Tag: KP2MI

Perluas Pasar Kerja Pekerja Migran, Kementerian P2MI Jajaki Kebutuhan Tenaga Kerja Agrikultur Jepang

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menjajaki peluang perluasan pasar kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor agrikultur Jepang melalui pertemuan dengan Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR) Singapura dan perwakilan empat prefektur Jepang, Selasa (15/9/2026).

J.CLAIR merupakan wadah yang menghubungkan pemerintah daerah Jepang, termasuk sejumlah prefektur, dalam kerja sama internasional.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas potensi kebutuhan tenaga kerja di masing-masing prefektur, kompetensi yang dibutuhkan, serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja ke depan.

Christina mengatakan, pemetaan kebutuhan tenaga kerja di tingkat prefektur penting dilakukan agar Indonesia dapat menyiapkan calon pekerja migran dengan kompetensi yang sesuai.

“Kami ingin mengetahui kebutuhan masing-masing prefektur secara lebih detail, baik dari sektor yang membutuhkan tenaga kerja, kompetensi yang diperlukan, maupun proyeksi kebutuhannya, sehingga kita bisa menyiapkan pekerja migran Indonesia sesuai kebutuhan,” katanya, dikutip dari keterangan Humas KP2MI.

Menurut Christina, pendekatan tersebut sejalan dengan Program Direktif Presiden Prabowo Subianto atau Program SMK Go Global, yang menghubungkan pendidikan dan pelatihan vokasi Indonesia dengan kebutuhan pasar kerja global.

“Prinsipnya demand driven. Kebutuhan pasar dipetakan terlebih dahulu, kemudian kita siapkan kompetensinya di Indonesia. Jadi, pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan pekerjaan yang tersedia di negara tujuan, termasuk Jepang,” ungkap Wamen Christina.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI dan J.CLAIR membahas rencana penyelenggaraan job fair dan job matching di Indonesia, serta pelatihan khusus sektor agrikultur untuk pasar Jepang melalui Program SMK Go Global.

Kementerian P2MI juga menjajaki penyusunan MoU dengan sejumlah prefektur di Jepang untuk membangun kerja sama penempatan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Penjajakan dengan J.CLAIR menjadi bagian dari upaya Kementerian P2MI memperluas kemitraan dengan berbagai wilayah di Jepang sekaligus membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengisi kebutuhan pasar kerja global,” tambah Wamen Christina. (*/di)

SMK Go Global Targetkan 40.000 Peserta pada 2026, Pelatihan Disesuaikan Kebutuhan Pasar Kerja Global

JAYAKARTA NEWS— Program SMK Go Global terus berjalan mencapai target peningkatan kapasitas 40.000 peserta di 2026 dalam 2 batch. Batch 1 sebanyak 12.220 peserta dan Batch 2 sebanyak 27.880 peserta. Selain pelatihan, desain program ini juga menghubungkan kompetensi, kebutuhan pasar kerja global, hingga penempatan pekerja migran.

Hal ini diungkap Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Rabu (9/9/2026). 

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal, mulai dari perkembangan program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto, penguatan pembiayaan penempatan melalui kredit usaha rakyat (KUR), hingga peningkatan manfaat jaminan sosial untuk mendukung pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Hingga 6 September 2026, papar Christina, sebanyak 3.879 peserta telah mengikuti program peningkatan kapasitas mencakup sektor hospitality, kesehatan, agrikultur, konstruksi, manufaktur, dan bahasa yang dirancang berbasis kebutuhan negara tujuan. 

Berdasarkan data SIP2MI, 7 September 2026, terdapat 232.920 kuota aktif dengan 77.762 kuota telah terpakai dan 155.158 kuota masih tersedia hingga 7 September 2026. 

“Dari data tersebut, suplai dan demand kita hubungkan sejak awal. Pelatihan harus benar-benar berbasis kebutuhan pasar kerja sehingga lulusan memiliki peluang penempatan yang jelas,” ungkapnya, dilansir Humas KP2MI.

Untuk mempercepat penyerapan peserta, Kementerian P2MI juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, lembaga penyelenggara pelatihan, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). 

Selain SMK Go Global, Christina juga menyampaikan perkembangan KUR Penempatan Pekerja Migran sebagai instrumen pembiayaan bagi calon pekerja migran. 

