Letjen TNI Suharyanto Archives

Letjen TNI Suharyanto: BNPB Siapkan Tiga Langkah Penanganan Darurat Kekeringan di NTB

MATARAM, JAYAKARTA NEWS— Pemerintah pusat mendorong upaya penanganan darurat bencana kekeringan yang melanda wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) agar berjalan optimal dan maksimal. Hal ini menyusul bencana kekeringan yang sudah melanda sejumlah daerah di NTB yang mengakibatkan masyarakat mengalami krisis air bersih.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang melanda wilayah NTB mengatakan, pemerintah menyiapkan tiga langkah sebagai upaya penanggulangan bencana tersebut.

Ketiga upaya ini dilakukan guna memastikan kebutuhan air sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Ketiga upaya tersebut di antaranya mendorong secara langsung distribusi air bersih menggunakan mobil tangki air, membuat sumur bor dalam, hingga melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan.

“Hari ini dilakukannya rapat koordinasi sebagai bentuk respon pemerintah atas bencana yang terjadi yang mana telah ditetapkan status siaga darurat dan tanggap darurat oleh kabupaten dan kota di Provinsi NTB,” ujar Suharyanto, pada Rapat Koordinasi, di Kota Mataram, sebagaimana keterangan tertulis BNPB.

Tanggap Darurat

Suharyanto mengatakan, turunnya pemerintah pusat dalam mendampingi penanganan darurat di NTB merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Adapun daerah yang telah menetapkan status siaga darurat di antaranya Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Sedangkan status tanggap darurat meliputi Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Lombok Barat. Kota Mataram masih dalam proses penetapan status.

Bencana kekeringan yang melanda tersebut telah berdampak pada 71 kecamatan, 272 desa dan kelurahan, serta 515.205 jiwa terdampak. Bencana kekeringan ini telah menyebabkan krisis air bersih dan lahan pertanian seluas 10 hektare mengering. Bencana kekeringan tersebut terjadi salah satunya disebabkan rendahnya curah hujan di wilayah NTB sesuai dengan perkiraan cuaca BMKG.

“NTB ini termasuk salah satu provinsi yang curah hujannya rendah sehingga di beberapa daerah banyak yang sudah melaksanakan operasi bantuan air kepada masyarakat menggunakan (mobil) tangki air, ada juga permintaan untuk mendukung masyarakat, jadi BNPB dan pemprov nanti bekerjasama untuk memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi,” terang Suharyanto.

Berdasarkan kajian InaRISK, Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan risiko bencana kekeringan yang indeks skornya sedang hingga tinggi. Guna mendukung penanganan darurat berjalan optimal, BNPB pada kesempatan yang sama juga menyerahkan dukungan dana operasional penanganan darurat bencana kekeringan kepada pemprov dan pemerintah kota serta kabupaten.

“Kami juga memberikan bantuan awal baik dana operasional penanggulangan kekeringan dan karhutla,” tambah Suharyanto.

Bantuan Operassional Senilai Rp2,3 Miliar

Adapun total dukungan dana operasional tersebut senilai Rp2,3 miliar yang terbagi masing-masing sebesar 300 juta Rupiah untuk BPBD Provinsi NTB dan 200 juta Rupiah masing-masing untuk 10 BPBD kabupaten dan kota.

Selain itu, dukungan logistik dan peralatan yang juga diserahkan secara simbolis terdiri dari tandon air 5.000 liter sebanyak 20 unit, pompa dorong lima set, Breeching Dividing berukuran 2,5 sebanyak lima unit, Breeching Dividing berukuran 1,5 20 unit, selang pemadam kebakaran 2,5 300 roll, dan selang pemadam 1,5 200 roll, pompa alkon 10 set, tenda pengungsi 2 unit, dan light tower 1 unit.

Kepala BNPB pun berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terdampak dapat bergerak cepat menyiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan khususnya persyaratan teknis guna mendukung pembuatan sumur bor dan kegiatan pengajuan lainnya agar penanganan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Ia juga tidak lupa untuk memberikan pesan kesiapsiagaan. Dirinya mengingatkan para pejabat terkait untuk mewariskan kesiapsiagaan kepada para generasi muda. Kerawanan bencana pada suatu daerah bukan berarti hal itu membuat warganya pindah melainkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan apapun bencananya, termasuk kekeringan dan potensi bencana lainnya.

“Para Kalaksa yang semuanya hadir mohon terus diingat-ingat, kita semua sangat mencintai NTB, diwariskan kepada generasi ke depan untuk waspada. Meskipun daerahnya rawan bencana bukan berarti kita harus pindah tapi teruslah meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan itu yang harus diwariskan,” tutup Suharyanto.

