papua Archives - Page 2 of 4

Tim Medis Lanud Silas Papare Gelar Vaksinasi Covid di Pegunungan Tengah Papua

JAYAKARTA NEWS— Hingga saat ini masih ada masyarakat di pedalaman Papua yang masih menolak vaksin Covid-19 karena banyak informasi yang membuat mereka takut akan resiko divaksin. Hal inilah yang mendorong Lanud Silas Papare untuk mengirim tim medis ke daerah-daerah pedalaman Papua.

Komandan Lanud Silas Papare, Marsma TNI Budhi Achmadi, yang melepas kemberangkatan Tim Serbuan Vaksinasi door to door di wilayah Pegunungan Tengah Papua, di Apron Base Ops Lanud Silas Papare Jayapura, Kamis (2/9/2021).

“Tentara Nasional Indonesia mengirim saudara-saudara untuk melaksanakan vaksinasi massal di pedalaman Papua, saya minta kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan aman, sehingga targer vaksinasi massal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dapat tercapai secara optimal” tegas Komandan Lanud SPR

Sosialisasi prokes di pedalaman papua–foto humas lanud silas papare

Danlanud dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa TNI adalah salah satu pilar dari 4 pilar yang bertanggung jawab dalam pembentukan herd immunity di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita sebagai personel TNI sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengambil peran, secara aktif untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat” tambah Danlanud.

Lebih lanjut Danlanud SPR menambahkan bahwa dengan melaksanakan vaksin kita dapat mengurangi dampak dari yang ditimbulkan akibat terpapar virus Covid-19.

“Untuk melaksanakan tugas ini, laksanakan dengan sepenuh hati, gunakan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan tugas, dan yakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 ini aman dan dengan melaksanakan vaksin berarti kita melindungi keluarga, saudara, kerabat dan berarti melindungi masyarakat” ungkap Marsma Budhi.

Untuk menuju lokasi, 17 tim medis menemouh perjalanan dengan pesawat C-130 Hercules TNI AU rute Jayapura – Wamena, lalu dilanjutkan perjalanan mobil selama 30 menit. Vaksinasi tersebut mendapatkan sambutan yang hangat dan warga antusias untuk mengikuti program tersebut. Kegiatan kni menjadi promosi dan motivasi agar seluruh masyarakat Indonesia simajapun berada agar segera melakukan vaksinasi, karena vaksin aman untuk semua masyarakat Indonesia.

“Sa su Vaksin, kapan ko vaksin?”(ketty)

Selamat Jalan, Saudaraku

JUSUF ADAMS … Minggu pagi yang cerah — seperti hari-hari Minggu sebelum ini — aku melihat Jusuf sedang berolah di depan Kantor Gubernur Papua di Jayapura atau, di belakang yang menampilkan keindahan-keindahan Papua.

Minggu lalu masih ada telepon; “mas Yon, aku sedang lari pagi … mas Yon sehat-sehat ya … “

Jusuf, saudaraku, dada ini terasa sesak ketika pagi ini, di hari Minggu ini, membaca di dinding facebook Adams Jusuf engkau telah berpulang …

Jusuf … katanya mau ke Jakarta lagi. Kita ngopi-ngopi lagi; cerita-cerita masa lalu ketika kita sama-sama di Harian Jayakarta. Cerita perkembangan olahraga di Papua dan tokoh-tokohnya. Juga keindahan-keindahan Papua.

Meski sudah lebih 20 tahun dan Jusuf tetap tinggal di Papua, saya tidak merasa jarak memisahkan kita.

Jusuf, saudaraku, aku mohon maaf sering sok janji ingin pergi ke Papua. “Aku pasti antar kemana mas Yon mau pergi” ….

Jusuf, selamat jalan saudaraku … tidur nyenyak di sana. Kita pasti jumpa lagi; ngopi-ngopi, cerita masa lalu, juga tentang keindahan Papua …. (YON MOEIS)

Tabib dari Timur, Ritmik dan Enerjik dari Papua

JAYAKARTA NEWS—Kembali Bakti Budaya Djarum Foundation mengajak nonton lakon di akhir pekan, Sabtu (29/8/2020) dan Minggu (30/8/2020) dalam program ‘NontonTeaterDiRumahAja’. Berjudul ‘Tabib dari Timur’. Dipersembahkan oleh Trio Kreatif Indonesia yaitu Butet Kertaredjasa, Agus Noor dan almarhum Djaduk Ferianto.

Tontonan ini adalah rekaman ulang pentas di TIM, tanggal 18 dan 19 Maret 2015. Sutradara di tangan Agus Noor yang berkolaborasi dengan koreografer asal Papua, Jecko Siompo dan Jeckos Dance Animal Pop Family.

Beberapa komedian terkenal dilibatkan, yaitu Arie Kriting, Akbar, Marwoto, Trio GAM dan penyanyi Audrey Papilaya. Plus beberapa sosialita Ibukota seperti Vivi Yip, Flora Simanjuntak, F Nadira, Fitri Wahab dan Unkle B serta penata musik oleh Jakarta Street Music.

“Kali ini, kami menampilkan budaya yang terpinggirkan. Idiom-idiom Papua dan gerak dari Timur seperti tari Hip Hop membuat tontonan ini menjadi dinamis. Gesture, ritmik dan penuh enerjik,” cetus Agus Noor.

Bergaya komedi, rakyat di daerah berharap dan menanti kedatangan seorang pemimpin dari Timur. Sang pemimpin ini dipastikan bisa membawa kemakmuran bagaikan seorang tabib dan juru sembuh. Tabib nan lucu ini konon bisa menyembuhkan penyakit-penyakit sosial ala Jakarta yang sedang mewabah di daerah.

Segala soal diurai dan diambil dari sisi lucunya. Sim salabim. Apakah penyakit korupsi dan suap serta politik dinasti plus budaya restu bisa segera sembuh dengan jampi-jampi mujarobat Sang Tabib?.

“Selama ini, ada persepsi bahwa Pusat sebagai kebenaran. Soal-soal di daerah harus diselesaikan oleh Pusat. Lewat tontonan komedi ini, kita balik. Soal-soal di daerah harus bisa diselesaikan oleh daerah,” demikian tegas Butet Kertaredjasa. (pik)

Mohon Perhatian Ahok, Warga Papua akan Gugat Pertamina

JAYAKARTA NEWS— Langkah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk melakukan ‘bersih-bersih’ di PT Pertamina ternyata belum sepenuhnya berhasil. Masih ada kasus yang belum ‘disentuh’ Ahok. Salah satunya adalah kasus penguasaan lahan milik Marga Keret Kalami Klaglas Klakalus di Pulau Dokarim, Sorong, Papua, oleh PT Pertamina.

Atas perbuatan PT Pertamina ini, Marga Keret Kalami Klaglas Klakalus sebagai pemilik lahan, melakukan somasi. Telah tiga kali somasi dilayangkan, namun sejauh ini seolah tidak ada niat baik PT Pertamina untuk menyelesaikan masalah tersebut. Somasi terakhir adalah pada 27 Januari 2020 lalu.

“Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari PT Pertamina. Sudah hampir 8 bulan lalu. Sekarang kami layangkan lagi somasi yang sifatnya implisit kepada PT Pertamina Pusat,” kata Kuasa Hukum Marga Keret Kalami Klaglas Klakalus, R Mas MH Agus Rugiarto SH, Senin (10/8).

Dengan tegas Agus Rugiarto menyatakan, jika hingga 14 Agustus 2020 mendatang tidak juga ditanggapi, pihaknya akan melancarkan gugatan ke pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan PT Pertamina terkait pasal-pasal Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Konsumen.

Gugatan pertama yang akan dilancarkan itu, jelasnya, memang belum masuk pada konteks obyek sengketa. “Gugatan nantinya bukan dalam konteks obyek sengketa, melainkan tentang perbuatan hukum tidak melayani secara serius aduan masyarakat,” tegas mantan Ketua YLKI di Gorontalo tiga periode ini.

Ketum LBH Phasivic ini menambahkan, dirinya menggugat berdasarkan SOP yang berlaku dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta UU Konsumen. “Secara profesi sebagai lawyer saya sangat dirugikan dengan tindakan PT Pertamina,” ucapnya.

Agus berharap kasus ini mendapat perhatian dari Menteri BUMN Erick Thohir yang selama ini dikenal serius dalam menata dan ‘membersihkan’ BUMN. Juga Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina yang sejak awal penempatannya di perusahaan plat merah itu diharapkan banyak pihak mampu ‘membersihkan’ dan menata perusahaan minyak negara itu menjadi lebih baik.

