Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri menerima para tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Selasa (10/9/2019)– foto humas setkab
JAYAKARTA NEWS—
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memberikan kesempatan kepada 1000
mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus untuk bisa bekerja di Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar.
“Siang hari saya membuka ini untuk BUMN dan Perusahaan
Swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur nanti kelamaan.
Jadi kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari
tanah Papua. Sementara siang hari ini 1000 dulu,” kata Presiden Jokowi saat
menerima 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta,
Selasa (10/9) siang.
Presiden juga berjanji akan
mengatur lagi masalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar juga ada penempatan di
provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai diatur di eselon I, eselon II dan
eselon III di Kementerian/Lembaga (K/L).
“Kalau tidak lewat proses
percepatan afirmasi seperti itu memang kompetisinya ketat sekali, hampir semua
provinsi ketat sekali,” terang Presiden seraya menambahkan, keluhan seperti ini
hampir disampaikan pada dirinya di provinsi-provinsi lain utamanya yang dari
luar Jawa.
Bangun Istana di Papua
Terkait permintaan lain yang
disampaikan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat dalam pertemuan itu,
Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemekaran kalau tidak 2 ya 3,
undang-undangnya kelihatannya sudah mendukung. Namun ini perlu ada kajian.
Sementara mengenai pembangunan
Asrama Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya. Demikian juga
mengenai Palapa Ring, menurut Presiden, akan selesai semua akhir tahun ini.
“Saya memang ingin ada dari
bawah usulan itu, bukan dari kita. Bukan dari keinginan kita tapi dari
keinginan di bawah untuk pemekaran,” ucap Presiden Jokowi.
Adapun terkait pembangunan
Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan masalahnya lahan di Papua
sangat sulit. Tapi kalau tokoh Papua sudah menyediakan seluas 10 hektar, dan
kalau hari ini de facto diserahkan, Presiden berjanji akan membangunnya mulai
tahun depan.
“Ini saya bisik-bisik dulu dengan
para menteri supaya keputusannya tidak keliru, nanti saya sudah ngomong iya
duitnya nggak ada. Ya jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun,” tegas
Presiden Jokowi.
Sebelumnya saat mengawali
sambutannya pada pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa dalam dalam
5 tahun ini sudah 12 kali dirinya ke tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di
Papua.
“Tapi saya nggak ngomong ke provinsi lain, kalau provinsi
lain mungkin hanya 2 kali atau 3 kali maksimal, 2 kali atau 3 kali. Ini ke
Papua sudah 12 kali,” jelas Presiden Jokowi.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. ***/setkab/ebn
Abisai Rollo, pemimpin rombongan para tokoh Papua dan Papua Barat untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Abisai Rollo, memberi keterangan pers seusai bertemu Presiden di Istana Negara, Selasa (10/09/2009)–foto humas setkab
JAYAKARTA NEWS—
Tokoh masyarakat, Abisai Rollo, menegaskan Papua adalah bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia harga
mati buat Papua. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers usai
diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Abisai Rollo yang memimpin tokoh masyarakat Papua dan Papua
Barat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, bersyukur karena bisa membawa
aspirasi yang diakibatkan kasus di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu,
untuk disampaikan kepada Presiden.
“Tuhan menginginkan Indonesia
untuk lebih penting memikirkan Papua itu. Kalau tadinya Papua masih dipegang
setengahnya, sekarang harus digenggam seutuhnya,” kata Abisai.
Dengan adanya persoalan di
Surabaya dan Malang itu, lanjut Abisai, tokoh-tokoh masyarakat Papua dan Papua
Barat berjumpa dengan Presiden, ada 10 aspirasi yang bisa disampaikan. “Puji
Tuhan Pak Presiden pada hari ini diberkati oleh Tuhan menerima semua apa yang
kami sampaikan, aspirasi dari Papua dan Papua Barat,” ucapnya.
Salah satu yang disampaikan
Abisai adalah kesediaan Presiden Jokowi untuk membangun istana Presiden
Republik di kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Dengan
dibangunnya Istana Presiden itu, menurut Abisai, telah merubah yang tadinya
beliau (Presiden, red) berkunjung ke Papua, dirubah menjadi berkantor di Papua.