Rakor penanganan bencana kekeringan dan karhutla di NTB ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Hassanudin, Kapolda NTB, para kepala daerah beserta unsur forkopimda di tingkat wilayah.***/din

Pemerintah Bangun Gudang Logistik Tambahan di Papua Tengah Antisipasi Kelaparan dan Cuaca Ekstrem

PUNCAK, JAYAKARTA NEWS – Senyum sumringah warga di Distrik Agandugume tampak di sisi kanan dan kiri landasan pesawat yang terletak distrik setempat, Rabu (7/8/2024). Puluhan warga ini berkumpul guna menyambut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Roda pesawat jenis caravan yang ditumpangi oleh Menko PMK dan Kepala BNPB ini pun mendarat dengan selamat dan aman ketika matahari yang hampir tegak berdiri di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sekira pukul 10.30 WIT.

Setibanya di lokasi, Kepala BNPB dan Menko PMK disambut oleh warga dengan tarian khas Papua serta sejumlah tokoh adat dan masyarakat. Pada kunjungan ke Distrik Agandugume ini, Menko PMK dan Kepala BNPB meninjau pembangunan gudang logistik yang telah berjalan lebih kurang tiga pekan yang pengerjaannya dilaksanakan oleh personel TNI di bawah komando Kodam XVII/Cendrawasih.

Gudang logistik ini dibangun oleh pemerintah melalui BNPB. Hingga Rabu, 7 Agustus 2024, progres pembangunannya sudah mencapai 4,5 persen. Pembangunan ditargetkan rampung paling cepat dalam kurun waktu empat hingga enam bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy sesaat setelah melakukan peninjauan mengatakan, pembangunan yang diakukan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penanganan bencana, khususnya kekeringan dan dampak gagal panen akibat cuaca ekstrem di wilayah setempat.

“Pertama saya datang ke sini untuk meyakinkan bahwa wilayah ini betul-betul sudah aman. Diharapkan dengan adanya gudang ini, selain Distrik Agandugume, distrik sekitarnya bisa terbantu sehingga penanganan bencana ke depan insya Allah bisa lebih baik,” ujar Muhadjir, Rabu (7/8/2024).

*Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (baju hijau rompi) saat memberikan arahan dalam acara peresmian gudang logistik di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Rabu (7/8/2024)/Foto: BNPB*

Antisipasi Kekeringan dan Kelaparan

Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, gudang logistik di Distrik Agandugume yang sedang dibangun ini nantinya akan difungsikan sebagai gudang pembantu dari gudang utama yang baru saja diresmikan di Distrik Sinak.

Kepala BNPB menjelaskan, dipilihnya Distrik Agandugume didasari menyusul bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi dampak gagal panen di wilayah ini. Diharapkan, gudang logistik yang berada di luas lahan 6.000 meter persegi, dengan lebar bangunan 60 meter serta panjangnya 100 meter ini memiliki kapasitas daya tampung hingga dua pekan.

Kemenko PMK Muhadjir Effendy (baju putih rompi) bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (baju hijau rompi) memberikan bantuan logistik kepada para warga di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Rabu (7/8/2024)/Foto: BNPB

“Kalau sudah jadi itu kapasitasnya kita bisa menampung logistik sampai kurun waktu dua minggu sehingga seandainya ada cuaca buruk kemudian tidak ada logistik yang bisa masuk masyarakat bisa memanfaatkan stok pangan di gudang ini,” tambah Suharyanto.

Suharyanto pun berpesan agar apabila gudang logistik ini sudah rampung pembangunannya, gudang ini dapat dijaga dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di Distrik Agandugume dan tiga distrik di sekitarnya.

Selain manfaat gudang logistik nantinya, pemerintah juga berharap agar masyarakat sekitar dapat dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga bisa mendapatkan penghasilan dari pembangunan gudang ini.

“Gudang di Sinak itu gudang utama, di sini gudang pembantu nanti teknis distribusinya bisa dari Sinak atau dari Timika untuk stok pangannya. Semoga masyarakat bisa betul-betul merasakan manfaat untuk memenuhi pangannya, karena beberapa waktu lalu memang Agandugume ini dikuasai kelompok bersenjata, tapi Alhamdulillah satu bulan yang lalu sudah berhasil dikuasai oleh di bawah komando Mabes TNI, sekarang kita lihat yang mengerjakan masih personel TNI, tapi ke depan sesuai arahan Pak Menko masyarakat bisa diikutkan,” ungkap Suharyanto.

Sementara itu, selain membantu proses pengerjaan bangunan, para personel TNI juga akan disiagakan untuk parameter keamanan di sekitar lokasi pembangunan gudang. Personel tersebut berjumlah lebih kurang 135 personel. Personel ini berada di bawah komando Mabes TNI Batalyon 751 Kodam 17/Cendrawasih. Sebagian besar dari mereka adalah para personel yang pertama kali membebaskan wilayah Agandugume dari pihak kelompok bersenjata beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, kemarau panjang yang diikuti cuaca dingin ekstrem setahun lalu memicu terjadinya gagal panen. Kondisi tersebut mengakibatkan warga dua distrik, Agandugume dan Lambewi, kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Laporan Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat bencana kekeringan di wilayah tersebut berdampak pada kurang lebih 7.500 jiwa.
⁣
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang penanggulangan bencana berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam ketahanan pangan, diharapkan pembangunan gudang ini dapat menjadi salah satu upaya efektif guna mengantisipasi bencana kekeringan dan kelaparan akibat dampak gagal panen.***

Update Erupsi Gunungapi Ruang: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Pengungsian Warga di Pulau Siau

KEP SITARO, JAYAKARTA NEWS – Memasuki hari ketiga kunjungan kerja untuk mengawal operasi penanganan darurat erupsi Gunungapi Ruang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi pengungsian warga yang berada di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), hari ini Sabtu (4/5/2024).

