. Kita saling jaga, jaga diri sendiri dan jaga orang sekitar kita,” tutupnya.
Pada kesempatan berbeda Kasubsatgas Prokes PON Kab. Mimika mengungkapkan, telah mendistribusikan ratusan ribu masker kepada masyarakat di Kab. Mimika.
“Hingga Selasa (12/10) Subsatgas Prokes PON Kab. Mimika telah mendistribusikan 38.000 masker dengan total 405.000 masker yang telah disebarkan sejak 26 September 2021 yang lalu ke semua venue pertandingan, fasilitas kesehatan dan tempat-tempat keramaian lainnya,” ungkap Asep.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim kembali menegaskan potensi memudarnya capaian belajar (learning loss) dan memburuknya kesehatan psikis anak-anak Indonesia akan semakin besar jika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terus berlangsung.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong terselenggaranya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan strategi pengendalian Covid-19 di sekolah.
“(Anak-anak) kemungkinan besar kehilangan antara 0,8 sampai 1,2 tahun pembelajaran. Jadi seolah-olah satu generasi kehilangan hampir setahun pembelajaran di masa ini,” ungkap Mendikbudristek sebagaimana dikutip dari laman kemendikbud, Selasa (28/9).
Dilanjutkan Nadiem, banyak anak-anak terdampak kesehatan jiwanya akibat pandemi. “Banyak anak-anak kita yang kesepian dan trauma dengan situasi ini. Begitu juga dengan orang tuanya,” katanya.
Sejak 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus melakukan advokasi ke berbagai daerah yang telah dapat menggelar PTM terbatas, segera menyelenggarakan dengan persiapan yang matang dan sistem pengendalian yang baik.
“Sudah 40 persen sekolah mulai tatap muka terbatas, tapi ini angkanya masih kecil. Kalau tidak mau makin ketinggalan, kita harus tatap muka dengan protokol kesehatan teraman yang bisa dilakukan,” jelas Menteri Nadiem.
Sekolah wajib memahami dan menaati panduan PTM Terbatas di dalam Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
“Kita harus terus waspada akan penyebaran Covid-19 dan memastikan protokol kesehatan tetap terjaga. Namun, kita juga harus memerhatikan dampak permanen PJJ yang mengkhawatirkan,” ujar Mendikbudristek.
“Kebutuhan PTM sangat besar dan ini harus dimengerti. Sebanyak 80-85% murid-murid ingin kembali ke sekolah kembali tatap muka,” lanjutnya.
Merdeka Belajar Mendukung Pemulihan Pandemi
Merdeka Belajar, diterangkan Mendikbudristek, merupakan payung dengan sejumlah kebijakan di bawahnya.
“Merdeka Belajar filsafat Ki Hajar Dewantara yang benar-benar mencetuskan gerakan dalam sistem pendidikan yang memerdekakan masyarakat,” tuturnya.
Ia mencontohkan formulasi kebijakan Merdeka Belajar dalam aspek penganggaran, adalah memerdekakan kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan sekolah yang terpenting.
“Di awal pandemi, kami berikan kemerdekaan pada kepala sekolah untuk menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke sekolah. BOS sampai tepat waktu dan penggunaannya lebih fleksibel. Kebijakan ini dirayakan kepala sekolah dan guru yang sadar, urgensi dan kebutuhan masing-masing sekolah luar biasa berbeda,” jelas Mendikbudristek.
Contoh lain, tambah Mendikbudristek, adalah kemerdekaan guru mengajar sesuai kemampuan siswa. “Kita menjalankan sistem pendidikan untuk memastikan seluruh murid belajar. Maka guru harus diberikan fleksibilitas,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mencari pemimpin-pemimpin bidang pendidikan yang berpikiran merdeka. “Itulah sebabnya ada Guru Penggerak, di mana kita menyeleksi intensif dan melatih para guru untuk menjadi pemimpin sekolah di masa depan yang berani, pro perubahan, dan pro kemerdekaan bagi guru dan siswa,” terang Menteri Nadiem.
Menyikapi keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi yang menimbulkan tantangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan realitas kesanggupan warga sekolah, Menteri Nadiem mengungkapkan, “Bagaimana mengejar literasi dan numerasi, kalau kita memaksa semua sekolah dan guru mengejar seluruh isi kurikulum, semua jenis standar pencapaian dan mata pelajaran? Tidak mungkin.”
Maka dari itu, lanjut dia, para guru penting diberikan kemerdekaan memilih fokus kepada pembelajaran-pembelajaran paling esensial. “Sejak awal pandemi, Kemendikbduristek memberi opsi penggunaan kurikulum darurat yang lebih sederhana. Ini tidak dipaksakan, dan ternyata 36 persen sekolah di Indonesia memakai kurikulum ini.”
“Riset awal menunjukkan secara signifikan, bahwa sekolah yang memakai kurikulum darurat, ketertinggalannya lebih kecil. Karena kurikulum ini memang lebih sederhana dan fokusnya jadi kepada keterampilan mendasar literasi dan numerasi. Jadi sebetulnya, kebutuhan menyederhanakan kurikulum ini juga sangat penting,” tambah Menteri Nadiem.
