JAYAKARTA NEWS— Dalam mengatasi sejumlah masalah PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), Kemdikbud RI sudah berupaya mengeluarkan sejumlah regulasi, namun sayangnya dari hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejumlah regulasi tersebut belum dipahami dan belum diimplementasikan di sejumlah daerah, akibatnya tujuan meringankan PJJ belum terjadi. PJJ fase kedua nyaris belum berubah dari PJJ fase pertama, tugas-tugas masih menumpuk dan minim interaksi dalam proses pembelajaran.
KPAI mencatat sejumlah kebijakan dan regulasi Kemdikbud dalam upaya membantu pelaksanaan PJJ di antaranya adalah : SE Mendikbud No, 4 tahun 2020; Laman khusus PJJ bagi guru; Tayangan pembelajaran di TVRI; Relaksasi BOS, SE Sesjen Kemdikbud No. 15 Tahun 2020; Laman materi Pengayaan, SKB 4 Menteri (Buka Sekolah di zona Hijau); BOS Afirmasi dan BOS Kinerja; sejumlah Webinar Guru Belajar; Kepmendikbud No, 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus ; SKB 4 Menteri (Relaksasi sekolah Zona Hijau dan Kuning); Pemberian Bantuan Kuota Internet; dan program mahasiswa mengajar dari rumah.
Sebagai lembaga pengawas dalam perlindungan anak, maka relaksasi SKB 4 Menteri yang membolehkan buka sekolah di zona hijau dan zona kuning, mendorong Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti memprogramkan serangkaian pengawasan di sejumlah daerah atas implementasi SKB 4 Menteri sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur dan protocol/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan.
Awalnya, pengawasan dilakukan mulai Juni 2020 sebelum ada SKB 4 Menteri, saat itu KPAI melakukan pengawasan PPDB ke sejumlah sekolah, yang kemudian sekaligus tim KPAI juga melakukan pengawasan infrastruktur kesiapan sekolah dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah. Pada Agustus s.d. November 2020 terus dilakukan pengawasan persiapan pembelajaranb tatap muka (PTM) di sekolah.
Ada 8 Provinsi yang diawasi atau ditinjau KPAI, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I Yogjakarta, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapula provinsi yang diawasi oleh mitra KPAI, yaitu KPAD/KPAID yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada keterlibatan pemantauan dari jaringan guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). “Untuk kabupaten Madiun, Jawa Timur, KPAI akan melakukan pengawasan langsung pada 18-20 November 2020”, ujar Retno.
Adapun kota/kabupatennya meliputi : Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kota Bandung, Kota Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Solo, Kota Magelang, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kota Yogjakarta, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kota Palembang, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan lain-lain.
Sekolah yang datangi langsung oleh Retno Listyarti, Komisioner KPAI mencapai 29 sekolah dari total 46 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA.SMK.
“Bagi saya ini adalah jumlah pengawasan terbanyak dalam waktu hanya 8 bulan yang pernah saya lakukan selama menjadi Komisioner KPAI. Saya menggunakan jalur darat untuk meninjau sejumlah sekolah di Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Solo ( Provinsi Jawa Tengah); Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor; Kota Bandung; Kota Subang; Kabupaten Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat); Kota Cilegon (Provinsi Banten); Kota Jogjakarta (D.I Yogjakarta); dan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta), dan Kab. Madiun (Jawa Timur), menyusul minggu depan,” urai Retno.
Hasil Pengawasan
Hasil pengawasan dan temuan KPAI selama 4 bulan terakhir akan di paparkan dalam kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang diselenggarakan KPAI pada 30 November 2020 melalui offline di Hotel Red Top Pecenongan dengan 40 peserta dan online dengan aplikasi zoom yang akan melibatkan 500 peserta.
Peserta terdiri atas Kepala-kepala Sekolah yang sekolahnya dipantau KPAI dan KPAD/KPAID dari 8 provinsi, organisasi profesi guru, dan seluruh Kepala-kepala Dinas Pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi.
Secara umum, dari 46 sekolah yang didatangi, sebagian besar belum siap. Namun, ada sejumlah sekolah di setiap jenjang yang KPAI nilai sudah sangat siap melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu SMKN 11 Kota Bandung dan SMPN 4 Kota Solo. Sedangkan sekolah yang siap tetapi masih memerlukan Protokol/SOP Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB) adalah SMKN 1 Manonjaya kabupaten Tasikmalaya, SMKN 63 Jakarta Selatan, SMPN 1 Kota Magelang, SMPN 7 Kota Bogor, dan SDN Pekayon Jaya 06 Kota Bekasi.