Ketika Presiden berkantor di Papua, Abisai yakin Presiden
akan melihat Papua secara utuh, sehingga (kalau) ada kelompok-kelompok yang
belum dijamah dengan baik semua akan diusahakan untuk dijamah.
“Semua supaya tidak ada lagi
itu yang bikin kacau di Papua yang adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati buat Papua,”
tegas Abisai.
Hari ini, tegas Abisai, di
tanah Papua dan khususnya Papua Barat dan khususnya kota Jayapura tidak ada
bendera yang lain, hanya satu bendera, yaitu bendera merah putih. “Bendera
merah putih itu dikibarkan dari ombak putih-putih sampai gunung biru-biru,
tidak ada bendera yang lain, hanya satu bendera, bendera sang saka merah
putih,” ucap Abisai.
Dalam kesempatan itu, Abisai
juga menyampaikan rasa syukurunya karena Presiden Jokowi juga menerika usulan
pemekaran Provinsi Papua. Untuk itu, para tokoh masyarakat Papua dan
Papua Barat yang ikut bertemu Presiden, lanjut Abisai, akan pulang untuk
menyampaikan kepada masyarakat di tanah Papua, dan manhgajak masyarakat bersatu
di tanah Papua untuk Indonesia.
Abisai juga menyampaikan,
bahwa hasil dari Provinsi Papua yang dihasilkan dari beberapa sumber yang
ada termasuk Freeport untuk per tahunnya hanya Rp26 triliun sedangkan pertahun
yang dikirim dari ke Papua sebesar Rp92 triliun. Artinya, lebih besar dana itu
adalah bantuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangun Papua.
“Oleh sebab itu, kita orang
Papua harus bersyukur dan terima kasih kepada Negara Republik Indonesia yang
saat ini dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Hj. Joko Widodo,”
pungkas Abisai. ***/setkab/ebn
Menko Polhukam Wiranto menyampaikan keterangan pers di media center Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (3/9/2019)–foto humas kemenko polhukam
JAYAKARTA NEWS— Menko Polhukam Wiranto menyatakan pembatasan internet di Papua akan dicabut pada Kamis 5 September mendatang. Dengan catatan, situasi dan kondisi di sana sudah benar-benar kondusif.
“Kondisi daerah sudah stabil, tetapi dari informasi yang
kita dapat, dari analisis prediksi keamanan, kita masih mohon waktu sebentar.
Tanggal 5 nanti kalau keadaan betul-betul kondusif kita buka kembali internet,”
kata Wiranto pada di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9) siang. Demikian
informasi yang disampaikan Humas Kemenko Polhukam.
Diperoleh informasi bahwa setelah beberapa hari terakhir
diserbu dengan berita bohong atau hoaks, provokasi, dan hasutan, suasana di
Papua maupun Papua Barat saat ini sudah mulai kondusif. Menko Polhukam Wiranto
bahkan menyebutkan, hoaks sudah berkurang, hasutan-hasutan sudah hampir tidak
ada, tone nya sudah positif, negative 10 persen dan yang positif 90.
Untuk itulah, Menko Polhukam Wiranto mengaku sudah
berkoordinasi dengan Panglima, Kapolri dan Kepala BIN mengenai kemungkinan
mencabut pembatasan media sosial, pelemotan atau pembatasan internet yang
dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat.
Sebelumnya Wiranto menyampaikan, bahwa pembatasan media
sosial, pelemotan atau pembatasan internet yang dilakukan pemerintah di Papua
dan Papua Barat merupakan reaksi dari satu kondisi yang terjadi dan dapat
membahayakan keamanan nasional.
“Karena banyak yang campur tangan dan menggunakan kesempatan
untuk ikut-ikutan, serta mengacaukan keadaan itu dengan alat media sosial atau
internet,” terang Wiranto.