“Kalau seperti ini, seharusnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama Ahok, menegur cara pelayanan PT Pertamina yang lambat. Kok, kantor segede itu membiarkan surat somasi dari rakyat Papua begitu saja. Tidak ditanggapi sehelai kertas pun,” tegas Agus.***/ebn

Mendagri Tito Mendaki Gunung Kayu Batu

JAYAKARTA NEWS— Seperti kebanyakan orang yang mengisi waktu liburnya dengan sesuatu yang menyenangkan hati, begitu juga yang dilakukan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Saat libur akhir pekan Tito beserta rombongan naik gunung.

Kebetulan saat itu, Sabtu (11/7/2020) Tito sedang berada di Papua. Maka ia dan rombongan pun hiking Gunung Kayu Batu. Bersama Tito juga ikut istrinya, Ibu Tri Tito Karnavian, empat Dirjen, Kapolda Papua, Wakapolda dan istrinya, serta segenap staf Kemendagri yang turut dalam rombongan.

“Ketinggian gunung ini 3.000 meter,” kata Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw. Tito menimpali sembari tersenyum “Hilangkan satu nol nya, gunungnya kira-kira hanya 500 meter,” kelakarnya.

Sesampainya di puncak gunung, Mendagri mengapresiasi para Dirjen yang telah berhasil mencapai puncak.

“Selamat sudah berhasil menaklukkan gunung dan berhasil mencapai puncak. Ingat olahraga itu penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan terhindar dadi berbagai virus, apalagi sambil menikmati sumber vitamin D alami dari sinar matahari,” ujarnya.

Mendagri mengisi akhir pekannya di Papua setelah melaksanakan sejumlah agenda dan maraton kunjungan kerja untuk memastikan kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan penanganan Covid-19.

Adapun empat Dirjen yang turut mendampingi adalah Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Plt. Dirjen Keuangan Daerah Mochammad Ardian, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, dan Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal.***/ebn

Mendagri tak Pernah Beri Respon Soal Karantina Wilayah Papua

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak pernah memberi respon soal Karantina Wilayah Papua. Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Kamis (26/03/2020).

“Pak Mendagri tidak pernah memberi respon soal Karantina Wilayah Papua, karena kan sudah ada dalam Undang-Undang,” kata Bahtiar lewat rilisnya.

Sebagaimana diketahui, penetapan karantina wilayah (lockdown) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Karena untuk penetapan karantina wilayah dilakukan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018, itupun dilakukan setelah melalui koordinasi dengan Menkes dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” tegasnya.

Merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini, ada beberapa macam jenis karantina yaitu Karantina Rumah, Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit. Penjelasan dan syarat dilakukan karantina tersebut kemudian diatur dalam beberapa pasal di dalamnya.

Dengan demikian, Mendagri tidak pernah berkomentar soal karantina di wilayah manapun termasuk wilayah Papua, karena telah diatur tegas oleh Undang-Undang, dan dikoordinasikan secara resmi melalui Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah dibentuk. ***/ebn

Negara tidak Boleh Kalah oleh Kelompok Pelanggar Hukum

JAYAKARTA NEWS— Negara tidak boleh kalah oleh para pelanggar hukum. Apalagi, jika pelanggar hukum itu sudah mengancam kedaulatan NKRI. Hukum harus tegas ditegakkan. Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai mengikuti rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta.

“Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum apalagi menggunakan senjata, saya kira itu” ucapnya menanggapi aksi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua yang kembali meneror warga. Menurut Tito, untuk menangani ancaman kelompok bersenjata, sudah ada TNI dan Polri. Kedua institusi keamanan itu juga merupakan satgas gabungan yang mengamankan di sekitar kawasan tambang Freeport.

“Kelompok-kelompok ini, mereka, ingin melakukan gangguan keamanan, kemudian masyarakat yang ada di situ, masyarakat setempat yang ada di situ ketakutan. Sehingga mereka minta untuk diamankan di Timika,” ujarnya.

Tentu kata Tito, masyarakat yang mengungsi harus tetap diperhatikan kondisinya. Mereka harus difasilitasi. Pemda setempat mestinya memfasilitasi. Kementeriannya sendiri sudah berkomunikasi dengan Pemda setempat agar kondisi warga yang mengungsi tetap diperhatikan.

“Kemudian juga Polres dan Kodim yang membantu mereka sambil kita memperkuat pengamanan di sana oleh bapak Panglima TNI dan Kapolri. Kemudian dari Pemda juga kita minta untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, baik tokoh agama maupun tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita,”katanya.

Bahkan menurut Tito sangat penting juga untuk berbicara dengan kelompok kriminal bersenjata. Sebab berdasarkan pengalamannya saat jadi Kapolda di Papua, komunikasi dengan KKB harus juga dilakukan. Ia selama jadi Kapolda di sana, beberapa kali bisa melakukan komunikasi dengan mereka. Sehingga mereka tidak melakukan aksi kekerasan.

