Selama puluhan tahun, konflik Palestina–Israel selalu dibaca melalui dua kacamata lama: moralitas dan ideologi. Dunia terbelah antara siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa korban dan siapa pelaku. Pendekatan ini sah secara etika, tetapi terbukti tidak cukup secara sejarah. Delapan dekade berlalu, korban terus berjatuhan, resolusi terus lahir, namun perdamaian tak kunjung berakar.
Yang jarang disadari publik adalah bahwa konflik Gaza hari ini bukan lagi konflik dua bangsa semata, melainkan simpul kepentingan geopolitik global. Gaza telah menjadi titik temu kepentingan Amerika Serikat, negara-negara Teluk, Iran, Turki, Rusia, bahkan Tiongkok—sementara Palestina dan Israel sering kali justru menjadi objek tarik-menarik, bukan subjek utama.
Dalam konteks inilah keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk masuk ke Dewan Perdamaian Gaza (BOP) tidak bisa dibaca secara dangkal sebagai keberpihakan, apalagi legitimasi sepihak. Ia harus dibaca sebagai pergeseran fase politik luar negeri Indonesia: dari sekadar bebas aktif menjadi aktif memengaruhi arah permainan.
DARI MORALITAS KE STRUKTUR KEKUASAAN
Banyak negara—termasuk Indonesia selama ini—kuat dalam narasi moral, tetapi lemah dalam pengaruh struktural. Pernyataan dukungan, resolusi PBB, bahkan kecaman keras, berulang kali kandas oleh realitas veto dan kepentingan besar.
Yang luput dari banyak diskusi publik adalah satu fakta penting: konflik Gaza kini mulai dipindahkan oleh aktor global ke ranah ekonomi dan rekonstruksi. Ini bukan spekulasi. Infrastruktur, pelabuhan, zona ekonomi, jalur logistik, arus bantuan, dan investasi pascaperang kini menjadi medan baru geopolitik.
Amerika membaca konflik ini dengan bahasa bisnis.
Negara-negara Teluk membacanya dengan bahasa stabilitas investasi. Israel membacanya dengan bahasa keamanan jangka panjang.
Palestina membacanya dengan bahasa martabat dan keberlangsungan hidup.
Pertanyaannya sederhana namun menentukan: Indonesia membaca konflik ini dengan bahasa apa?
TITIK BUTA YANG JARANG DISENTUH
Hampir semua perdebatan berhenti pada isu: solusi dua negara, gencatan senjata, terorisme dan legitimasi.
Padahal ada satu titik buta strategis yang jarang disentuh secara serius: siapa yang mengelola kehidupan sehari-hari Gaza setelah senjata berhenti?
Bukan siapa menang atau kalah, tetapi: siapa mengelola listrik dan air,
siapa mengatur pelabuhan dan logistik,
siapa mengelola dana rekonstruksi,
siapa menjamin kehidupan sipil berjalan.
Tanpa jawaban atas ini, perdamaian apa pun hanya akan menjadi jeda konflik. Dan justru di sinilah Indonesia memiliki posisi unik yang tidak dimiliki banyak negara lain.
GAGASAN STRATEGIS YANG JARANG TERPIKIRKAN
Pertama, Indonesia perlu mendorong de-politisasi tahap awal Gaza.
Bukan dengan menghapus isu politik, tetapi dengan menunda pertarungan ideologi demi menyelamatkan kehidupan.
Gaza dapat didorong menjadi Zona Rekonstruksi Internasional Sementara, dengan mandat jelas dan batas waktu, fokus pada pemulihan sipil, bukan militer. Ini bukan kolonialisasi, bukan protektorat, melainkan jembatan transisi menuju solusi politik permanen.
Indonesia tidak harus menjadi pengelola, tetapi dapat menjadi arsitek konseptual yang menjembatani kepentingan yang saling meniadakan.
Kedua, Indonesia perlu mengubah bahasa perundingan.
Penggunaan istilah “teroris” secara absolut terbukti mematikan dialog. Sejarah Indonesia sendiri menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak selalu diselesaikan dengan pemusnahan, tetapi dengan perlucutan senjata yang bermartabat dan reintegrasi sosial.
Pengalaman Indonesia dalam konflik internal memberi pelajaran penting: melucuti senjata tanpa menghancurkan martabat adalah kunci memutus siklus kekerasan.
Ini bukan pembelaan terhadap kekerasan, melainkan strategi menutup pintu perang berulang.
Ketiga, Indonesia harus menetapkan garis merah yang tegas.
Jika forum perdamaian berubah menjadi legitimasi sepihak, jika rekonstruksi digunakan untuk mengunci dominasi satu pihak, atau jika solusi dua negara hanya menjadi jargon tanpa peta jalan nyata, maka Indonesia harus siap menarik diri secara terhormat dan terbuka.
Penarikan diri bukan kegagalan.
Penarikan diri adalah alarm moral dan politik bagi dunia.
REDEFINISI BEBAS AKTIF
Dunia hari ini bukan lagi dunia bipolar 1948. Bebas aktif saja tidak cukup. Indonesia perlu melengkapinya dengan tiga sikap baru:
Asertif – berani menyatakan kepentingan dan batas.
Arsitektural – merancang solusi, bukan sekadar merespons.
Bridge Power – membangun jembatan, bukan berdiri pasif di tengah.
Masuknya Presiden Prabowo ke Dewan Perdamaian Gaza adalah ujian apakah Indonesia siap naik kelas: bukan sebagai pengamat moral, tetapi sebagai aktor pembentuk tatanan.
PENUTUP
Pada titik inilah kebijakan Presiden Prabowo Subianto perlu dibaca bukan sebagai langkah populer atau kontroversial semata, melainkan sebagai upaya sadar menempatkan Indonesia kembali ke pusat gravitasi geopolitik global—sebagai jembatan, bukan pengikut; sebagai penyeimbang, bukan penonton. Dalam dunia yang bergerak menuju tatanan multipolar, politik luar negeri tidak lagi cukup hanya bebas aktif, tetapi juga menuntut keberanian untuk hadir di ruang sulit, memengaruhi dari dalam, dan menjaga garis merah kepentingan nasional tanpa kehilangan kompas moral.
Sejarah menunjukkan bahwa perdamaian tidak lahir dari teriakan di luar pagar, melainkan dari kesabaran, konsistensi, dan kecerdasan membaca momentum.
Karena itu, keterlibatan Indonesia harus terus diawasi dan dikritisi secara sehat—bukan untuk membenarkan kekuasaan global mana pun, melainkan untuk memastikan bahwa perjuangan kemanusiaan, keadilan, dan martabat bangsa tetap berada di jalur yang benar. Di sanalah ukuran kenegarawanan diuji, dan di sanalah Indonesia seharusnya berdiri.
Jakarta, Februari 2026
Brigjen Purn. MJP Hutagaol
