parpol Archives - Jayakarta News

Hasto: Minggu, PDI Perjuangan dan PPP Bertemu Teguhkan Kerjasama Partai Politik

JAYAKARTA NEWS— Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut baik bergabungnya PPP untuk bekerjasama dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Atas perkembangan tersebut, DPP PDI Perjuangan akan menerima Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono dan jajarannya di kantor PDIP untuk membahas dan berdialog lebih dalam secara langsung.

“Rencananya hari Minggu (30/4/2023), pukul 14.00 WIB, Pak Mardiono bersama jajaran pengurus PPP akan kami terima di kantor DPP PDI Perjuangan. Komunikasi via telpon sudah dilakukan. Minggu akan menjadi kesempatan pertama bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri guna meneguhkan kerjasama politik,” kata Hasto, Jumat (28/4/2023).

Ditambahkan Hasto, sesuai dengan mekanisme kedua Partai dan kerjasama ini akan kokoh guna memperkuat sistem presidensial dalam sistem kepartaian yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Hasto menyebutkan rekam jejak PPP memiliki kesesuaian historis dengan PDI Perjuangan. Keduanya selama masa Orde Baru menjadi representasi Partai tertindas sehingga terbangun emotional bonding di antara kedua Partai dalam suatu hubungan yang unik, yang disatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan.

“Sehingga diyakini kerjasama dengan PPP sangat positif, dan semakin memperkuat energi kemenangan Pilpres 2024. Seluruh kerjasama Partai Politik dilakukan melalui komunikasi Partai dengan Partai,” sebut Hasto.

Pria asal Yogyakarta ini mengatakan terkait kerjasama politik, modal pertama, adalah dengan Parpol di Pemerintahan Presiden Jokowi KH Maruf Amin, dikecualikan bagi Parpol yang sudah mendeklarasikan capresnya sendiri.

“Kedua, menempatkan aspek ideologi kebangsaan-kerakyatan, kesejarahan, kultur, serta kesesuaian agenda masa depan. Ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama juga memperkuat aspek elektoral Capres,” papar Hasto.

Sehingga, lanjut Hasto, ditinjau dari aspek elektoral, kerjasama dengan PPP akan memperluas basis pemilih dan mencerminkan gambaran Indonesia.***/din

Megawati: Silahkan Berimprovisasi di Lapangan tapi harus Ikuti Aturan Partai

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof.Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri memberikan pembekalan kepada anggota Fraksi PDIP di DPR RI yang berlansung secara tertutup di Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).

Megawati hadir langsung di lokasi, dengan jajaran fraksi PDIP hadir dipimpin Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Bambang Wuryanto. Puan Maharani, anggota fraksi yang juga Ketua DPR RI, juga mengikuti kegiatan tersebut. Megawati didampingi sejumlah pimpinan DPP antara lain Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, Ketua DPP Yasonna Laoly, Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, Rokhmin Dahuri, Nusyirwan Soedjono, Hamka Haq, dan Wasekjen Arif Wibowo.

Dalam arahannya di hadapan peserta acara, Megawati mengingatkan para kader partai yang duduk di DPR RI agar benar-benar serius bekerja mempersiapkan diri menuju Pemilu 2024. Semuanya harus mengingat dan menghidupi prinsip bahwa PDIP menjadi bagian dari tiang negara RI.

“Biar saja berapapun jumlah partai politik di Indonesia, PDI Perjuangan harus menjadi bagian dari tiang negara. Artinya kapanpun negeri ini ada, PDI Perjuangan harus jadi partai pelopor yang menjadi tonggak negeri ini,” kata Megawati.

Prinsip itu, kata Megawati, harus diwujudkan di dalam tindakan di lapangan oleh para kader. Kata presiden kelima RI itu, para kader PDIP harus terus mendekatkan diri dengan rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Kalau semua hadir, semua satu rasa dan mau bekerja ke bawah, di tengah rakyat, kita pasti bisa jadi partai pelopor,” kata Megawati.

Selain itu, Megawati mengingatkan para anggota DPR RI itu harus mengikuti aturan partai. Megawati mempersilahkan untuk berimprovisasi di lapangan, namun harus tetap berdisiplin.

“Jadi lakukan disiplin teori, disiplin gerakan dan disiplin tindakan. Ingat juga, hindari zona nyaman. Begitu kita terlena di zona nyaman, maka keinginan untuk maju akan habis. Maka kita harus terus belajar, dinamis, dan berkreasi,” tegas Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati berbicara banyak hal yang bertujuan memotivasi para anggota DPR memberi yang terbaik.

Bagi Megawati, bahwa di tengah tugas para anggota Fraksi PDIP di Parlemen dan turun ke rakyat, mereka juga harus memperkuat pemahaman ideologi serta geopolitik. Sehingga dalam mengambil sikap dalam menanggapi berbagai situasi global dan nasional, para kader PDIP bisa teguh dalam memegang ideologi bangsa.

“Untuk apa kita jadi orang politik jika tak belajar dan memahami bagaimana sejarah Indonesia, teori geopolitik, dan bagaimana praksisnya,” kata Megawati.

