Tag: insentif

Thamrin Puji Ganjar-Mahfud Peduli Pendidikan Karakter Bangsa

JAYAKARTA NEWS – Program gaji dan insentif untuk untuk guru ngaji, serta bantuan operasional bagi masjid di kampung-kampung  adalah langkah tepat untuk pembangunan akhlak dan karakter bangsa. Gagasan program itu merupakan sebuah terobosan baru di Indonesia.

Hal itu dikatakan Sekretaris Pusat Kajian Bela Negara (National Center for Resilience Studies, Puska BN) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Djuni Thamrin, Kamis (30/11/2023). Thamrin menanggapi program yang diusung pasangan Gajar Pranowop-Mahfud MD.

Dosen UBJ itu lebih lanjut mengatakan, program yang ditawarkan Ganjar-Mahfud jika kelak dijalankan maka akan berdampak sangat luas bagi kemajuan bangsa.

Thamrin  menilai program pasangan calon nomor 3 tersebut dapat mendorong adanya pembangunan akhlak dan karakter bangsa melalui pendidikan informal dan pengelolaan masjid yang menjadi pusat pembentukan akhlak dari lingkup mendasar.

“Tentunya rencana ini merupakan niat mulia agar proses pendidikan informal yang dilakukan oleh para ustad dan pengurus masjid kampung dapat dijadikan indikator bahwa pembangunan manusia dan karakter bangsa menjadi prioritas,” kata Thamrin.

Program gaji dan insentif guru ngaji serta bantuan operasional bagi masjid kampung itu, merupamkan salah satu jawaban atas tantangan landscape pembangunan akhlak anak bangsa ke depan. Thamrin  memprediksi akan ada banyak dekadensi moral, di antaranya dengan menyalahgunakan teknologi informasi seperti meningkatnya kasus-kasus cyber crime.

Oleh karena itu, peran guru ngaji dan masjid yang diperhatikan paslon Ganjar-Mahfud dapat menguatkan proses pendalaman reformasi perilaku anak bangsa. Kondisi tersebut mampu menjadi sebuah ‘kekuatan’ bagi akhlak dan mental penerus negeri ini untuk bisa menangkal ‘racun’ pikiran yang berpotensi merusak bangsa.

“Para guru-guru gaji dapat memberikan penerangan dan penanganan pada jiwa-jiwa muda yang diganggu oleh pikiran ekstrim yang menggunakan agama untuk politisasi tujuan mereka,” ujar Thamrin. Dukungan  biaya operasional masjid kampung, juga merupakan  langkah yang tepat.  Cara ini juga dapat mendorong percepatan ekonomi yang saat kini mengarah pada penyusutan dan stagnan.(*/sm)

RI Harus Jadi Aktor Utama Industri Ranmor Listrik Berbasis Baterai

JAYAKARTA NEWS – Indonesia harus mampu menjadi aktor dalam pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) yang kini sedang menjadi tren dunia.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meyakini, posisi dapat dipegang Indonesia, karena punya cadangan bijih nikel terbesar dunia. Nikel adalah bahan baku utama komponen baterai di kendaraan bermotor listrik.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2019, dengan status hingga Desember 2018, cadangan bijih nikel nasional mencapai 3,57 miliar ton. Rinciannya, cadangan terkira sebanyak 2,87 miliar ton dan cadangan terbukti sekitar 698 juta ton. Untuk sumber daya nikel mencapai 9,31 miliar ton yang terdiri dari sumber daya terukur sebanyak 2,03 miliar ton, tertunjuk 2,68 miliar ton, tereka 4,29 miliar ton, dan hipotetik 294,9 juta ton.

“Tidak mengherankan heran jika Hyundai memindahkan operasionalnya dari Malaysia ke Indonesia. Selain karena market Indonesia yang besar, juga karena mereka ingin mengembangkan kendaraan listrik di sini,” katanya.

“Produsen otomotif listrik asal Amerika Serikat, Tesla, juga serius mendekati Indonesia. Januari ini dikabarkan mereka akan berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan tim pemerintah lainnya,” ujar Bamsoet saat ngobrol santai (Ngobras) dengan pakar marketing, Hermawan Kertajaya, di Jakarta, Kamis (14/1/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, dari segi political will, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan banyak insentif baik bagi produsen maupun konsumen agar mau beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke Kendaraan Bermotor Listrik (KBL). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, salah satu insentif fiskal yang sudah tersedia, antara lain  pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen bagi KBL yang mengikuti program pengembangan mobil listrik.

“Pemerintah daerah juga banyak memberikan insentif, antara lain Pergub DKI Jakarta Nomor 3/2020 yang membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga ada Permendagri Nomor 975-698/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10 persen terhadap mobil listrik dan 2,5 persen untuk sepeda motor listrik di wilayah Pemprov Jawa Barat. Sedangkan di Bali, Pemda dan DPRD menerbitkan Perda Bali Nomor 9/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik di Bali,” kata Bamsoet.

Lebih jauh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini mengungkapkan, dari segi konsumen, beralih ke kendaraan listrik mendatangkan banyak keuntungan. Dia memberi contoh, pemilik akan mendapatkan kredit khusus kendaraan bermotor listrik dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bunga sebesar 3,8 persen per tahun dan tenor sampai dengan enam tahun. PLN juga akan memberikan fasilitas gratis untuk tambah daya, serta diskon 75 persen untuk tambah daya bagi pemilik sepeda motor listrik.

Dengan kendaraan listrik, maka akan menjaga lingkungan dari pencemaran polusi udara yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, pemilik kendaraan listrik juga bisa menghemat pengeluaran bulanan mereka, karena biaya perawatan yang rendah, sekitar 35 persen dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Hal itu karena tak ada komponen tertentu seperti oli, filter oli, busi, dan katup engine.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, biaya pengisian bahan bakar KBL juga sangat rendah, dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Sebagai perbandingan, berbagai riset menampilkan rata-rata sebuah sedan biasa yang dikemudikan sejauh 15.000 mil akan menghabiskan rata-rata USD 6.957.  Sedangkan kendaraan listrik dengan jarak tempuh yang sama, hanya membutuhkan sekitar USD 540. “Karena pengeluaran lebih hemat, masyarakat bisa menabung lebih banyak, sekaligus mengalihkan pengeluaran rutin mereka untuk kendaraan ke kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya,” jelas Bamsoet. (sm)