Menko Polhukam menjelaskan, pada saat masyarakat melihat
banyaknya hoax, hasutan, dan tone negative tentang apa yang terjadi di sana,
maka akan menambah keadaan menjadi kacau sehingga sulit bagi aparat keamanan
untuk menstabilkan daerah itu. Oleh karena itu, sesuai dengan UU yang ada
sebagian daerah dibatasi jaringan internetnya.***/setkab/ebn
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari–foto dpr.go.id
JAYAKARTA NEWS— Gerakan separatis bersenjata (GSB) diduga
menunggangi aksi masa di Deiyai, Papua, yang menyebabkan satu anggota TNI gugur
dan enam anggota TNI-Polri terluka akibat panas dan bacokan saat bertugas di
sana.
Ketua Komisi I DPR,
Abdul Kharis Almasyhari sebagaimana dikutip dari lama dpr.go.id, prihatin dan mengutuk hal tersebut. “Saya turut berbela
sungkawa kepada semua keluarga prajurit TNI dan Polri yang gugur dan
terluka, saya meminta penegakan hukum dan kejar semua
pelaku, dalang dan aktor intelektual jangan ada sejengkalpun tanah
Indonesia yang di bawah kendali GSB dan melakukan kekejian terhadap Prajurit
dan Rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Menurut politisi F-PKS ini, TNI, Polri dan Badan
Intelijen Negara (BIN) tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen
terkait kasus tersebut. Ia meyakini situasi dan kondisi di lapangan dapat
dianalisis untuk diambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan. Tentu
dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak.
“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI,
setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok
macam ini. Pemerintah harus jadikan krisis Papua ini sebagai prioritas yang
harus segera ditangani. Ini sudah mendesak, sebelum jatuh korban yang semakin
banyak lagi. Masalah-masalah lain juga penting, tapi tidak mendesak, hendaknya
jangan hanya sibuk berkutat di situ saja. Bila kita gagal menangani krisis
Papua bisa jadi akan membawa negara kita ke arah perpecahan dan disintegrasi
yang merembet di mana-mana. ” tegasnya.
Abdul Kharis juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan
Separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat
masalah di Papua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan nyawa, darah,
keringat dan air mata yang sejak berpuluh puluh tahun lamanya tumpah di sana,
terutama pengorbanan para pahlawan yang berguguran merebut dan mempertahankan
kedaulatan kita di Papua.
Politisi dapil Jawa Tengah V ini menjelaskan keberingasan
kelompok GSB yang menunggangi demonstran dan merebut senjata jelas tujuan
mereka merongrong keamanan dan membuat kekacauan. Dalam menangani demontrasi,
TNI dan Polri bertindak dengan benar dan sudah sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP). Ats dasar itu, Ia juga meminta agar dunia
internasional membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih
obyektif.
“Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait
masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air
dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati
semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,”
pungkas Kharis. ***/dpr/ebn
Ilustrasi–Kehidupan masyarakat Papua–foto jurnalkopipapua
JAYAKARTA NEWS— Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp22,748 triliun pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN)
Tahun Anggaran 2020 untuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Dalam Buku I Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2020 disebutkan, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud direncanakan
sebesar Rp21,428 triliun, yang terdiri atas:
Alokasi Dana Otonomi
Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8,374 triliun (Papua
Rp5,861 triliun, Papua Barat Rp2,512 triliun);
Alokadi Dana Otonomi
Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp8,374 triliun;
Dana Tambahan
Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat sebesar Rp4,680 triliun. “Dana Keistimewaan Aceh sebesar Rp1,320
triliun,” bunyi Pasal 14 ayat (3) RUU tersebut.
Dalam Buku II Nota Keuangan
beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, arah kebijakan umum Dana Otonomi
Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2020 antara lain
yaitu: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan
anggaran;(ii) mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan; (iii) meningkatkan
akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; (iv)
memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait; (v)
meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui
pembahasan usulan dengan K/L terkait; (vi) memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan
anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (vii)
memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam
mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.
Sementara kebijakan
umum Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diarahkan untuk:
(i) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran; (ii)
meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; serta (iii)
mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah
daerah.
Saat menyampaikan
Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota
Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Senayan,
Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja negara pada
tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.