Digitalisasi sekolah, diterangkan Mendikbudristek, juga menjadi prioritas kementerian untuk menyukseskan PTM terbatas dan menopang PJJ daring maupun luring yang masih terus dilakukan.
“Kita menyediakan berbagai platform, dan membuat super-app pendidikan bagi guru dan kepala sekolah,” kata Mendikbudristek.
Tanpa peralatan TIK, lanjut Nadiem, kesenjangan antarsekolah dan antarwilayah akan terus ada. Maka, bantuan peralatan TIK bagi sekolah yang membutuhkan juga sangat penting.
“Sehingga, di daerah manapun, guru dan kepala sekolah punya akses yang sama dan jadi benar-benar memerdekakan konten belajar,” terangnya.
Digitalisasi sekolah juga mendorong upaya Kemendikbudristek untuk meringankan beban para guru dan kepala sekolah, khususnya beban administratif.
Dicontohkan Nadiem, dengan platform SIPLah, para guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara daring tanpa khawatir akan melakukan kesalahan yang sifatnya administratif karena kekurangpahaman terhadap aturan. Berbagai fitur SIPLah juga melindungi para guru dan kepala sekolah dari beragam potensi kerugian.
“Kami ingin memerdekakan para guru dan kepala sekolah dari ‘penjajahan’ administratif,” tuturnya.
Selain itu, Mendikbudristek juga menyadari keterbatasan guru dalam mendidik siswa yang banyak. “Guru tidak bisa memberikan mentoring satu per satu pada murid. Maka, kita membuat Kampus Mengajar di mana para mahasiswa turun ke desa untuk membantu para guru SD dan SMP mengajar adik-adiknya yang ketinggalan, memberi bimbingan gratis bidang literasi, numerasi, dan pendidikan karakter,” terangnya.
Majunya kualitas pembelajaran di bidang literasi, numerasi, dan karakter Pelajar Pancasila yang berbudi luhur pun terus diupayakan. Salah satunya lewat Asesmen Nasional yang berfokus mengukur ketiga bidang tersebut secara menyeluruh.
“Untuk pertama kalinya, di sinilah kita dapat memetakan sekolah mana yang paling membutuhkan bantuan, mana yang paling ketinggalan, dan mana yang tidak terlalu ketinggalan. Ini membantu kita melihat detil keberhasilan dan ketertinggalan kita,” pungkas Menteri Nadiem.***/ont
JAYAKARTA NEWS— Satuan pendidikan perlu membentuk satgas Covid-19 tingkat sekolah. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, hal ini untuk memastikan keamanan masyarakat yang terjamin melalui protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik.
Terkait hal ini, hingga per 22 Agustus 2021, sebanyak 31% dari total laporan 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM Level 3, 2 dan 1 telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Pada prinsipnya, sistem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga orangtua di rumah dan unsur lingkungan lainnya di bawah pengawasan posko dan berbagai satgas yang juga dibentuk di berbagai fasilitas umum dan sosial,” Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda Keterangan Pers di Graha BNPB, Kamis (26/8/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Regulasi yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara nasional yaitu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Terkait juga dengan Inmendagri No. 35,36, dan 37 Tahun 2021 terkait pelaksanaan PPKM dengan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan, serta Panduan Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan dari Kemenkes.
Dalam mengatur operasional pembelajaran tatap muka, beberapa regulasi ini telah mencakup tiga aspek besar yaitu terkait persiapan baik sebelum dan selama perjalanan, pelaksanaan di satuan pendidikan, dan evaluasinya.
Secara teknis di dalamnya mengatur kapasitas, sistem skrining kesehatan yang telah terintegrasi dengan Sistem Peduli Lindungi sebagaimana yang juga diterapkan pada pembukaan di sektor lainnya, penetapan kriteria peserta didik maupun pengajar yang boleh mengikuti kegiatan tatap muka.
“Beberapa strategi juga diterapkan untuk meminimalisir celah penularan misalnya terkait ventilasi, jarak, durasi, maupun standar perilaku setiap unsur yang terlibat,” ujarnya.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— “Izin bertanya Pak, untuk program vaksinasi pada pelajar ini apakah ada kemungkinan untuk pembelajaran tatap muka, Pak? Karena kami sangat rindu belajar di sekolah, Pak.”
Pertanyaan itu ditanyakan oleh Ayu Lestari, seorang siswi dari SMA Negeri 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, saat dirinya berkesempatan berdialog dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui konferensi video. Ayu merupakan salah satu siswi yang turut mengikuti program vaksinasi bagi pelajar yang digelar di 14 provinsi di Tanah Air, Rabu (14/07/2021).