SMKN 11 Kota Bandung memiliki nilai kesiapan yang tertinggi, keberhasilan sekolah ini menyiapkan adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan karena peran Kepala Sekolahnya dan dukungan pendanaan dari Komite Sekolah. \
Sekolah ini tidak hanya siap secara infrastruktur, namun juga siap dengan Protokol Kesehatan/SOP yang lengkap, sudah disosialisasi dan diujicoba PTM dengan sepertiga siswa. Bahkan belakangan KPAI mendapatkan informasi bahwa sekolah sudah membuat video sosialisasi Protokol/SOP AKB di sekolah.
SMPN 4 Kota Solo, secara infrastruktur sangat siap, hanya 15 Protokol/SOP yang sudah dibuat sekolah ini masih perlu disempurnakan, namun tim gugus tugas covid sekolah sangat kooperatif dan langsung menunjukkan keseriusan merevisi, bahkan tata letak ruang guru yang kurang tercipta jaga jarak segera diubah sore hari setelah KPAI pengawasan dan memberikan masukan.
KPAI menilai kepala sekolah memiliki semangat dan keberanian mencoba PTM. Dukungan pemerintah kota Solo juga sangat membantu persiapan buka sekolah. Pemkot Solo membiayakan seluruh biaya rapd tes untuk seluruh guru/karyawan dan 119 siswa yang mendapatkan persetujuan orangtua untuk mengikuti PTM.
Rekomendasi
Masa Darurat BDR semestinya sudah dapat diatasi setelah berjalan hampir 9 bulan. Segala kendala PJJ yang tidak bisa diatasi, terutama di luar Jawa dan di wilayah-wilayah 3T selama 8 bulan ini mengakibatkan sejumlah anak masih tidak terlayani PJJ, bahkan tidak belajar sejak kebijakan BDR. Selain itu, hampir seluruh peserta didik dan pendidik sudah mulai merasakan kejenuhan PJJ dan ingin kembali belajar tatap muka.
Kondisi tersebut tentu saja memerlukan alternative pemecahan masalah agar hak-hak anak untuk bertumbuh kembang dengan optimal dapat terpenuhi. Jika pemerintah hendak membuka sekolah pada tahun 2021 di semua zona, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia merekomendasikan hal berikut ini :
1.Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat berfokus pada persiapan infrastruktur, protocol kesehatan/SOP, sosialisasi protocol/SOP, dan sinergi antara Dinas pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta gugus tugas covid 19 di daerah. Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protocol/SOP maka tunda dulu buka sekolah;
2.Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah demi mencegah sekolah menjadi kluster baru. Menyiapkan infrastruktur AKB di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu butuh dukungan dana dari pemerintah. Kalau Daerah belum siap, maka tunda dulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau;
3.KPAI mendorong Tes Swab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dengan biaya dari APBD dan APBN sebalum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tes swab untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak (sampel), namun biayanya juga dibebankan pada APBD dan APBN tahun anggaran 2020/2021;
4.Sepanjang rangkaian pengawasan yang KPAI lakukan, ternyata status zona berubah dan terjadilah buka tutup sekolah berkali-kali. Oleh karena itu, KPAI mendorong buka sekolah tidak ditentukan zona namun lebih ditentukan oleh KESIAPAN semua pihak. Daerah siap, sekolah siap, guru siap, orangtua siap dan siswa siap, kalau salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau;
5.KPAI mendesak Dinas Pendidikan memerintahkan kepada seluruh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat PTM dan PJJ, karena siswa akan masuk bergantian. Sebaiknya materi PTM adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung. Sedangkan materi PJJ adalah materi yang anak bisa belajar secara mandiri. Kepala Sekolah harus memastikan hal tersebut dlam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah ybs.
6.KPAI mendesak sekolah untuk tidak langsung pembelajaran tatap muka (PTM) dengan separuh jumlah siswa, tetap disarankan untuk memulai ujicoba PTM dengan sepertiga siswa, baik siswa SMA/SMK/SMP dimulai dari kelas paling atas , kalau peserta didik patuh pada protocol kesehatan/SOP, barulah menyelanggarakan simulasi untuk siswa dikelas bawahnya. Jangan memulai PTM tanpa ujicoba terlebih dahulu.***/ebn