Pulau Siau berada di sebelah utara dari Gunungapi Ruang dan dipastikan aman karena lokasinya jauh dari wilayah zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi.

Kepala BNPB berangkat menuju Siau dari Kota Manado menggunakan helikopter BNPB yang memang sudah disiagakan untuk membantu upaya penanganan darurat erupsi Gunungapi Ruang.

Dalam penerbangan yang ditempuh selama kurang lebih 30 menit, helikopter jenis Bell 412 SP dengan nomor lambung PK-DAS yang membawa Kepala BNPB mendarat mulus di Lapangan Akesimbeka pada pukul 07.15 WITA.

Setibanya di Siau, Kepala BNPB langsung mendatangi pos pengungsian yang berada di Aula Kadademahe, Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, Pulau Siau. Saat tiba di aula, Kepala BNPB disambut kurang lebih 100 warga pengungsi yang tengah menanti.

Pada kesempatan itu Kepala BNPB menyampaikan rasa prihatinnya atas peristiwa yang menimpa warga dari erupsi Gunungapi Ruang. Kepala BNPB juga mengatakan bahwa kehadirannya tersebut merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo untuk memastikan penanganan pengungsi berjalan baik dan kebutuhan warga terpenuhi tanpa ada kekurangan satu apapun.

“Kehadiran kami di sini adalah perintah langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo, untuk memastikan bapak-ibu semua yang sementara mengungsi di sini dapat ditangani dengan baik dan segala yang menjadi kebutuhan dasar dapat terpenuhi,” terang Suharyanto.

Di sela kunjungannya itu, Kepala BNPB juga memberikan kesempatan kepada beberapa warga yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasi lainnya. Dari kesempatan itu, salah seorang warga menyampaikan keresahannya karena rumah mereka rusak parah setelah dihujani batu vulkanik saat terjadi erupsi Gunungapi Ruang sehingga tidak mungkin lagi ditempati.

“Yang menjadi kekhawatiran kami, Pak. Kalau erupsi ini selesai, kami mau pulang ke mana, pak? Karena semua atap rumah kami rusak dan tidak bisa lagi ditempati,” ungkap seorang warga.

Mendengar hal tersebut, Kepala BNPB lantas memberikan jawaban bahwa pemerintah melalui BNPB akan terus mendampingi masyarakat terdampak bencana. Tidak hanya pada masa tanggap darurat saja, namun BNPB bersama pemerintah akan terus menyertai hingga pascabencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membangun hunian tetap sebagai rumah relokasi bagi warga yang sebelumnya tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) I.

Bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah akan membantu biaya perbaikan atau pembangunan senilai 60 juta rupiah. Kemudian untuk rumah rusak sedang berhak mendapat bantuan senilai 30 juta rupiah dan rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam setelah erupsinya selesai. Kami dari BNPB bersama pemerintah daerah akan tetap mendampingi bapak-ibu sekalian. Ada nanti mungkin di antara bapak-ibu sekalian akan direlokasi. Dipindahkan ke rumah yang baru. Karena rumah yang ditinggali sekarang berada di zona berbahaya,” jelas Suharyanto.

“Bapak yang rumahnya rusak berat nanti berhak mendapat bantuan 60 juta rupiah untuk perbaikan atau pembangunan. Yang rumahnya rusak sedang 30 juta rupiah dan rusak ringan 15 juta rupiah. Ini semua atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” imbuh Suharyanto.

Dalam kesempatan itu, salah seorang warga menyampaikan kepada Kepala BNPB terkait adanya kabar yang beredar bahwa Pulau Tagulandang akan tenggelam karena tsunami akibat erupsi Gunungapi Ruang akan terjadi lagi dan lebih besar.

Mendengar hal itu, Suharyanto lantas menjawab bahwa hal itu tidak benar dan masyarakat telah termakan berita hoaks. Oleh sebab itu Suharyanto meminta agar masyarakat hanya memperbarui informasi dari instansi berwenang seperti PVMBG, BNPB, BMKG,BPBD, TNI, Polri dan sebagainya.

“Itu tidak benar ya. Hoaks. PVMBG sudah mengeluarkan informasi terkait hal itu. Bahwa tidak benar Pulau Tagulandang akan hilang tenggelam. Saya harap kita semua selalu memperbarui informasi hanya dari instansi yang berwenang ya,” kata Suharyanto.

Sebelum meninggalkan lokasi, Kepala BNPB memberikan bantuan berupa logistik dan sembako kepada warga pengungsi di sana. Suharyanto juga meninjau dapur umum dan menyerahkan beberapa bahan masakan termasuk buah dan sayur untuk dimasak.

