JAYAKARTA NEWS— Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen perlu dievaluasi, terlebih setelah ditemukannya kasus positif Covid-19 dan adanya peningkatan level PPKM di beberapa daerah.
Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek, hendaknya menjadikan tingkat penyebaran Covid-19 dan varian barunya, Omicron, sebagai bahan untuk mengevaluasi kembali pemberlakuan PTM 100 persen. Termasuk, di antaranya soal mekanisme PTM.
“PTM seharusnya menyesuaikan dengan peningkatan level PPKM, bukan seperti saat ini yang ketentuannya terkesan dipaksakan di tengah meningkatnya kasus Covid-19 varian Omikron,” ujar Bamsoet sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Selain Kemendikbud Ristek, Bamsoet juga meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan agar tidak memaksakan pelaksanaan PTM 100 persen, mengingat situasi dan kondisi atau perkembangan Covid-19 di masing-masing daerah. “Pemerintah wajib menjaga keselamatan warga sekolah dan tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dengan peningkatan level PPKM di daerah masing-masing, hendaknya itu menjadi pertimbangan dalam pembatasan kegiatan PTM 100 persen, misalnya dengan pengaturan shift dan pengaturan jumlah peserta didik pada proses belajar-mengajar. Dengan begitu tidak terjadi kerumunan yang dapat berpotensi menimbulkan kluster Covid-19 di lingkungan sekolah.
Bambang berharap agar pemda juga pihak sekolah melaksanakan ketentuan atau instruksi nasional PTM dengan pertimbangan yang matang dengan tetap mengutamakan keselamatan para tenaga pendidik maupun peserta didik.***ebn
