Oleh Djoko Setijowarno
Mengadakan mudik gratis tidak hanya berdasarkan angka statistik hasil survei, namun harus melihat fakta di lapangan, supaya tepat sasaran. Keselamatan transportasi wisata harus benar-benar mendapat perhatian khusus.
Potensi pergerakan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (2024), secara nasional sebesar 110,67 juta (39,30 persen) dengan daerah tujuan masih terusat di Pulau Jawa.
Terdapat 10 provinsi daerah tujuan libur Natal dan Tahun Baru, yaitu Jawa Tengah 17,10%, DI Yogyakarta 15,77%, Jawa Barat 11,78%, Jabodetabek 10,34%, Jawa Timur 8,85%, Sumatera Utara 5,70%, Bali 5,55%, Sumatera Barat 3,26%, Lampung 3,08% dan Sulawesi Selatan 2,66%. Moda transportasi yang digunakan mobil 36,07% (39,92 juta), sepeda motor 17,71% (19,6 juta), kereta api 15,05% (16,64 juta), transportasi udara 12,85% (14,22 juta) dan kapal penyeberangan/kapal 4,90% (5,43 juta).
Aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk akan padat dilewati masyarakat yang mau berwisata dan berlibur akhir tahun. Pemisahan pengelompokan sepeda motor, bus dan mobil penumpang, dan truk barang diperlukan untuk memperlancar penyeberangan Merak-Bakauheni. Penerapan sistem penundaan (delaying system) harus benar-benar ditaati. Tidak ada lagi toleransi bagi yang belum memiliki tiket kapal atau tidak sesuai jadwal menyeberang. Hal itu dilakukan, supaya tidak terjadi kesemrawutan seperti Musim Mudik Lebaran 2024 lalu.
Pentingnya pemda memperhatikan obyek-obyek wisata. Pemda tidak pernah membangun transportasi umum angkutan wisata. Sebaliknya, area parkir kendaraan terus diperluas. Lahan parkir mobil lebih luas daripada obyek wisata, padahal berada di tepi jalan. Pemda kurang antisipasi, seharusnya disediakan angkutan umum bagus, sehingga kecenderungan kemacetan menuju lokasi wisata dapat diantisipasi.
Di samping itu, daerah-daerah rawan tanah longsor, mesti diawasi yang mencakup jalur darat dan kereta api. Musibah longsor kerap terjadi pada musim hujan. Keselamatan harus menjadi hal yang utama, tidak dapat ditawar. Warga jangan memaksa pengelola pelabuhan untuk memberangkatkan kapal. Muatan orang, kendaraan dan barang yang diangkut kapal tidak melebihi kapasitas angkut kapal dan sesuai dengan manifest.
Pemerataan kapasitas moda transportasi umum perlu diupayakan, khususnya bagi daerah-daerah dengan umat Katolik dan Kristen yang merayakan Natal. Beberapa daerah yang dimaksud antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan sebagian Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah.
Kurang Tepat
Pada masa Nataru 2024/2025 ada tiga Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan mengangkut 38.722 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Ditjenhubdat menyediakan 88 unit bus dan 2 unit truk untuk 3.500 penumpang ke 11 rute tujuan di Pulau Jawa (Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun dan Kediri). Ditjen Perkeretaapian akan mengangkut 5.300 penumpang dan 2.320 sepeda motor (Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo dan Stasiun Lempuyangan). Dan Ditjenhubla mengangkut 29.772 penumpang, 29.972 penumpang untuk 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut (PP).
Sekarang, program mudik gratis untuk sepeda motor kurang tepat dan tidak banyak pengaruhnya mengatasi kemacetan lalu lintas. Untuk mengatasi kemacetan diperbanyak pengadaan bus gratis. Saat Nataru penggunaan sepeda motor perjalanan jarak jauh tidak sebanyak Musim Lebaran. Ditambah lagi populasi sepeda motor sudah cukup tinggi, hampir setiap rumah tangga memiliki sepeda motor. Bahkan, setiap rumah tangga memiliki bisa lebih dari satu unit sepeda motor.