“Jadi soft approach tetap dilaksanakan. Tapi kalau seandainya soft approach-nya tidak bisa dilaksanakan dan mereka melakukan pelanggaran hukum apalagi ada yang meninggal segala macam, kita harus bertindak tegas, kita harus tegakkan hukum, siapapun dia, tegas. Dan saya tentu meminta kepada Pak Kapolri dan Panglima TNI, satgas yang ada bila perlu tambah perkuat lagi,” ujarnya.***/ebn

Pemerintah Tampung Aspirasi dari Papua Selama dalam Kerangka NKRI

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan menampung aspirasi dari Papua selama aspirasi tersebut masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu diungkapkannya menanggapi RUU Otsus Papua yang ditanyakan sejumlah wartawan usai menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (05/02/2020).

“Kami sudah mengajukan ke Komisi II (DPR RI) untuk masuk dalam Prolegnas 2020 (RUU Otsus Papua), seperti apa di tahun 2021 nanti? Ya kita menggunakan mekanisme bottom up dan top down, bottom-up kita mendengar aspirasi dari warga Papua, seperti apa bentuknya, kalau dari Pusat jelas yang utama tetap apa pun aspirasi kita tampung selama dalam kerangka NKRI,” kata Tito.

Di samping itu, diungkapkan Mendagri, berbagai bentuk aspirasi akan ditampung Pemerintah salama aspirasi tersebut memiliki muatan untuk percepatan pembangunan Papua. “Tapi apa pun idenya untuk mempercepat pembangunan Papua, tentunya kita pasti akan tampung aspirasinya,” tambahnya.

Meski demikian, usulan RUU Otsus Papua yang telah digulirkan di DPR RI masih dalam tahap pengkajian, terutama mengenai mekanisme dan teknis lebih lanjutnya. Namun RUU tersebut telah dipastikan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020 mengingat UU Otsus Papua yang akan segera berakhir setelah berlaku 20 tahun.

“Kalau memang UU Otsus Papua isinya misalnya ada pemberian otonomi masalah ekonomi, perizinan, royalti, bagi hasil yang lebih besar, aspirasi itu bisa, silahkan. Tapi (apakah) dana otsus tetap diteruskan? Kalau memang Pemerintah Pusat memiliki ruang fiskal yang mencukupi untuk itu, kenapa tidak. Tapi kalau seandainya tidak, apa opsi lainnya? Itu masih pembahasannya bukan hanya di tingkat eksekutif, tapi juga pembahasan di tingkat lokal, tingkat eksekutif pusat, dan nanti akan di tingkat legislatif dan ini yang penting kita masukan dulu ke Prolegnas 2020 karena 2021 sudah selesai UU Otsus Papua yang tahun 2001-2021 (20 tahun),” papar Tito.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Revisi aturan ini menjadi prioritas karena dana otsus bagi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN akan berakhir pada tahun 2021.

Tak hanya itu, dana Otsus juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana program dan implementasinya bagi masyarakat setempat.***/ebn

Soal Persiapan PON Papua 2020, Mendagri juga Soroti Masalah Gangguan Keamanan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri rapat gabungan bersama Komisi I, II, III dan X DPR RI, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, terkait Persiapan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, Selasa (04/02/2020).

Pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2019, Menteri Dalam Negeri telah melakukan kunjungan ke sejumlah Kabupaten di Provinsi Papua untuk memantau persiapan penyelenggaraan PON XX. Dalam rapat gabungan tersebut, Mendagri menyampaikan kesiapan Papua berdasarkan hasil kunjungannya tersebut.

“Jadi memang dari hasil observasi kami ke sana, yang pertama memang penyelesaian fasilitas yang harus diatensi, venue, terutama di Jayapura, kami sudah mengecek langsung di Timika ada 2 lokasi yang belum selesai, tapi kami lihat progresnya dan ketemu langsung dengan pimpinan proyeknya mereka meyakini betul paling lambat Juli, 2 tempat yang menjadi venue itu akan selesai.”

“Sedangkan Merauke, saya kira sudah siap. Kemudian yang di Jayapura, saya pun sudah sampaikan kepada Pak Menteri PUPR, itu memang Stadion Papua Bangkit memang sangat bagus lokasinya. Letaknya dikelilingi oleh bukit-bukit,” papar Tito sebagaimana dikutip dari rilis Puspen Kemendagri.