Wamen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dan jajaran terkait, di Jakarta, Rabu (9/9/2026)/Foto: Humas KP2MI

Penyaluran KUR

Hingga saat ini, kata dia, KUR penempatan tersalurkan kepada 2.650 penerima manfaat dengan total kredit Rp78,62 miliar, dari target 2026 sebesar Rp418, miliar yang didukung 19 bank penyalur.

“Kami mengusulkan penggunaan skema linkage melalui kerja sama dengan agregator yang mengintegrasikan lembaga penyalur, P3MI, dan pekerja migran dalam mekanisme pembiayaan serta collection secara lebih efisien. Kami ingin memastikan pembiayaan tidak menjadi hambatan untuk berangkat melalui jalur yang resmi dan aman,” jelas Christina.

Dalam kesempatan yang sama, Christina turut menyampaikan penguatan kebijakan jaminan sosial untuk pekerja migran lewat Peraturan Menteri (Permen) P2MI Nomor 9 Tahun 2026 yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang bersifat sukarela.

Hingga Juni 2026, tercatat 736.047 pekerja migran aktif terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pada periode yang sama, terdapat 688 klaim dengan nilai total Rp9,98 miliar, yang terdiri dari 579 klaim JKK senilai Rp4,88 miliar dan 109 klaim JKM senilai Rp5,1 miliar.

“Transformasi pelindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh, dengan tetap memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang sesuai, melalui proses resmi, memperoleh pembiayaan terjangkau, serta mendapatkan pelindungan komprehensif,” ucapnya. (*/di)

KP2MI Siapkan 500 Ribu Talenta untuk Pasar Kerja Global, Migrant Center Kampus Motor SMK Go Global

JAYAKARTA NEWS— Sebanyak 500.000 talenta Indonesia ditargetkan siap memasuki pasar kerja global dalam lima tahun ke depan melalui Program SMK Go Global yang dikembangkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Untuk tahun 2026, program ini memasuki tahap piloting dengan target 40.000 peserta.

Untuk mengakselerasi target tersebut, KP2MI memperkuat peran Migrant Center di perguruan tinggi sebagai salah satu motor penyelenggaraan Program SMK Go Global. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan SDM unggul Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus bersaing di pasar kerja internasional.

Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan yang digelar secara daring, Jumat (28/8/2026), dipimpin Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla bersama jajaran pejabat KP2MI dan perwakilan perguruan tinggi.

Dzulfikar mengatakan, penguatan Migrant Center merupakan bagian dari akselerasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan SDM Indonesia yang unggul dan siap bersaing di pasar kerja global.

“Peserta harus menjadi right talent, mendapat right training, masuk ke right market, didukung right partner, dan memperoleh right protection. Itu arah utama pengembangan SMK Go Global,” tegas Dzulfikar.

14 Ribu Pendaftar, 3 Ribu Siap Masuk Proses Penempatan

Antusiasme terhadap Program SMK Go Global terlihat dari jumlah pendaftar pada batch pertama yang telah mencapai 14.000 orang. Para peserta menjalani seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara.

Dari proses tersebut, sekitar 3.000 peserta kini siap memasuki proses penempatan melalui SIP2MI.

Capaian tersebut menjadi pijakan awal bagi KP2MI untuk memperkuat ekosistem program, termasuk melalui optimalisasi Migrant Center di perguruan tinggi.

KP2MI mendorong agar Migrant Center tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan. Lebih dari itu, Migrant Center diharapkan mampu membangun jejaring langsung dengan pengguna tenaga kerja di luar negeri sehingga proses pelatihan memiliki keterhubungan yang kuat dengan kebutuhan pasar kerja.

Sejumlah perguruan tinggi telah memiliki pengalaman membangun jejaring internasional yang dapat menjadi modal pengembangan tersebut. Universitas Nasional Pasim memiliki pengalaman dengan Jepang, Jerman, dan Korea. Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan Taiwan, serta Universitas Citra Bangsa dengan Jepang.

Ke depan, Migrant Center diharapkan berkembang menjadi pusat pengembangan SDM pekerja migran sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi penempatan pekerja migran secara nonprosedural.

Pelatihan Harus Sesuai Kebutuhan Industri

KP2MI juga menekankan bahwa kualitas pelatihan menjadi kunci agar peserta benar-benar siap memasuki pasar kerja global. Karena itu, pelatihan harus dirancang berdasarkan kebutuhan industri, termasuk dari sisi fasilitas dan jumlah peserta.

Untuk pelatihan welding, misalnya, rasio peralatan harus proporsional dengan jumlah peserta. Sementara untuk sektor hospitality, jumlah peserta perlu disesuaikan dengan karakteristik pelatihan.

Monitoring dilakukan di tengah proses pelatihan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai standar. Adapun keluaran akhirnya berupa sertifikasi dan uji kompetensi oleh user.

Di sektor kesehatan, KP2MI juga mendorong agar ujian Prometric dapat dilakukan di Indonesia. Upaya ini dilakukan antara lain melalui komunikasi dengan grup rumah sakit besar di Arab Saudi.

Tiga Skema Kerja Sama

Untuk mendukung pelaksanaan Program SMK Go Global, KP2MI menyiapkan tiga skema kerja sama. Pertama, Swakelola Tipe II untuk perguruan tinggi negeri. Kedua, Swakelola Tipe III untuk perguruan tinggi swasta. Ketiga, E-Katalog untuk kerja sama dengan pihak swasta.

Setiap Migrant Center nantinya akan ditunjuk Person in Charge (PIC) yang bertugas menjadi penghubung dalam urusan administrasi sekaligus koordinasi dengan tim pusat.

Dengan penguatan tersebut, KP2MI menempatkan Migrant Center bukan sekadar sebagai pusat pelatihan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem penyiapan dan penempatan pekerja migran Indonesia.

Dzulfikar menegaskan, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membuka akses karier global bagi mahasiswa dan alumni.

“Migrant Center harus menjadi instrumen perguruan tinggi dalam membuka pilihan karier global bagi mahasiswa dan alumni, dengan jalur prosedural, aman, dan terlindungi,” tegas Dzulfikar. (*/di)

Makmur di Negeri Orang, Sejahtera Setelah Pulang

KP2MI Siapkan Roadmap agar Pekerja Migran Punya Masa Depan Berkelanjutan

Tersebutlah banyak warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Mereka disebut Pekerja Migran Indonesia (Pemi). Selama bertahun-tahun kerja di negeri orang, mengalirkan transferan dana ke keluarganya di kampung. Alhasil, keluarga yang sebelumnya masuk kategori miskin, berubah menjadi keluarga yang cukup, kalau tak mau disebut makmur.

Persoalan muncul ketika mereka kembali ke Tanah Air. Tidak sedikit yang kemudian mengalami kemunduran ekonomi atau kembali miskin. Hal ini pernah diriset secara khusus oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta, lembaga riset ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan BP2MI (sekarang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/KP2MI).

Diketahuilah sejumlah faktor penyebab. Di antaranya, akibat ketidakmampuan mengubah remitansi (kiriman uang) menjadi asset produktif jangka panjang. Uang yang dialirkan bertahun-tahhun, habis terserap untuk konsumsi harian keluarga, pembangunan fisik rumah, tanpa perencanaan bisnis.

Ada juga yang terjerat utang berbunga tinggi. Biasanya dialami Pemi yang berangkat menggunakan jalur non-formal. Mereka terjebak meminjam modal awal kepada rentenir. Atau faktor lain, seperti kasus pemulangan bermasalah (deportasi).

Reintegrasi

Atas fenomena tersebut, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di bawah kakhoda Mukhtarudin segera tanggap. Melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI, pemerintah mendorong sistem reintegrasi yang memastikan Pemi dapat kembali bekerja, membangun usaha, memperoleh perlindungan sosial, dan melanjutkan kehidupan layak sepulang dari rantau.

Tonggak itu baru tuntas dibahas Kamis (27/8/2026) dalam pertemuan Lintas Kementerian dan Lembaga di Jakarta. KP2MI bersama International Labour Organization (ILO) dan Yayasan INFEST berhasil menyusun Roadmap Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia. Tokoh di balik kegiatan ini adalah Dirjen Pemberdayaan KP2MI/BP2MI, Dr Muh Fachri, S.STP, M.Si dan Direktur ILO Indonesia-Timor Leste, Simrin C. Singh. Hadir menyaksikan acara penting ini, Tenaga Ahli Utama/Penasihat Menteri KP2MI, Egy Massadiah.

