JAYAKARTA NEWS— Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggelar Rapat Gabungan (Ragap) pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB guna memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI, setelah sebelumnya menggelar Rapim (Rapat Pimpinan) pada Kamis (12/11/2026).
Langkah cepat ini diambil sesaat setelah Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi menerima surat pengunduran diri dari Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III menegaskan bahwa agenda Rapim dan Rapat Gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi serta kelompok DPD adalah mematangkan mekanisme konstitusional untuk mencari pengganti RI-2 masa bakti 2024–2029. Menurut Muzani, kursi Wakil Presiden saat ini resmi mengalami kekosongan sejak surat pengunduran diri tersebut diserahkan.
Empat Poin Bahasan
Dalam Rapat Gabungan pada Jumat (13/11) siang, MPR memfokuskan pembahasan pada empat keputusan teknis utama: Yakni, 1) Jadwal Sidang Paripurna. Menentukan tanggal penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden yang baru.
2)Surat Resmi ke Presiden. Menyepakati pengiriman surat pemberitahuan kekosongan jabatan sekaligus permintaan pengajuan nama calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto.
3)Tim Verifikasi. Membentuk tim khusus untuk memverifikasi kelengkapan berkas administratif para calon wakil presiden.
4)Tim Ad Hoc. Menyepakati pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyusun draf ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden pengganti.
Usai surat resmi dari MPR diterbitkan, tahapan konstitusional berikutnya akan bergulir ke tangan kepala negara dan majelis dengan tenggat waktu ketat:
Batas Waktu Presiden (14 Hari). Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari sejak surat MPR diterima untuk mengusulkan aragrap calon Wakil Presiden.
Pemilihan di MPR (60 Hari). MPR memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk menggelar sidang paripurna guna memilih dan menetapkan satu Wakil Presiden aragraph dari dua kandidat usulan Presiden.
Dasar Hukum dan Konteks Ketatanegaraan
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari merinci bahwa seluruh proses di parlemen berlandaskan tiga aturan utama, yakni Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46–49 Undang-Undang MD3, serta Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa jalannya pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kendali penuh Presiden Prabowo Subianto tanpa perlu adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Presiden selama masa transisi berlangsung.
Pesan dan Isi Surat Pengunduran Diri
Sebelum konferensi pers digelar, Gibran mendatangi aragr parlemen dan bertemu secara tertutup dengan pimpinan MPR selama sekitar 20 menit untuk menyerahkan surat berkop garuda emas. Muzani mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, Gibran menitipkan pesan singkat agar suratnya segera diproses sesuai konstitusi, sebelum akhirnya meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.
Di hadapan wartawan, Muzani sempat membacakan kutipan inti dari surat lima aragraph tersebut yang tidak mencantumkan alasan khusus di balik pengunduran diri Gibran:
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”
Muzani menyebut peristiwa ini sebagai praktik ketatanegaraan baru, menjadikan Gibran sebagai Wakil Presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri setelah Mohammad Hatta pada tahun 1956. Ia pun memohon doa serta dukungan seluruh rakyat Indonesia agar tahapan transisi pengisian jabatan Wakil Presiden ini dapat berjalan tertib dan lancar. (*/di)