Berdasarkan data Korlantas Polri (Agustus 2024) terdapat 164.136.793 kendaraan bermotor, terbanyak adalah sepeda motor 137.350.299 unit (83,68 persen). Sisanya, mobil penumpang 20.122.177 unit (12,26 persen), mobil barang 6.197.110 unit (3,78 persen), bus 285.957 (0,17 persen) dan kendaraan khusus 16.413 unit (0,11 persen).
Program mudik gratis menggunakan bus tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun berilah bantuan bus gratis ke Pulau Sumatera, terutama ke setiap kota/kabupaten di Provinsi Lampung. Tujuannya mengurangi penggunaan sepeda motor menyeberang kapal dan pemerataan. Saat menunggu masuk kapal penyeberangan, antrean sepeda motor bisa mencapai 1 km lebih di malam hari. Sudah saatnya mudik gratis diarahkan ke Lampung.
Mudik motor gratis di Jawa tidak diperlukan lagi, rata-rata setiap rumah tangga sudah memiliki sepeda motor dan jarak dari stasiun atau terminal bus ke tujuan tidak begitu jauh masih tersedia moda lanjutan cukup banyak di Jawa. Minimal bisa dijemput keluarganya menggunakan sepeda motor. Lain halnya di Lampung, setelah tiba di ibukota kabupaten, masih melanjutkan lagi dengan sepeda motor yang jaraknya masih cukup jauh. Dan di sana masih minim angkutan umum.
Sementara pelayaran gratis yang dimulai saat Musim Mudik Lebaran 2024 lalu turut membantu warga yang tidak mampu membeli tiket pesawat yang mahal. Menyelenggarakan mudik gratis tidak hanya berdasarkan angka statistik hasil surve, namun harus melihat fakta di lapangan.
Keselamatan Transportasi Wisata
Mobilitas masyarakat pada periode Nataru 2023/2024 menunjukkan tingginya animo masyarakat yang bepergian di akhir tahun untuk mengunjungi tempat-tempat wisata karena periode tersebut bersamaan dengan liburan sekolah. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (2024) untuk alasan bepergian, sebanyak 45,67 persen liburan untuk pergi ke lokasi wisata. Selanjutnya, liburan untuk pulang kampung 31,36 persen, merayakan Natal/Tahun Baru di kampung halaman 19,96 persen dan tugas/pekerjaan 2 persen. Maka keselamatan transportasi wisata harus benar-benar mendapat perhatian khusus.
Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. SE/8/DI.01.01/MK/2022 tentang Keselamatan Transportasi Wisata, menyebutkan, pertama, pengguna jasa transportasi wisata (Biro Perjalanan Wisata dan Wisatawan) menggunakan transportasi wisata yang sesuai dengan persyaratan wisata yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan serta memiliki perizinan resmi. Kedua, tempat wisata dan taman rekreasi ikut serta mendukung dengan menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi transportasi wisata.
Ketiga, perusahaan jasa transportasi wisata melakukan pengecekan secara rutin pelaksanaan dan pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan. Keempat, perusahaan jasa transportasi wisata yang telah memiliki izin resmi memastikan telah melakukan pengutipan iuran wajib sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan dasar pada wisatawan yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum. Kelima, perusahaan jasa transportasi wisata harus memperhatikan jumlah penumpang agar tidak melebihi kapasitas.
Keenam, pemerintah daerah, asosiasi dan khususnya pengguna transportasi wisata serta seluruh pihak diharapkan turut membantu pengawasan terhadap penerapan standar manajemen keselamatan transportasi pada angkutan transportasi wisata dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat pelaggaran.
Warga yang akan menyewa bus wisata tidak hanya memperhatikan tarif sewa yang murah. Namun aspek fasilitas keselamatan perlu mendapat perhatian, seperti ketersediaan alat P3K, palu pemecah kaca, pemadam kebakaran, dan pintu darurat. Hingga sekarang masih ada sejumlah bus yang tidak memiliki ijin dan tidak melakukan kir. Warga jangan terjebak dengan harga sewa yang murah, namun tidak memberikan layanan dan jaminan keselamatan. Pengemudi diminta benar-benar mengetahui kondisi rute mencapai lokasi wisata yang dituju.
Keberhasilan pemerintah menyelenggarakan Nataru 2024/2025 akan menjadi modal awal persiapan membenahi penyelengaraan Musim Mudik Lebaran 2025 yang berlangsung tidak lama lagi.***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat
