Tag: Komisi IV DPR

Resmikan Gudang BULOG di Kalsel, Titiek Soeharto: Kami Dukung Penguatan Petani dan Pangan Nasional

JAYAKARTA NEWS— Gudang Komoditas Pangan (GKP) berkapasitas 3.500 ton resmi berdiri di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian yang dilakukan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Jumat (3/7/2026) ini menandai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kehadiran gudang baru di Kompleks Pergudangan Landasan Ulin menjadi simbol komitmen negara menjaga pasokan pangan tetap stabil di tengah tantangan distribusi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Agenda kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI bersama jajaran Perum BULOG ini bukan sekadar seremoni. Dengan tambahan kapasitas simpan ribuan ton, BULOG kini memiliki ruang lebih besar untuk mengelola stok beras dan jagung petani, menjaga kualitas hasil panen, sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar.

Dukungan penuh dari parlemen terhadap program BULOG mempertegas bahwa penguatan infrastruktur pangan adalah fondasi penting bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Dengan tambahan kapasitas simpan sebesar 3.500 ton, Perum BULOG semakin memiliki kemampuan untuk mengelola stok komoditas pangan secara lebih optimal, menjaga kualitas hasil panen, serta mendukung kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan dukungan terhadap program-program Perum BULOG, terutama yang berdampak langsung pada penguatan petani dan pengelolaan pangan nasional. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga selama masa penyimpanan.

“Komisi IV tentu mendukung program-program Perum BULOG, sepanjang terus berpihak dan memberikan manfaat bagi petani. Kami juga mengapresiasi BULOG karena stok yang tersedia mencukupi dan kualitasnya baik,” ujar Titiek, dalam keterangan pers BULOG.

Titiek turut mengapresiasi pengelolaan stok di GKP Banjarbaru yang dinilai berjalan baik. Menurutnya, perputaran stok beras digudang tersebut relatif cepat, dengan masa simpan paling lama sekitar empat bulan, sehingga beras dari petani dapat segera diproses dan kembali disalurkan ke pasar.

“Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan dan penguatan udang ini, kapasitas penyimpanan beras dapat semakin meningkat, dengan kualitas yang juga semakin baik,” tambah Titiek.

Perkuat Kesiapan Pangan Nasional

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, peresmian GKP Banjarbaru menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan pangan nasional, khususnya dari sisi infrastruktur penyimpanan.

Pembangunan gudang di Landasan Ulin, jelasnya, merupakan bagian dari realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Dari total dana PMN sebesar Rp2 triliun, Perum BULOG telah mengawal 81 proyek penguatan infrastruktur pangan di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, realisasi fisik mencapai 95,7 persen. Proyek tersebut mencakup pembangunan Sentra Penggilingan Padi, Sentra Pengolahan Beras, hingga Sentra Pengeringan Jagung yang menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu ke hilir.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI sudah berkenan hadir dan memberikan dukungan, infrastuktur yang baru diresmikan ini dibangun dengan standar terbaik untuk menjamin tersedianya dan terjaganya cadangan beras pemerintah yang dikuasai BULOG,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Dirut BULOG menambahkan bahwa Gudang ini sangat diperlukan dalam mendukung penyimpanan stok pangan nasional yang jumlahnya sangat besar pada tahun ini.

“Setelah diresmikan, Gudang ini akan segera dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk penyimpanan beras dan jagung hasil petani dari Kalimantan Selatan”, tutup Ahmad Rizal. (*/di)

Komisi IV Temukan Produk Arang Ilegal, Ancam Keberadaan Mangrove

JAYAKARTA NEWS— Pada inspeksi mendadak (sidak) di Kepulauan Riau (Kepri), Komisi IV DPR RI menemukan produk arang ilegal yang bahan bakunya diambil dari mangrove. Produk arang itu tersimpan dalam gudang yang memuat begitu banyak tumpukan karung arang yang siap dipasarkan.

Temuan ini mendapat perhatian serius Komisi IV DPR di tengah upaya pemerintah merehabilitasi hutan mangrove dengan menggelontorkan anggaran hingga Rp1 triliun lebih. Tentu temuan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah tersebut. Ketua Komisi IV DPR Sudin yang memimpin sidak ini, Rabu (25/1/2023) menyerukan, agar gudang penyimpanan arang ilegal tersebut disegel. Gudang arang ini berada di Pulau Galang, Batam, Kepri. Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

“Berapa ratus ribu batang mangrove yang dipotong. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp1 triliun lebih untuk penanaman mangrove. Sementara di Kepri ini mangrove ditebang untuk bikin arang. Pemiliknya harus segera di-BAP. Kita juga akan sidak tempat-tempat lainnya. Semua produk arang ini diekspor ke Singapura dan Malaysia,” ungkap Sudin.