Dari peninjauan itu, Kepala BNPB memastikan bahwa kandungan gizi dari makanan yang dimasak di sana telah memenuhi standar yang sehat.

“Sayuran dan buah sudah ada. Jadi kami harap ini sudah sesuai standar dan semoga kebutuhan gizi masyarakat yang mengungsi sementara di sini terpenuhi,” kata Suharyanto.

Adapun menurut data terkini pada hari Sabtu (4/5) pukul 09.00 WITA, total warga yang sudah berhasil dievakuasi dari Pulau Tagulandang ada sebanyak 5.255 jiwa.

Lokasi pengungsian mereka terdapat di beberapa wilayah seperti Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa Utara dan Pulau Siau. Tim gabungan masih akan terus berupaya mengevakuasi warga lainnya seiring dengan distribusi logistik dan peralatan yang mereka butuhkan selama masa tanggap darurat.***/din

Kepala BNPB: 2.657 Kejadian Bencana Terjadi di Indonesia

SUBANG, JAYAKARTA NEWS— Jumlah bencana di Indonesia hingga hari ini berjumlah 2.657 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor mendominasi.

Hal itu diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis (24/8/2023).

“Per hari ini bencana di Indonesia berjumlah 2.657 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan sekarang kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan,” ucap Suharyanto

“Jawa Barat per hari ini sudah terjadi 458 dan merupakan provinsi yang paling tinggi kejadian bencananya di Indonesia, ” lanjutnya.

Terkait itu BNPB melakukan penanganan bencana untuk meminimalisir dampak bencana bagi masyarakatdi Jawa Barat.

“Bidang pencegahan sebagian daerah di Jawa Barat yang mempunyai pantai, berkaitan dengan bahaya gempabumi dan tsunami, Pusdalops BPBDnya akan dimodernisasikan sistem manajemen dan peralatannya,” tutur Suharyanto.

“Sehingga diharapkan dengan memililki ketika terjadi bencana tsunami bisa melaksanakan peringatan secara dini sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan,” imbuhnya

Kemudian saat penanganan darurat, ketika terjadi bencana harap mengeluarkan status darurat sehingga BNPB bisa turun memberikan bantuan sumber daya.

Sementara itu, Ruhimat selaku Bupati Subang yang juga hadir, mengapresiasi apa yang dilakukan BNPB ini karena relevan dengan kejadian bencana yang sedang terjadi di wilayah Kabupaten Subang.

“Para Camat dan Desa di Subang sedang melakukan rapat karena masyarakat alami kekurangan air disaat masa tanam sekarang ini,” kata Ruhimat.

Kegiatan ini diselingi pemaparan materi Dokumen R3P Sebagai Acuan dan Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi di Wilayah Pascabencana, kemudian materi Evaluasi Penyelenggaraan Rehabitasi Rekonstruksi di Bidang Fisik Berkelanjutan, hingga materi Evaluasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana di Bidang Sosial, Ekonomi dan SDA Berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni dan Selly Andriany Gantina, Perwakilan BPBD serta perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Ajang Promosi Produk UMKM Binaan BNPB

BNPB tidak hanya membangun kembali kerusakan infrastruktur atau bangunan yang terdampak bencana, namun turut memulihkan mata pencaharian dan perekonomian masyarakat.

Dalam rapat ini, BNPB menampilkan produk hasil pendampingan pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam kepada masyarakat terdampak bencana, yang menjadi salah satu program BNPB dalam membangun kembali daya lenting masyarakat. Yaitu berupa minuman kopi, minuman jahe, makanan ringan, pakaian, kain, kerajinan tangan dan lain sebagainya.

Ke depannya diharapkan BPBD yang berada di wilayah Jawa Barat agar dapat mencontoh dan meniru program tersebut agar bisa dilakukan pada warga terdampak di Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga memberikan bantuan operasional penanganan darurat bencana kekeringan berupa Dana Siap Pakai (DSP), mobil dapur umum dan paket makanan siap saji kepada beberapa perwakilan pemerintah daerah di lingkungan Jawa Barat.

Adapun bantuan DSP sebanyak 500 juta rupiah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian DSP senilai 250 juta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur, serta 750 juta untuk Kota Cimahi.

Selanjutnya bantuan dukungan peralatan berupa mobil dapur umum kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Kuningan. Kemudian 200 paket makanan siap saji untuk Kabupaten Subang.***din

Ada Oknum Hambat Progres Rehab-Rekon Pascagempa Cianjur, Kepala BNPB Minta TNI-Polri Lakukan Penegakan Hukum

JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mendorong kembali kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pekerjaan yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempabumi Cianjur M 5.6 agar segera dituntaskan.

Kepala BNPB juga mengingatkan bahwa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga ada masanya nanti bahwa pendampingan yang dilakukan pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan bencana Cianjur akan ditarik.