Dikutip dari laman setkab.go.id, menjawab pertanyaan Ayu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah memang memiliki rencana untuk membuka sekolah tatap muka secara terbatas pada bulan Juli ini. Namun, angka kasus Covid-19 yang meningkat akhir-akhir ini, membuat pemerintah menunda rencana tersebut.
“Memang saya mendengar anak-anak sudah pengin kembali sekolah tatap muka lagi, pengin ketemu teman-temannya, pengin ketemu belajar kelompok, pengin ketemu guru-gurunya, semuanya punya keinginan seperti itu. Tapi kita semuanya harus hati-hati karena penyebaran Covid-19 ini masih terjadi, tidak hanya di negara kita tapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Sehingga ya kita ngerem dulu untuk belajar tatap muka,” ujarnya.
“Iya Pak, karena pemahaman di sekolah lebih lengkap dan kayak kerja kelompok, kayak presentasi kalau online itu terkadang gangguan jaringan Pak, dan ketika guru menjelaskan tiba-tiba putus-putus Pak, jadi tidak nangkap. Terima kasih Pak,” ujar Ayu menjelaskan alasan ia lebih memilih sekolah secara tatap muka.
Presiden mengatakan bahwa jika nanti angka kasus Covid-19 telah mereda, maka opsi untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah di Tanah Air juga bisa dilakukan. Untuk saat ini, Presiden meminta para siswa tetap semangat belajar secara daring.
“Yang paling penting Ayu dan teman-temannya semuanya terus semangat belajar, jangan kendur. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan saat belajar online, tanyakan kepada bapak-ibu gurumu. Salam untuk seluruh guru yang ada SMAN 1 Tanjungpinang dan juga kepada orang tua. Terima kasih Ayu,” kata Presiden mengakhiri percakapan dengan Ayu.
Tak hanya dengan Ayu, pada kesempatan tersebut Presiden juga menyapa Aqsa, seorang siswa dari SMP Negeri 103 Jakarta yang juga merasakan kerinduan untuk bersekolah secara tatap muka. Siswa yang menyenangi pelajaran matematika dan IPA ini juga mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi COVID-19 di sekolahnya.
“Kalau belajar senang online atau tatap muka?” tanya Presiden.
“Lebih ke tatap muka, Pak. Karena lebih mudah menerima pelajaran, lebih jelas langsung dari gurunya,” jawab Aqsa.
“Tapi hati-hati kalau sudah diperbolehkan sekolah tatap muka, belajar tatap muka, tetap pakai masker ya, kemudian jaga jarak dengan teman, jangan berkerumun. Kita harus mulai disiplin semuanya anak-anakku karena pandemi ini belum berakhir. Salam untuk orang tua dan guru,” kata Presiden.
Demikian juga dengan Jasmine, seorang siswi dari SMA Negeri 1 Sentani, Papua, yang selama pandemi ini harus bersekolah secara daring. Jasmine juga merindukan sekolah karena bisa bertemu secara langsung dengan guru dan teman-temannya.
“Senang belajar online atau tatap muka?” tanya Presiden kepada Jasmine.
“Senang tatap muka, karena bisa ketemu dengan teman-teman dan guru-guru,” jawab Jasmine.
Namun, ternyata tidak semua siswa memilih untuk belajar secara tatap muka. Vania misalnya, siswi SMP Negeri 103 Jakarta, mengaku lebih senang belajar secara daring dengan alasan tertentu.
“Saya senang sekolah online sebenarnya, Pak. Soalnya kalau sekolah online saya bisa jadi mengeksplorasi macam-macam cara belajar. Kalau di sekolah tatap muka biasanya gurunya seringnya ngasih tugas terus kerjain di buku tulis terus tulis tangan, udah gitu aja. Kalau sekolah online itu bisa ngerjain di macam-macam bentuknya,” ungkap Vania diiringi tawa para siswa yang hadir di SMP Negeri 103 Jakarta.
“Tapi kan enggak ketemu sama teman-temannya?” tanya Presiden.
“Iya, ini baru hari ini ketemu sama teman-teman, sebelumnya enggak pernah,” balas Vania.
“Ya, senang ketemu teman-teman tapi hati-hati maskernya, hati-hati jaga jarak, hati-hati jangan berkerumun, hati-hati. Selamat belajar. Belajar terus. Salam untuk orang tua, salam juga untuk bapak ibu guru. Terima kasih Vania,” pesan Presiden mengakhiri perbincangan dengan Vania.
Vaksinasi bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA digelar pada Rabu (14/07/2021), di 14 SMP dan 14 SMA yang tersebar di 14 provinsi yang menjadi episentrum COVID-19. SMP yang menjadi tempat vaksinasi tersebut yaitu SMPN 103 Jakarta, SMPN 2 Bandung, SMPN 3 Semarang, SMPN 1 Jayapura, SMP Budi Utama Yogyakarta, SMPN 1 Surabaya, SMPN 40 Makassar, SMPN 11 Medan, SMPN 1 Batang Anai, SMPN 13 Pekanbaru, SMPN 5 Balikpapan, SMPN 4 Tanjungpinang, SMPN 9 Denpasar, dan SMPN 11 Kota Tangerang Selatan.
Sementara itu, SMA yang menjadi tempat vaksinasi bagi para siswa SMA yaitu SMAN 39 Jakarta, SMAN 5 Bandung, SMAN 1 Semarang, SMAN 1 Jayapura, SMAN 1 Teladan Yogyakarta, SMAN 5 Surabaya, SMKN 10 Makassar, SMAN 1 Medan, SMAN 1 Batang Anai, SMAN 1 Pekanbaru, SMKN 1 Balikpapan, SMAN 1 Tanjungpinang, SMAN 5 Denpasar, dan SMAN 1 Kota Tangerang.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang direncanakan pada tahun ajaran 2021/2022 akan mengutamakan keselamatan siswa-siswi dan mencegah terjadinya penularan di lingkungan satuan pendidikan.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan ada sejumlah pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memulai PTM.
“Pembelajaran Tatap Muka muka tahun ajaran baru pada Juli mendatang, akan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan pandemi serta zonasi risiko di setiap daerah, serta cakupan program vaksinasi yang diberikan kepada tenaga pendidik,” Wiku menjawab pertanyaan media di Graha yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Pemerintah dan satgas di daerah akan memastikan seluruh kondisi dalam pertimbangan tersebut terpenuhi. Dengan begitu, saat penyelenggaraan PTM, akan terlaksana dengan aman dan mencegah adanya risiko penularan di lingkungan satuan pendidikan.
Diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah mengizinkan dibukanya kembali Pembelajaran Tatap Muka melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 4 menteri. Diantaranya Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Agama (Menag). Dalam SKB tersebut, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan pada tahun ajaran baru 2021/2022.
SKB juga mengatur sejumlah pertimbangan seperti tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai yang dipersyaratkan dalam daftar periksa, lalu akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah dan psikososial peserta didik. ***ebn
JAYAKARTA NEWS —— Menjelang persiapan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jawa Timur yang rencananya akan diselenggarakan 5 Juli 2021 mendatang serta dimulainya pembelajaran di pesantren para guru mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin.
Hal itu tertuang dalam instruksi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menggelar rapat koordinasi bersama dengan Bupati/Walikota secara virtual di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/5/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah meminta kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur, untuk memprioritaskan vaksinasi pada para guru dan tenaga pendidik SMA, SMK dan SLB .
Instruksi tersebut disampaikan mengingat, dari total guru dan tenaga pendidik di Jatim yang berjumlah 108.694 orang, per 17 Mei 2021 masih 55,18 % guru dan tenaga pendidik yang mendapatkan vaksin tahap pertama. Sedang untuk tahap kedua, masih sebanyak 35,60 % guru dan tenaga pendidik.
“Kami baru rakor (rapat koordinasi) dengan MKKS SMK , SMA dan SLB, dan kami berkoordinasi kepada masing-masing Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota, kita memastikan vaksinasi untuk guru mohon diprioritaskan,” tegas Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah menambahkan, sisa waktu terhitung hari ini hingga 5 Juli 2021 mendatang, Bupati/Walikota diharapkan sesegera mungkin melakukan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sesuai SKB empat menteri yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2021. Adanya keputusan PTM tersebut nantinya bersering dengan melihat perkembangan dinamika pandemi Covid-19. Dimana nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, termasuk dengan jam pelajaran serta proses PTM nya.
Meski begitu, terang Khofifah, keputusan PTM tidak terlepas dari persetujuan masing-masing orang tua murid. Sementara dilain hal, guna mengantisipasi adanya reaksi guru yang menolak untuk dilakukannya vaksinasi, Gubernur Khofifah juga menginstruksikan untuk langsung ditindaklanjuti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
“Sekolah internasional juga guru-gurunya harus diberikan akses untuk mendapatkan vaksinasi. Maka jika nantinya ada kekurangan dosis, bisa dikoordinasikan dengan Kadinkes Jatim,” kata Khofifah.
Dirinya pun menjelaskan, adanya beberapa guru yang sudah melakukan vaksinasi menjadi modal awal yang baik. Apalagi dari catatan Dinas Kesehatan Jawa Timur, saat ini, ketersediaan vaksin di kabupaten/kota mencapai 2.416.402 dosis di 3.000 fasilitas kesehatan (Faskes).
“Sedangkan kalau dipotong dengan dosis kedua ada sekitar 1.550.456 dosis yg tersimpan, setelah pemenuhan dosis kedua. Ini artinya kalau ada 50 persen guru yang sudah tervaksinasi, berarti masih ada sekitar 50 ribu yang belum mendapatkan vaksin. Kita bisa menggunakan sisa vaksin yang 1,5 juta itu untuk mendahulukan seperti yang disarankan Bapak Presiden dan Menteri Kesehatan. Karena yang paling beresiko saat ini adalah lansia dan guru,” jelas Khofifah.
