Oleh Djoko Setijowarno
JAYAKARTA NEWS – Akhir Desember 2022¸ bus listrik mulai dioperasikan di Kota Bandung dan Kota Surabaya. Bus listrik itu untuk menambah armada bus yang sudah beroperasi terlebih dulu. Di Surabaya hanya beroperasi 14 hari, lantaran tidak tersedia anggaran operasional. Tidak jelas kapan akan beroperasi lagi, bus listrik ini berpotensi mangkrak.
Bus listrik bekas yang digunakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada 15-16 November 2022 di Bali dibagikan 17 unit untuk Kota Surabaya (Trans Semanggi Suroboyo) dan 8 unit untuk Kota Bandung (Trans Metro Pasundan).
Trans Semanggi Suroboyo (Surabaya) dan Trans Metro Pasundan (Bandung) merupakan sistem layanan transportasi bus perkotaan dari Kemenhub dengan nama Teman Bus dan menggunakan skema pembelian layanan (buy the service). Melalui kontrak, Kemenhub membayar operasionalisasi bus kepada operator. Operator bus listrik adalah Perum Damri, baik di Kota Surabaya maupun Kota Bandung.
Bus listrik ini buatan dalam negeri, yakni PT INKA di Madiun kerjasama perusahaan Karoseri Piala Mas. Serta dibantu Program Kedaireka 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Institut Sepuluh November, dan Institut Seni Indonesia Denpasar.
Bus listrik yang dioperasikan dapat menampung 19 hingga 25 penumpang serta memiliki kapasitas baterai 138 kWh dengan waktu pengisian daya 1 jam hingga 3 jam. Dengan kapasitas tersebut, bus listrik mampu menempuh jarak sejauh 160 kilometer.
PT INKA juga memproduksi charger untuk bus listrik dengan merek SETRUM yang merupakan akronim Sustainable Energy to Rejuvenate the Environment. Charger tersebut memiliki input voltage 380 Vac dengan daya output maksimum 120 kW atau 60 kW x 2.
Di Surabaya dan Bandung mulai beroperasi 18 Desember 2022. Kemudian dilakukan launching di Surabaya 20 Desember 2022 dan di Bandung 24 Desember 2022, keduanya berakhir operasi pada 31 Desember 2022. Sayangnya, hingga kini sejak berhenti beroperasi dan tidak tahu kapan akan beroperasi lagi.
Di Surabaya, bus listrik untuk melayani koridor 3 dengan trayek Purabaya-Kenpark. Dimulai dari Purabaya (Bungurasih) lalu melewati Jalan Ahmad Yani–Taman Pelangi (Bundaran Bulog)–Jalan Jemur Andayani–Jalan Rungkut Industri Raya (SIER)–Jalan Rungkut Madya–MERR–Jalan Kenjeran dan berakhir di Kenpark.
Sebelum dilayani bus listrik, sebagian Koridor 3, yakni dari Halte Gunung Anyar Timur (MERR) sampai Kenpark, dilayani oleh Suroboyo Bus milik Pemkot Surabaya. Layanan Suroboyo Bus rute itu berjalan sejak 17 Agustus 2019 dan berakhir saat pengoperasian bus listrik Trans Semanggi Suroboyo.
Selain Koridor 3, Trans Semanggi Suroboyo juga melayani Koridor 2 atau Lidah Wetan–Kejawan Putih Tambak sejak 1 Februari 2022 dengan operator PT Seduluran Bus Suroboyo.
Disamping itu, sebanyak delapan unit bus listrik buatan PT INKA (Persero) dioperasikan di Bandung. Kehadiran armada ini akan mendungkung masterplan sistem transportasi massal di Bandung Raya.
Evaluasi Pelayanan
Survei evaluasi pelayanan penumpang yang diselenggarakan PT Surveyor Indonesia (1 Mei – 6 Juni 2023) untuk 10 kota penyelenggara Program Teman Bus, perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum untuk shifting kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebesar 72 persen (shifting tahun 2022 sebesar 61 persen). Sedangkan shifting kendaraan roda 4 (mobil) sebesar 23 persen (shifting tahun 2022 sebanyak 5 persen).
Di Kota Bandung (Trans Metro Pasundan), shifting kendaraan roda 2 (sepeda motor) 65 persen (shifting tahun 2022 sebesar 63 persen). Sedangkan shifting kendaraan roda 4 (mobil) 28 persen (shifting tahun 2022 sebanyak 3 persen). Di Kota Bandung terjadi peningkatan shifting cukup besar untuk pengguna roda 4.
Trans Semanggi Suroboyo di Kota Surabaya, terjadi shifting kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebesar 68,09 persen (shifting tahun 2022 sebesar 58 persen). Sedangkan shifting kendaraan roda 4 (mobil) sebesar 34,30 persen (shifting tahun 2022 sebanyak 12 persen). Sama halnya di Kota Bandung juga berlaku di Kota Surabaya, terjadi peningkatan shifting cukup besar untuk pengguna roda 4.
Rata-rata hasil survei kepuasan penumpang berdasarkan 6 aspek yang terdiri dari keselamatan, sistem pembayaran, keamanan, dan kenyamanan, keterjangkauan, operasional, dan aksesibilitas, di Kota Bandumg mencapai tergolong sangat pesat, yakni 65,03 persen. Sedangkan Kota Surabaya tergolong sangat puas, yakni 62,61 persen.
Ironi Insentif Kendaraan Listrik
Sungguh ironis, hanya untuk mengoperasikan 25 armada bus listrik di Surabaya dan Bandung, pemerintah tidak memiliki anggaran.
Sementara di sisi lain, melalui Kementerian Perindustrian, selama dua tahun anggaran (tahun 2023 dan tahun 2024), pemerintah menggelontorkan total insentif Rp 12,3 triliun. Insentif itu diberikan Rp 5,6 triliun untuk 800.000 unit motor listrik, Rp 6,5 triliun untuk 143.449 unit mobil listrik dan Rp 192 miliar untuk pembelian 552 unit bus listrik.
Insentif sepeda motor listrik tahun 2023 sebesar Rp 1,4 triliun untuk 200.000 unit dan tahun 2024 sebesar Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit. Insentif mobil listrik tahun 2023 Rp 1,6 triliun (35.862 unit) dan tahun 2024 Rp 4,9 trilun (107.587 unit). Insentif pembelian bus listrik tahun 2023 Rp 48 miliar dibelikan 138 unit dan tahun 2024 sebanyak Rp 144 miliar dibelikan 414 unit.
Kurangnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan akan menyebabkan bus listrik di dua kota menjadi mangkrak. Kementerian Keuangan mestinya dapat mengalihkan sebagian anggaran insentif kendaraan listrik dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Perhubungan untuk menghindari mangkrak.
Untuk bus listrik perlu investasi besar, maka perlu kontrak multi years. Kontrak multi years penting untuk kepastian investasi dan pengembangan teknologi bus listrik serta peningkatan layanan kehandalan bus. Dan instansi terkait perlu ditambahkan juga Kementerian ESDM yang berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Perpres/Ratas berkewajiban menyediakan infrastruktur kelistrikan.
Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum, seyogyanya program angkutan umum didukung semua pihak instansi pemerintah. Mumpung masih ada waktu, segera lakukan pengalihan anggaran. Anggaran sudah ada, kemauan yang belum ada, masih mengedepankan ego sektoral, bukan kepentingan umum.
Keberadaan bus listrik akan sangat membantu kelompok masyarakat yang sangat tergantung dengan layanan angkutan umum. Di saat krisis angkutan umum, diperlukan penentu kebijakan yang pro angkutan umum.
Jangan sampai di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo tahun 2024, menyisakan masalah dengan bakal mangkraknya Bus Listrik di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya. ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