Dengan tersusunnya Roadmap tersebut, telah tersusun pula kerangka kerja bersama agar reintegrasi Pemi tidak lagi berjalan parsial atau terpisah-pisah, melainkan lebih terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, berdasarkan data KP2MI, sebanyak 296.948 pekerja migran ditempatkan pada 2025, dengan 63,1 persen di antaranya merupakan perempuan. Besarnya jumlah Pemi, beriringan dengan kontribusi aliran dana yang masuk ke Indonesia.

Sayangnya, kepulangan Pemi ke Indonesia tidak otomatis membuat pekerja migran memperoleh kesejahteraan dalam jangka panjang. Ke depan, setelah Pemi kembali ke kampung halaman, langsung masuk sistem whole-of-migration-cycle approach, sebuah proses reintegrasi sejak sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga kepulangan.

Dalam kerangka tersebut, sejumlah kebutuhan menjadi perhatian, mulai dari pengakuan dan sertifikasi keterampilan, layanan ketenagakerjaan dan pencocokan pekerjaan, dukungan kewirausahaan, hingga akses perlindungan sosial.

Dukungan psikososial, layanan yang responsif gender, serta mekanisme rujukan dan koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam sistem reintegrasi. Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri mengatakan roadmap tersebut harus mampu menghubungkan berbagai program dan sumber daya pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan Pemi dan keluarganya.

“Pendekatan reintegrasi yang menyeluruh diperlukan agar manfaat migrasi kerja tidak berhenti pada remitansi, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan pekerja migran setelah kembali ke Indonesia,” tegas Fachri.

Pertemuan lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian dari proses untuk membangun roadmap yang implementatif, berbasis bukti, dan dimiliki secara kolektif oleh berbagai pemangku kepentingan. Pasalnya, reintegrasi Pemi merupakan persoalan lintas sektor yang tidak dapat ditangani oleh satu kementerian atau lembaga saja. Pemerintah membutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, serikat pekerja, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, ke depan diharapkan tidak ada lagi kisah pilu mantan pekerja migran yang kembali terpuruk secara ekonomi. Tidak ada lagi kisah “makmur ketika masih bekerja di negeri orang, dan kembali miskin ketika pulang”. (*)

Fasilitasi Pemulangan Siti dari Singapura! Direktur Seriulina: Setelah Sembuh Bisa Bekerja Lagi

JAYAKARTA NEWS— Akhirnya Siti Amanah Suci, pekerja migran asal Brebes yang bekerja di Singapura namun dipulangkan karena sakit, tiba di Tanah Air. Kepulangan Siti dan segala prosesnya ditangani Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), termasuk pendampingan Siti menjalani perawatan di RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri oleh BP2MI DKI Jakarta, Jakarta serta kepulangannya ke kampung halaman pada Kamis (27/8/2026).

Siti tiba dari Singapura pada 20 Agustus 2026, setelah itu ia langsung dibawa ke RS Bhayangkara Polri untuk penanganan lebih lanjut terhadap kesehatannya.

‎‎Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Seriulina Br. Tarigan, menyampaikan pemerintah memastikan Siti mendapatkan pelindungan dan pendampingan hingga tiba di rumah keluarganya. KP2MI juga menyediakan kebutuhan selama perjalanan, termasuk ambulans untuk menunjang kenyamanan dan kondisi kesehatan Siti.

‎‎“Semua kebutuhan kepulangan sudah difasilitasi negara. Tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan. Kami juga menyiapkan ambulans agar Mbak Siti lebih nyaman selama perjalanan dan menugaskan petugas untuk mendampingi sampai diserahkan langsung kepada keluarganya di Brebes,” ujar Seriulina, dilansir Humas KP2MI.

‎Ia menegaskan bahwa pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, Pekerja Migran Indonesia sebagai pahlawan devisa dan pejuang keluarga harus memperoleh pelindungan, termasuk ketika mengalami permasalahan atau kecelakaan saat bekerja di luar negeri.

‎‎“Sudah menjadi tugas negara untuk melindungi pekerja migran. Pemerintah akan tetap menjaga dan melindungi,” tegasnya.