Adanya vaksinasi untuk para guru dan tenaga pendidik, dirinya berharap agar hasilnya dapat seperti vaksinasi SDM Kesehatan. Dimana saat ini, dengan efektifitas vaksinasi yang dilakukan dapat menurunkan jumlah kasus covid-19 yang terjadi pada SDM Kesehatan.
“Selain itu juga tentunya protokol kesehatan harus kita ketatkan. Tetapi vaksinasi cukup signifikan untuk bisa menguatkan kekebalan tubuh dari petugas di ring pertama dalam menolong kesehatan. Saat ini dalam rangka tatap muka, guru-guru pun sudah harus dioptimalkan dipersiapkan dengan baik. Sehingga nanti, kita berupaya dari sisa yang belum divaksin, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas Khofifah.
Disisi lain, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, saat ini distribusi vaksin covid-19 tidak hanya melalui Dinkes Provinsi saja. Namun juga melalui HUB atau pusat penyimpanan di Jawa Timur di 2 titik di Kota Surabaya dan 2 titik di Kabupaten Sidoarjo. Dari 4 Hub tersebut, vaksin akan didistribusikan ke 38 kabupaten/kota.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah juga membahas mengenai beberapa kabupaten/kota yang belum memaksimalkan kegiatan vaksinasi. Bahkan prosentasenya pun di angka 1 persen.
Terkait hal tersebut, Khofifah meminta agar seluruh Bupati/Walikota di daerah yang masih sangat rendah realisasi vaksinasi tersebut agar segera mengkoordinasikan percepatan vaksinasi di wilayahnya. Utamanya untuk memaksimalkan para lansia dan guru. Termasuk guru di pesantren.
“Hari ini belum maksimal, untuk vaksinasi lansia kita sudah melakukan dengan berbagai ikhtiar. Sehingga harus ada format yang dimaksimalkan. Karena nanti adanya kaitannya, yaitu siswa yang pergi ke sekolah tidak membahayakan bagi lansia di rumah masing-masing,” kata mantan Menteri Sosial RI ini.
Untuk memudahkan jangkauannya, Khofifah mengimbau kepada ASN di Kabupaten/Kota untuk membantu percepatan penyelenggaraan vaksinasi. Dimana hal ini merupakan kesempatan untuk melakukan proses identifikasi vaksinasi bagi para guru dan lansia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Herlin Ferliana menambahkan, pihaknya juga telah memerintahkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat. Koordinasi tersebut untuk melakukan koordinasi terkait pendataan guru yang belum melakukan vaksinasi.
“Tetapi secepatnya sebelum 5 Juli, semua harus sudah tervaksinasi. Insyallah tidak akan lama, karena vaksinnya sudah ada,” terang Herlin.
Kedepan, Dinkes Jatim akan menambah output guna melakukan pemantauan dan memudahkan proses pendataan sasaran vaksinasi untuk para guru. Dimana dari sasaran vaksinasi, guru masuk kedalam kategori pelayanan publik dengan jatah alokasi vaksin sebesar 2.070.774 dosis.
“Kita berharap ada langkah percepatan untuk lansia dan pendidik. Karena pendistribusian vaksin sudah ditentukan dasar yang dipakai yakni mememiliki beberapa poin, salah satunya kecepatan penyerapan dan sisa vaksin,” terang Herlin.(poedji)
JAYAKARTA NEWS—- Kalau tidak ada aral melintang kegiatan pembelajaran tatap muka di Jatim rencananya akan diterapkan pada tahun pelajaran baru 2021/2022 sekitar awal Juli 2021.
Hal ini berseiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Maret 2021.
SKB tersebut berkaitan dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang menyebutkan bahwa pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021. Mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi. Belajar tatap muka terbatas bakal dimulai setelah guru dan tenaga pendidikan disuntik vaksin Covid-19.
Guna memastikan pembelajaran tatap muka berjalan dengan aman, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan segala sesuatunya dipersiapkan. Mulai dari vaksinasi pada guru SMA, SMK, dan SLB harus selesai 100 persen, protokol kesehatan dijalankan dengan ketat, serta jam belajar dan jumlah prosentase siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka.
Untuk itu, Gubernur Khofifah meminta pihak SMA, SMK dan SLB se-Jatim wajib membentuk Tim Satgas Covid-19 pada tiap sekolah. Dimana, yang tergabung di dalamnya sesuai dengan kearifan lokal, misalnya guru dan murid yang tergabung dalam OSIS di sekolah tersebut.
“Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah harus dipastikan clear. Kalau tidak ada satgasnya, maka guru akan kesulitan untuk menertibkan disiplin protokol kesehatan. Kalau anggota satgasnya teman sebaya akan lebih mudah mengingatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan di sekolah,” terang Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah saat menerima perwakilan PGRI dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK dan SLB Se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (16/5/2021).
Khofifah menambahkan, Tim Satgas Covid-19 itu nantinya akan menertibkan protokol kesehatan, mengecek jadwal penyemprotan disinfektan di sekolah dan kelas, stok masker untuk yang lupa membawa masker, dan sebagainya.
