JAYAKARTA NEWS – Indonesia harus mampu menjadi aktor dalam pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) yang kini sedang menjadi tren dunia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo meyakini, posisi dapat dipegang Indonesia, karena punya cadangan bijih nikel terbesar dunia. Nikel adalah bahan baku utama komponen baterai di kendaraan bermotor listrik.
Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2019, dengan status hingga Desember 2018, cadangan bijih nikel nasional mencapai 3,57 miliar ton. Rinciannya, cadangan terkira sebanyak 2,87 miliar ton dan cadangan terbukti sekitar 698 juta ton. Untuk sumber daya nikel mencapai 9,31 miliar ton yang terdiri dari sumber daya terukur sebanyak 2,03 miliar ton, tertunjuk 2,68 miliar ton, tereka 4,29 miliar ton, dan hipotetik 294,9 juta ton.
“Tidak mengherankan heran jika Hyundai memindahkan operasionalnya dari Malaysia ke Indonesia. Selain karena market Indonesia yang besar, juga karena mereka ingin mengembangkan kendaraan listrik di sini,” katanya.
“Produsen otomotif listrik asal Amerika Serikat, Tesla, juga serius mendekati Indonesia. Januari ini dikabarkan mereka akan berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan tim pemerintah lainnya,” ujar Bamsoet saat ngobrol santai (Ngobras) dengan pakar marketing, Hermawan Kertajaya, di Jakarta, Kamis (14/1/21).
Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, dari segi political will, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan banyak insentif baik bagi produsen maupun konsumen agar mau beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke Kendaraan Bermotor Listrik (KBL). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, salah satu insentif fiskal yang sudah tersedia, antara lain pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen bagi KBL yang mengikuti program pengembangan mobil listrik.
“Pemerintah daerah juga banyak memberikan insentif, antara lain Pergub DKI Jakarta Nomor 3/2020 yang membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga ada Permendagri Nomor 975-698/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10 persen terhadap mobil listrik dan 2,5 persen untuk sepeda motor listrik di wilayah Pemprov Jawa Barat. Sedangkan di Bali, Pemda dan DPRD menerbitkan Perda Bali Nomor 9/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik di Bali,” kata Bamsoet.
Lebih jauh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini mengungkapkan, dari segi konsumen, beralih ke kendaraan listrik mendatangkan banyak keuntungan. Dia memberi contoh, pemilik akan mendapatkan kredit khusus kendaraan bermotor listrik dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bunga sebesar 3,8 persen per tahun dan tenor sampai dengan enam tahun. PLN juga akan memberikan fasilitas gratis untuk tambah daya, serta diskon 75 persen untuk tambah daya bagi pemilik sepeda motor listrik.
Dengan kendaraan listrik, maka akan menjaga lingkungan dari pencemaran polusi udara yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, pemilik kendaraan listrik juga bisa menghemat pengeluaran bulanan mereka, karena biaya perawatan yang rendah, sekitar 35 persen dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Hal itu karena tak ada komponen tertentu seperti oli, filter oli, busi, dan katup engine.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, biaya pengisian bahan bakar KBL juga sangat rendah, dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Sebagai perbandingan, berbagai riset menampilkan rata-rata sebuah sedan biasa yang dikemudikan sejauh 15.000 mil akan menghabiskan rata-rata USD 6.957. Sedangkan kendaraan listrik dengan jarak tempuh yang sama, hanya membutuhkan sekitar USD 540. “Karena pengeluaran lebih hemat, masyarakat bisa menabung lebih banyak, sekaligus mengalihkan pengeluaran rutin mereka untuk kendaraan ke kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya,” jelas Bamsoet. (sm)