‎‎Dalam kesempatan tersebut, Seriulina juga memberikan semangat kepada Siti untuk tidak kehilangan harapan atas cita-citanya. Setelah kondisi kesehatan dan mentalnya pulih, Siti masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan maupun kembali bekerja ke luar negeri secara prosedural.

‎‎“Jangan ragu dan jangan takut. Mbak Siti masih muda dan masih punya banyak waktu untuk mewujudkan cita-cita. Kalau nanti sudah pulih dan siap, masih bisa mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan bekerja ke luar negeri secara prosedural,” katanya.

‎Rakor Penanganan Kasus Siti

Sebelumnya, ‎‎guna memastikan penanganan dan proses pemulangan Siti berjalan secara terpadu, Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi menginisiasi Rapat Koordinasi Penanganan pada 26 Agustus 2026.

‎Rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak yang berwenang dan terkait dalam penanganan Siti. Di antaranya Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi pada Pemberi Kerja Perseorangan; Direktorat Kelembagaan Penempatan; Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan; RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri; PT Fortune Jaya Corpora; BPJS Ketenagakerjaan; BP3MI DKI Jakarta; serta BP3MI Banten.

‎‎Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kesehatan, pelindungan, hingga fasilitasi kepulangan Siti ke daerah asalnya dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing pihak.

‎‎”Melalui fasilitasi pemulangan ini, KP2MI bersama BP3MI DKI Jakarta memastikan proses kepulangan Siti hingga bertemu kembali dengan keluarganya di Brebes dapat berjalan dengan aman dan nyaman. KP2MI juga terus memberikan pendampingan sesuai kebutuhan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Seriulina. (*)

Kick Off SMK Go Global, Mukhtarudin: Kita Siapkan Pekerja Kompeten Sesuai Kebutuhan Negara Tujuan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah menyiapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil, kompeten, dan berdaya saing global melalui program SMK Go Global.

Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat Kick Off Program SMK Go Global bertema “Tingkatkan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia Terampil Mendunia” di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta Timur, Rabu (26/8/2026)

Menurut Mukhtarudin, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara yang tengah menghadapi fenomena aging population.

“SMK Go Global merupakan bentuk pelindungan dari hulu. Peserta dibekali kompetensi, bahasa, serta sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional agar siap bekerja melalui jalur yang legal, aman, dan terlindungi,” ujarnya, dilansir Humas KP2MI.

Indonesia, lanjutnya, berada dalam momentum penting dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Di sisi lain, sejumlah negara di Eropa dan Asia justru menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat penuaan populasi.

Kondisi tersebut, kata Mukhtarudin, menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk menempatkan tenaga kerja terampil ke pasar internasional melalui jalur resmi dan terlindungi.

“Pemerintah tetap memprioritaskan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri. Tetapi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, kita siapkan fasilitas dan aturan agar mereka dapat bekerja secara resmi, aman, dan terlindungi,” tegasnya.

Program SMK Go Global, katanya lagi, menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025 mengenai penyiapan 500.000 tenaga kerja terampil.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 300.000 peserta ditargetkan berasal dari lulusan SMK, sedangkan 200.000 lainnya berasal dari pendaftar umum, termasuk lulusan SMA, diploma, hingga sarjana.

Penyiapan 500.000 CPMI tersebut dilakukan secara bertahap, yakni 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029.

Berbasis Kebutuhan Pasar Global

Mukhtarudin menegaskan, SMK Go Global tidak hanya mengejar jumlah peserta, tetapi memastikan keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.

Program tersebut menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan pasar atau demand-driven melalui pelatihan upskilling bagi calon Pekerja Migran yang telah memiliki dasar kompetensi.

“Yang kita siapkan bukan sekadar tenaga kerja untuk diberangkatkan, tetapi tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan mampu memenuhi standar kebutuhan industri di negara tujuan,” ucapnya.

Kelas Pelatihan

Kementerian P2MI menyiapkan 2.000 kelas pelatihan yang tersebar di 23 wilayah kerja BP3MI. Program tersebut ditargetkan menghasilkan 500.000 Pekerja Migran terampil secara bertahap hingga 2029.

Para peserta nantinya diproyeksikan mengisi peluang kerja di sejumlah negara tujuan strategis, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Turki, Taiwan, Maladewa, serta negara-negara di kawasan Eropa.