Terkait vaksinasi guru, orang nomor satu di Jatim ini meminta kepada Kepala Dinkes Jatim untuk mengirim surat dan berkoordinasi dengan Kepala Dinkes Kabupaten/Kota se-Jatim untuk pelaksanaan vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB agar dipastikan pada ahir Juni sudah seratus persen tervaksin.
Karenanya, data vaksinasi untuk guru harus terus dimonitor. Sehingga, diharapkan guru dan tenaga pendidik sebelum yang tervaksinasi bisa segera 100 persen sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung.
“Kita harus terus monitor berapa banyak guru yang sudah selesai divaksin, berapa yang baru divaksin sekali, berapa yang belum sama sekali. Termasuk di kabupaten/kota mana saja harus dimaksimalkan,” pinta gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah kembali mengingatkan penyebaran Covid-19 masih berlangsung. Varian baru Covid-19 sudah ada yang masuk di Jatim . Karenanya, perlu menjadi perhatian bersama terkait penyebaran Covid-19, protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat. Interaksi saat pembelajaran berlangsung dapat dikendalikan.
“Mari semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Jangan sampai lengah. Para kepala sekolah dan guru harus dapat mengendalikan antara gas dan rem,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, hingga saat ini 38 bupati/walikota sudah memberikan rekomendasi untuk SMA, SMK dan SLB yang sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka.
Sesuai dengan arahan dari Mendikbud telah direkomendasikan sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Diharapkan pada Bulan Juni 2021 seluruh Indonesia sudah melakukan tatap muka dengan target semua guru sudah divaksin.
Di Jatim sendiri, lanjut Wahid, para guru SMA, SMK dan SLB yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 dua kali sebanyak 38 persen.
“Kami berharap kepada jajaran Dinkes Jatim pada Bulan Mei 2021 atau Juni 2021, tenaga pendidik dan guru 100 persen sudah divaksinasi 2 kali. Supaya pendidiknya sehat, psikologis masyarakat bisa menerima pembelajaran tatap muka dengan tenang. Sehingga rencana kami tatap muka pada awal tahun ajaran 2021/2022 yaitu pada 5 Juli 2021 dapat berjalan aman,” tambahnya.
Turut hadir pada pertemuan tersebut, antara lain Kadisdik Wahid Wahyudi, Kadinkes Jatim Herlin Ferliana, Dirut RSUD Dr Soetomo sekaligus kordinator kuratif covid-19 Joni Wahyuhadi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Hudiyono, Wakil Ketua PGRI Jatim Sumarto, Sekbiro Advokasi dan Perlindungan Hukum PGRI Jatim Edy Suyatno, Wakil Bendahara PGRI Jatim Asri Sukaryani, Sekbiro Seni Budaya dan Olah Raga PGRI Jatim Bambang APKS, Wakil Ketua APKS Jatim Mamik Subagiyo, Bendahara MKKS SMK PGRI Jatim Tanti N.
Sementara perwakilan dari MKKS, Kepala SMKN 5 Surabaya Heru Musanyoto, Kepala SMAN 5 Surabaya Sri Widiati, Kelala SMAN 1 Surabaya Khoiril Anwar, Kepala SMA Hang Tuah Surabaya Hadi Sukiyanto, Kepala SLB Negeri Gedangan Sidoarjo Miseri, MKKS SMAN Sidoarjo Panoyo, dan MKKS SMK Swasta Jatim Kisyanto. (poedji)
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa Kemendagri mendukung proses belajar-mengajar tatap muka, namun perlu dipersiapkan langkah-langkah precaution atau antisipasi agar proses pembelajaran tatap muka tidak menjadi kluster baru di lingkungan pendidikan.
“Pada prinsipnya dari Kemendagri mendukung langkah-langkah ini,” kata Mendagri saat menjadi narasumber dalam acara Pengumuman Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (Mendagri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 melalui Video Conference, Jumat (20/11/2020).
Menurutnya, arahan-arahan yang sudah tercantum dalam SKB akan sangat membantu satuan pendidikan dalam menghadapi proses belajar-mengajar tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Apabila SKB dapat dikoordinasikan dan disosialisasikan dengan baik, ia berharap ada dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Humas dari setiap daerah untuk mengedukasi orang tua sehingga anak-anaknya melakukan proteksi diri. Misalkan, menggunakan masker, hand sanitizer dan lain-lain.
“Kami kira sudah baik, dan ini perlu ada langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan dan diikuti, ini memerlukan koordinasi dan sosialisasi,” imbuhnya.
Mendagri kembali mengingatkan bahwa potensi penularan yang mesti diwaspadai tidak hanya di dalam lingkungan pendidikan sekolah atau pesantren tetapi di lingkungan luar sekolah.
Ia mengaku mendapatkan data dari Hamburg, Jerman dan Channel News Asia (CNA) pada hari ini bahwa dari 472 sekolah yang aktif bertatap muka, 171 sekolah di antaranya terinfeksi. Kemudian, 78% dari 372 anak-anak yang terinfeksi pada saat summer (musim panas) dan autumn (musim gugur) tertular dari aktivitas luar sekolah.