“Tidak mungkin BNPB dengan Satgas ini terus menerus ada di Cianjur. Harus segera mulai siap-siap juga. Keberadaan pemerintah pusat dengan TNI dan segenap unsur lainnya ya lambat laun akan meninggalkan Kabupaten Cianjur,” ungkap Suharyanto dalam rapat evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempabumi Cianjur di Pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat, Selasa (6/6).

Dalam rapat yang juga dihadiri unsur jajaran Forkopimda Cianjur tersebut, Kepala BNPB juga meminta agar seluruh jajaran tersebut senantiasa membantu Bupati Cianjur dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebab, hal itu sudah kembali menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Suharyanto menekankan agar segala solusi yang dianggap paling tepat untuk pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak terkait rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diambil, tentunya dengan pertimbangan yang dapat didiskusikan dengan BNPB. Oleh sebab itu, selama masih didampingi pemerintah pusat, Kepala BNPB meminta kepada jajaran unsur Forkompimda Cianjur agar melaporkan segala hal terkait perkembangan maupun persoalan yang ada dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BNPB.

“Ya dibantu Pak Bupatinya. Karena urusan bencana ini sudah tingkat rehabilitasi dan rekonstruksi ini sudah kembali ke pemerintah daerah,”

Adapun mengenai progres rehabilitasi dan rekonstruksi gempabumi Cianjur, Kepala BNPB mengatakan bahwa hingga tujuh bulan pascabencana sudah dilaksanakan pekerjaan hingga tahap ketiga. Adapun dana yang telah digelontorkan hingga tahap ketiga ini mencapai 1,9 triliun.

Kedepannya, Kepala BNPB juga mewanti-wanti kembali pada fase tahap keempat nantinya agar segenap unsur Forkopimda Cianjur dapat menghitung dan mereviu kembali termasuk jumlah kerusakan rumah dan siapa saja yang berhak menerima program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebab, menurut laporan yang diterima Kepala BNPB hingga hari ini masih banyak koreksi, terlebih dalam permasalahan jumlah rumah rusak dan penerima hak. Padahal, untuk dapat melanjutkan pada fase keempat diperlukan laporan pertanggungjawaban secara paripurna dari tahap sebelumnya.

“Tahap satu dua tiga sudah tersalur 1,9 triliun,” jelas Suharyanto.

“Tahap satu dua dan tiga ini rata-rata ada koreksi. Makanya di tahap empat ini saya minta dicek lagi betul itu. Jumlah rumah yang harus diperbaiki di tahap empat. Tidak bisa lagi di tahap lima,” lanjutnya.

Lebih lanjut, terkait adanya laporan beberapa oknum yang bermain dan merugikan masyarakat serta menghambat progres rehabilitasi dan rekonstruksi, Suharyanto meminta TNI dan Polri dapat lebih bersinergi untuk melakukan upaya penegakan hukum.

Di samping itu, Suharyanto juga menekankan agar solusi dari permasalahan itu segera diambil langkah tegas dan tepat sasaran agar tidak ada lagi kelemahan-kelemahan di kemudian hari.

“Harus betul-betul dicari jangan sampai ada peluang terkait dengan kelemahan-kelemahan kita,” kata Suharyanto.

“Kalau ketemu (oknum) di lapangan dipegang aja. Yang bohongi masyarakat. Biasanya mereka kasih iming-iming itu,” pungkasnya.***/ebn

Perubahan Iklim Picu Peningkatan Kejadian Bencana Lebih Ekstrem

JAYAKARTA NEWS— Hal itu diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) yang dihelat di Pondok Pesantren Alhamidiah, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (3/6).

Suharyanto mengatakan, saat ini perubahan iklim yang terjadi di dunia secara nyata telah meningkatkan potensi kejadian bencana.

“Perubahan iklim terbukti meningkatkan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrim,” ujar Suharyanto.

“Jika kita melihat data bencana terkait iklim dengan dampak signifikan, di tingkat global khususnya sejak tahun 1961, tren kenaikan anomali suhu rata-rata global berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi kejadian bencana. Hal yang sama dengan data bencana di Indonesia, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam dalam mengalami kenaikan hingga 82% jika dilihat dari tahun 2010 hingga 2022. Sehingga, benar adanya bahwa peningkatan anomali suhu rata-rata baik di tingkat global maupun nasional menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi,” tambahnya.

Suharyanto mengungkapkan, dari data yang dihimpun BNPB pada lima bulan di awal tahun 2023 ini, sudah terjadi 1.675 kejadian bencana.

“Berdasarkan data yang kami himpun dari 1 Januari hingga 31 Mei 2023 terdapat setidaknya 1.675 kejadian yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,1%, dengan rincian 92,5% adalah bencana hidrometeorologi basah dan 6,6% merupakan bencana hidrometeorologi kering, sisanya merupakan bencana geologi dan vulkanologi,” kata Suharyanto.

“Untuk bencana hidrometeorologi basah, akar permasalahan yang utama adalah urbanisasi yang memberikan tekanan pada lingkungan di hilir, dan alih fungsi lahan baik secara sistematis maupun ilegal, yang mengurangi kapasitas daya serap, baik karbon maupun air mulai dari hulu hingga hilir,” lanjutnya.