Banyaknya orang yang yang terlibat dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 12.523 orang. Terdiri dari atlet sebanyak 6.442 orang, official 3.221 orang, dan SDM pertandingan (panitia pelaksana, wasit/juri, dewan hakim, technical delegate) 2.860 orang. Oleh karena itu, dari sisi transportasi, Mendagri mengusulkan untuk dapat ditunjang dengan bantuan dari TNI maupun Polri.

Masalah transportasi, ucap Tito, masih kurang. Dia menyarankan agar menggunakan bantuan dari TNI/Polri. Bus-bus dan truk-truk dari TNI/Polri dimobilisasi untuk membantu mengatasi masalah transportasi.

Masalah Keamanan

Sesuai dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Panitia Inti PB PON XX 2020 Papua, pengamanan pelaksanaan PON XX di koordinir oleh Panglima Kodam XVII Cendrawasih. Rencana Gelar Kekuatan pengamanan terdiri dari TNI sebanyak 4.250 personil, Polri sebanyak 3.500 personil, Satpol PP sebanyak 600 personil, Basarnas yakni 60 personil, sehingga total berjumlah 8.410 personil.

“Perlu ada pengamanan pada saat kegiatan nanti, back up dari Mabes, baik Mabes TNI maupun Mabes Polri, cepat dilakukan back up dengan kekuatan yang cukup, kemudian titik-titik yang sudah diketahui rawan itu bisa meredam dengan cepat,” imbuhnya.

Di samping hampir bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan di 11 Kabupaten dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, Mendagri juga memberikan penekanan penting terhadap aktivitas Kelompok-kelompok tertentu yang dinilainya sebagai salah satu titik kerawanan pelaksanaan PON 2020.

“Kemudian untuk masalah gangguan keamanan, ini kami lihat kerawanan konflik Pilkada. Di Papua tidak ada Pilkada Gubernur, yang ada adalah Pilkada kabupaten, satu di antaranya ada tempat venue yaitu Merauke. Tapi meskipun hanya Merauke ada daerah-daerah lain yang kita anggap cukup rawan sehingga perlu ada pengamanan khusus,” jelasnya.

“Kemudian kelompok yang biasanya menggunakan aksi tanpa kekerasan seperti demo, kemudian kelompok bersenjata. Nah ini, kami kira bisa diatasi dengan penguatan operasi, baik operasi intelijen maupun operasi hukum dan operasi pendekatan,” tegasnya,

Oleh sebab itu, Kemendagri secara khusus memberikan dukungan dalam rangka Penanganan dampak aktivitas Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) di Papua, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Papua terutama untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan normal. Kedua, dukungan atas proses pengelolaan keuangan (pencairan DTT Kabupaten Jayawijaya atas dampak dari peristiwa Wamena).

Ketiga, melakukan koordinasi lintas K/L yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak yang dilaksanakan beberapa kali di antaranya pada tanggal 5 November 2019 di Hotel Grand Sartika Wamena bersama dengan tim K/L dengan Bupati dan OPD Jayawijaya, Pemda Nduga, Pemda Lani Jaya.

Keempat, koordinasi peningkatan kesiapsiagaan oleh masyarakat. Kelima, mendorong daerah di luar Papua yang terdapat Mahasiswa Papua untuk pemulihan psikologis atas dampak dari peristiwa-peristiwa sebelumnya (seperti Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kota Surabaya dll).

Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua akan dibuka tanggal 20 Oktober 2020 dan ditutup tanggal 2 November 2020, bertempat di Stadion Papua Bangkit (SPB). Sebagai pembina Pemerintah Daerah, Kemendagri memastikan untuk hadir memberikan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin kesiapan pelaksanaan pesta olahraga nasional terbesar di Papua itu sukses dan lancar.***/ebn

14 Mahasiswa Asal Papua Dapat Beasiswa dari Pemerintah Rusia

Sebanyak 14 Mahasiswa asal Papua yang mmperoleh beasiswa dari Pemerintah Rusia disambut Staf KBRI Moskow saat tiba di Moskow, Rusia, Minggu (27/10) lalu. (Foto: KBRI Moskow)

JAYAKARTA NEWS— Sebanyak 14 mahasiswa baru Indonesia asal Papua telah tiba di Rusia untuk belajar melalui program beasiswa Pemerintah Rusia. Kedatangan mereka disambut oleh KBRI Moskow dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Permira) di Moskow, Rusia.