Menghadapi pemilu 2024, Megawati mengingatkan agar semua kader PDIP harus saling membantu di lapangan. “Politik itu dinamis. Maka kita harus selalu mengantisipasi. Kita tak boleh duduk tenang-tenang saja, terus bergerak,” pungkas Megawati.

Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan itu penting demi memastikan keselarasan langkah DPP PDIP dan anggotanya yang duduk di legislatif dalam mencapai tujuan di pemilu 2024. Puan juga mendorong agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk semakin rajin bekerja dengan turun ke masyarakat.

“Jadi mari kita rajin turun ke lapangan dan temui rakyat sebanyak-banyaknya di tengah pelaksanaan tugas kita mengikuti rapat-rapat di DPR,” kata Puan.

Puan juga mengingatkan, sesuai arahan ketua umum, seluruh kader harus taat asas dan aturan serta tidak mudah dipecah belah.

“Saya berharap fraksi solid dan yang nantinya caleg incumbent bisa mempertahankan kursi, plus bekerja sama dengan baik dengan caleg yang lain, sehingga kita bisa meningkatkan jumlah kursi yang diraih partai di 2024. Mari kita perkuat soliditas di internal kita,” beber Puan.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan pihaknya akan bekerja keras memastikan semua anggota fraksi lebih tertib dalam melaksanakan perintah DPP PDIP. “Tugas ke depan adalah, kita wajib bekerja keras, saling membantu sekuat tenaga yang kita miliki,” kata Utut.

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, memaparkan bahwa partai terus memantau kinerja setiap kader di lapangan. Untuk itu, diharapkan semuanya tak menurunkan kapasitas maupun intensitas dalam bekerja menuju pemilu 2024.

“Intinya kita bekerja bareng, bahu membahu untuk mencapai jumlah kursi yang kita targetkan. Mudah-mudahan bisa kalau kita terus bersama-sama,” ujar Bambang yang akrab disapa “Patjul” itu.

Golkar Jadi Primadona, Manuver PDIP Paling Ditunggu

JAYAKARTA NEWS— Golkar saat ini tengah dilirik oleh sejumlah partai politik untuk bergabung di koalisi mereka. Sementara, rencananya PDIP akan berkunjung ke PAN dan PPP, yang merupakan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar.

“Melihat ini, masih sangat cair, artinya membuka peluang manapun untuk menjajaki koalisi,” tegas Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Firman Manan, Rabu (15/2).

Dia mencontohkan, wacana menyatukan KIB dengan Koalisi Gerindra-PKB, semua itu masih sangat fleksibel. Pun rencana kunjungan PDIP ke sejumlah partai. Selama belum jelas sikap PDIP, maka manuver politik akan terus terjadi.

“PDIP belum jelas siapa yang akan diusung, indikasi berkoalisi dengan siapa juga belum. Namun saya yakin PDIP akan berkoalisi,” sebut Firman yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif IPRC ini.

Selain PDIP, posisi Golkar juga dianggap seksi. Tidak heran partai seperti PKS dan PKB ingin Golkar bergabung dengan koalisi mereka.

“Golkar sebagai partai memang harus diakui mesin partai cukup efektif, tentu Golkar menjadi variabel yang menentukan perolehan suara cukup tinggi, dan mudah membangun koalisi dengan golkar,“ kata Firman.

Mesin Golkar yang bergerak menghasilkan perolehan suara tinggi pada pemilu 2019 lalu. Namun jelang pemilu 2024 mendatang, Golkar masih ada kendala para figur.

“Golkar punya problem figur (kandidat capres), ada kebutuhan untuk menyandingkan posisi Ketum Airlangga dengan sosok yang punya elektabilitas tinggi. Sementara parpol lain membutuhkan dia karena Golkar punya mesin yang efektif,” tandas Firman.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai PDIP dinilai tidak memungkinkan untuk maju sendiri dalam Pemilu 2024.

“PDIP tidak memungkinkan sendirian jika ingin mendominasi di Pemilu 2024, dan mitra strategis mereka sejauh ini tinggal PPP sebenarnya,” terangnya.

Menurutnya, PPP yang saat ini bergabung di KIB merupakan partai yang kemungkinan besar masih bisa dikendalikan oleh PDIP. Sementara PAN sendiri dalam situasi ragu-ragu.

Dedi juga menilai posisi KIB lemah, sebab tidak mempunyai tokoh utama seperti koalisi lain. Oleh sebab itu, kata Dedi, KIB akan banyak menerima kunjungan karena potensi pergeseran di KIB besar jika melihat situasi KIB saat ini.

Dedi juga menilai penambahan kekuatan PDIP tidak signifikan ketika PAN dan PPP bergabung. Kendati demikian, PDIP masih akan diuntungkan dengan keleluasaan untuk mengontrol koalisinya.

Menurut Dedi, bisa saja PPP dan PAN akan meninggalkan KIB, meski berlaku pula sebaliknya. “Bisa jadi Golkar lebih dulu meninggalkan KIB,” pungkasnya.***din

DKPP akan Periksa KPU dan Bawaslu Terkait Pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat Sebagai Calon Peserta Pemilu 2024

JAYAKARTA NEWS— Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 6-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Senin (13/2/2023) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan Tuntas Subagyo dan Sigit Prawoso yang memberikan kuasa kepada R. Indra Priangkasa. Pengadu mengadukan Hasyim Asy’ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan Auguzt Mellaz (Ketua dan Anggota KPU RI) sebagai Teradu I sampai VII.