Kerugian negara segera dihitung oleh tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ikut dalam sidak tersebut. Ternyata tak hanya satu gudang, masih ada gudang lainnya di Pulang Galang yang juga jadi sasaran sidak Komisi IV. Ketika melihat produk arangnya, ternyata batang arangnya cukup besar. Menurut Sudin, batang arang itu didapat dari menebang pohon mongrove yang berusia sekitar 50 tahun.

Sudin sudah memerintahkan Gakkum KLHK menyegel gudang-gudang ilegal tempat penyimpanan arang mangrove tersebut. Setidaknya ada tiga gudang yang berhasil disidak Komisi IV DPR bersama Gakkum KLHK. Informasi seputar produk arang berbahan magrove ilegal ini, lanjut Sudin, sudah didapat satu bulan sebelumnya. Ketika masuk masa sidang, Komisi IV pun segera menyidak gudang-gudang penyimpanan arang ilegal tersebut.

“Kita akan cek, apakah ada izin reklamasinya apa tidak. Izin reklamasi ada di KKP. Kalau tidak ada izin, kita perintahkan disegel, karena merusak hutan mangrove. Kita juga pernah menyegel PT. Kayla di Batam. Saya katakan segel, karena itu merusak hutan bakau. Kita enggak peduli siapa backing-nya. Kalau melanggar hukum, ya kita akan tegakkan hukum,” tandas politisi PDI Perjuangan itu. ***

KLHK Didesak Kendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Perusahaan Pertambangan

JAYAKARTA NEWS— Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan ini, diketahui, berasal dari sejumlah perusahaan pertambangan. Karena itu, upaya pengendalian sekaligus pengawasan terhadap sejumlah perusahaan pertambangan secara berkelanjutan bernilai krusial.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menegaskan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali bisa melahirkan derita yang berkepanjangan. Tidak hanya itu, derita tersebut tidak berhenti berdampak pada hayati Indonesia, akan tetapi juga pada rakyat sekitar.

Demikian pernyataan tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono beserta Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Novrizal Tahar, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan RM Karliansyah, dan Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho San di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

“Mereka yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prosedur yang memberikan dampak begitu dahsyat kepada urusan lingkungan. Percuma kita gembar gembor kepada dunia bahwa angka deforestasi kita semakin menurun. Yang terdampak dari tambang-tambang ilegal ini juga adalah hutan Indonesia dan masyarakat sekitar,” ucap Budi, sapaan akrabnya, saat membuka rapat, Senin (12/12/2022). Demikian dikutip dari laman dpr.gp.id

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu menilai permasalahan utama yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah perilaku manajemen perusahaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan. Di mana, perilaku tersebut turut diikuti dengan sikap tidak ada rasa tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, dan kurangnya pengawasan disertai dengan proses penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera.

“Dampak (kerusakan hayati akibat limbah tambang) ini sangat merugikan. Ini juga membutuhkan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tidak sedikit, biaya pengobatan bagi warga terdampak pencemaran akibat kontaminasi pencemaran yang mengandung zat berbahaya. Kami minta pemerintah betul-betul serius menindaklanjuti laporan ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Budi berharap KLHK, usai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyiapkan SDM yang mumpuni untuk menindaklanjuti berkas perizinan hingga laporan kerusakan lingkungan yang semakin  bertambah karena adanya penyederhanaan prosedur. Di sisi lain, ia ingin KLHK menguatkan kolaborasi dengan stakeholder lainnya agar penanganan soal limbah tersebut bisa tertangani sesuai dengan prosedur.***/din

Komisi IV Pertanyakan Validitas Data Pertanian Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu mempertanyakan data ketersediaan stok pangan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka mengantisipasi gejolak harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum libur akhir tahun. Pasalnya, anggaran Kementan tahun 2022 berkurang, namun produksi pangan tidak berubah dengan tahun sebelumnya.

“Terdapat catatan yang telah kami himpun dan perlu diperhatikan. Di antaranya masalahanggaran yang berkurang setiap tahun, namun jumlah produksi tidak berubah signifikan. Bila anggaran Kementan menurun, kegiatan produksi juga turun. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kami terkait validitas data produksi, cara perhitungan produksi dan target,” ucap Rusdi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan jajaran Eselon I Kementan, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022). Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Sebagai contoh, pada bulan Mei 2022 lalu, Kementan menyatakan 3 (tiga) tahun tidak ada impor beras. Akan tetapi, berdasarkan data BPS masih terdapat impor selama tiga tahun terakhir, mulai dari 444.508 ton, 356.286 ton, dan 407.741 ton.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem itu juga menyayangkan komitmen Kementan mengenai produksi kedelai. Sebab, menurutnya, Menteri Pertanian pernah berjanji akan menuntaskan permasalahan kedelai dalam dua musim tanam. Namun, hingga kini, produksi dan produktivitas kedelai belum terlihat meningkat signifikan. Sehingga, kebutuhan dalam negeri masih mengandalkan impor.