Adapun urbanisasi dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk pembuangan asap kendaraan, pabrik maupun lainnya, sehingga menjadikan kualitas udara tidak sehat. Sedangkan alih fungsi lahan biasanya menyebabkan pengurangan vegetasi yang menyebabkan berkurangannya kemampuan alam dalam menyerap karbon dan meningkatkan kerentanan banjir dan longsor karena air tidak terserap secara optimal.

Dampak dari adanya perubahan iklim tidak hanya terjadi di hulu, peningkatan suhu global memicu tren kenaikan tinggi muka laut.

“Terjadi peningkatan frekuensi kejadian banjir dari laut (rob). Diperparah oleh kerusakan ekosistem pesisir, catatan BNPB dalam tiga tahun terakhir saja, jumlah kejadian bencana banjir rob meningkat 46% dari 35 kali kejadian di tahun 2020 menjadi 75 kejadian di 2022,” ungkap Suharyanto

Selain hidrometeorologi basah, bencana hidrometeorologi kering sudah mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

“Terjadi kenaikan frekuensi kejadian kebakaran hutan dari minggu ke minggu, sehingga beberapa daerah sudah menetapkan status siaga darurat. Data dari KLHK menunjukkan bahwa luas lahan terdampak karhutla khususnya lahan gambut berbanding lurus dengan emisi karbon yang dilepaskan. Pada tahun 2019 contohnya, dari 1.64 juta Ha lahan terbakar melepaskan 624 juta ton emisi karbon ke udara. ” ucap Suharyanto

“Ini semua menjadi menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana fenomena global dan regional telah nyata berdampak pada peningkatan intensitas kejadian dan dampak bencana di tingkat lokal,” imbuh Suharyanto.

Suharyanto mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling bahu membahu untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

“Maka dari itu, saya mengajak semua elemen pentahelix. Bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memutus lingkaran proses ini supaya kita bisa mengurangi dampak perubahan iklim,” paparnya.

Di akhir sambutan, dirinya mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen pentahelix dalam penanggulangan bencana.

“Mengatasi dampak perubahan iklim harus sama-sama kita dukung, karena Pemerintah tidak akan bisa bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari berbagai elemen bangsa termasuk LPBI NU sebagai komunitas penanggulangan bencana,” tuturnya.

“Saya mengucapkan terima kasih untuk kontribusi yang telah dilakukan oleh LPBI-NU selama ini, baik yang sifatnya intervensi langsung ke masyarakat maupun dalam bentuk kerjasama-kerjasama peningkatan kapasitas masyarakat melalui program-program bersama BNPB,” pungkas Suharyanto.

Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dengan LPBI NU untuk memperkuat kerjasama yang telah berjalan dengan baik antara BNPB dan LPBI NU.

Hadir bersama Kepala BNPB, Plt. Sekretaris Utama BNPB, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB dan Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. (ebn)

Gempa M6.1 Garut Guncangan Keras Terasa hingga Cianjur

JAYAKARTA NEWS— Gempa bumi M 6.4 yang kemudian dimutakhirkan menjadi M 6.1 baru saja terjadi di Garut, Jawa Barat, Sabtu (3/12) pukul 16.49 WIB. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di 7.51 LS dan 107.52 BT pada kedalaman 109 kilometer. Menurut BMKG, pusat gempa bumi berada di darat dan tidak berpotensi tsunami.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan dalam keterangan resmi bahwa gempa bumi itu dirasakan cukup kuat selama 4-5 detik di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung. Suharyanto yang saat ini masih berada di Posko Darurat Bencana Gempabumi M 5.6 Cianjur pun turut merasakannya.

“Dirasakan cukup kuat selama 4-5 detik di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung,” jelas Suharyanto.

Sementara itu, data kerusakan yang dihimpun oleh Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB ada sebanyak empat rumah rusak dan satu unit sekolah juga mengalami kerusakan. Di samping itu, ada satu warga Desa Putrajawa, Kecamatan Selaawi mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke Puskesmas terdekat.

“Untuk sementara yang diterima adalah empat unit rumah rusak di Kabupaten Garut, dan 1 unit sekolah, SDN Jatiwanti 1 juga rusak. Ada satu korban jiwa mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke puskesmas setempat,” kata Suharyanto.

Menyikapi adanya gempabumi Garut, maka Kepala BNPB akan segera mengirimkan tim untuk membantu pendampingan daerah dan kaji cepat serta kebutuhan lain yang diperlukan. Sementara itu, perkembangan informasi darurat terkait gempabumi Garut akan disampaikan secara berkala.

“Tentunya saya dengan seluruh tim dan BPBD ini segera akan mengumpulkan informasi dan dan keterangan lebih lanjut. dan setiap perkembangan informasi yang diperoleh akan diinformasikan kepada masyarakat,” kata Suharyanto.

Belum Ada Gempa Susulan

Berdasarkan perkembangan yang dihimpung selang dua jam usai guncangan gempabumi M 6.4 tersebut, belum ada laporan terkait gempabumi susulan yang dirasakan dan berdampak signifikan. Akan tetapi, Kepala BNPB tetap meminta warga agar tetap tenang dan waspada serta hati-hati.