Pengadu juga mengadukan Rahmat Bagja, Herwyn J. H. Malonda, Puadi, Lolly Suhenty, dan Totok Hariyono yang merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu RI sebagai Teradu VIII sampai XII.

Teradu I sampai VII didalilkan tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan proses pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat sebagai calon peserta Pemilu tahun 2024. Para Teradu tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran milik Partai Kedaulatan Rakyat yang tersimpan dalam 38 flashdisk (hardisk eksternal).

Sementara itu, Teradu VIII sampai XII juga didalilkan tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan sidang ajudikasi pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024. Salah satunya dengan mengesampingkan bukti dokumen yang tersimpan dalam 38 flashdisk.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya.***/din

Partai Gelora Ingatkan Pergantian Sistem Pemilu 2024 dari Terbuka Jadi Tertutup Bisa Picu Revolusi

JAYAKARTA NEWS— Pro kontra perdebatan penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam Pemilu 2024 kembali mencuat dan meruncing. Sehingga hal ini membuat elit di tanah air mengalami kegalauan dalam menentukan jalan demokrasi yang benar.

Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam diskusi Moya Institute bertajuk ‘Pemilu Proporsional Tertutup: Kontroversi’ di Jakarta, Jumat (20/1/2023) sore, mengatakan, atas kegalauan tersebut, maka para elit kita ingin menciptakan narasi demokrasi yang khas Indonesia.

“Dugaan saya, ini didrive (dipaksa) dua tren global tentang efektivitas dalam pengelolaan negara. Disatu sisi melihat demokrasi dan kemajuan Tiongkok (China), di sisi yang lain melihat demokrasi liberal barat yang berasal dari Prancis dan Amerika Serikat,” kata Wakil Letua Umum Partai nomer urut 7 ini dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).

Ketika melihat efektivitas penerapan dua sistem demokrasi tersebut plus minusnya, maka ada semacam keinginan dari para elit kita untuk menciptakan sistem demokrasi tersendiri ala Indonesia.

“Menurut saya, kita tidak perlu canggung untuk mengusulkan demokrasi yang utuh agar sebagai bangsa kita ada capaian yang jelas, sehingga kita tuntas. Sebagai bangsa kita tidak boleh seperti bangsa baru yang terus mengalami kegalauan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 ini, lantas menjelaskan, pada awal Kemerdekaan RI 1945 hingga 1950, Indonesia pernah menerapkan Demokrasi Terpimpin dan Parlementer/Liberal pada era Orde Lama (Orla) semasa Bung Karno (Presiden Soekarno RI ke-1).

Namun, pada masa Orde Baru (Orba) selama 32 tahun saat mantan Presiden Soeharto RI ke-2 berkuasa, Demokrasi Terpimpin kemudian diganti Demokrasi Pancasila.

“Pak Harto kemudian jatuh tahun 1998, karena Demokrasi Pancasila dianggap menyumbat kekuatan rakyat. Dan sekarang hal itu diajukan kembali pertanyaan tersebut, setelah adanya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali itu dianggap kebablasan,” katanya.

Karena itu, para elit kita kata Fahri, terus berusaha untuk mengikat atau menambal lubang demokrasi di mana-mana.

“Tapi saya mau mengingatkan, kalau demokrasi itu pakaian kita, maka jangan salah tambal. Yang kita tambal itu auratnya saja, kalau yang bukan aurat ditambal juga, itu nanti menjadi kacau,” katanya.

Menurut Fahri, dalam konteks demokrasi, pemilihan terbuka itu, aurat. Sehingga demokrasi atau pemilihan langsung kepada orang seperti sekarang sudah benar, tidak perlu diubah lagi.

“Itu yang harus ditambal, dalam pengertian tidak boleh diubah. Itu sudah tertambal tidak boleh dibuka, karena itu aurat dari demokrasi kita. Kalau aurat kita tutup dalam pengertian dalam demokrasi tertutup, itu sudah tidak demokratis namanya,” ujar Fahri.

Dalam demokrasi, lanjut Fahri, rakyat lebih penting dari negara atau institusi. Karena itu, partai politik (parpol tidak boleh mengambil alih peran rakyat. Sebab, rakyat adalah unit paling penting dalam demokrasi, bukan institusi atau negara.

“Makanya parpol itu, penyelenggara negara, diluar. Tidak boleh dia masuk ke dalam sistem dan mengambil alih pertanggungjawaban individu atau orang. Ini nilai-nilai dasar dalam konstitusi kita,” katanya.

Fahri berharap para elit sekarang menghargai jasa-jasa para fouding fathers yang memiliki keberanian luar biasa mengubah sistem kerajaan (daulat tuanku) menjadi republik (daulat rakyat).

“Luar biasa keberanian founding fathers kita mengalihkan ke republik dari kerajaan. Padahal sudah ada imperium di dalamnya, sudah ada kerajaan dan kesultanan yang sudah jalan. Tidore itu penguasa pasifik, belum lagi kalau kita bicara Sriwijaya atau Majapahit, dan dikampung saya ada Kerajaan Sumbawa. Itu semua kerajaan hebat, puluhan, bahkan ratusan tahun berkuasa di Indonesia,” katanya.

Namun, para founding fathers saat itu, sadar bahwa feodalisme kerajaan sulit untuk diajak bersatu. Namun, dalam perkembangannya, feodalisme justru digunakan Orba agar terus berkuasa dengan merampas kebebasan rakyat.

“Tetapi ada upaya dari elit kita untuk mengembalikan feodalisme, karena itu hati-hatilah terhadap kemunculan satu generasi yang tiba-tiba tidak paham dengan elitnya. Tiba-tiba bosan sama elitnya, itu mesti kita hati-hati, jangan sampai dijatuhkan seperti Pak Harto tahun 1998,” katanya.

Fahri menegaskan, upaya untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup bisa menyebabkan ketidaksinambungan antar generasi dan memicu revolusi lagi.

“Jangan percaya partai politik yang mengusulkan sistem proporsional tertutup akan aspiratif itu, bohong. Biarkan rakyat mengkombinasi sendiri siapa wakilnya. Jadi demokrasi terbuka tidak boleh diubah,” tegasnya.

Fahri menilai carut marutnya sistem Pemilu di Indonesia, lebih disebabkan pada manajemennya, bukan sistemnya. Seperti terjebak pada pelaksanaan Pemilu Serentak, yang harusnya dipisah antara pemilihan legislatif dengan eksekutif, termasuk pemilihan kepala daerah.

“Kita sendiri yang menciptakan keruwetan Pemilu, menciptakan politik transaksional (politik uang), menciptakan kelelahan menumpuk sehingga petugas Pemilu sampai 800-an meninggal pada Pemilu 2019 lalu. Itu semua menurut saya, bukan sistemnya, tapi karena buruknya manajemen,” tegasnya.

Fahri beranggapan, bila pada Pemilu 2024 Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, maka akuntabilitas politik akan rusak.

Sebab menurut Fahri, transaksi politik antara rakyat dan pemimpin harus dilakukan secara langsung, tidak melalui perantara partai politik.

“Mandataris hanya bisa muncul kalau pemberi dan penerimanya bisa saling berhubungan langsung,” ujarnya.

Fahri kembali menegaskan, bahwa sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam beberapa pemilu terakhir sudah tepat.

“Sistem demokrasi langsung memilih orang itu sudah benar. Itu auratnya demokrasi. Aurat itu harus dijaga, jangan malah yang tidak penting ditutup,” pungkas Fahri.***din

Survei LSI Denny JA: PDIP dan Golkar Memimpin Sementara, Walau Pro Syariat Islam untuk Hukum Negara Meningkat

JAYAKARTA NEWS— Di bulan November 2022, 15 bulan sebelum Pemilu Legislatif 2024, PDIP dan Golkar memimpin sementara, dengan dukungan 20.9 persen (PDIP) dan 14.5 persen Golkar. Ini terjadi ketika dalam ruang publik, pendukung Syariat Islam untuk hukum negara menanjak untuk 10 tahun belakangan ini (2012-2022).

Populasi yang pro pada Syariat Islam sebagai aturan hukum kenegaraan terus menaik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2012, populasi yang pro pada syariat Islam sebagai hukum kenegaraan sebesar 5.6%. Pada tahun 2017 angka ini meningkat menjadi 9.3%. Dan pada tahun 2022 saat ini meningkat kembali menjadi 12.5%.

Ternyata partai yang didukung oleh mayoritas pro-Syariat Islam di ruang publik berbeda dengan partai yang didukung oleh mayoritas pemilih yang tidak pro-Syariat Islam di ruang publik.

Di populasi umum, PDIP dan Golkar memimpin. Di Populasi pro-Syariat Islam di ruang publik, PKS dan PPP yang unggul. Di populasi yang tidak pro-Syariat Islam di ruang publik keunggulan PDIP dan Golkar lebih besar lagi.

Demikianlah salah satu temuan penting dari survei nasional terbaru LSI Denny JA. Data dan analisa didasarkan pada survei nasional pada tanggal 11 – 20 September 2022 dan riset kualitatif.

Survei nasional menggunakan 1200 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview). Margin of error (Moe) survei ini adalah sebesar +/- 2.9%. Riset kualitatif dilakukan dengan analis media, Focus Group Discussion (FGD), dan indepth interview.

Bagian 1: Dukungan Atas Partai Politik

PDIP dan Golkar memimpin. Kedua partai ini sudah mendapatkan dukungan di atas 10%. Sedangkan partai lainnya masih di bawah 10%.

Jika Pemilu dilakukan pada saat survei dilakukan, PDIP mendapatkan dukungan sebesar 20.9%. Golkar mendapatkan dukungan sebesar 14.5%.

Di tempat ketiga ada Gerindra dengan dukungan sebesar 9.8%. Selanjutnya ada PKS dengan dukungan sebesar 8.3%, PKB dengan dukungan sebesar 5.9%, Demokrat dengan dukungan sebesar 5.4%.