Menteri Mukhtarudin menyampaikan, antusiasme masyarakat terhadap program SMK Go Global cukup tinggi. Pada pendaftaran Batch 1 yang dibuka pada 12–22 Agustus 2026, tercatat 14.523 orang mendaftar.

Setelah melalui tahapan verifikasi administrasi, tes tertulis, dan wawancara, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan lolos dan mengikuti pelatihan dalam 167 kelas yang tersebar di 20 wilayah kerja BP3MI.

Menurut Mukhtarudin, tingginya antusiasme tersebut menunjukkan adanya minat besar generasi muda Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan mengakses peluang kerja di pasar internasional.

Mukhtarudin pun optimistis SMK Go Global dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang lebih berkualitas.

“Harapan kita, mereka yang mengikuti program ini bukan hanya siap bekerja di luar negeri, tetapi juga mampu membawa nama baik Indonesia dan memberikan kontribusi bagi keluarga serta perekonomian nasional,” pungkas Mukhtarudin. (*/di)

Peluang Karier Perawat di Negeri Sakura: 105 CPMI Jalani Join Interview G to G Batch 20

JAYAKARTA NEWS— Langkah calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk meniti karier di Negeri Sakura kini semakin dekat. Sebanyak 105 kandidat Nurse (perawat) dan Careworker (perawat lansia) mengikuti proses Join Interview Program Economic Partnership Agreement (EPA) Government to Government (G to G) Jepang Batch 20 untuk Giat Penempatan Tahun 2027, yang digelar di Jakarta pada Rabu (26/8/2026).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) ini menghadirkan langsung 23 institusi pemberi kerja asal Jepang untuk bertatap muka dengan para kandidat.

Menteri P2MI, Mukhtarudin, yang meninjau langsung jalannya seleksi menegaskan bahwa transparansi sejak awal menjadi kunci utama kesuksesan penempatan tenaga kerja internasional.

“Tugas kita adalah mempersiapkan mereka agar betul-betul paham di mana akan bekerja dan apa pekerjaannya. Ibaratnya, jangan sampai ‘membeli kucing dalam karung’. Harus ada kecocokan dan keterbukaan dari awal agar terbangun kerja sama yang baik saat penempatan nanti,” tegas Mukhtarudin.

Dalam sesi wawancara ini, setiap pencari kerja diberikan kesempatan untuk memilih maksimal 10 institusi pemberi kerja. Mukhtarudin berpesan agar para peserta memanfaatkan momentum ini secara maksimal untuk menggali informasi detail mengenai tempat kerja dan hak-hak mereka.

Rangkaian join interview ini bukan sekadar ajang pencocokan kerja, melainkan langkah awal krusial bagi para CPMI untuk memantapkan mental, mengasah kompetensi, serta memahami budaya kerja profesional Jepang. Melalui program ini, Kementerian P2MI berharap para kandidat yang lolos kelak mampu membawa nama baik bangsa dan menunjukkan kualitas terbaik di sektor pelayanan kesehatan global. (*/di)

KP2MI Bidik Peluang Sektor Pertanian dan Hospitality Yordania untuk Pekerja Migran Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menerima audiensi Duta Besar Kerajaan Yordania untuk Indonesia, Sudqi Atallah Al Omoush, di Kantor Kementerian P2MI, Senin (24/8/2026).

Audiensi Dubes Sudqi itu untuk menjajaki kemungkinan peluang pembukaan pasar pekerja migran Indonesia di sektor agrikultur dan hospitality di Kerajaan Yordania.

“Kita mendengar kemungkinan peluang bagi pekerja migran pada sektor pertanian dan hospitality di Yordania. Namun tentunya masih berupa kemungkinan yang perlu kita jajaki bersama, agar penempatan dapat dilakukan secara aman, dan memberikan manfaat bagi kedua negara,” katanya, dikutip dari keterangan Humas KP2MI.

Wamen Christina menyebut, sektor pertanian dan hospitality bisa menjadi sektor potensial untuk dijajaki antara Indonesia dan Kerajaan Yordania. Karena itu, Indonesia akan membentuk tim untuk menjajaki kemungkinan peluang tersebut. 