Oleh karena itu,
pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa,
melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun
perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa,
supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
“Selama ini, denyut
kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga
Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau
luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang
serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata Presiden. ***/setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Pemerintah menyesalkan adanya insiden yang berkembang tentang pelecehan Bendera
Merah Putih di Jawa Timur, yang disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh
oknum-oknum, sehingga memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan
Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan sebagai
bangsa.
Pernyataan pemerintah itu
disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan
(Polhukam) Wiranto dalam siaran pers di Jakarta, Senin (19/8) siang, menanggapi
aksi unjuk rasa berbuntut kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Manokwari, Papua.
“Telah diinstruksikan untuk
melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap
melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini,” tegas Wiranto.
Menko Polhukam secara khusus
memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
yang secara terbuka menyatakan maaf atas apa yang telah terjadi di wilayah Jawa
Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di
Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu.
“Saya juga mengapresiasi kepada Gubernur Papua yang telah
menyampaikan pernyataan dan imbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang
insiden ini, dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah
masing-masing,” sambung Wiranto.
Tidak lupa Menko Polhukam
Wiranto juga menyampaikan apresiasi kepada Forkompimda Papua Barat yang telah
mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Kepada seluruh masyarakat,
Menko Polhukam mengimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan
berita-berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak
persatuan, kedamaian, dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat.
“Pemerintah memberikan jaminan
sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wiyalah,” tegas
Wiranto.
Menko Polhukam juga meminta
kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk senantiasa melaksanakan
tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat. ***/setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS – Binmas Noken Polri turun tangan ikut membantu korban bencana banjir bandang yang menimpa warga Sentani, Kabupaten Bhayangkara.
Bantuan kepada masyarakat itu disampaikan oleh Kasatgas Binmas Noken, Kombes Pol Dr Eko Rudi Sudarto didampingi oleh sejumlah anggota. Bantuan yang disampaikan kepada korban bencana banjir berupa Sembako.
Dalam penyerahan itu, Kasatgas Binmas Noken juga didampingi oleh Kapolres Jayapura AKBP Viktor D. Mackbon. Bantuan diserahkan di Posko Bencana Sentani, kepada masyarakat melalui wakil bupati Kabupaten Jayapura Giri Wijayanto.
Kasatgas Binmas Noken berharap, bantuan sembako itu dapat bermanfaat bagi para pengungsi yang berada di posko pengungsian.
Jumlah pengungsi tercatat sekitar 4.273 orang yang terbagi dari beberapa titik posko bencana Sentani.
Kasatgas Binmas Noken berharap, bantuan yang diberikan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis warga, bahwa para korban terdampak tersebut tidaklah sendirian dalam menghadapi bencana.
“Mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini, karena ada banyak pihak yang bersama-sama ikut meringankan beban yang dipikul saudara-saudara kita ini yang ditimba bencana,” kata Eko.
Selain bantuan dari Binmas Noken, datang pula bantuan dari berbagai pihak, di antaranya berupa bantuan logistik, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan itu di antaranya datang dari instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta dan organisasi kerukunan masyarakat.
Selain mengrimkan bantuan sembako, anggota Binmas Noken juga terlibat aktif dalam proses pencarian korban banjir bandang. Setidaknya, sebanyak 79 korban tewas akibat bencana banjir tersebut. ***
JAYAKARTA NEWS—Jumlah korban banjir bandang yang menerjang Sentani Provinsi Papua terus bertambah. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, hingga 18/3/2019 pukul 15.00 WIB, banjir bandang yang terjadi di Sentani, Jayapura, Papua pada Sabtu (16/3) pukul 21.30 waktu setempat telah menyebabkan 79 jiwa meninggal dunia dan 43 jiwa belum ditemukan. Ke-72 jiwa korban meninggal teridentifikasi di Kabupaten Jayapura, sisanya berada di Kota Jayapura. Terkait dengan korban hilang, 34 jiwa diidentifikasi di Kampung Milimik Sentani, 6 di Komplek Perumahan Inauli Advent dan 3 di Doyo Baru.