Partai-partai lainnya dukungannya masih di bawah 4%.

Jika dibandingkan dengan persentase perolehan kursi pileg 2019, hanya PDIP dan Golkar partai yang pernah menang Pemilu yang perolehannya mendekati suara Pileg 2019.

PDIP pada saat Pileg 2019 mendapatkan persentase kursi sebesar 22.6%, saat ini berada pada level dukungan 20.9%. Golkar pada saat Pileg 2019 mendapatkan persentase kursi sebesar 14.78%, saat ini pada level dukungan 14.5%.

Partai Demokrat yang pernah menang Pileg pada tahun 2009, saat ini berada pada level dukungan 5.4%. Pada pileg 2019 yang lalu, persentase kursi Demokrat mencapai 9.39%.

Mengapa PDIP masih unggul?

Setidaknya ada dua alasan terhadap hal ini. Pertama, Jokowi masih populer. Jokowi jauh lebih identik dengan PDIP. Alasan kedua mengapa PDIP unggul, karena PDIP menjadi pahlawan menolak perpanjangan jabatan presiden dan presiden tiga periode.

Publik yang menolak perpanjangan jabatan presiden angkanya mencapai 74.1%. Publik yang menolak presiden 3 periode angkanya mencapai 77.2%.

Dalam hal ini, penolakan PDIP terhadap dua isu tersebut sejalan dengan keinginan rakyat.

Mengapa Golkar masih unggul?

Setidaknya ada tiga alasan yang bisa menjelaskan hal ini. Pertama, kepuasan publik terhadap penanganan Covid-19. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 mencapai angka 76.5%. Dua aktor utama yang dikenal luas bertanggung jawab atas penanganan Covid-19 adalah Airlangga Hartarto dan Luhut Panjaitan. Keduanya dikenal sebagai tokoh Golkar.

Alasan Kedua, Golkar masih unggul, publik optimis ekonomi rumah tangga tahun depan lebih baik. Publik yang menyatakan ekonomi rumah tangga mereka tahun depan lebih baik berada di atas 60%.

Menteri Koordinator Ekonomi adalah Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Alasan Ketiga, Golkar masih unggul, Golkar dan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto (Ketum AH) muncul sebagai game changer/Trendsetter melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Lahirnya KIB mengubah tren politik.

Bagian 2: Pertumbuhan Pro-Syariat Islam

Publik yang pro-syariat Islam sebesar 12.5%. Hal ini didapatkan dari pertanyaan, jika ada sekelompok orang/golongan di Indonesia memberikan aspirasi mereka dengan menyarankan ideologi Pancasila diganti dengan Syariat Islam sebagai panduan hukum berbangsa dan bernegara, seberapa setuju Ibu/Bapak dengan hal tersebut.

Publik yang menyatakan setuju/sangat setuju sebesar 12.5%. Publik yang menyatakan sangat tidak setuju/tidak setuju sebesar 77.8%, dan 9.7% menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Publik yang pro-Syariat Islam terus menaik angkanya. Dengan pertanyaan yang sama di tahun 2012, publik yang pro-Syariat Islam berada di angka 5.6%. Lima tahun kemudian, di tahun 2017, angkanya menjadi 9.3%. Sekarang di tahun 2022, angkanya menjadi 12.5%.

Data tahun 2022. Dilihat dari segmen pendidikan, semakin rendah pendidikan, semakin tinggi pro-Syariat Islam.

Pendidikan tamat SD ke bawah yang pro-syariat Islam sebesar 13.8%. Pendidikan tamat SMP ke bawah yang pro-syariat Islam sebesar 17.1%. Pendidikan tamat SMA ke bawah yang pro-syariat Islam sebesar 9.1%.

Pendidikan D3 ke atas yang pro-Syariat Islam sebesar 8.6%. Di pendidikan bawah (Tamat SD dan SMP ke bawah) pro-Syariat Islam paling tinggi.

Detail soal segmentasi pro-Syariat Islam untuk hukum negara dapat dilihat di detail presentasi yang dilampirkan

Bagian Ketiga: Pro Syariat Islam dan Partai Politik

PDIP dan Golkar memimpin di populasi umum. PDIP di populasi umum mendapatkan dukungan sebesar 20.9%. Golkar di populasi umum mendapatkan dukungan sebesar 14.5%.

Diikuti oleh Gerindra di populasi umum ini dengan dukungan sebesar 9.8%, kemudian PKS 8.3%, dan PKB 5.9%.

Namun PKS dan PPP unggul di populasi pro-Syariat Islam. PKS di populasi pro-Syariat Islam mendapatkan dukungan sebesar 18.0%. PPP di populasi pro-syariat Islam mendapatkan dukungan 14.0%.

Diikuti oleh PKB di populasi pro-Syariat Islam ini dengan dukungan sebesar 10.2%, kemudian PAN, 8%, dan Gerindra 8%.

PDIP dan Golkar lebih unggul lagi di populasi yang tidak pro-syariat Islam.

PDIP di populasi yang tidak pro-Syariat Islam mendapatkan dukungan sebesar 23,6%.