“Kami baru saja membaca data dari Jerman, dari Hamburg, itu menyampaikan bahwa di CNA hari ini, most children caught Covid-19 outside school,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Mendagri juga meminta dukungan dari Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait untuk mengupayakan keamanan pada sistem transportasi yang menjadi alat mobilisasi anak-anak ke sekolah, dengan membuat aturan jelas tentang penerapan prokes yang ketat. Karena, menurutnya, akan terjadi lonjakan jumlah penumpang dari anak-anak sekolah apabila sudah aktif belajar tatap muka.
“Kita juga perlu melakukan precaution/langkah langkah antisipatif agar anak-anak kita dengan adanya tatap muka mereka akan melakukan mobilitas dari rumah, yang tadinya belajar dari rumah mereka harus bergerak menuju sekolah,” tuturnya.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Dalam mengatasi sejumlah masalah PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), Kemdikbud RI sudah berupaya mengeluarkan sejumlah regulasi, namun sayangnya dari hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejumlah regulasi tersebut belum dipahami dan belum diimplementasikan di sejumlah daerah, akibatnya tujuan meringankan PJJ belum terjadi. PJJ fase kedua nyaris belum berubah dari PJJ fase pertama, tugas-tugas masih menumpuk dan minim interaksi dalam proses pembelajaran.
KPAI mencatat sejumlah kebijakan dan regulasi Kemdikbud dalam upaya membantu pelaksanaan PJJ di antaranya adalah : SE Mendikbud No, 4 tahun 2020; Laman khusus PJJ bagi guru; Tayangan pembelajaran di TVRI; Relaksasi BOS, SE Sesjen Kemdikbud No. 15 Tahun 2020; Laman materi Pengayaan, SKB 4 Menteri (Buka Sekolah di zona Hijau); BOS Afirmasi dan BOS Kinerja; sejumlah Webinar Guru Belajar; Kepmendikbud No, 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus ; SKB 4 Menteri (Relaksasi sekolah Zona Hijau dan Kuning); Pemberian Bantuan Kuota Internet; dan program mahasiswa mengajar dari rumah.
Sebagai lembaga pengawas dalam perlindungan anak, maka relaksasi SKB 4 Menteri yang membolehkan buka sekolah di zona hijau dan zona kuning, mendorong Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti memprogramkan serangkaian pengawasan di sejumlah daerah atas implementasi SKB 4 Menteri sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur dan protocol/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan.
Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti meninjau kesiapan infrastruktur dan protocol/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan—foto KPAI
Awalnya, pengawasan dilakukan mulai Juni 2020 sebelum ada SKB 4 Menteri, saat itu KPAI melakukan pengawasan PPDB ke sejumlah sekolah, yang kemudian sekaligus tim KPAI juga melakukan pengawasan infrastruktur kesiapan sekolah dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah. Pada Agustus s.d. November 2020 terus dilakukan pengawasan persiapan pembelajaranb tatap muka (PTM) di sekolah.
Ada 8 Provinsi yang diawasi atau ditinjau KPAI, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I Yogjakarta, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapula provinsi yang diawasi oleh mitra KPAI, yaitu KPAD/KPAID yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada keterlibatan pemantauan dari jaringan guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). “Untuk kabupaten Madiun, Jawa Timur, KPAI akan melakukan pengawasan langsung pada 18-20 November 2020”, ujar Retno.
Adapun kota/kabupatennya meliputi : Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kota Bandung, Kota Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Solo, Kota Magelang, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kota Yogjakarta, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kota Palembang, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan lain-lain.
Sekolah yang datangi langsung oleh Retno Listyarti, Komisioner KPAI mencapai 29 sekolah dari total 46 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA.SMK.
“Bagi saya ini adalah jumlah pengawasan terbanyak dalam waktu hanya 8 bulan yang pernah saya lakukan selama menjadi Komisioner KPAI. Saya menggunakan jalur darat untuk meninjau sejumlah sekolah di Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Solo ( Provinsi Jawa Tengah); Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor; Kota Bandung; Kota Subang; Kabupaten Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat); Kota Cilegon (Provinsi Banten); Kota Jogjakarta (D.I Yogjakarta); dan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta), dan Kab. Madiun (Jawa Timur), menyusul minggu depan,” urai Retno.
Hasil Pengawasan
Hasil pengawasan dan temuan KPAI selama 4 bulan terakhir akan di paparkan dalam kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang diselenggarakan KPAI pada 30 November 2020 melalui offline di Hotel Red Top Pecenongan dengan 40 peserta dan online dengan aplikasi zoom yang akan melibatkan 500 peserta.
Uji coba pembalajaran tatap muka– foto KPAI
Peserta terdiri atas Kepala-kepala Sekolah yang sekolahnya dipantau KPAI dan KPAD/KPAID dari 8 provinsi, organisasi profesi guru, dan seluruh Kepala-kepala Dinas Pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi.