“Belum ada gempa susulan,” jelas Suharyanto.

“Menyikapi gempabumi yang tadi terjadi, sekali lagi. Tetap tenang, waspada, tetapi tidak perlu menghentikan aktivitas sehari-hari,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dengan melihat kedalaman gempabumi menurut data BMKG, Suharyanto berharap bahwa guncangannya tidak terlalu merusak dan tidak terlalu banyak menyebabkan jatuh korban jiwa.

“Menurut BMKG, gempa ini cukup dalam. Berdasarkan pengalaman gempa sebelumnya, dengan kedalaman di atas 60 kilometer, apalagi ini di atas 100 kilometer, ini dampak kerusakannya diharapkan tidak terlalu merusak,” pungkas Suharyanto.***/din

Ka-Satgas : Cara Terbaik Penanganan Penyebaran PMK Adalah Pencegahan, Utamanya Biosecurity

JAYAKARTA NEWS— Ketua Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Letjen TNI Suharyanto menaruh perhatian besar terhadap progres penanganan PMK di daerah. Beliau menekankan, setiap daerah harus memiliki target menjadi daerah bebas PMK tanpa vaksinasi (untuk daerah yang belum tertular atau berada di sekitar daerah wabah). Menurutnya, cara terbaik dalam menekan penyebaran PMK adalah dengan pencegahan.

Meskipun hewan-hewan sudah divaksin, jika pencegahannya masih belum maksimal, maka penyebaran akan terus meningkat. Karena itu, pemilik hewan ternak diimbau untuk tetap memisahkan hewan yang sudah sembuh dari gejala klinis dari hewan lain yang belum terjangkit.

Hal itu disampaikan Ka-Satgas Nasional PMK dalam Rapat Koordinasi dengan pemerintah provinsi, dan Kab/Kota se- Aceh saat kunjungannya ke Kantor Gubernur Aceh, Rabu (3/8).

Dalam rapat koordinasi tersebut Ka-Satgas nasional juga mengapresiasi bahwa Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang berhasil dalam penanganan Covid-19, sehingga ia meyakini Provinsi Aceh bisa menangani kasus penyebaran PMK dengan baik, efektif dan efisien.

Meskipun penyebaran PMK di Aceh cukup masif, namun ada 3 daerah yang masih bebas PMK tanpa vaksinasi, yaitu Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah dan Kab. Kepulauan Simeuleu.

Ketua Satgas Nasional Penanganan PMK yang juga Kepala BNPB menjelaskan, ada 4 (empat) hal yang menjadi strategi utama dalam penanganan kasus penyebaran PMK. Empat hal tersebut adalah Biosecurity, Pengobatan, Potong Bersyarat dan Vaksinasi.

Pelaksanaan biosecurity bisa dilakukan dengan 4 langkah yakni desinfeksi, pengaturan buka/tutup pasar hewan, penjagaan ketat di perbatasan, dan komunikasi, informasi serta edukasi.

Di Provinsi Aceh, progres pengobatan hewan ternak mencapai 86,98%. Dari kasus terkonfirmasi sebanyak 44.639, hewan yang sembuh secara klinis mencapai 38.828. Dengan ketersediaan vaksin sebanyak 7.000 dosis, yang terpakai sudah mencapai 6.700 dosis.

Diketahui, hingga saat ini jumlah hewan ternak di Provinsi Aceh yang paling banyak terdampak PMK adalah sapı perah, sapı potong dan kerbau. Untuk itu, ia akan memfokuskan pemberian vaksin terhadap hewan-hewan tersebut. Karena jumlah vaksin terbatas, hewan lain yakni domba dan kambing bukan menjadi prioritas.

Untuk capaian vaksin di Aceh secara keseluruhan, sebanyak 28.900 dosis sudah diberikan pada tahap 1, dan 21.468 dosis sudah diberikan pada tahap 2. Sisa vaksin yang tersedia sebanyak 7.432 dosis.

Strategi terakhir dalam penanganan PMK adalah potong bersyarat. Di Aceh, total potong bersyarat sampai tanggal 2 Agustus 2022 adalah sebanyak 59 ekor.

Untuk daerah yang jumlah hewan terkena PMK tinggal sedikit, lebih baik hewan tersebut dipotong. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan manfaat agar dagingnya masih tetap bisa dikonsumsi.***ebn

Indonesia Satu dari 35 Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto secara resmi membuka kegiatan Leadership Development Programme For Disaster Risk Management “Kepemimpinan Pada Situasi Krisis” bagi bupati dan wali kota se-provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Badung, Bali, Sabtu (21/5). Kegiatan pelatihan kepemimpinan pada situasi krisis kebencanaan itu sekaligus menjadi kegiatan penting yang mengawali penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Nusa Dua, Bali, pada 23-28 Mei 2022.

