JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menilai usulan agar politik uang (money politic) dilegalkan dalam pemilihan umum (Pemilu), sebagai tanda bahwa partai politik telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilu.
“Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR RI bahwa money politic telah menjadi budaya dalam Pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan,” sebut Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5/2024) merespon usulan seorang politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II DPR RI.
Menurut Fahri, dengan adanya usulan dan pengakuan mengenai politik uang tersebut, maka semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
“Sekarang kita mengerti tentang maling teriak maling. Seolah Pilpres yang curang padahal Pileg-lah yang curang,” ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.
Diingatkan Fahri, partai politik semestinya menjadi think tank atau lembaga pemikir dan intelektual yang berkontribusi pada bangsa, bukan mesin kekuasaan maupun lembaga bisnis.
Sebab menurut dia, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku Parpol-nya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.
“Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar Parpol dan sistem demokrasinya sehat,” kata politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut seraya berharap Parpol dapat berbenah, mengingat mereka adalah tulang punggung demokrasi.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melegalkan politik uang dalam kontestasi Pemilu.
Dia menilai, politik uang adalah satu aktivitas yang sulit dihilangkan.
Menurut Hugua, para Caleg juga sulit terpilih jika tanpa melakukan politik uang. Sehingga, dia menilai politik uang lebih baik dilegalkan dan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) dengan batasan-batasan tertentu, sehingga bisa membuat aktivitas politik uang bisa lebih dikontrol.
“Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politic ini keniscayaan. Kita juga tidak money politic tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” kata Hugua saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024) lalu.***/din