“Pertemuan ini baru langkah awal mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di Yordania sekaligus menjajaki skema penempatan pekerja migran yang aman dan sesuai dengan regulasi kedua negara,” lanjut Wamen Christina.

Dalam pertemuan itu, Wamen Christina juga memaparkan program direktif Presiden Prabowo Subianto, SMK Go Global untuk mendorong penempatan pekerja migran dengan kompetensi (skilled) ke berbagai negara hingga 2029. Pada 2026, Indonesia menargetkan 40 ribu peserta mengikuti pelatihan melalui sekitar 2.000 kelas, dengan prioritas pada delapan sektor yang memiliki prospek penempatan global, seperti kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, serta konstruksi.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah juga menyiapkan pelatihan kompetensi teknis, bahasa, hingga sertifikasi bagi calon pekerja migran agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.

“Kami tidak hanya mencari pasar, tetapi juga menyiapkan pekerjanya melalui pelatihan kompetensi, bahasa, dan sertifikasi,” pungkasnya. 

Wamen Christina menambahkan, Yordania menjadi satu pasar yang bisa dijajaki lebih lanjut, apalagi dengan keberadaan Atase Ketenagakerjaan Kementerian P2MI di KBRI Amman. (*/di)

Jelang Kick-off Nasional, KP2MI Matangkan Kesiapan Program Peningkatan Kapasitas PMI

JAYAKARTA NEWS— Persiapan pelaksanaan program peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dimatangkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, KP2MI menggelar rapat evaluasi capaian sekaligus pemantauan kesiapan kick-off nasional di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri KP2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, didampingi Sekretaris Jenderal KP2MI, Komjen Pol Dwiyono. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program di tingkat pusat maupun daerah menjelang kick-off yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (26/8/2026).

Digelar secara hybrid, rapat ini sekaligus menjadi forum untuk memastikan berbagai aspek teknis telah siap. Mulai dari validasi data peserta, pemetaan kelas pelatihan vokasi, penyelarasan regulasi dan administrasi pengadaan, hingga kesiapan jaringan di seluruh Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di daerah.

Dalam arahannya, Wamen Dzulfikar Ahmad Tawalla memberikan apresiasi atas kesigapan seluruh jajaran kementerian dan Kepala BP3MI di daerah dalam mempersiapkan momentum kick-off yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (26/8/2026) mendatang.

“Kita mengapresiasi kesiapan dan kesigapan Bapak dan Ibu sekalian menjelang detik-detik kick-off. Harapan kita, seluruh data capaian yang disampaikan dapat up-to-date dan akurat. Rapat hari ini menjadi bagian penting dari pemantauan kesiapan teknis agar saat kick-off berlangsung, seluruh balai di daerah sudah berada dalam posisi siap,” ujar Dzulfikar, dikutip dari keterangan Humas KP2MI.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KP2MI, Dwiyono, memaparkan hasil evaluasi matrik rekapitulasi data pelatihan per 23 Agustus 2026. Berdasarkan target awal sebanyak 108 kelas (3.260 peserta), saat ini data terverifikasi yang masuk telah mencapai 129 kelas dengan total 2.580 peserta di berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, DIY, Bali, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Selatan.

“Secara rekapitulasi, pergerakan data dari balai-balai daerah menunjukkan progres yang signifikan. Namun, kita tetap melakukan evaluasi ketat terhadap balai yang belum melengkapi laporan matrik maupun yang mengalami penyesuaian kuota peserta di lapangan,” tegas Sekjen Dwiyono.

Selain pemetaan data kelas, rapat evaluasi juga menyoroti aspek ketertiban administrasi dan skema pengadaan pelatihan vokasi. Sekjen Dwiyono menginstruksikan seluruh BP3MI untuk memastikan skema pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku serta petunjuk teknis (juknis), dengan menegaskan agar tidak ada skema penunjukan langsung (PL) yang melanggar ketentuan.

Dalam rapat ini, jajaran BP3MI di daerah turut menyampaikan pembaruan kondisi objektif dari wilayah masing-masing. BP3MI NTT melaporkan bahwa meskipun sempat terkendala dampak bencana alam yang mempengaruhi mobilisasi calon peserta, pihak BP3MI telah memaksimalkan kuota sebanyak 220 peserta dalam 11 kelas. Pelatihan dipusatkan di lembaga vokasi Kota Kupang, antara lain Universitas Citra Bangsa, Universitas San Pedro, dan Poltekkes Kemenkes Kupang.