Sementara itu, 4.728 jiwa mengungsi di 6 titik pos penampungan. Jumlah penyintas terbesar, yaitu 1.450 jiwa, terdapat di BTN Gajah Mada. Kelima pos penampungan yang lain berlokasi di Posko Induk Gunung Merah menampung 1.273 jiwa, BTN Bintang Timur 600 jiwa, Sekolah HIS Sentani 400 jiwa, SIL Sentani 300 jiwa, dan Doyo Baru 203 jiwa. Sementara itu, 11.725 keluarga terdampak akibat banjir bandang yang dipicu oleh hujan ekstrem yang berlangsung selama 7 jam tersebut. Upaya penanganan pemerintah daerah setempat telah dilakukan sejak hari pertama pascabanjir bandang.
“Pos Komando yang didirikan di Kantor Bupati Jayapura telah melayani korban luka dan terdampak melalui pelayanan medis maupun dapur umum. Pelayanan medis telah didukung kembali oleh operasional rumah sakit yang telah berfungsi kembali, seperti RSUD Yowaris, sedangkan RS Dian Harapan, RS Bhayangkara, RS Abepura dan RS Aryoko difungsikan sebagai rumah sakit rujukan,” ujar Sutopo.
Pemerintah daerah setempat, lanjutnya, bersama dinas terkait, TNI, dan Polri melakukan upaya pemulihan dini seperti pembersihan kayu gelondongan, bebatuan, puing-puing dan material lain dengan alat berat. Di samping itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura mengerahkan 4 unit ekskavator, 4 wheel loader (traktor dengan roda karet untuk mengangkut material), dan 10 dump truck (truk jungkit) untuk pembersihan ruas Jalan Nasional Jayapura-Sentani-Kemiri sepanjang 70 km yang tertutupi lumpur dan pohon tumbang.
Banjir bandang ini menerjang sembilan kelurahan dengan tiga Tiga kelurahan yang mengalami kerusakan parah adalah Dobonsolo, Doyo Baru dan Hinekombe. Kesembilan kelurahan yang terdampak adalah Kelurahan Dobonsolo, Hinekombe, Hobong, Ifale, Ifar Besar, Keheran, Sentani Kota, Sereh, dan Yobhe.
Banjir menyebabkan rumah rusak berat 350 unit dan rumah terendam di BTN Bintang Timur Sentani 211 unit. Sejumlah fasilitas umum juga mengalami rusak berat, yaitu sekolah 8 unit, tempat ibadah 3 unit, drainase 8 unit dan jembatan 3 unit.
Terkait dengan penanganan pascabanjir, jelasnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan BNPB segera mengevakuasi korban bencana banjir bandang. Prioritas evakuasi bertujuan untuk menghindari bertambahnya jumlah korban meninggal duni dan luka-luka. Di samping itu Jokowi memerintahkan penghijauan dan penanaman kembali hutan di hulu sungai yang bermuara di Danau Sentani.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo telah melaporkan kepada presiden terkait dampak bencana dan penanganan darurat saat ini. BNPB dan kementerian/lembaga terkait sudah berada di lokasi untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada pemerintah daerah setempat. ***/ebn
Reog Ponorogo saat tampil di National Multicultural Festival Canberra. (Foto: KBRI di Canbera]
PUBLIK Australia di kota Canberra antusias menikmati suguhan budaya Indonesia yang ditampilkan Tim Reog Ponorogo Singo Budoyo Mudho yang berkolaborasi dengan Sanggar Tari Nusantara Sydney yang menampilkan tarian Papua.
Masyarakat Canberra memadati area Panggung Budaya di National Multicultural Festival (NMF) 2019 pada 16 Februari 2019. NMF sendiri digelar selama tiga hari, yakni mulai 15 hingga 17 Februari.
Kostum dan tarian yang ditampilkan Reog Ponorogo, mengundak decak kagum warga negeri banua tersebut. Michelle (16), misalnya, mengaku sangat mengagumi tarian dan kostum Reog Ponorogo. “Menurut penilaian saya, penampilan Indonesia sangat unik, menarik, dan mistis”, ujar remaja yang belajar di Melrose Highschool Canberra ini.
