JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap para pengurus Parpol dan para kader Parpol di daerah dapat menjadi agen untuk menekan penularan Covid 19. Hal ini disampaikan Tito terkait dengan akan digelarnya Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang.
Apabila hal itu bisa dilaksanakan, kata Tito, pihaknya yakin Pilkada bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti karena dinilai potensial menjadi klaster baru penularan, tetapi justru akan didukung banyak pihak. Karenanya ia berharap para pengurus Parpol dan kader-kadernya ikut membantu menekan Covid 19.
“Termasuk memberikan gagasan-gagasan, adu gagasan (untuk) menyelesaikan Covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing,” ujar Mendagri dalamRapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 melalui Video Conference dari Ruang Kerja Mendagri, di Jakarta, pada Selasa, (22/09/2020).
Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri), dan Sekjen seluruh parpol, di antaranya PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, PPP, PBB, PSI, Perindo, Hanura dan Garuda.
Mendagri menambahkan, protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menekan penularan Covid-19. Protokol tersebut benar-benar membatasi segala bentuk bentuk kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan, seperti kerumunan dan arak-arakan massa.
“Yang bisa menjadi media penularan Covid itu dilaksanakan dilarang atau seminimal mungkin dilakukan,” tegasnya.
Salah satu yang disoroti Tito adalah arak-arakan massa yang terjadi pada saat pendaftaran bakal paslon pada 4-6 September 2020 silam. Ia tidak ingin hal tersebut terulang kembali di tahapan-tahapan Pilkada berikutnya.
“Peristiwa tanggal 4-6 September kemarin pada waktu pendaftaran membuat skeptis masyarakat terhadap Pilkada. Dan Pilkada ini tanggung jawab kita bersama,” imbuh Mendagri dihadapan para pimpinan Parpol tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan perlunya penguatan regulasi dalam bentuk revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkenaan dengan protokol kesehatan Covid-19.
Melalui revisi itu diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, sekaligus menjawab kekhawatiran publik. “Revisi PKPU dikerjakan hari ini dan mudah-mudahan bisa selesai, sehingga mudah-mudahan segera untuk diundangkan juga,” ucapnya.***/ebn