Dalam sambutannya, Kepala BNPB mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 35 negara yang memiliki tingkat risiko bencana tertinggi di dunia, sebagaimana menurut World Bank pada tahun 2019. Data dari 1 Januari 2022 hingga 20 Mei 2022 tercatat ada 1.560 kejadian bencana yang artinya hingga saat ini setidaknya terjadi 11 kali bencana setiap hari di tahun 2022.

Menurut data BNPB, Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri memiliki 17 kabupaten/kota yang mana sebanyak 14 wilayah tersebut memiliki tingkat risiko bencana tinggi dan 3 lainnya berisiko sedang. Langkah-langkah peningkatan kapasitas, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana seperti yang dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan menjadi komitmen yang sudah sesuai koridor dan sangat penting.

“Kegiatan yang kita selenggarakan ini sudah betul, karena Sulawesi Tenggara pun tidak lepas dari ancaman bencana,” jelas Suharyanto.

Lebih lanjut, Suharyanto mengingatkan apa yang menjadi arahan dari Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2022, yang menekankan tentang peran penting pemerintah daerah seperti tanggung jawab mutlak sebagai komandan satgas darurat saat terjadi bencana, menyusun rencana kontijensi, meningkatkan kepemimpinan dan penyusunan program yang berorientasi pada ketangguhan terhadap bencana.

“Saya mengingatkan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab mutlak terkait penanggulangan bencana,” kata Suharyanto.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah dijelaskan secara eksplisit dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum, yang implementasinya dijelaskan dalam Permendagri 101/2018.

“Payung hukum untung penanggulangan bencana selain UU Nomor 24 tahun 2007, ada juga UU 23 tahun 2014 yang dipertegas lagi melalui PP/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum bagi setiap kepala daerah, baik bupati maupun wali kota,” jelas Suharyanto.

Pada implementasinya, Suharyanto memahami bahwa penanggulangan bencana di tiap-tiap daerah selalu memiliki dinamikanya masing-masing. Ada daerah yang sudah baik dan cepat dalam penanggulangan bencana, ada daerah yang biasa-biasa saja dan ada pula wilayah yang masih lambat serta kurang maksimal. Kepala BNPB berharap agar segala dinamika itu dijadikan mementum untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan.

“Bencana silih berganti di Indonesia ini. Ada yang penanganannya cepat, ada yang biasa-biasa saja dan ada yang lambat. Kita tidak usah menghakimi. Tapi pengalaman daerah lain hendaknya dijadikan cermin bagi kita,” kata Suharyanto.

Penanganan Covid-19

Pada kesempatan itu, Letjen TNI Suharyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengapresiasi kepada seluruh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik. Menurut Suharyanto, hal itu patut disyukuri. Meski ada kenaikan kasus konfirmasi dalam skala nasional, namun hal itu tidak signifikan dan rasio Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit masih terjaga dan terkendali.

“Sulawesi Tenggara dapat kita banggakan karena hingga saat ini merupakan provinsi dengan jumlah kasus aktif paling rendah di Sulawesi,” ungkap Suharyanto.

Di sisi lain, Suharyanto menyoroti bahwa pelaksanaan vaksinasi, khususnya hingga dosis ke tiga di Sulawesi Tenggara masih rendah. Berdasarkan catatan, cakupan vaksin dosis I sudah mencapai 88 persen, dosis II 62 persen dan dosis III atau booster 7,9 persen. Melihat hal itu, Suharyanto berharap cakupan vaksinasi dapat terus ditingkatkan sampai dosis ke tiga, sehingga masa transisi menuju endemi dapat lebih dioptimalkan.

“Kita harapkan cakupan dosis II bisa terus ditingkatkan dengan dosis III. Agar semangat kita dalam masa transisi menuju endemi benar-benar dapat dioptimakan,” pungkas Suharyanto.

Tinjau Gunung Anak Krakatau, Kepala BNPB: Wilayah KRB 3 harus Kosong, tak boleh Ada Aktivitas

JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan peninjauan lapangan menggunakan helikopter Bell 412 ke Gunung Anak Krakatau, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Kamis (28/4). Turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala PVMBG Hendra Gunawan.

Dalam tinjauan tersebut dirinya mengatakan, masyarakat agar menaati penetapan wilayah-wilayah yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Anak Krakatau. KRB 1 dengan radius 7 kilometer dari puncak gunung, KRB 2 dengan radius 5 kilometer dari puncak gunung dan KRB 3 dengan radius 2 kilometer.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, khusus wilayah KRB 3 harus kosong dan tidak boleh ada aktivitas apapun pada wilayah tersebut.

“Masyarakat di wilayah KRB 3 tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan mulai menyiapkan diri untuk mengungsi (jika ada penduduk),” lanjutnya.

Tak lupa ia mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan waspada.

“Upaya yang direkomendasikan kepada daerah saat ini agar melakukan langah langkah kesiapsiagaan dan pengecekan kesiapan jika suatu saat diperlukan aktivasi dari rencana kontijensi yang telah disiapkan, sedangkan bagi masyarakat, agar menyikapi dengan tetap hati-hati dan tetap waspada” tegas Suharyanto.***/ebn