Golkar di populasi yang tidak pro-Syariat Islam mendapatkan dukungan sebesar 17.7%. Diikuti oleh Gerindra dengan dukungan sebesar 10.5%, kemudian Demokrat 6%, dan PKB 4.7%.

Walau pendukung Syariat Islam untuk hukum negara terus menaik, namun dua partai teratas: PDIP dan Golkar adalah partai yang kokoh dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dua partai teratas ini, PDIP dan Golkar, TIDAK memainkan sentimen Syariat Islam untuk hukum negara sebagai jurus politiknya.***din

Perubahan tak Bisa Dikompromi, harus Segera Dilakukan!

JAYAKARTA NEWS— Amandemen Konstitusi telah membuat kedaulatan rakyat semakin tergerus. Karena dominasi partai politik menjadi sangat besar. Sehingga perubahan mutlak dilakukan. Hal itu tersimpulkan dalam diskusi bertema ‘Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan yang diselenggarakan ‘Komite Peduli Indonesia, Minggu (26/6/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira dan Pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah.

Ketua Komite Peduli Indonesia, Tito Roesbandi, mengatakan perubahan sudah tak bisa lagi dikompromikan. Sebab, katanya, kedaulatan harus ada di tangan rakyat.

“Bersama rakyat kita perjuangkan dan kita rebut kembali konstitusi yang dikudeta,” tukas aktivis tahun 70-an itu sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Tito bersyukur masih ada Lembaga Negara, dalam hal ini DPD RI, yang ikut memperjuangkan nasib rakyat. Ia mengajak agar seluruh rakyat ikut mendukung perjuangan DPD RI.

“Kita harus dukung DPD RI yang masih peduli dan menyuarakan kepentingan kita. Kita harus kembali rebut demokrasi dan konstitusi kita,” tegas Tito.

Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, tak menampik jika ada pengkhianatan terhadap demokrasi Indonesia.

“Problem pokok kita, demokrasi dikendalikan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Mereka melakukan kejahatan konstitusional,” tutur Syahganda.

Hal itu berkaitan dengan Presidential Threshold 20 persen yang bertentangan dengan konstitusi. Dikatakannya, setiap orang berhak menjadi Presiden. Namun yang terjadi saat ini, melalui Presidential Threshold 20 persen ada upaya untuk menghalangi figur terbaik untuk masuk ke dalam pasar politik bersih.

“Itulah rusaknya demokrasi kita,” papar Syahganda.

Syahganda menilai problem lainnya adalah kemiskinan yang terus dipertahankan.

“Mereka memang mempertahankan kemiskinan agar rakyat lemah, dan menjadi pekerja murah,” paparnya.

Jika demikian kondisinya, Syahganda menilai pertanyaannya adalah, apa guna Indonesia merdeka. “Kita ini merdeka bohong-bohongan, tak sesuai sila kelima Pancasila,” beber dia.

Saat ini, Syahganda menilai tengah berkejaran dengan waktu. Oleh karenanya Poros Perubahan harus segera dibangun. “Poros itu sentrum. Perubahan harus kita hitung. Harus ada yang mengukur perubahan, skalanya dan arahnya,” ucap Syahganda.

Dikatakannya, dari yang diketahuinya, DPD RI saat ini justru jauh lebih progresif ketimbang DPR RI. Di bawah pimpinan LaNyalla, DPD RI menjelma menjadi lembaga yang peduli dengan perjuangan dan nasib rakyat.

“Kita butuh tokoh besar yang membawa dan membimbing bangsa ini. Kita harus bersatu dalam konstitusi. Konstitusi harus dikembalikan untuk membuat kemakmuran dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia,” tutur dia.

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira menegaskan jika tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa belum usai. Sebab, pasca Soeharto tahun 1998, mahasiswa kembali ke kampus untuk menyelesaikan studinya.

“Kekosongan kekuasaan saat itu diisi oleh para kucing garong. Sekarang, kita lagi yang harus membenahinya. Artinya, tanggung jawab kita belum selesai,” tutur dia.

Hari ini, faktanya rakyat seperti penumpang di negeri ini. Sentralisasi yang terjadi menjauhkan dari partisipasi sebagai syarat sebuah demokrasi. “Kita harus back to basic. Untuk apa Republik ini didirikan,” katanya.

Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman mengatakan, saat ini kita dihadapkan pada penjajahan oligarki dan komunisme. Sementara TNI sebagai penjaga negeri dikebiri perannya. “TNI saat ini menunggu keputusan politik dalam bertindak. Padahal dulu, NKRI merdeka karena perjuangan bersama,” tutur dia.

Saat ini, ada banyak pihak yang ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila. “Tujuan nasional sulit tercapai kalau kita dibajak seperti ini,” katanya.

Oleh karenanya, harus ada pembenahan dari awal dan fundamental. Silaturahmi nasional harus dibangun. Semua lintas elemen harus dipersatukan. “Alam pikiran kita harus diluruskan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli dan Pancasila. Sasarannya apa, memutus hubungan oligarki dan neo-komunisme,” tegas Deddy.

Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono menyatakan hal serupa. Menurutnya, UUD 1945 sudah dikecilkan, utamanya di pasal ekonomi. “Ada empat ayat. Semuanya jelas memperlihatkan ekonomi kita disusun bukan seperti sekarang, kekayaan negara bukan diatur seperti sekarang dan seterusnya. Ada pula pasal masuknya liberalisasi dan korporasi swasta menjadi pemain paling besar dan dominan dibanding BUMN dan koperasi,” imbuh Ferry.

Di sisi lain, aset bangsa ini dikuasai oleh segelintir orang. Sedangkan kemiskinan terus meningkat. Pun halnya dengan utang negara yang terus bertambah. “Terjadi de-industrialisasi. Kita jadi negara importir yang paling besar, bukan hanya produk mentah, setengah jadi dan bahan jadi. Bagaimana mungkin kita mau membangun industri kalau kita impor. Kita sedang membual bicara pertumbuhan ekonomi,” tutur Ferry.

Dalam kondisi saat ini, Ferry menyebut kita tak hanya sedang berhadapan dengan penguasa, tetapi juga dengan yang mengatur penguasa. “Kita harus memperkuat diri dan lebih hebat lagi untuk bersama bersatu. Kekuatan rakyat adalah kekuatan massa,” urai Ferry.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menegaskan, saat ini seluruh lapisan pekerja mulai dari pekerja kerah putih dan biru bersatu padu dengan pekerja pada umumnya karena dirugikan oleh UU Omnibus Law. “Kenapa UU Jahat ini bisa lahir? UU Omnibus Law ini untuk melayani investor. Untuk membayar hutang kepada oligarki, untuk membiayai politik mereka,” papar Jumhur.

Jumhur tak mempersoalkan penguasa meminta dan mengemis pada oligarki. “Tapi jangan mengorbankan rakyat. MK sudah mengatakan UU Omnibus Law in-konstitusional. Kok dibiarkan. Artinya, ada kejahatan dua tahun. Kami berkomitmen tetap menuntut UU Omnibus Law dicabut,” pinta Jumhur.

Sementara Pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah menegaskan jika dahulu ada istilah raja tak pernah salah, maka saat ini yang terjadi adalah raja menjadi sumber masalah. “Solusinya adalah perubahan. Berhenti sampai sini, cukup Pak Jokowi. Kita tak boleh bertele-tele, rakyat harus bergerak. Ini konstitusional,” ajak Rizal.

Soal Presidential Threshold, Rizal menilai tak boleh ada lagi penetapan angka 20 persen. “Itu kepentingan oligarki, itu kejahatan politik dan harus dihentikan,” pinta Rizal.***/bnt

Mendagri Tito: Pilkada Ini Tanggung Jawab Kita Bersama

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap para pengurus Parpol dan para kader Parpol di daerah dapat menjadi agen untuk menekan penularan Covid 19. Hal ini disampaikan Tito terkait dengan akan digelarnya Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang.

Apabila hal itu bisa dilaksanakan, kata Tito, pihaknya yakin Pilkada bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti karena dinilai potensial menjadi klaster baru penularan, tetapi justru akan didukung banyak pihak. Karenanya ia berharap para pengurus Parpol dan kader-kadernya ikut membantu menekan Covid 19.

“Termasuk memberikan gagasan-gagasan, adu gagasan (untuk) menyelesaikan Covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing,” ujar Mendagri dalamRapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 melalui Video Conference dari Ruang Kerja Mendagri, di Jakarta, pada Selasa, (22/09/2020).

Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 melalui Video Conference dari Ruang Kerja Mendagri, di Jakarta, pada Selasa, (22/09/2020)—foto Puspen Kemendagri

Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri), dan Sekjen seluruh parpol, di antaranya PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, PPP, PBB, PSI, Perindo, Hanura dan Garuda.

Mendagri menambahkan, protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menekan penularan Covid-19. Protokol tersebut benar-benar membatasi segala bentuk bentuk kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan, seperti kerumunan dan arak-arakan massa.

“Yang bisa menjadi media penularan Covid itu dilaksanakan dilarang atau seminimal mungkin dilakukan,” tegasnya.

Salah satu yang disoroti Tito adalah arak-arakan massa yang terjadi pada saat pendaftaran bakal paslon pada 4-6 September 2020 silam. Ia tidak ingin hal tersebut terulang kembali di tahapan-tahapan Pilkada berikutnya.

“Peristiwa tanggal 4-6 September kemarin pada waktu pendaftaran membuat skeptis masyarakat terhadap Pilkada. Dan Pilkada ini tanggung jawab kita bersama,” imbuh Mendagri dihadapan para pimpinan Parpol tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan perlunya penguatan regulasi dalam bentuk revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkenaan dengan protokol kesehatan Covid-19.

Melalui revisi itu diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, sekaligus menjawab kekhawatiran publik. “Revisi PKPU dikerjakan hari ini dan mudah-mudahan bisa selesai, sehingga mudah-mudahan segera untuk diundangkan juga,” ucapnya.***/ebn

Mengelola Kemajemukan di Era Reformasi

JAYAKARTA NEWS— Terdapat dua hal penting terkait Penegakan Demokrasi dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan negara di Indonesia, yaitu Partai Politik dan Pemilihan Umum. Hal itu diungkapkan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar yang mengutip pendapat Mendagri Tito Karnavian bahwa Parpol dan Pemilu adalah The Hallmark Democracy.