Secara umum, dari 46 sekolah yang didatangi, sebagian besar belum siap. Namun, ada sejumlah sekolah di setiap jenjang yang KPAI nilai sudah sangat siap melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu SMKN 11 Kota Bandung dan SMPN 4 Kota Solo. Sedangkan sekolah yang siap tetapi masih memerlukan Protokol/SOP Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB) adalah SMKN 1 Manonjaya kabupaten Tasikmalaya, SMKN 63 Jakarta Selatan, SMPN 1 Kota Magelang, SMPN 7 Kota Bogor, dan SDN Pekayon Jaya 06 Kota Bekasi.
SMKN 11 Kota Bandung memiliki nilai kesiapan yang tertinggi, keberhasilan sekolah ini menyiapkan adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan karena peran Kepala Sekolahnya dan dukungan pendanaan dari Komite Sekolah. \
Sekolah ini tidak hanya siap secara infrastruktur, namun juga siap dengan Protokol Kesehatan/SOP yang lengkap, sudah disosialisasi dan diujicoba PTM dengan sepertiga siswa. Bahkan belakangan KPAI mendapatkan informasi bahwa sekolah sudah membuat video sosialisasi Protokol/SOP AKB di sekolah.
SMPN 4 Kota Solo, secara infrastruktur sangat siap, hanya 15 Protokol/SOP yang sudah dibuat sekolah ini masih perlu disempurnakan, namun tim gugus tugas covid sekolah sangat kooperatif dan langsung menunjukkan keseriusan merevisi, bahkan tata letak ruang guru yang kurang tercipta jaga jarak segera diubah sore hari setelah KPAI pengawasan dan memberikan masukan.
KPAI menilai kepala sekolah memiliki semangat dan keberanian mencoba PTM. Dukungan pemerintah kota Solo juga sangat membantu persiapan buka sekolah. Pemkot Solo membiayakan seluruh biaya rapd tes untuk seluruh guru/karyawan dan 119 siswa yang mendapatkan persetujuan orangtua untuk mengikuti PTM.
Rekomendasi
Masa Darurat BDR semestinya sudah dapat diatasi setelah berjalan hampir 9 bulan. Segala kendala PJJ yang tidak bisa diatasi, terutama di luar Jawa dan di wilayah-wilayah 3T selama 8 bulan ini mengakibatkan sejumlah anak masih tidak terlayani PJJ, bahkan tidak belajar sejak kebijakan BDR. Selain itu, hampir seluruh peserta didik dan pendidik sudah mulai merasakan kejenuhan PJJ dan ingin kembali belajar tatap muka.
Kondisi tersebut tentu saja memerlukan alternative pemecahan masalah agar hak-hak anak untuk bertumbuh kembang dengan optimal dapat terpenuhi. Jika pemerintah hendak membuka sekolah pada tahun 2021 di semua zona, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia merekomendasikan hal berikut ini :
1.Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat berfokus pada persiapan infrastruktur, protocol kesehatan/SOP, sosialisasi protocol/SOP, dan sinergi antara Dinas pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta gugus tugas covid 19 di daerah. Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protocol/SOP maka tunda dulu buka sekolah;
2.Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah demi mencegah sekolah menjadi kluster baru. Menyiapkan infrastruktur AKB di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu butuh dukungan dana dari pemerintah. Kalau Daerah belum siap, maka tunda dulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau;
3.KPAI mendorong Tes Swab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dengan biaya dari APBD dan APBN sebalum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tes swab untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak (sampel), namun biayanya juga dibebankan pada APBD dan APBN tahun anggaran 2020/2021;
4.Sepanjang rangkaian pengawasan yang KPAI lakukan, ternyata status zona berubah dan terjadilah buka tutup sekolah berkali-kali. Oleh karena itu, KPAI mendorong buka sekolah tidak ditentukan zona namun lebih ditentukan oleh KESIAPAN semua pihak. Daerah siap, sekolah siap, guru siap, orangtua siap dan siswa siap, kalau salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau;
5.KPAI mendesak Dinas Pendidikan memerintahkan kepada seluruh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat PTM dan PJJ, karena siswa akan masuk bergantian. Sebaiknya materi PTM adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung. Sedangkan materi PJJ adalah materi yang anak bisa belajar secara mandiri. Kepala Sekolah harus memastikan hal tersebut dlam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah ybs.
6.KPAI mendesak sekolah untuk tidak langsung pembelajaran tatap muka (PTM) dengan separuh jumlah siswa, tetap disarankan untuk memulai ujicoba PTM dengan sepertiga siswa, baik siswa SMA/SMK/SMP dimulai dari kelas paling atas , kalau peserta didik patuh pada protocol kesehatan/SOP, barulah menyelanggarakan simulasi untuk siswa dikelas bawahnya. Jangan memulai PTM tanpa ujicoba terlebih dahulu.***/ebn