“Kami tegaskan agar pada Rabu pagi pukul 10.00 WIB seluruh peserta pelatihan di balai-balai daerah sudah teregistrasi dan berkumpul, sehingga pukul 11.00 WIB kita bisa melaksanakan gladi bersih jaringan dan alur acara secara nasional sebelum kick-off resmi dimulai pukul 13.00 WIB,” pungkas Dzulfikar. (*/di)

Tak Miliki Dokumen Lengkap, 17 PMI Nonprosedural Dipulangkan dari Malaysia

JAYAKARTA NEWS— Meski kampanye ‘Migran Aman’ gencar disuarakan, termasuk edukasi bahaya menempuh jalur illegal untuk bekerja di luar negeri, namun tetap saja ada yang mengabaikannya.

Seperti yang terjadi baru-baru ini menimpa 17 pekerja migran Indonesia asal Sumatera Selatan yang terjaring inspeksi petugas imigrasi Malaysia lantaran tidak memiliki dokumen kerja yang legal.

Meski ke-17 pekerja ini salah melangkah, namun negara tidak lepas tanggung jawab. Mereka tetap mendapat pendampingan. Adalah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan yang melakukan pendampingan pada 17 pekerja bermasalah ini hingga mereka tiba di Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke Sumatera Selatan pada Kamis (20/8/2026).

Proses kepulangan difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru bersama BP3MI Kepulauan Riau dan selanjutnya didampingi oleh BP3MI Sumatera Selatan.

Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waydinsyah, mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus dipersiapkan melalui prosedur yang benar sejak awal.

“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bekerja ke luar negeri bukan sekadar soal mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memastikan seluruh proses keberangkatan, dokumen, dan pelindungan hukumnya terpenuhi sejak awal. Berangkat secara nonprosedural membuat pekerja migran sangat rentan ketika menghadapi persoalan di negara tujuan,” kata Waydinsyah, dilansir Humas KP2MI.

Para pekerja migran tersebut berasal dari Palembang, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Lahat, dan Ogan Ilir. Sebagian besar bekerja sebagai buruh di kilang sayur-mayur di Malaysia.

Terjaring Razia Petugas Imigrasi Malaysia

Berdasarkan informasi yang diperoleh, mereka berangkat secara mandiri dan mayoritas melalui Pelabuhan Dumai. Saat berada di negara tujuan, para pekerja tersebut terjaring inspeksi petugas imigrasi Malaysia di lokasi kerja karena tidak memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan dan keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.

Setibanya di Sumatera Selatan, BP3MI Sumatera Selatan melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan untuk memastikan penanganan kepulangan masing-masing pekerja migran sesuai dengan kondisinya. Tiga orang dijemput keluarga di bandara, sedangkan satu pekerja dalam kondisi rentan mendapat pendampingan petugas hingga tiba di tempat tinggalnya di Palembang.

Selain itu, enam orang difasilitasi untuk melanjutkan perjalanan menuju daerah asal menggunakan jasa transportasi, sementara tujuh pekerja lainnya untuk sementara ditempatkan di Rumah Ramah BP3MI Sumatera Selatan.

BP3MI Sumatera Selatan tidak hanya memfasilitasi kepulangan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai mekanisme bekerja ke luar negeri secara prosedural serta pentingnya memenuhi persyaratan sebelum keberangkatan. Para pekerja migran juga diberikan informasi mengenai layanan SONGKET BP3MI Sumatera Selatan sebagai kanal resmi untuk memperoleh informasi dan layanan terkait migrasi aman.

Waydinsyah menegaskan pentingnya masyarakat memastikan legalitas informasi lowongan kerja, pemberi kerja, dan proses penempatan sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.

“Pesan kami jelas, jangan mengambil jalan pintas. Manfaatkan kanal resmi SONGKET BP3MI Sumsel untuk mendapatkan informasi, memastikan pekerjaan dan pemberi kerja, serta memperoleh pelindungan sebelum berangkat. Kami tidak ingin masyarakat baru mencari bantuan setelah persoalan terjadi,” ujar Waydinsyah. (*/di)