KBRI di Canberra bekerjasama sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendatangkan Tim Reog Ponorogo Singo Budoyo Mudho dari tanah air. Begitu pun dengan penampilan tari dan kostum Papua, yang dibawakan para pelajar Indonesia di Australia dan staf KBRI Canberra, juga tidak kalah menariknya.
Kesenian Reog Ponorogo dan tari asal Papua tersebut, memberi gambaran kepada publik dunia, khususnya di Canberra, tentang kebhinekaan Indonesia.
Foto: KBRI Canberra
Penampilan Reog Ponorogo seakan-akan menghipnotis pengunjung dibandingkan penampilan peserta lainnya, seperti dari China, India, atau Nepal. Peserta Parade berasal dari berbagai belahan dunia dari Eropa, m Amerika, Timur-Tengah, Afrika dan Asia Pasifik.
Selain panggung budaya, Indonesia juga ikut berpartisipsi dalam Parade yang dilakukan di sepanjang jalan London Circuit yang berada di pusat Kota Canberra. Duta Besar Kristiarto Legowo dan DCM Derry Aman, bahkan memimpin langsung kontingen Indonesia pada parade multi-budaya ini dengan berbaur dengan masyarakat umum. Penampilan Indonesia sangat dielu-elukan dan menjadi sasaran bidikan kamera para penonton.
Kata-kata ‘Wow’ berulang kali terlontar dari para penonton ketika menyaksikan parade Indonesia khususnya para peraga Reog Ponorogo yang dikelilingi para penari staf KBRI yang berpakaian Warok dan Jathil, berlenggak-lenggok memamerkan keindahan gerakan dan kostumnya.
Reog Ponorogo merupakan satu dari sejumlah atraksi budaya yang ditampilkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra, selain Tari Papua, ada juga tari Kuda Lumping, dan workshop alat musik Rindik khas Bali pada NMF tahun 2019 ini.
Paviliun Indonesia yang dibuka oleh KBRI Canberra juga menjadi salah satu stand yang paling besar dibandingkan kedutaan besar asing lainnya yang ikut NMF.
Menteri urusan Multikultural Canberra, Chris Steel, dan Komisioner untuk International Engagement Kota Canberra, Brendan Smyth menyempatkan diri mengunjungi Paviliun Indonesia yang berada di ASEAN Village.
Acara pembukaan ASEAN Village di NMF tahun ini dihadiri oleh seluruh Duta Besar negara anggota ASEAN di Canberra serta wakil dari Pemerintah Australian Capital Territory. Acara pembukaan ASEAN Village ditandai dengan pemukulan Gong Bali yang memang sudah menjadi alat musik popular di Indonesia. Selain pertunjukan budaya negara anggota ASEAN, ditampilkan juga Joget Berhibur oleh Malaysia, alunan musik petik oleh Filipina, dan tarian tradisional Fhon Khom Khum dari Thailand.
Di Paviliun Indonesia disajikan berbagai barang promosi budaya Indonesia mulai dari daerah Jawa hingga Bali. Beberapa pengunjung terlihat memadati Paviliun Indonesia dan mengambil brosur pariwisata Indonesia yang memang sengaja disediakan. Sambil melihat tampilan video promosi pariwisata, pengunjung juga terlihat bertanya mengenai “10 Bali Baru” destinasi pariwisata Indonesia. Bahkan tidak sedikit pengunjung yang mengaku penasaran ingin berkunjung langsung ke Indonesia untuk mempraktekkan bahasa Indonesia yang pernah dipelajari di sekolah sebelumnya.
Tidak hanya itu, Paviliun Indonesia juga memamerkan dan membagikan sampel berbagai produk-produk Indonesia yang telah merambah pasar Australia, seperti kerajinan rotan, mie instan, bumbu dapur, minuman dalam kemasan, snack, dll. Barang- barang produk Indonesia ini merupakan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dengan DWP KBRI Canberra.
Tidak ketinggalan Becak dan Ondel-Ondel Betawi sebagai photo booth menjadi atraksi tersendiri bagi Pengunjung yang hadir untuk selfie atau foto bersama keluarga.