“Soal target peningkatan produksi kedelai dinilai (seperti) lagu lama yang tidak pernah terselesaikan. Persoalannya, slogan pencapaian swasembada tidak diiringi dengan penyiapan atau ketersediaan benih dalam negeri,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, mewakili Komisi IV DPR RI, Legislator Dapil Sulawesi Selatan III itu menegaskan Kementan untuk mengantisipasi krisis pangan. Tidak hanya itu, ia menekankan Kementan harus memiliki blue print pembangunan sektor pertanian jelas, terukur, dan realistis.

“Komisi IV DPR RI meminta agar semua kegiatan strategis serta berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan perbaikan nilai tambah produk pertanian agar diperhatikan, termasuk di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat,” tutup Rusdi.***/bnt

Pemerintah Jangan Tunduk dengan Spekulan

ANGGOTA DPR RI Komisi IV Rahmad Handoyo meminta Bulog melakukan langkah antisipasi atas kemungkinan kenaikan harga bahan pokok yang rutin terjadi menjelang puasa dan lebaran.

“Jangan sampai tradisi kenaikan harga ini terulang kembali pada tahun 2017 ini,” kata Rahmad Handoyo kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (18/5). Dikatakan Rahmad, Bulog sebagai perpanjangan tangan negara merupakan instrument utama dalam menstabilkan harga pangan.
“Bulog harus dikedepankan, karena fakta dilapangan selama ini, yang mengemuka justru perburuan rente yang dilakukan para spekulan,” tegas Rahmad Handoyo.
Rahmad Handoyo menilai, sejauh ini langkah-langkah antisipasi guna menstabilkan harga pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang telah dilakukan pemerintah, sudah cukup baik.
“Operasi pasar yang belakangan ini nyaris setiap hari digelar Bulog, serta sidak yang dilakukan satgas pangan sudah cukup efektif,” kata Rahmad Handoyo.

Politisi PDI Perjuangan asal Boyolali ini mengungkapkan, keberhasilan Satgas Pangan menggerebek gudang penimbunan 183 ton bawang putih di Marunda, Jakarta Utara, (17/5/2017), layak diapresiasi semua pihak.
“Sudah semestinya para penimbun yang memainkan harga dan merugikan masyarakat ditindak sesuai hukum. Pemerintah tak boleh ragu dan tak boleh kalah dengan para spekulan,” kata Rahmad Handoyo.

Seperti diketahui, Satas Pangan berhasil menggerebek tersebut milik PT TPI dikawasan Marunda, Jakarta Uraea. Adapun, bawang putih itu diimpor oleh dua perusahaan yaitu PT NBM dan PT LBU sejak April lalu.

Berdasarkan penyelidikan Bareskrim, bawang putih itu diselundupkan dari Tiongkok dan India. Masuknya barang tersebut ke Indonesia tidak memenuhi dokumen importasi yang lengkap.

 

Warga saat membeli sembako pada bazar sembako murah yang digelar Pemko Batam beberapa waktu lalu di Lubukbaja. Foto Courtesy: Cecep Mulyana

 

Apresiasi Kapolri
Terkait upaya antisipasi harga pangan, Rahmad Handoyo juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Satgas Pangan.dalam menjaga stabilitas harga sembako dan pangan. jelang dan saat Lebaran kali ini.
“Pak Tito mengatakan akan memcat anak buahnya yang lalai memantau permainan harga pangan. Ketegasan ini kita apresiasi,”kata Rahmad Handoyo.

Dikatakan, Polisi memang harus pro aktif, turun langsung ke lapangan memantau serta menindak tegas para spekulan dan mafia pangan yang mempermainkan harga-harga kebutuhan pokok. “Mereka (tengkulak) biasanya memanfaatkan moment menjelang dan pada saat Lebaran untuk meraup keuntungan yang tidak wajar,” tegas Rahmad Handoyo.

Rahmad Handoyo menambahkan, jika melihat kebelakang, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang dan pada saat lebaran nyaris tak pernah terbendung. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah sebelumnya, sepertinya tidak mampu menstabilkan pasar. Akibatnya, setiap Lebaran, masyarakat kecil pun tercekik mahalnya harga kebutuhan pokok.

“Kita berharap, satgas pangan kali ini, kesulitan yang dialami masyarakat akibat melonjaknya harga pangan disetiap Lebaran, tidak akan terulang kembali,”kata Rahmad Handoyo
Melva