Menurut Bahtiar, salah satu kontributor demokrasi yang berkualitas adalah partai politik. Sistem partai politik dalam perkembangannya salah satu bentuk konkrit Pemerintah dalam menfasilitasi kesempatan berkumpul, berpendapat dan berserikat dalam bidang politik.

Hal itu disampaikannya dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional 2020 dengan tema “Mengokohkan Ketahanan Nasional Menjawab Tantangan Global” yang dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (23/02/2020).

“Terkait produk kebebasan demokrasi yang dibentuk melalui sebuah undang-undang terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Dalam satu sisi ini adalah sebuah kebebasan demokrasi yang menampung segala kemajemukan di Indonesia.”

“Produk UU negara yang memberi kebebasan warga negara antara lain UU Ormas, UU Pers, UU Yayasan, UU Serikat Pekerja, UU Kebebasan Berpendapat di Muka Umun, jaminan warga negara bisa melakukan uji konstitusionalitas materi UU ke MK, dan lain-lain. Ini penghargaan kepada hak azasi sangat kuat di negeri ini,” kata Bahtiar.

Di sisi lain, hal ini dapat menjadi sebuah ancaman terhadap keutuhan dan kemajemukan bangsa. Untuk itu perlu adanya review kembali terkait batasan hak bebas. Hal ini dikarenakan hak kebebasan yang tak bersifat mutlak, yakni hak bebas yang berbatas (pasal 28J UUD 1945).

“Termasuk sistem Pilkada patut untuk dikaji kembali oleh lembaga-lembaga independen termasuk rekan parpol agar Pilkada mampu menghasilkan pemimpin yang amanah. Partai politik sebagai lembaga demokrasi harus bisa mengayomi sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik berperan penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat beberapa masukan dalam diskusi terutama terkait peran serta pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia antara lain penguatan partai politik dan sistem kepemiluan di Indonesia terutama dalam kaitannya merawat kemajemukan NKRI.

Masyarakat, lanjutnya, sudah berubah. Tantangan global dan regional, bahkan lokal sudah berubah. Mestinya, ujar Bahtiar, kita review kembali apakah seluruh produk hukum bidang politik dalam negeri masih kompatibel untuk merawat kemajemuk . Sekaligus, mampu menjadi alat pengungkit percepatan pencapaian kesejahteraan, negara yang aman, tertib, dan mempu memperkuat ketahanan nasional atau tidak.

Mengelola demokrasi, tandasnya, kadang melelahkan namun ini jalan terbaik mengelola kemajemukan di Indonesia. “Yang perlu kita lakukaan saat ini adalah mencari inovasi baru untuk perbaikan kualitas demokrasi yang mampu membuat Indonesia melompat menjadi negara maju, sejahtera, adil, aman dan damai,” pungkasnya.***/ebn

Hasto: Tesis Cornelis Lay Soal Kekuasaan dan Intelektual Sangat Kontekstual

JAYAKARTA NEWS—Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan peran intelektual masih sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kekuasaan. Namun, watak dan cara kekuasaan yang terbentuk haruslah berinti pada kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pemikiran Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Cornelis Lay yang dikukuhkan dalam sebuah upacara di kampus UGM, Yogyakarta, Rabu (6/1). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Dalam pidatonya, Cornelis menyebut bahwa watak utama intelektual di dalam kekuasaan politik harus mengedepankan kemanusiaan.

Menurut Hasto, pemikiran Cornelis itu sangat konstekstual. Memang harus ada jalan ketiga dimana tradisi intelektual masih dibutuhkan di dalam kekuasaan.

“Kami sepakat, antara intelektual dan kekuasaan sangat dibutuhkan. Sehingga terjadi konvergensi untuk saling menemukan bagaimana watak kekuasaan intelektual itu dipertemukan oleh pengabdian kepada kemanusiaan,” kata Hasto usai menghadiri pengukuhan.

Selama ini, watak kemanusiaan sebagai jiwa bagi intelektual maupun penguasa, sering dilupakan. Sehingga yang terjadi adalah politik tanpa kemanusiaan dan tanpa peradaban.

Dia mencontohkan fenomena saat ini yang disebut sebagai ‘propaganda Rusia’. Banyak studi dan pengalaman berbagai negara yang menemukan bahwa propaganda dengan berbasis pada penyebaran hoaks itu sebagai antikemanusiaan.

“Tesis yang terbaik adalah intelektual dan kekuasaan itu terus berada di jalan kemanusiaan,” kata Hasto.

Karena itu, tesis yang disampaikan Cornelis tersebut adalah kritik terhadap praktik politik antikemanusiaan. Pada titik itu, penting bagi intelektual dan penguasa untuk selalu mempertemukan tujuan utamanya pada nilai-nilai kemanusiaan.

“Sebab tanpa jalan kemanusiaan, tidak ada politik yang membangun peradaban,” tandas Hasto.***/ebn