Menurut Duta Besar RI untuk Australia, Kristiarto Legowo, partisipasi Indonesia di NMF bertujuan untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia di kalangan publik Australia.
“Posisi Indonesia sebagai destinasi terfavorit bagi wisatawan, pelajar, mahasiswa serta sukarelawan Australia yang berwisata ke luar negeri setelah Selandia Baru, semakin memotivasi KBRI untuk selalu menggelar berbagai bentuk promosi yang inovatif”, ujar diplomat senior yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kemlu RI.
“Setiap kali mengikuti NMF, Tim Parade dan juga Paviliun Indonesia senantiasa menjadi primadona pengunjung”, imbuhnya.
Seorang pengunjung asal Gungahlin, Canberra, Eliza Kikkert (38) yang mengaku tak pernah ketinggalan menghadiri NMF dalam 6 tahun terakhir, menyebut keikutsertaan Indonesia di NMF dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menarik dan terbukti telah memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan multibudaya di Canberra.
NMF merupakan ajang perhelatan multi seni-budaya dan makanan serta tarian terbesar di Ibu Kota Australia yang diadakan setiap tahun dan diikuti oleh komunitas dari berbagai negara di dunia. Rata-rata pengunjung yang datang mencapai hampir 300 ribu orang. Partisipasi Indonesia pada ajang multi-seni budaya di Canberra ini sudah menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu oleh Publik Australia.***
MUNGKIN tak terlalu sulit bagi anak-anak pantai, membayangkan suasana pegunungan. Tanah yang meninggi, pepohonan lebat berhimpitan, atau udara dingin di malam pekat.
Bagaimana membayangkan laut, pantai, bahkan ombak yang berkejar-kejaran. Bisakah dijelaskan dengan analogi benda sehari-hari tentang luasnya samudera berair asin? Kenapa asin? Bisakah diminum? Bisakah dibawa pulang? Dan masih banyak pertanyaan lain berkecamuk.
Maka tidak heran meski sepanjang 22 Desember 2018, anak-anak dari sembilan kabupaten di Pegunungan Tengah menjalani aktivitas sangat padat, mereka seperti tak kehabisan energi.
“Terimakasih kepada Bapak Herry yang sudah membawa kami sampai di Jayapura, melihat Santa Claus terjun payung, nonton film, juga rencana jalan-jalan melihat laut.”
Terima kasih juga disampaikan pada Kasatgas Binmas Noken, Kombes Pol Eko Sudarto. Suara Alex semakin terbata. Pertanda sebentar lagi air mata menetes.
Pak Herry yang disebut langsung berdiri. Brigjend Pol. Herry R Nahak memeluk anak asal Wamena itu. Kalau tidak segera dihentikan, bisa dipastikan semua yang ada di ruang makan malam akan menangis haru.
Ia membesarkan hati anak-anak yang sudah mulai mengusap air mata. Kehadiran anak-anak dari Pegunungan Tengah ke Jayapura adalah kegiatan Binmas Noken yang menjadi bagian Satuan Tugas Khusus Nemangkawi di Papua. Ia ingin membuka wawasan dan membangun mimpi anak-anak agar memiliki pikiran terbuka.
Ada dunia lain selain tanah kelahiran. Akses transportasi membuat mereka terisolasi. Di antara mereka, masih ada yang belum menikmati fasilitas listrik.
Maka berkesempatan naik pesawat, seperti mimpi kejatuhan bulan. Berkumpul dengan anak-anak dari daerah lain, mampu membangun wawasan tentang luasnya dunia. Tentang cita-cita menjadi pilot, polisi, tentara, penerjun, dokter, dan lain sebagainya.
Bisa jadi yang dilakukan Binmas Noken hanyalah secercah harap. Namun bukankah sebuah sukses besar selalu berawal dari setitik mimpi?
Kepada laut yang tak hendak berhenti bergerak, anak-anak Pegunungan Tengah Papua mengirim pesan, bahwa mereka pun akan terus bergerak merajut masa depan, menapaki kehidupan lebih baik, sama halnya dengan anak-anak di penjuru Indonesia lainnya. (Kristin Samah)