Perjalanan panjang dari Papua ke Jakarta, dan selanjutnya ke Moskow tidak menyurutkan semangat para mahasiswa tersebut. Dari Moskow 11 mahasiswa di antaranya masih harus melanjutkan perjalanan ke kota atau perguruan tinggi masing-masing di luar kota Moskow.

Suhu udara dingin Rusia di awal musim dingin turut menyambut kedatangan mereka. Para mahasiswa ini akan belajar di berbagai kota dan perguruan tinggi di Rusia. Selain Moskow, di antara mereka ada yang belajar di Kaliningrad, Tula, St. Petersburg, Kazan, Orel, Voronezh, Volgograd, Petrozavodsk, Cherepovetsk, dan Tomsk di Siberia barat Rusia.

Jurusan yang diambil mereka beraneka ragam, baik program S1 maupun S2, seperti Teknik Lingkungan, Kimia, Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Ilmu Pendidikan, Teologi, Psikologi, Museum dan Budaya, dan Antropologi.

Pada tahun pertama mereka akan memperdalam bahasa Rusia di fakultas persiapan sesuai dengan jurusan masing-masing. Sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing, mereka singgah di KBRI Moskow dan bertemu dengan Wakil Kepala Perwakilan RI di Rusia merangkap Belarus, Azis Nurwahyudi.

Hadir juga para perwakilan Permira, antara lain Ferlito Arnold Sauw, mahasiswa jurusan Aircraft Engieering di Moscow Aviation Institute sebagai salah satu penanggung jawab kedatangan mahasiswa baru.

Resina Lokbere, salah satu mahasiswi yang akan belajar di Orel State University mengatakan sangat terkesan dengan sambutan KBRI Moskow dan juga mahasiswa Indonesia di Rusia. “Kami sangat berterima kasih karena kami disambut dengan ciri khas orang Indonesia, kekeluargaan,” kata Resine saat berada di KBRI Moskow.

Resina menyampaikan kegembiraannya bisa bertemu dengan para mahasiswa Indonesia di Rusia dan juga pihak KBRI Moskow yang telah membantu memfasilitasi kedatangan. Resina dan juga kawan-kawannya mengharapkan dukungan dan doa dari KBRI Moskow dan mahasiswa Indonesia di Rusia untuk proses belajar ke depannya selama di Rusia, termasuk dukungan jika mengalami kesulitan.

“Kami berharap untuk ke depannya tidak dibiarkan, tapi kami sudah jadi anak-anak dari keluarga besar KBRI atau keluarga besar Indonesia di Rusia,” ujar Resina.

Azis Nurwahyudi menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan atas kedatangan mahasiswa Indonesia asal Papua ini di Rusia. Dalam pertemuan dengan para mahasiswa tersebut, Azis mengemukakan bahwa para mahasiswa ini adalah juga sebagai diplomat yang mempromosikan bangsa dan negara Indonesia di luar negeri, khususnya Rusia.

Lebih lanjut Azis berpesan agar mahasiswa Indonesia di Rusia senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, serta menjaga persatuan dan persaudaraan. Diharapkan pula agar para mahasiswa baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan baru dan berpesan agar memperhatikan belajar sebagai tugas dan tujuan utama.

“Kami berharap mahasiswa Indonesia dapat sukses belajar di Rusia dan suatu saat kembali ke Tanah Air turut membangun bangsa Indonesia, serta mempererat hubungan antara bangsa Indonesia dengan Rusia,” kata Azis.

Setiap tahun pemerintah Rusia memberikan 160 beasiswa kepada Warga Negara Indonesia untuk belajar di perguruan tingg Rusia baik program S1, S2, maupun S3. Jumlah mahasiswa Indonesia di Rusia terus meningkat setiap tahunnya.

Tahun ini sekitar 650 orang mahasiswa Indonesia termasuk mahasiswa baru belajar di Rusia yang tersebar di seluruh wilayah Rusia, mulai dari Kalingrad di bagian paling barat, Moskow, St. Petersburg, Irkutsk, hingga Khabarovsk dan Vladivostok di bagian paling timur Rusia. Mahasiswa baru dari berbagai daerah Indonesia yang merupakan penerima beasiswa pemerintah Rusia sudah berdatangan di Rusia secara bertahap sejak bulan September 2019. Sementara itu, masih terdapat juga sejumlah mahasiswa baru lainnya yang akan tiba di Rusia. KBRI Moskow dan Permira turut membantu kedatangan mahasiswa baru. ***setkab/ebn